No. 230 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 9 Desember 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Proyek Nasional
Tak Gunakan Standar FIDIC JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum memastikan, proyek nasional yang bersumber dari APBN dan APBD, dokumen tendernya tidak akan menggunakan standar “Federation Internationale des Ingenieur Conselis/FIDIC”. “Untuk dokumen tender proyek APBN dan APBD tak akan gunakan standar FIDIC, cukup dengan dokumen tender punya kita saja,” kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto kepada pers usai membuka Pameran dan Seminar FIDIC Konstruksi Indonesia 2010 di Jakarta, kemarin. FIDIC (Federasi Internasional Konsultan Enjiniring) berdiri sejak 1913 dan mempunyai anggota di 83 negara dengan sistem keanggotaan tunggal di tiap negara. Federasi ini telah menerbitkan beragam Persyaratan Umum Kontrak (“General Conditions of Contract”) sesuai dengan kebutuhan. Di Indonesia yang paling banyak dikenal dan dipakai adalah FIDIC “Conditions of Contract for Construction” dan telah dipergunakan secara luas di dunia sejak 1940-an. Menurut Djoko, dokumen tender standar FIDIC memang layak diikuti oleh mereka yang bersaing pada tender internasional di luar negeri, termasuk pekerjaan di dalam negeri yang bersumber dari pinjaman lembaga keuangan internasional. Dengan demikian, penegasan Menteri Djoko Kirmanto ini bertentangan dengan harapan Kepala Badan Pembina Konstruksi Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Bambang Goeritno sebelumnya bahwa kontraktor nasional saat ini didorong secara bertahap menggunakan standar FIDIC dalam kontraknya agar penyedia dan pengguna jasa sama-sama mengetahui hak dan kewajibannya. “Selain itu, agar mampu bersaing di pasar konstruksi global,” kata Bambang sebelumnya. Sementara itu, Data Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan, pasar jasa konstruksi nasional sendiri hingga saat ini, sekitar 60 persen masih dikuasai asing. Meski secara jumlah, keberadaan kontraktor asing di Indonesia hanya 10 persen, sedangkan kontraktor nasional sebesar 90 persen, tetapi hanya mampu meraup kue bisnis ini 40 persen. Ditanya soal langkah kongkrit pemerintah seperti dukungan suku bunga perbankan yang kompetitif agar kontraktor nasional mampu bersaing di pasar global, Djoko menegaskan, usulan semacam itu sudah seringkali disampaikan ke pihak terkait. “Kami hanya berkompeten menyiapkan ‘skill’ (keterampilan) SDM-nya. Misalnya, pelatihan tenaga terampil tenaga las agar punya sertifikat dan profesional, sehingga dia mampu bersaing di pasar global,” paparnya. Djoko juga menambahkan, hampir seluruh pekerjaan atau proyek APBN dan APBD setiap tahunnya dikerjakan oleh pemain lokal, kecuali untuk pekerjaan yang pendanaannya dari asing. “Konsultannya juga begitu, selama masih ada ahli lokal, kita gunakan yang lokal,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 8.500
9.008
9.000
9.018 9.500 2/12
3/12
6/12
Bisnis Jakarta/ant
KASUS CENTURY – Menkeu Agus Martowardojo (kanan) bersama Gubernur BI, Darmin Nasution (kiri) mengikuti rapat pembahasan kasus Century bersama Tim Pengawas DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Pansus OJK Cibir Ipebi JAKARTA - Ketua Pansus Pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DPR RI Nusron Wahid mengatakan Ikatan Pegawai Bank Indonesia (Ipebi) tidak pantas menolak konsep RUU yang sedang dibahas Pemerintah dan DPR. “Tidak selayaknya pegawai BI sebagai abdi negara, melawan RUU yang diajukan Presiden sebagai kepala pemerintah dan negara,” kata Nusron seperti mencibir. Menurutnya, IPEBI sebagai pegawai lembaga negara yang bernama BI adalah abdi negara yang tugasnya melaksanakan amanah UU, bukan membuat usulan sebuah UU, karena yang berhak mengusulkan RUU, sesuai dengan konsititusi, adalah DPR dan Pre-
siden. Seharusnya masingmasing pihak menghormati keberadaan unsur negara dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. “Yang namanya pegawai itu proporsinya bicara masalah nasib dan keberlanjutan anggotanya. Bukan malah mengajukan usulan yang usut punya usut ternyata sama persis dengan usulan dewan gubernur sewaktu memberikan paparan di depan pansus,” katanya. Sebelumnya, Ipebi melalui Ketuanya Agus Santoso menyatakan menolak untuk bergabung dengan OJK apabila lembaga itu terbentuk dengan menarik tugas dan fungsi pengawasan perbankan dari BI. Berbagai pertimbangan disampaikan Ipebi, antara lain
bahwa dari sisi penegakan hukum, pemusatan pengawasan semua lembaga keuangan pada OJK berpotensi menimbulkan kejahatan pencucian uang, korupsi dan rekayasa keuangan. “Penyatuan pengawasan semua lembaga keuangan di OJK dengan kewenangannya yang sampai penyidikan membuat money laundring, korupsi dan rekayasa keuangan sulit dideteksi,” kata Agus. RUU OJK yang saat ini dibahas DPR dan Pemerintah memberikan wewenang yang sangat besar pada OJK dengan memberikan tugas perijinan, pengaturan, pengawasan sampai penyidikan. “Dengan wewenang yang sangat besar dan semua lembaga keuangan be-
Rupiah Terkoreksi Lagi JAKARTA - Pengamat pasar uang, Irfan Kurniawan memperkirakan, rupiah Kamis ini bergerak turun lagi, apabila faktor negatif dari eksternal berlanjut melemah. Selain itu penguatan dolar AS terhadap euro dan yen yang berlanjut memberikan tambahan negatif pasar sehingga keterpurukan rupiah makin tinggi. Ia mengatakan, rupiah sebenarnya tidak ada masalah dari pasar internal bahkan internal memberikan faktor positif bagi pergerakan rupiah
lebih lanjut. Namun faktor eksternal yang tak menentu memberikan gambaran yang sulit bagi pergerakan rupiah untuk terus menguat atau merosot. Meski demikian, investor asing yang masih tetap bertahan di pasar domestik dan tidak adanya pelarian modal memberikan keyakinan bahwa rupiah masih berpeluang untuk kembali membaik. Tapi keberadaan Bank Indonesia (BI) yang tetap berada di pasar merupakan
hambatan bagi rupiah untuk menguat lebih jauh. Menurut dia, BI berusaha menjaga rupiah agar tidak berada di bawah level Rp 9.000 per dolar, karena BI menginginkan rupiah tetap berada di atas Rp 9.000 per dolar. “Kami optimis apabila tekanan positif cukup kuat mendorong rupiah, maka BI akan melepasnya sehingga rupiah kembali berada dibawah level Rp 9.000 per dolar,” ucap Irfan Kurniawan. (ant)
Bank BUMN Siap Penuhi KUR JAKARTA - Kementerian BUMN memperkirakan target Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank-Bank BUMN sebesar Rp 15,39 triliun akan tercapai, sementarta hingga 3 November 2010 sudah mencapai Rp 13,281 triliun, melebih target yang ditetapkan pemerintah Rp 13,1 triliun. “Bank BUMN siap memenuhi target tambahan yang ditetapkan Rp 15,39 triliun,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin. Hingga 3 Desember 2010, Bank BRI telah menyalurkan sebesar Rp 8,43 triliun atau sebesar 98,1 persen dari target menengah yang ditetapkan. Bank Mandiri Rp 1,452 triliun, 78,7 persen dari target menengah, Bank BNI Rp 533 miliar (33,3 persen). Selanjutnya, Bank BTN Rp 589 miliar (84,2 persen), Bank Bukopin Rp 130 miliar triliun (91 persen), Bank Syariah Mandiri Rp 382 miliar (84 persen). Sedangkan 13 Bank
Pembangunan Daerah mencapai menyalurkan KUR sebesar Rp1,7 triliun (85,5 persen). Dengan begitu, maka total KUR yang sudah disalurkan sudah mencapai Rp13,281 triliun, atau sebesar 101,3 persen dari yang ditargetkan pemerintah. Mustafa menambahkan, rasio kredit bermasalah (NPL) KUR Bank BUMN tersebut juga sangat rendah, atau di bawah kisaran 5 persen. Secara keseluruhan, Mustafa mengaku pencapaian KUR Bank BUMN sangat baik, sehingga sangat dimungkinkan untuk digenjot kembali. “Kita siap mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pengaruh KUR sangat luar biasa untuk penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya. Bahkan untuk menambah semangat Bank BUMN menyalurkan KUR, Kementerian BUMN akan memberikan semacam penghargaan. (ant)
rada di dalamnya, masyarakat akan sulit mengawasi OJK,” katanya. Ipebi juga melihat proses penyusunan OJK sangat terburu-buru dan dipaksakan tanpa sosialisasi dan kajian yang mendalam. Ia juga tak melihat kebutuhan nyata dari perekonomian nasional serta tidak menghiraukan tren reformasi sistem keuangan internasional. “Kami melihat OJK akan menjadi masalah baru dalam perekonomian nasional dan kami menolak untuk berada di dalamnya karena kami tidak mau menjadi bagian dari penyebab penderitaan rakyat,” katanya. Secara konstitusi, pemindahan tugas pengawasan perbankan ke OJK membuat BI
tidak mungkin mengemban amanat konstitusinya untuk menjaga inflasi dan nilai tukar sesuai pasal 23D UUD 45. “RUU OJK adalah amanat UU BI pasal 34 yang harus dipertanyakan karena tidak ada naskah akademisnya,” katanya. Ditegaskanya, penolakan Ipebi atas konsep OJK Pemerintah, bukanlah titipan dari Dewan Gubernur BI, karena Ipebi bukan penyambung lidah DG BI dan juga bukan alat kebijakan DG. “Kami menggugat rencana pendirian OJK atas kesadaran dan tanggungjawab konstitusional kami sendiri. Jangan jadikan UU sebagai alat legalitas untuk memaksakan kehendak apalagi melanggar hak asasi manusia,” katanya. (ant)
Capital Inflow
Didorong Pemulihan Ekonomi Lambat JAKARTA - Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan arus modal (capital inflow) yang semakin deras masuk ke Indonesia saat ini didorong oleh pelambatan pemulihan ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat. “Kalau AS belum pulih dan Eropa juga, capital masuk ke emerging economies, tidak hanya Indonesia,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Pemulihan ekonomi global berlangsung tidak seimbang dan diliputi ketidakpastian karena pemulihan di negara maju masih lemah, sementara di ‘emerging economies’ relatif kuat. “Ini menyebabkan arus dana asing tetap deras dengan tingginya ekses likuiditas global dan pelonggaran moneter di sejumlah negara maju,” ujarnya. Menurut dia, arus modal akan terus berlanjut masuk hingga 2011 yang diperkirakan meningkat hingga 833,5 miliar dolar AS dari sebelumnya 2010 mencapai 825 miliar dolar AS ke negara-negara berkembang. Namun, derasnya arus modal ini juga mendorong apre-
siasi nilai tukar dan potensi over-valuation harga saham. Adanya perkembangan positif dari arus modal yang mulai masuk di Indonesia dalam bentuk Penanaman Modal asing hingga 13 miliar dolar AS dari tahun lalu sebesar 4,4 miliar dolar AS. “Memang inflow masih masuk dalam instrumen SBI, SUN dan saham yang mencapai 19 miliar dolar AS, namun inflow mulai bergeser ke Penanaman Modal Asing,” ujarnya. Untuk itu, dalam meminimalisir terjadinya gelembung (bubble) dan potensi pembalikan arus modal secara tiba-tiba (sudden reversal), BI tetap mempertahankan suku bunga acuan BI rate, mengakomodasi nilai tukar yang fleksibel agar tidak fluktuatif serta memupuk cadangan devisa. Kemudian, menempuh kebijakan makroprudential dengan menerbitkan instrumen berjangka pendek dan cenderung spekulatif dengan kebijakan one-month holding period terhadap SBI, serta menempuh kebijakan makroprudential untuk memperkuat pengelolaan likuiditas domestik. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.