No. 29 tahun V
8 Halaman
Jumat, 11 Februari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
PENGHARGAAN - PT Badak NGL memperoleh sertifikasi level VIII International Sustainaibility Rating System (ISRS) Delapan dari DNV Norwegia terkait keberhasilannya dalam 15 aspek diantaranya keselamatan kerja dan keramahan lingkungan.
Bank BUMN
Dipastikan Tak Naikkan Bunga JAKARTA - Menteri BUMN menyatakan bank milik pemerintah belum akan menaikkan suku bunga pinjaman meski Bank Indonesia menaikkan suku bunga (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,75 persen. “Bank BUMN tidak ingin ikutikutan menaikkan suku bunga pinjaman,” kata Mustafa Abubakar usai menjadi pembicara kunci pada seminar ‘Accelerating Business Growth Trough
Kemenkeu-BPK
Sepakati Akses Data JAKARTA - Kementerian Keuangan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan dilakukan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia P Nasution dengan Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan disaksikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Ketua BPK Hadi Poernomo di Jakarta, kemarin. Selain itu, BPK juga melakukan kesepakatan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, penandatanganan MoU ini memungkinkan lembaga negara dapat mengakses data secara online dan pemeriksaan BPK dapat berjalan dengan efektif. “Kesepakatan ini mendorong membangun sistem operasi yang aman dan memelihara sistem data lengkap. BPK sebagai auditor juga dapat mempelancar pemeriksaan dan kualitas pemeriksaan yang diharapkan dapat semakin baik,” ujarnya. Kesepakatan ini juga akan mendorong peningkatan kualitas laporan dan penyempurnaan sistem administrasi serta pengelolaan keuangan negara dalam lingkungan Kementerian Keuangan. “Kesepakatan ini juga terwujud karena masing-masing pihak mencerminkan semangat yang sama dalam pengelolaan laporan keuangan yang transparan dan bertanggung-jawab,” ujar Menkeu. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
8.905 8.909
8.942
9.500 8/2
9/2
10/2
Collaboration in Technology,’ di Jakarta, kemarin. Menurut Mustafa, keputusan Bank BUMN tak menaikkan suku bunga langsung disampaikan oleh masing-masing dirut bank tersebut. Pada 4 Februari 2011, Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 0,25 persen menjadi 6,75 persen. Keputusan tersebut langsung diikuti Lembaga Penjamian Simpanan
(LPS) menaikkan suku bunga penjaminan nasabah di bank umum menjadi 7,25 persen untuk periode 15 Februari-14 Mei 2011. Pertimbangan BI menaikkan suku bunga antara lain sebagai antisipasi atas tingkat inflasi Januari 2011 (year on year) sebesar 7,02 persen. Keputusan itu sudah merupakan hasil kalkulasi masing-masing bank. “Bukan tidak boleh menaikkan suku bunga, tapi selaku kuasa pemegang
saham kami berharap Bank BUMN dapat mengakomodasi investor dan dunia usaha untuk tetap mendapat suku bunga yang lebih kompetitif,” tegasnya. Sesuai dengan harapan pemegang saham, Bank BUMN diminta untuk menjaga pertumbuhan sebesar 20-22 persen, dan tingkat bunga pada level single digit. “Tentu mereka (bank BUMN) tidak akan rugi jika tidak menaikkan suku bu-
nga, karena pertumbuhan bisa diperoleh dari peningkatan efisiensi,” ujarnya. Bank BUMN terus berupaya meningkatkan efisiensi sehingga rasio net interest margin (NIM)/rasio pendapatan bunga bersih lebih baik agar lebih kompetitif. “Tentu kalau ikut-ikutan menaikkan suku bunga, tidak ada semangat untuk efisiensi dan berkompetisi,” katanya. (ant)
Potensi IPO Garuda
Hadapi Hot Money
Dinilai Sangat Baik
BI Pakai Strategi Kanalisasi
JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan penawaran saham perdana (IPO) PT Garuda Indonesia telah berlangsung dengan baik karena potensi investor dalam negeri sangat besar. “Saya lihat potensi dalam negeri cukup banyak, program penawaran saham saya rasa kalau sistemnya kreatif, itu pasti akan memadai,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, kemarin. Ia optimis masa periode penawaran saham yang digelar pada 2 Februari, 4 Februari, dan 7 Februari 2011 secara bersamaan di beberapa kota, telah menarik minat investor karena harga yang ditawarkan telah memadai. “Masalah pricing itu ditentukan oleh roadshow, jadi perusahaan sekuritasnya, kantor Meneg BUMN, dan panitia menentukan harga.
Saya rasa proses roadshow dan penetapan harga bisa menarik minat investor,” ujarnya. Namun, Menkeu belum mengetahui jumlah peminat saham Garuda setelah masa penawaran berakhir dan masih menunggu laporan dari Menteri BUMN. “Saya rasa mereka masih dalam proses penawaran, tentu kita nanti mendengar laporan dari Menteri BUMN,” ujarnya. Periode penawaran saham IPO Garuda bersamaan dilakukan di beberapa kota, Aceh, Medan, Padang, Palembang, Semarang, Surabaya, Bandung, Denpasar, Balikpapan, dan Makasar. Sebelumnya, pemerintah memutuskan harga IPO Garuda Rp 750 perlembar dengan jumlah saham yang dilepas sebesar 26,67 persen atau setara dengan 6,355
miliar lembar saham. Sebanyak 80 persen dari total saham dialokasikan untuk investor lokal baik investor institusional maupun ritel. Sisanya 20 persen untuk investor asing. Dari 6,355 miliar lembar saham tersebut, sebanyak 4,4 miliar lembar merupakan milik Garuda, sisanya 1,935 miliar saham milik Bank Mandiri di Garuda. Dengan porsi saham tersebut, Garuda memperoleh sebesar Rp 3,3 triliun. Sedangkan Bank Mandiri sebesar Rp 1,451 triliun, sehingga total hasil penerimaan dari IPO Garuda mencapai Rp 4,751 triliun. Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 Februari 2011. (ant)
Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Efektif JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi menilai rencana Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tidak akan efektif mengurangi pembengkakan anggaran subsidi BBM pada tahun ini. “Jika pembatasan subsidi hanya menghemat kurang dari Rp 5 triliun sebaiknya tidak perlu dijalankan, karena dampak ekonomisnya kecil, sementara dampak politisnya akan meluas,” kata Achsanul di Jakarta, kemarin. Menurutnya, total subsidi BBM pada APBN 2011 Rp 93 triliun diperkirakan akan membengkak akibat lonjakan harga minyak yang mencapai 100 dolar AS per barel, sementara Pemerintah melalui kementerian ESDM sampai saat ini belum mengambil keputusan terhadap langkah-
langkah yang perlu diambil. “Semestinya ESDM segera mengambil sikap, terhadap program penghematan,” katanya. Dikatakannya, meski mobil pribadi menghabiskan 14 juta kiloliter BBM bersubsidi atau hampir Rp 28 triliun pada 2010, pembatasan BBM pada kelompok mobil ini hanya akan menjadi diskusi publik yang bisa mendiskreditkan pemerintah. “Menurut saya lebih bagus harga BBM dinaikkan sedikit-sedikit karena kegaduhannya tidak akan lama beda Jika dengan program pembatasan, akan menimbulkan kegaduhan berkepanjangan,” katanya. Selain itu, infrastruktur SPBU pertamax masih terbatas sehingga Jaminan pasokan akan menghawatirkan dan menyulitkan dalam pengawasannya. (ant)
JAKARTA - Bank Indonesia akan terus mengarahkan penyerapan ekses likuiditas pada instrumen moneter jangka panjang sebagai bagian strategi kanalisasi mengendalikan hot money atau dana-dana asing yang ditempatkan pada portofolio rupiah. “Salah satu istilah yang tepat untuk menggambarkan upaya BI terakhir yang hanya fokus pada SBI jangka panjang yakni 9 bulan, adalah dalam upaya kanalisasi hot money,” kata Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah di Jakarta, kemarin. Dijelaskannya, maksud kanalisasi hot money adalah memecah derasnya capital flows menjadi aliran-aliran kecil sehingga dibutuhkan outlet untuk menampung aliran-aliran tersebut. Untuk dana portfolio, kata Difi saat ini sebagian besar masuk ke SUN, pasar saham dan pasar sekunder SBI yang pada ketiga outlet ini aliran dana portfolio ini saling mensubstitusi tergantung alokasi portfolio dan return (yield) yang diharapkan. Ketiga outlet ini, lanjutnya menyediakan suplai instrumen yang dibutuhkan oleh investor yang hampir semuanya berjangka panjang dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder yang juga likuid. “Selama antar ketiga outlet ini saling substitusi (switching) maka tekanan terhadap nilai tukar akan
minimal karena transaksi adalah antar rupiah. Tekanan baru terjadi kalau investor meninggalkan ketiga outlet tersebut dan konversi ke dolar dari rupiah,” katanya. Namun, sebelum terjadi tekanan ke dolar, potensi tekanan tersebut dapat dilihat Bank Indonesia dari akumulasi dan posisi dana asing di rekening vostro bank, yakni kewajiban jangka pendek bank terhadap asing yang tidak ada underlyingnya. Vostro menggambarkan dana asing yang idle di bank untuk menunggu ditempatkan di pasar uang dan modal. Disinilah letak fungsi pemantauan dan regulasi rekening vostro oleh BI dalam kaitan kanalisasi hot money. Selanjutnya, penyediaan SBI 9 bulan yang berjangka panjang secara efektif akan menyediakan SBI yang bisa diperdagangkan selama 8 bulan ke depan setelah dikurangi aturan one month holding period. Sehingga ketika investor tersebut membeli SBI yang 8 bulan tersebut dia harus menunggu satu bulan untuk menjualnya kembali dan pada waktu dia jual kembali SBInya, maka SBI tersebut berumur 7 bulan di pasar sekunder yakni 8 bulan dikurangi one month holding period. Demikian seterusnya sampai SBI tersebut jatuh waktu. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.