No. 231 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 10 Desember 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Daftar Privatisasi BUMN 2011
Diserahkan Akhir Desember JAKARTA - Kementerian BUMN akan menyerahkan daftar BUMN yang masuk program privatisasi 2011 kepada Menteri Koordinator Perekonomian pada akhir Desember 2010. “Sebelum akhir tahun, ‘longlist’ (daftar) BUMN yang akan diprivatisasi akan diajukan untuk dibahas Komite Privatisasi,” kata Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Keuangan, Parikesit Suprapto, usai Rapat
dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Parikesit, dengan longlist tersebut, akan dibahas pola privatisasinya. Sebelumnya, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, menuturkan, sekitar 7-10 BUMN berpeluang untuk dilakukan privatisasi. Separoh di antaranya akan dilakukan melalui pola penawaran saham kepada publik (IPO). (ant)
Bisnis Jakarta/ant
BBM BERSUBSIDI - Menteri ESDM Darwin Zahedi Saleh (tengah) didampingi Dirjen Migas Evita Legowo (kiri) memaparkan usulan pemerintah mengenai penambahan kuota BBM bersubsidi dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, kemarin.
Forum Pengguna Gula
Tolak Bulog Importir Tunggal JAKARTA - Forum Industri Pengguna Gula (FIPG) tidak setuju bila Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) ditetapkan menjadi importir gula tunggal seperti yang disarankan Panitia Kerja (Panja) Swasembada Gula Komisi VI DPR RI. Menurut Ketua FIPG Franky Sibarani di Jakarta, Kamis, penunjukkan Bulog sebagai importir gula tunggal akan merugikan pelaku industri makanan dan minuman serta konsumen. “Konsumen dan industri makanan minuman akan menjadi korban dari kebijakan ini karena itu akan menimbulkan monopoli. Monopoli pengadaan akan membuat harga gula semakin tidak transparan,” katanya. Menurut dia, penerapan kebijakan semacam itu juga akan memperumit rantai proses pengadaan yang berujung ketidakpastian. “Pada setiap rantai akan ada biaya, itu membuat ekonomi biaya tinggi,” katanya. Selama ini industri
makanan minuman mendapatkan gula rafinasi dengan dua cara yakni langsung dari pemasok di luar negeri atau dari industri gula rafinasi dalam negeri. “Kalau Bulog mengimpor gula mentah, dia akan masuk di tengah-tengah. Akan ada ‘cost of fund’ dalam melakukan suplai kepada industri. Prosesnya jadi lebih panjang,” katanya. Karena itu, FIPG meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan terkait pemberian kewenangan kepada Perum Bulog untuk menjadi importir gula tunggal. “Jangan membuat kebijakan yang mengakibatkan kerugian di semua lini industri dan konsumen,” katanya. Namun dia tidak keberatan jika Perum Bulog menjadi importir tunggal untuk gula kristal putih untuk keperluan konsumsi saja, tidak mencakup gula mentah dan gula rafinasi untuk industri. Masalah ketersediaan gula nasional, aku-
rasi neraca gula nasional dan perembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi yang menjadi dasar rekomendasi DPR kepada pemerintah untuk menjadikan Perum Bulog sebagai importir gula tunggalcukup diatasi dengan penegakkan hukum. Panitia Kerja (Panja) Swasembada Gula Komisi VI DPR RI sebelumnya menyarankan pemerintah memberi kewenangan kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi penyedia stok penyangga gula. “Agar fungsi Bulog dikembalikan sebagai ‘buffer stock’ komoditas gula,” kata Ketua Panja Swasembada Gula Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam rapat kerja dengan pemerintah di gedung DPR/MPR/ DPD RI Jakarta, Rabu (8/12). Panja Swasembada Gula, menurut dia, juga menyarankan pemerintah memberikan izin impor pergulaan yang antara lain meliputi gula mentah dan gula kristal putih kepada Perum Bulog. (ant)
Rupiah Dekati Rp 9.000 Per Dolar JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Kamis sore naik mendekati level Rp 9.000 per dolar, karena pelaku pasar lebih aktif membeli rupiah sehingga kenaikannya cukup berarti. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS naik 12 poin menjadi Rp 9.006-Rp 9.016 per dolar dari sebelumnya Rp 9.018Rp 9.028.
Direktur Currency Management Group, Farial Anwar di Jakarta, Kamis mengatakan, rupiah kemungkinan sulit untuk bisa menembus level Rp 9.000 per dolar, karena Bank Indonesia (BI) kemungkinan akan menghambat kenaikan rupiah lebih lanjut. Rupiah berpeluang untuk naik lagi, namun kenaikan itu diperkirakan relatif kecil.
BI, menurut dia, akan melakukan intervensi pasar untuk menahan gerakan rupiah yang menguat, kecuali apabila faktor positif itu memang kuat mendorong rupiah bergerak naik. Kalau faktor positif hanya dari eksternal karena membaiknya harga saham di Wall Street dan melemahnya dolar maka rupiah bergerak naik dalam kisaran sempit. (ant)
DPR Dukung Pembatasan BBM JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP, M Romahurmuziy mengatakan, dirinya mendukung rencana pemerintah membatasi pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar mulai 1 Januari 2011. “Pembatasan ini akan membuat subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran,” katanya di Jakarta, kemarin. Komisi VII DPR dijadwalkan pada Kamis (9/12) membahas rencana pembatasan BBM bersubsidi dengan Menteri ESDM Darwin Saleh. Pemerintah membutuhkan dukungan DPR guna melaksanakan pembatasan mengingat program tersebut berdampak pada masyarakat. Romy, panggilan Romahurmuziy, mengatakan, prinsip utama pemberian subsidi BBM adalah tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat mutu. “Subsidi yang sekarang dijalankan, tidak memenuhi lima tepat itu,” ujar-
nya. Menurut dia, konsumen yang tergolong mampu secara ekonomi, kini masih mendapatkan subsidi, dengan perolehan subsidi yang jauh lebih besar dibanding yang tidak mampu. Karena itu, pengalihan konsumen yang mampu kepada BBM dengan harga keekonomian dan mutu yang lebih baik adalah sebuah keniscayaan. Hanya saja, ia menambahkan, program tersebut memerlukan kesiapan empat hal terlebih dahulu. “Keempat hal itu adalah siap infrastrukturnya, siap pelaksana lapangannya, siap sosialisasinya, dan siap antisipasi penyalahgunaannya,” katanya. Saat ini, tingkat kesiapan pelaksanaan pembatasan BBM menurutnya belum 100 persen. Dari 768 SPBU yang ada di kawasan Jabodetabek, hanya 546 unit atau 71 persen yang siap 100 persen atau memiliki tangki timbun dan dispenser nonsubsidi. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
9.006
9.000
9.000
9.018
9.500 6/12
8/12
9/12
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.