No. 7 tahun V
8 Halaman
Selasa, 11 Januari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Panas Bumi
Jadi Sumber Listrik Utama JAKARTA - Pemerintah menetapkan energi panas bumi sebagi sumber pembangkit listrik utama yang ramah lingkungan pada masa depan. “Kami tidak hanya setuju tetapi sudah melakukan berbagai hal untuk mewujudkan gagasan tersebut. Kami sudah lama memasukkan energi panas bumi dalam matriks energi Indonesia. Sudah ada peningkatan besar dalam penggunaan sumber energi terbarukan,” kata Staf Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim Agus Purnomo di Jakarta, kemarin. Agus mengatakan, pemanfaatan energi panas bumi telah masuk dalam rencana penambahan energi listrik nasional tahap dua yaitu 6.500 megawatt dari total 10.000 megawatt yang direncanakan. Meski telah ditetapkan sebagai bagian dari pengembangan energi nasional, terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan panas bumi sebagai energi listrik antara lain soal peraturan dan insentif. “Beberapa peraturan perlu disederhanakan dan perlu beberapa insentif untuk mengembangkan sistem asuransi untuk pengeboran tahap satu sehingga risiko investasi bisa diperkecil,” katanya. Diharapkan percepatan produksi listrik dari energi panas bumi bisa lebih cepat karena Indonesia mempunyai potensi panas bumi yang besar. Agus menjelaskan sudah banyak perusahaan yang tertarik untuk berinvestasi dan menjadi operator pemanfaatan panas bumi. “Ada 5.000 perusahan yang telah berkomitmen, tetapi baru bisa menjadi investasi kalau sudah melakukan nota kesepahaman,” jelasnya. Selain itu banyak komunitas dan perusahaan yang ingin mengembangkan pembangkit listrik energi panas bumi dalam
skala mikro, di mana produksi listriknya bisa digunakan untuk satu kecamatan. Dia menambahkan pembangunan energi panas bumi membutuhkan waktu 5-8 tahun. “Sehingga energi panas bumi memainkan peran penting setelah 2020,” katanya. Sebelumnya Penerima Nobel Perdamaian 2007 Al Gore memprediksi Indonesia bisa menjadi negara super power penggunaan energi panas bumi (geothermal) sebagai sumber tenaga listrik. “Indonesia bisa menjadi negara super power untuk energi listrik dari panas bumi dan hal itu bisa menjadi kelebihan untuk ekonomi Indonesia,” kata Al Gore dalam pidato pembukaan “The Climate Project Asia Pacific Summit” di Balai Sidang Senayan Jakarta. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat itu melihat Indonesia merupakan negara ketiga terbesar yang memproduksi listrik dari tenaga panas bumi, sedangkan Filipina sebagai negara terbesar kedua di dunia produsen listrik panas bumi. “Para ilmuwan dan para ahli terkenal secara luas mengatakan bahwa produksi listrik dari panas bumi dapat mempresentasikan luasnya sumber tenaga listrik yang bebas karbon di dunia saat ini,” katanya. Penerima penghargaan Oscar melalui film dokumenter “An Inconvenient Truth” ini mengatakan, solusi perubahan iklim melibatkan berbagai langkah yang bisa diambil untuk menghemat uang sekaligus mengurangi emisi karbondioksida. (ant)
KURS RUPIAH
8.992
9.002
9.026
9.500 6/1
7/1
Kendalikan Inflasi
Tantangan Terberat Ekonomi 2011 JAKARTA - DPR RI mengingatkan pemerintah bahwa tantangan terberat perekonomian Indonesia pada 2011 adalah pengendalian inflasi dan adanya lonjakan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Saat menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan DPR tahun sidang 2010-2011 di Gedung DPR Jakarta, kemarin, Ketua DPR Marzuki Alie mengutip data Badan Pusat Statistik pada awal Januari 2011 yang menyebutkan angka inflasi tahun 2010 sudah mencapai angka 6,96 persen. Angka tersebut jauh me-
lampaui asumsi target inflasi sebesar 5,3 persen yang telah disetujui DPR dan pemerintah dalam UU APBN 2010. “Kenaikkan harga-harga kebutuhan bahan pokok sangat memprihatinkan, seperti harga pangan dan komoditas pertanian,” ujar Marzuki Alie. Terkait kondisi tersebut, DPR mendesak pemerintah dan Bank Indonesia agar lebih intensif mengelola sumbersumber penyebab inflasi. “Masalah ini jelas yang akan terkena dampak adalah rakyat kecil yang berpenghasilan rendah dan pas-pasan,” kata-
nya. Daya beli masyarakat akan berkurang dan karena mereka tidak mampu membeli kebutuhan pokoknya, maka pada ujungnya adalah kualitas kehidupan rakyat menurun. Kondisi yang lebih memprihatinkan lagi adalah apabila kesenjangan sosial justru semakin melebar akibat permasalahan tersebut. Sementara itu dalam evaluasi pelaksanaan APBN 2010, Marzuki mengatakan DPR memberi catatan proporsi dan alokasi APBN 2010 sebagian besar hanya untuk membayar utang, subsidi dan belanja pegawai.
Target Inflasi 2011 5,3 Persen
8.500 9.000
Bisnis Jakarta/ant
RAKER PROGRAM PEMBANGUNAN – Menkeu Agus Martowardoyo (kiri) bersama menteri lainnya berbincang saat Raker tentang pelaksanaan program pembangunan tahun 2011 di Balai Sidang, Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin.
10/1
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa inflasi pada 2011 diharapkan berada pada kisaran 5,3 persen. “Pertumbuhan ekonomi yang ingin kita capai sebesar 6,4 persen, inflasi kita harapkan pada angka 5,3 persen. Ini angka sasaran dan asumsi,” kata Presiden Yudhoyono saat menyampaikan sambutannya pada rapat kerja gubernur di Balai Sidang Jakarta, kemarin. Angka inflasi sebesar 5,3 persen tersebut merupakan asumsi pemerintah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah 2011. Sementara itu pada awal tahun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahun kalender Januari-Desember 2010 mencapai 6,96 persen, dengan inflasi tertinggi pada Desember 2010 sebesar 0,92 persen. Menurut Kepala BPS Rus-
man Heriawan, penyumbang terbesar inflasi pada 2010 adalah bahan makanan sebesar 3,5 persen, makanan jadi sebesar 1,23 persen dan perumahan, air, listrik sebesar 1,01 persen. Secara keseluruhan, ia menambahkan, inflasi 2010 dipengaruhi oleh harga beras yang menyumbang inflasi 1,29 persen, tarif listrik 0,36 persen, harga cabai merah 0,32 persen, emas perhiasan 0,27 persen dan bawang merah 0,25 persen dari inflasi 6,96 persen. Ia menjelaskan harga beras menjadi penyumbang inflasi Desember yaitu 0,23 persen, cabai merah 0,22 persen, cabai rawit 0,12 persen, emas perhiasan 0,07 persen dan minyak goreng 0,05 persen. Dari 66 kota di seluruh Indonesia, 65 kota menyumbang inflasi dan hanya satu kota menyumbang deflasi
yaitu Sorong. Presiden menyampaikan sambutannya dihadapan para menteri kabinet, gubernur, walikota dan bupati dari seluruh Indonesia. Rapat kerja dengan seluruh gubernur telah diselenggarakan sebanyak empat kali sejak Presiden Yudhoyono menjabat kedua kali pada 2009. Tema rencana kerja pemerintah pada 2011 adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah”. Sesuai tema tersebut, prioritas nasional yang ingin dicapai pemerintah pada 2011 antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan persentase ketersediaan obat dan penanggulangan kemiskinan. (ant)
Pejabat Negara
Dikenakan PPh Pasal 21 Baru JAKARTA - Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menetapkan bagi pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan pensiunan akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21 final baru yang berlaku mulai 1 Januari 2011. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak M
Iqbal Alamsjah dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 yang berlaku sejak 1 Januari 2011. Hal tersebut diberlakukan kepada pejabat negara yang menerima penghasilan selain gaji atau tunjangan lain atau uang pensiun atau tunjangan lain yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan atau im-
balan tetap sejenisnya berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD. Pemotongan PPh Pasal 21 final dengan tarif ditetapkan sebagai berikut, sebesar 0 persen (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS golongan I dan golongan II, anggota TNI dan POLRI golongan pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunan. (ant)
Namun demikian untuk APBN 2011, DPR mengapresiasi pemerintah yang sudah meningkatkan alokasi belanja modal, seperti untuk pembangunan infrastruktur. “Dengan kebijakan tersebut diharapkan ada output dalam mengelaborasi APBN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2011,” ujarnya. Pada bagian lain, Marzuki juga menegaskan bahwa saat ini DPR masih menunggu hasil kajian yang dilakukan pemerintah bersama Pertamina terkait rencana pengaturan
BBM bersubsidi 2011. DPR, mengharapkan ada kesepakatan dengan pemerintah bahwa yang seharusnya mendapat subsidi adalah masyarakat yang benar-benar kurang mampu melalui perbaikan kebijakan yang dapat dilaksanakan secara efektif tanpa menimbulkan gejolak. Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu mewaspadai meningkatnya harga minyak dunia yang dapat menembus angka 100 dolar AS per barel akibat sejumlah faktor seperti cuaca dingin ekstrim di Eropa dan Amerika. (ant)
BI Pantau Inflasi Inti
Sebelum Naikkan BI Rate JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartadi A Sarwono mengatakan, pihaknya terus memantau pergerakan inflasi inti sebelum mengambil langkah untuk merespon tingginya tekanan inflasi dengan menaikkan BI rate. “Apabila sudah terlihat tandatanda inflasi inti meningkat, BI tidak akan ragu-ragu menaikkan BI rate untuk merespon bahwa kita tidak suka dengan meningkatnya tekanan inflasi meski berasal dari kelompok makanan karena itu akan mempengaruhi inflasi inti melalui ekspektasi,” kata Hartadi di Jakarta, kemarin. Inflasi yang bersumber dari indeks harga konsumen pada 2010 memang tinggi dan berdampak pada tingginya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi pada 2011. Namun, dampak ekspektasi inflasi ini, bukanlah penyebab dari anjloknya IHSG akhir pekan lalu dan Senin kemarin. “IHSG terkoreksi karena pengaruh global. Di regional Asia kita lihat hampir semua pasar terkoreksi dengan penyebab utama adalah membaiknya ekonomi Amerika Serikat meski masih terdapat beberapa faktor risiko,” katanya. Kondisi ini, lanjut Hartadi menyebabkan “flight to quality” dari aset-aset di negara emerging market termasuk Indonesia. “Koreksi seperti ini perkiraan saya temporary untuk mengambil untung atau profit taking,” katanya. Menurut cata-
tan BI, Inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada Desember 2010 mencapai 0,92 persen (mtm) atau 6,96 persen (yoy). Angka realisasi inflasi IHK tersebut lebih tinggi dari target inflasi yang ditetapkan Pemerintah sebesar 4-6 persen. Deviasi inflasi dari targetnya terutama disebabkan oleh tingginya inflasi kelompok volatile foods yang mencapai 17,74 persen (yoy) karena adanya gangguan produksi dan distribusi akibat anomali cuaca. Kenaikan inflasi volatile foods yang cukup tajam tersebut juga dialami oleh beberapa negara di kawasan. Sementara itu, kelompok administered prices menunjukan inflasi yang moderat sebesar 5,40 persen (yoy) dan inflasi inti relatif terkendali pada tingkat yang cukup rendah, yakni sebesar 4,28 persen (yoy). Perkembangan inflasi inti yang terjaga tersebut ditopang oleh nilai tukar rupiah yang menguat, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta kapasitas perekonomian yang sejauh ini masih dapat memenuhi peningkatan permintaan. Berdasarkan pengertiannya, ada 2 konsep dalam pengertian inflasi inti. Pertama, inflasi inti sebagai komponen inflasi yang cenderung menetap. Kedua, inflasi inti sebagai kecenderungan perubahan harga-harga secara umum (generalized component). (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.