No. 130 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 9 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
OTORITAS JASA KEUANGAN – Menkeu Agus Martowardojo (kiri) menyalami peserta seminar usai membuka seminar Reformasi Sektor Keuangan Memperkuat Fondasi Daya Saing dan Stabilitas Perekonomian Nasional di Jakarta, kemarin. Menkeu menyatakan bahwa dalam praktek di dunia, lebih banyak institusi semacam OJK yang berhasil.
20 Kementrian/Lembaga
Ekonomi Lebih Pesat JAKARTA - Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib mengatakan, ekonomi nasional yang tumbuh lebih tinggi dibanding negara Asia Tenggara akan mendorong minat investasi asing di dalam negeri terus berlangsung. Apalagi Indonesia dinilai merupakan negara yang stabil dan aman dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terus meningkat, katanya di Jakarta, kemarin. Kostaman Thayib mengatakan, investor asing akan meningkatkan investasi di Indonesia, karena kawasan Eropa dan Amerika Serikat pertumbuhan ekonomi masih tak menentu. “Kawasan Eropa saat ini masih dilanda krisis utang dan finansial yang cukup besar bahkan sudah merembet ke negara lain, sedangkan Amerika Serikat membutuhkan dana besar untuk mendorong ekonomi bisa tumbuh,” ucapnya. Karena itu, lanjut Kostaman, prospek Indonesia ke depan untuk maju adalah sangat besar asalkan pemerintah dapat memanfaatkan momentum itu dengan baik. Pemerintah, katanya, harus dapat memafaatkan dana asing yang masuk untuk bisa menggerakkan sektor riil yang selama masih lambat pergerakannnya. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini masih didukung sektor konsumen, sehingga apabila sektor produksi juga dapat bergerak dengan lancar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia ekonomi lebih meyakinkan. (ant)
Penyerapan Anggaran Lambat JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran di 20 kementerian/lembaga masih lambat sehingga tidak maksimal mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi. “Itu dari waktu ke waktu kita monitor, ada 20 kementerian/ lembaga yang ‘absorb-nya belum tinggi, dan itu biasanya kita peringatkan,” kata Menkeu di Jakarta, kemarin. Menkeu tidak bersedia menyebutkan atau mencontohkan kementerian/lembaga yang masih lambat penyerapan angga-
rannya. “Nama-namanya saya lupa. Tapi selalu ada 20 yang paling lamban, dan itu kita monitor dan kita peringatkan,” tegasnya. Mengenai reward and punishment terhadap instansi yang penyerapan anggarannya lambat, Menkeu mengatakan, bagi mereka yang lamban penyerapannya di 2010 maka akan ada punishment pada 2011, sebaliknya bagi yang cepat akan ada reward. “Kita harapkan semua betulbetul fokus kepada merealisasikan anggaran. Kita tekankan bahwa merealisasikannya itu
secara efektif dan berkualitas. Jangan sampai terjadi praktik yang tidak sehat, tidak ‘prudent’ (bijaksana), dan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” katanya. Sementara itu, dari sisi penggunaan anggaran, Agus mengatakan bahwa penyerapan anggaran rutin untuk belanja pegawai dan pembelian barang, sudah cukup baik. “Tapi belanja modal masih belum secepat yang kita inginkan. Ini umumnya karena masih dalam proses tender, pembebasan lahan, atau hal-hal yang bersifat teknis lainnya,” katanya.
Sementara itu mengenai laju inflasi, Menkeu mengatakan, inflasi pada Juni 2010 (0,97 persen) memang relatif lebih tinggi dibanding sebelumnya. “Tetapi secara total kan masih 2,42 persen, kalau dilihat dari Januari sampai Juni, tentu kita mempersiapkan diri agar lebih baik, terutama agar ketersediaan barang-barang khususnya barang yang mempunyai volatolitas tinggi untuk tersedia di pasar,” katanya. Menurut dia, pemerintah akan melakukan koordinasi di bawah Menko Perekonomian, khususnya di bidang perda-
gangan, pertanian ataupun logistik secara lebih baik sehingga ketersediaan berbagai barang bisa tersedia dengan baik. Sementarai itu, Menkeu Agus Martowardojo mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat dana siap pakai sekitar Rp 150 triliun. “Sekarang ini kurang lebih ada Rp 150 triliun dana yang belum di absorb di APBN,” kata Agus. Menurut dia, dengan masih adanya dana siap pakai itu maka kebutuhan untuk menerbitkan obligasi valuta asing termasuk Samurai Bond, belum begitu mendesak. (ant)
RUU JPSK
Perbankan
Pembahasan Harus Dipercepat
Perlindungan Konsumen Penting
JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mendesak untuk dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan seiring pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan. “Jangan hanya fokus pada RUU OJK saja tapi RUU JPSK juga seharusnya sekaligus satu paket dibahas,” kata Sigit dalam Seminar Reformasi Sektor Keuangan di Jakarta, kemarin. Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK), menurut dia, sangat penting agar tidak terjadi saling lempar kesalahan jika terjadi krisis lagi selama masa transisi dari terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Ini yang paling dikhawatirkan oleh pelaku bisnis per-
bankan. Kalau akhirnya bangsa kita memilih dibentuknya OJK dan pada masa transisi terjadi krisis dan kita tidak punya UU JPSK, nanti akan terjadi saling menyalahkan” ujarnya. Oleh karena itu, Sigit menghimbau pemerintah dan DPR agar pengambilan keputusan untuk mensahkan RUU OJK dibarengi dengan disahkannya RUU JPSK. “Kalau kita tetap ingin mendirikan OJK dan pengawasan bank ada di bawah OJK, yang penting adalah mengatur masa transisinya,” tuturnya. Menurut Sigit, isu OJK ini sudah menjadi pembicaraan sejak tahun 2004 dan sudah seharusnya dikaji kembali. “Ini kan sudah sejak 2004 dibahas mengenai OJK, nah sekarang sudah berubah, pasar keuangan semakin maju dan lebih kompleks,” katanya. (ant)
JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman Hadad mengatakan perlunya memperkuat regulasi terkait perlindungan konsumen dalam industri jasa keuangan sebagai bagian dari reformasi sektor tersebut. “Ini sering dilupakan, padahal banyak komplain (keluhan, red) dari masyarakat,” katanya dalam Seminar Reformasi Sektor Keuangan, di Jakarta, kemarin.
Muliaman Hadad menyebutkan beberapa kasus yang dikeluhkan oleh masyarakat antara lain perubahan tingkat bunga yang terjadi secara tibatiba, kasus tabungan yang hilang, serta banyak kasus lain yang terkait produk derivatif dan investasi. “Konsumen mengeluh karena mengalami kerugian. Itu penyebabnya karena informasi yang diberikan tidak jelas, atau
ada yang pura-pura tidak menjelaskan,” ujarnya. Muliaman mengusulkan agar isu perlindungan konsumen industri jasa keuangan bisa menjadi fokus dalam proses reformasi sektor keuangan. Selain perlindungan konsumen, maka hal penting lainnya yang perlu diperkuat adalah pengawasan terhadap lembaga keuangan termasuk manajemen pengawasannya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.053 9.080
10.000 6/7
7/7
9.062 Bisnis Jakarta/ant 8/7
KLARIFIKASI TDL - Dirut PLN Dahlan Iskan berjalan keluar usai memberikan keterangan tentang masalah perbedaan perhitungan TDL antara PLN dan Apindo di Jakarta, kemarin.
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.