No. 189 tahun IV
8 Halaman
Senin, 11 Oktober 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
Rupiah Akhir Tahun Capai Rp 9.000 JAKARTA - Rupiah pada akhir tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp 9.000 per dolar AS, kata pengamat pasar uang, Dudung Abdurrahman. “Kami optimistis rupiah akan kembali mencapai Rp 9.000 per dolar, karena Bank Indonesia (BI) selalu siap melakukan intervensi pasar,” katanya. Berdasarkan asumsi makro ekonomi Indonesia, rupiah pada tahun ini ditargetkan sekitar Rp 9.100 per dolar AS, sementara untuk 2011 sekitar Rp 9.300 per dolar AS. Dudung Abdurrahman mengatakan, kegiatan perdagangan mata uang saat ini masih sepi, karena pelaku belum masuk pasar akibat melemahnya pasar eksternal seperti bursa Wall Street yang merosot. Akibat lesunya pasar eksternal itu maka minat beli pelaku pasar domestik agak berkurang. Menurut dia, pelaku pasar saat ini juga menunggu kebijakan pemerintah mengenai penggantian Kapolri dan kemungkinan reshuffle yang diperkirakan akan mempengaruhi pasar uang. Transaksi mata uang Indonesia saat ini sebesar 50.000 dolar AS per hari seperti hari-hari sebelumnya. Senada dengan yang disampaikan Dudung, teller valuta asing PT Ayu Masagung, Fitri, juga mengatakan arus pertukaran maksimal mencapai 60.000 dolar AS per hari. Ia mengatakan, nilai rupiah sampai saat ini masih stabil pada Rp 8.910 per dolar yang memberikan keleluasan kepada eksportir untuk dapat menghitung harga jual produknya di pasar ekspor. Pelaku pasar juga sedang menunggu keluarnya kinerja keuangan emiten yang diperkirakan akan lebih baik dari sebelumnya, ujar dia. (ant)
BBM BERSUBSIDI - Aktivitas di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta. BPH Migas diminta mengkaji pembatasan pemakaian BBM bersubsidi secara matang karena berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaannya nanti.
Penyerapan Anggaran Belum Optimal JAKARTA - Realisasi penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai 51 persen atau Rp 187,4 triliun dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 sebesar Rp 366,1 triliun. Menurut Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Askolani, ada tiga kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran belum berlangsung secara optimal. “Ada tiga masalah utama yaitu di K/L, penyediaan barang dan jasa, dan revisi ulang,” ujarnya. Saat ini dalam masingmasing K/L masih menghadapi hambatan seperti perubahan organisasi, penggantian pejabat, dan ketakutan memulai proses tender. “Proses itu kan dibuat bisa lebih mudah (simple) dibanding sebelumnya. Padahal sudah ada ketentuan pejabat yang melakukan proses tender tidak perlu sertifikasi,” ujarnya. Ia juga menambahkan, masalah lain yang menghambat proses penyerapan adalah proses perencanaan dari K/L yang kurang baik. Sedangkan hambatan dari pengadaan barang
dan jasa, Askolani menjelaskan, banyak sumber daya manusia yang belum memahami sepenuhnya kemudahan dari Keppres 80/2003 yang direvisi menjadi Perpres 54/2010. Untuk proses revisi anggaran, yang menyebabkan anggaran beberapa K/L masih diberi bintang atau belum bisa dicairkan juga menjadi kendala penyerapan anggaran. “Untuk proses revisi. Kenapa ada yang diberi bintang itu misalnya dokumennya kurang lengkap dan ada komposisi yang menggunakan dana luar seperti pinjaman,” ujar Askolani. Selain itu, ada faktor lain seperti keadaan cuaca serta pembebasan lahan yang sering menganggu kelancaran proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum. “Ada kendala lain seperti cuaca yang juga menghambat pelaksanaan kegiatan di beberapa daerah karena hujan dan longsor. Begitu pun dengan kendala pembebasan tanah yang menghambat pelaksanaan proyekproyek pemerintah,” ujarnya. Secara keseluruhan, penyerapan belanja hingga Septem-
ber 2010 lebih besar dibandingkan periode yang sama pada 2009 yaitu Rp 177,6 triliun dan 2008 yang mencapai Rp 152 triliun. “Saat ini secara nominal lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Itu karena volumenya APBN memang lebih tinggi dibandingkan 2008-2009,” ujar Askolani. Ia mengatakan hingga akhir tahun penyerapan akan mencapai 95,8 persen atau Rp 350,7 triliun, sehingga kemungkinan akan tersisa sebesar Rp 15,4 triliun atau sekitar lima persen. “Akan ada percepatan khususnya di triwulan IV sehingga realisasinya tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari laporan resmi pemerintah, 95 persen penyerapan belanja K/L, berarti ada penghematan lima persen,” ujarnya. Ia mengatakan potensi sisa anggaran tersebut bisa ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2009 yang berjumlah Rp 66 triliun untuk pembiayaan tahun mendatang. “Tahun 2009 ada SILPA Rp 66 triliun, untuk tahun 2010 dialokasikan Rp 38 triliun. Tapi yang 38 ini juga belum tentu habis tahun ini. Nanti kita lihat akhir tahun,” ujarnya. (ant)
RAPBN 2011
Diparipurnakan 26 Oktober JAKARTA - RAPBN 2011 dijadwalkan diputuskan menjadi APBN 2011 dalam rapat paripurna DPR pada 26 Oktober 2010. Demikian kata Kapala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Askolani. RAPBN 2011 saat ini tengah dalam tahap finalisasi dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR. “Panitia Kerja (Panja) di Banggar tengah melakukan finalisasi, panja asumsi dan penerimaan sudah menyelesaikan pembahasan, panja belanja negara dan belanja daerah tengah bekerja,” katanya. Setelah pembahasan di panja selesai maka hasilnya akan dibahas dalam rapat pleno Banggar yang dihadiri Menteri Keuangan. Pemerintah semula
mengajukan asumsi dasar ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen, inflasi 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp 9.300 per dolar AS, suku bunga SBI tiga bulan 6,5 persen, harga minyak 80 dolar AS per barel, dan liting minyak 970 ribu barel per hari. Dalam pembahasan di Panja Banggar, terjadi kesepakatan mengubah asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi 6,4 persen dan nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.250 per dolar AS. Sementara itu untuk postur anggaran, pemerintah mengajukan pendapatan negara dan hibah RAPBN 2011 sebesar Rp 1.086,4 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.202,0 triliun sehingga defisit sebesar Rp 115,7 triliun atau 1,7 persen dari PDB. (ant)
Kaji Pembatasan BBM Secara Matang JAKARTA - Lembaga kajian migas dan tambang, ReforMiner Institute, meminta pemerintah mengkaji pembatasan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi secara matang. Direktur ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pemaksaan kebijakan pembatasan BBM yang tidak dilakukan secara matang, berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaannya nanti. “Intinya, jangan terburuburu dan selanjutnya memaksakan kebijakan yang tidak matang dan tidak efektif, karena hanya akan menimbulkan masalah baru,” ujarnya. Apalagi, dari sisi anggaran, pembatasan BBM bersubsidi pada tahun 2010 belum diperlukan mengingat alokasi subsidi yang masih mencukupi. “Dengan tidak adanya urgensi dari sisi anggaran, segala bentuk pembatasan yang ‘setengah-setengah’ seperti pembatasan berdasarkan tahun produksi kendaraan dan pengurangan dispenser sebaiknya tidak diterapkan tahun ini,” tambahnya. Dalam mengatasi masalah subsidi BBM tersebut, pemerintah sebaiknya jangan terpaku hanya dengan kebijakan membatasi volume saja. Namun, instrumen kebijakan lain seperti kenaikan harga secara bertahap disertai dengan pengubahan mekanisme subsidi langsung ke orang yang berhak juga perlu dipikirkan. Pemerintah dan DPR sudah menyepakati penambahan kuota BBM bersubsidi tahun 2010
dengan alasan rendahnya realisasi harga minyak (ICP), sehingga alokasi subsidi masih mencukupi. Dengan rata-rata ICP sebesar 77 dolar AS per barel atau tiga dolar AS di bawah asumsi APBN Perubahan 2010 sebesar 80 dolar AS per barel, maka kuota volume BBM bersubsidi bisa bertambah sekitar dua juta kiloliter dari 36,5 menjadi 38,5 juta kiloliter. Pemerintah sebelumnya berencana membatasi pemakaian BBM bersubsidi pada tahun 2010 mengingat kecenderungan realisasi diperkirakan melebihi 36,5 juta kiloliter. Namun, dengan adanya kesepakatan penambahan kuota tersebut, pemerintah akan fokus menjalankan program pembatasan BBM bersubsidi mulai 2011. Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, penambahan volume dimungkinkan sepanjang tidak melebihi alokasi subsidi 2010. “Patokannya, tidak melebihi plafon subsidi. Artinya, penambahan volume disesuaikan dengan realisasi subsidinya,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono mengungkapkan, perkiraan konsumsi BBM bersubsidi selama tahun 2010 akan mencapai 38,6 juta kiloliter. Sesuai APBN Perubahan 2010, kuota BBM bersubsidi ditetapkan 36,5 juta kiloliter dengan rincian premium 21,45 juta kiloliter, solar 11,194 juta kiloliter, dan minyak tanah 3,8 juta kiloliter. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.