No. 7 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 12 Januari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Buku Putih Century JAKARTA Departemen Keuangan mengeluarkan buku putih kasus Bank Century berjudul “Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis” yang dibagikan gratis ke masyarakat. Kabiro Humas Depkeu Harry Soeratin di Jakarta, kemarin, mengatakan buku itu dikeluarkan untuk memberikan penjelasan sebesar-besarnya kepada masyarakat antara lain mengenai kedudukan dan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang sesungguhnya dalam polemik kasus ini. “Buku ini akan memberikan penjelasan mengenai isu-isu kasus ini di masyarakat,” kata Harry yang menambahkan bahwa buku ini dicetak dalam jumlah cukup banyak. Buku dengan halaman muka berwarna dasar putih itu dihiasi berbagai kutipan judul koran soal perlunya upaya cepat dan tepat pemerintah menghadapi krisis seperti kekhawatiran akan ancaman krisis keuangan global yang bisa menimpa Indonesia. Dengan jumlah halaman sebanyak 74 lembar, buku ini berusaha memaparkan secara lengkap proses pengambilan keputusan pemberian dana talangan kepada Bank Century yang dilakukan KSSK antara lain bahwa prosedur ini dilakukan dengan niat baik dan pertimbangan akal yang sehat, sematamata demi keselamatan perekonomian nasional. Buku yang dibuat oleh tim asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Depkeu ini juga menjelaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mencegah krisis keuangan dunia menerpa perekonomian Indonesia merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang diambil pemerintah dengan cepat yang didukung oleh DPR. Beberapa kutipan dari sejumlah orang yang dimuat di surat kabar juga dicuplik dalam buku ini, seperti pernyataan Bambang Soesatyo, pengurus Kadin Indonesia yang saat ini anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang mengatakan bahwa “Saat krisis terjadi, BI dan Pemerintah tidak akan memiliki cukup waktu untuk berdebat. Kebijakan mendasar harus diputuskan tidak dalam hitungan hari, namun hitungan jam bahkan menit. Terlambat sedikit saja bisa menghancurkan pasar keuangan.” Buku yang terdiri dari sepuluh bab ini selain menjelaskan ancaman krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008, juga menjelaskan respon pemerintah dalam menghadapi krisis itu serta peran yang diambil BI, KSSK dan LPS dalam mengantisipasi krisis serta kronologis dalam pengambilan keputusan KSSK. Juga dipaparkan mengenai dasar pertimbangan KSSK dalam pengambilan keputusan Bank Century dan biaya yang dikeluarkan serta akuntabilitas dan pelaporan kasus ini. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.235
9.220
9.145
10.000 7/1
8/1
11/1
Bisnis Jakarta/ant
FORUM EKONOMI - Menko Perekonomian Hatta Radjasa (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Ekonomi Jepang Masayuki Naoshima saat pertemuan Forum Ekonomi IndonesiaJepang 2010 di Jakarta, kemarin. Pemerintah meningkatkan kerja sama dengan Jepang terutama dalam lima sektor yakni perdagangan, investasi, energi, infrastruktur, dan industri.
BPK Hitung Kerugian Negara JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah menghitung berapa besar kerugian negara yang muncul dalam kasus Century dan hasil penghitungan itu akan dijadikan dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penuntutan. “Penilaian atas besarnya kerugian negara itu harus pasti dan tidak boleh dikira-kira,” kata Anggota Panitia Angket Bank Century DPR Andi Rahmat saat menjadi pembicara dalam acara diskusi evaluasi perkembangan kasus Bank Century di ruang wartawan DPR Jakarta, kemarin. Menurut dia, berdasarkan UU yang ada, pihak yang berwenang memutuskan besaran kerugian negara adalah BPK
dan bukan lainnya. Apabila sudah jelas berapa kerugian yang ditanggung negara akibat pengucuran dana talangan (bailout) untuk Bank Century berdasarkan investigasi BPK, politisi PKS itu menambahkan, selanjutnya akan dilimpahkan ke KPK untuk ditindak lanjuti secara hukum. Mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum atas UU yang ada, Rahmat menegaskan, sudah jelas dalam bailout Century itu ada sejumlah UU yang dilanggar, semisal UU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan UU tentang Perbankan. “Masalah ini ternyata sangat dalam dan sistemik. Yang sistemik itu masalahnya dan bukan Bank Century,” ia me-
nambahkan. Pada bagian lain, Andi mengatakan bahwa berbagai kesimpulan dari rapat kerja pansus Century itu harus bisa dieksekusi karena rapat-rapat itu bukan sekadar rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebagaimana halnya masyarakat yang menyampaikan informasi ke komisi-komisi DPR. Selain itu, ujarnya lagi, harus difahami pula bahwa setiap kesaksian yang disampaikan dalam rapat-rapat kerja pansus angket berada di bawah sumpah. “Artinya setiap fakta dan pernyataan yang diungkap dalam rapat-rapat itu sama kuatnya dengan dokumen-dokumen yang kita miliki,” ujarnya. Sementara mengenai ada-
nya tudingan kalangan LSM yang mulai mencurigai adanya “main mata” anggota angket dalam kasus itu, rahmat menegaskan bahwa sebenarnya kalangan panitia angket itu juga sudah mulai lelah karena setiap hari mereka mendapat tekanan yang cukup kuat. Para anggota angket juga harus menjelaskan pada pimpinan partai masing-masing tentang berbagai perkembangan yang muncul dalam penyelidikan skandal Bank Century itu. “Tapi diantara kita tetap menjalin komunikasi secara intensif dan saling bertukar informasi,” katanya. Semua itu dilakukan untuk mempersiapkan rapat-rapat panitia angket selanjutnya sehingga jika nantinya dalam ra-
pat tersebut ada sanggahansanggahan, kalangan anggota pansus sudah bisa mengantisipasinya. Sebelumnya kalangan aktivis LSM melihat mulai adanya perubahan kuantitas dan kualitas keaktifan beberapa inisiator yang duduk di panitia angket Bank Century DPR dan hal tersebut tampak dari semakin jarangnya mereka menyampaikan pertanyanpertanyaan kritis. Setelah menyelesaikan belasan persidangan, menurut para aktivis itu, mulai muncul berbagai prilaku aneh dari anggota-anggota panitia angket Bank Century sehingga memunculkan dugaan adanya “main mata” dalam penyelidikan skandal itu. (ant)
Perubahan Departemen
Kebutuhan Dalam Negeri 2010
APBN Tak Terpengaruh
Pasokan Gas Industri Tuntas
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, perubahan departemen menjadi kementerian tidak akan banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN 2010. “Dari sisi anggaran, kan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)-nya untuk kementerian/lembaga (K/L), jadi tidak ada perubahan spesifik,” kata Sri Mulyani di sela pertemuan Indonesia-Japan di Jakarta, kemarin. Ia mengakui, kemungkinan perubahan beberapa anggaran memang ada, tetapi tidak akan terlalu banyak. Berdasarkan UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, istilah departemen, kantor menteri negara, dan kantor menteri
koordinator disesuaikan menjadi kementerian. Pemerintah tidak menargetkan waktu kapan penyesuaian itu termasuk urusan administrasi akan selesai, namun diharapkan secepatnya sehingga setelah semua tata naskah lama habis, bisa dicetak yang baru. Mengenai perkiraan tekanan inflasi pada semester pertama 2010 yang tidak signifikan dibandingkan semester II 2010, Menkeu berlasana, rendahnya tekanan inflasi tidak lepas dari pengaruh positif nilai tukar. “Dengan niai tukar yang stabil dan cenderung masih kuat, itu akan memberikan kontribusi kepada penurunan inflasi yang berasal dari faktor impor,” katanya. Pemerintah juga akan menjaga tingkat inflasi dengan menjaga stabilitas harga komoditas terutama kebutuhan
pokok. “Jadi dua-duanya memberikan sumbangan stabilitas pada inflasi,” katanya. Ia tidak menolak prediksi bahwa tekanan inflasi pada semester I 2010 tidak akan sebesar pada semester II 2010. “Jadi tekanan inflasi akan bisa ditahan dengan kebijakan makro, tantangan akan lebih kelihatan pada semester II karena dari sisi kondisi globalnya akan memberikan dinamika dari sisi kebijakan nilai tukar maupun dari sisi dinamika terhadap harga-harga komoditas,” katanya. Sementara mengenai rencana perubahan APBN 2010 yang dipercepat, Menkeu mengatakan, masih akan dibahas bersama presiden dalam sidang kabinet. “Rencana APBNP masih akan dibahas dengan Bapak Presiden di sidang kabinet, dan nanti akan dibahas juga dengan Dewan (DPR),” katanya. (ant)
JAKARTA - Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Kantor Kementerian BUMN, kemarin, berharap masalah pasokan gas untuk industri dalam negeri dapat dituntaskan pada 2010. “Saya harap pada tahun ini sudah ada titik terang soal pasokan gas,” kata Mustafa di Jakarta seperti dikutip Antara. Menurut Mustafa, pemerintah sangat berkepentingan dalam menjamin pasokan gas sebagai dasar keberlangsungan industri dalam negeri. Untuk itu ujarnya, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral harus didorong untuk meninjau kembali kontrakkontrak pembelian gas yang sudah habis masa berlakunya. “Perpanjangan kontrak, maupun kontrak baru harus juga mempertimbangkan kebutuhan domestik,” tegasnya.
Ia menuturkan, sejumlah sektor yang terkendala soal gas adalah sektor pupuk, ketenagalistrikan. “Kalau BUMN pupuk tidak bisa berproduksi karena masalah energi, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) tidak bisa beroperasi penuh, bukan hanya dua pabrik ini yang idle, tapi akan menggangu perekonomian,” tambahnya. BUMN pupuk, ujarnya, memerlukan kepastian pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional. Mustafa berharap, dalam waktu dekat sudah ada nota kesepahaman dengan BP Migas, agar seluruh jalur industri mendapat porsi pasokan gas. Ia mengakui, salah satu negosiasi pasokan gas yang mengalami kendala adalah antara PT Pupuk Kaltim dengan Chevron. (ahm)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.