No. 8 tahun V
8 Halaman
Rabu, 12 Januari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Hadapi AEC
Pengusaha Harapkan Dukungan Pemerintah JAKARTA - Pelaku usaha mengharapkan dukungan pemerintah untuk mempersiapkan diri menyongsong pelaksanaan kesepakatan komunitas ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) pada 2015. “Meningkatkan daya saing untuk menghadapi AEC adalah tanggung jawab bersama. Pelaku industri perlu kerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dunia usaha. Pemerintah juga perlu memikirkan itu,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, kemarin Usai menghadiri sosialisasi AEC di kantor Kadin Indonesia, Suryo menjelaskan dalam hal ini pelaku usaha antara lain membutuhkan dukungan kebijakan berupa penurunan suku bunga serta kebijakan fiskal yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha. “Pasokan gas juga memprihatinkan sehingga perlu dicarikan solusi supaya pasokan gas untuk industri cukup,” katanya. Ia menyadari perlunya kerja sama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempersiapkan diri menghadapi implementasi in-
tegrasi ekonomi ASEAN dalam AEC pada 2015. “Kami akan membahas persiapan dalam rangka pemanfaatan keberadaan dan integrasi ASEAN, kami akan bicara upaya mengatasi masalah daya saing dan mengidentifikasi potensi yang ada,” katanya. Cetak biru AEC 2015 disahkan 2007 bersama dengan penandatanganan ASEAN Charter dan mulai diimplementasikan pada 2008. Cetak biru tersebut memuat rencana aksi dan target waktu pelaksanaan dari kerangka pembentukan basis pasar dan produksi tunggal, kawasan ekonomi kompetitif, kesetaraan pengembangan ekonomi, serta integrasi ekonomi penuh ke ekonomi global. Pencapaian yang dihasilkan selama 2010 antara lain pemberlakuan perjanjian perdagangan barang ASEAN, penandatanganan kerangka perjanjian dalam protokol pelayanan ASEAN kedelapan, serta penyelesaian “Reservation List the ASEAN Comprehensive Investment Agreement.” (ant)
PP IPO Garuda Diserahkan Ke Bapepam-LK JAKARTA - Peraturan Pemerintah tentang Penawaran Saham Perdana PT Garuda Indonesia segera diserahkan kepada Badan Pengawas Pesar Modal dan Lembaga Keuangan. “Dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah ada di meja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah selesai (ditandatangani), dicek untuk selanjutnya diserahkan kepada Bapepam-LK hari ini,” kata Deputi Menteri BUMN Sumaryanto Widayatin di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin. PP tersebut merupakan dasar pelaksanaan IPO yang dijadwalkan terealisasi pada awal 2011. Sejalan dengan itu, Sumaryanto menuturkan, jumlah saham Garuda yang akan dilepas kepada investor mencapai 30 persen. “Sebesar 10 persen di antaranya adalah saham milik PT Bank Mandiri,” katanya. Menurut catatan, jumlah saham yang akan diperoleh perusahaan penerbangan plat merah
itu akan berkisar Rp 4 triliun. Meski begitu, Sumaryanto tidak bersedia menyebutkan indikasi harga per lembar saham Garuda tersebut. “Belum bisa disebutkan harga per sahamnya. Tunggu saja,” katanya. Ia hanya menjelaskan bahwa dalam pekan ini manajemen dan underwriter Garuda akan melakukan roadshow (muhibah bisnis) ke luar negeri. “Roadshow dilakukan 13-15 Januari 2010 ke Singapura, Hongkong, Amerika Serikat (Boston, New York), dan London,” ujarnya. Setelah menjaring calon investor, selanjutnya dapat ditetapkan harga IPO. “Pricing akan ditentukan kemudian. Tapi sejauh ini, hasil analisa menunjukkan bahwa harga saham Garuda cukup bagus karena sesuai dengan prospek bisnis perseroan ke depan,” tegas Sumaryanto. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
9.002
9.026
9.100
9.500 7/1
10/1
11/1
Bisnis Jakarta/ant
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY – Mendag Mari Elka Pangestu (2 kiri) memberikan penjelasan saat sosialisasi Asean Economic Community (AEC), di Menara Kadin, Jakarta, kemarin.
Inflasi Tinggi
Bayangi Ekonomi 2011 JAKARTA - Center for Strategic and International Studies (CSIS) memprediksi tingkat inflasi pada tahun 2011 akan tinggi, berkisar 6,5-7,5 persen. “Kami memperkirakan tingkat inflasi akan tinggi, yang dipicu kenaikan harga bahan pangan,” kata Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan, di sela diskusi Prospek dan Tantangan Perekonomian Indonesia 2011, di Gedung Jakarta Post, Jakarta, kemarin.
Menurut catatan, tingkat inflasi pada 2010 mencapai 6,9 persen, melebihi target pemerintah sebesar 5,3 persen, dan melampaui target Bank Indonesia sebesar 5 persen plus minus 1 persen. Tekanan inflasi pada tahun 2011, sejalan dengan peningkatan harga komoditas di pasar internasional. “Harga beberapa komoditas ekspor utama Indonesia juga diperkirakan meningkat,” ujarnya. Sejumlah komoditas ekspor
utama Indonesia, yang harganya diproyeksikan masih meningkat pada 2011 adalah timah, tembaga, batubara, nikel, CPO dan minyak. Sedangkan komoditas lainnya, yaitu kayu, karet, kopi, teh, lada. Walaupun sedikit melambat karena tingkat harga saat ini yang sudah tinggi dan ketidakpastian pemulihan negara maju, tetap dampak inflasinya masih akan berlanjut,” tegasnya. Ia menambahkan, dua faktor penyebab kenaikan harga pa-
ngan, yaitu faktor iklim yang mengakibatkan terganggunya siklus produksi, dan sistem distribusi yang masih buruk. “Cuaca buruk seperti banjir, dan gempa merapi mengakibatkan sejumlah daerah mengalami gangguan pasokan komoditi, namun itu bersifat jangka pendek, sehingga masih dapat diatasi dengan memasok dari daerah lain,” ujarnya. Sementara perbaikan sistem distribusi dan transportasi dinilai sangat efektif mengurangi tekan-
an inflasi. “Perbaikan infrastruktur di pelabuhan dan perbaikan jalan menjadi faktor penting untuk memastikan agar pasokan komoditi cepat sampai tujuan,” ujarnya. Sedangkan dari sisi moneter, Deni menuturkan, direkomendasikan adanya kebijakan mengurangi margin suku bunga netto (net interest margin) demi meningkatkan pencuran kredit ke sektor-sektor yang lebih kompetitif. (ant)
Pemerintah Paparkan
BI Rate
Delapan Kebijakan Perpajakan
Diperkirakan Naik Februari
JAKARTA - Pemerintah memaparkan delapan kebijakan untuk memperbaiki kinerja perpajakan pada 2011 yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan serta meneruskan program reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai. “Ini merupakan bentuk untuk memperbaiki dan meneruskan program reformasi serta menghentikan bentuk kejahatan dan penyimpangan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan capaian,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam pemaparan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin. Kebijakan tersebut antara lain, pemisahan fungsi pembuatan kebijakan dari Ditjen Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dimana pembuatan kebijakan aturan pajak akan diambil oleh BKF dan pelaksanaan administrasi dan pe-
ngumpulan pajak tetap dilakukan oleh Ditjen Pajak. “Ini sudah diselesaikan memisahkan kebijakan-kebijakan aturan pajak itu kita tegaskan inisiatif diambil BKF, dipisahkan dari Ditjen Pajak, yang melakukan adiministrasi dan pengumpulan pajak,” ujar Menkeu. Kemudian, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan sebagai pelaksanaan pasal 36A KUP yaitu penegakan sanksi bagi petugas pajak yang melakukan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugasnya. “Kita sudah terbitkan PMKnya. Seluruh pegawai Ditjen Pajak pada khususnya diyakini akan semakin menjalankan tugas taat asas peraturan karena akan diancam pasal 36A KUP,” ujarnya. Ditjen Pajak juga telah melakukan kesepahaman dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) agar pemeriksaan
pajak dapat berlangsung lebih efektif. “Di pajak pekerjaan yang besar sekali adalah pemeriksaan pajak, itu menyita waktu. Cara membuat pemeriksaan efektif yaitu melalui kerja sama IAPI, melalui Kantor Akuntan Publik yang sudah memenuhi kriteria bisa melakukan penerimaan pajak, sehingga sudah memenuhi standar yang disepakati, opini sudah wajar tanpa pengecualian, dan tidak usah diperiksa lagi oleh Ditjen Pajak,” ujarnya. Kemudian, kebijakan PPN kesetaraan perlakuan film impor dan nasional yang perlu diselaraskan dan diperbaiki serta penerbitan PP 93/2010 tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional atau kegiatan litbang, fasilitas pendidikan, sumbangan olahraga, dan infrastruktur sosial yang bisa dipakai pengurangan pajak. (ant)
JAKARTA - Pengamat ekonomi Tony Prasetyantono memperkirakan suku bunga acuan BI Rate akan naik pada awal Februari mendatang mengingat laju inflasi yang tetap tinggi serta mulai keluarnya dana-dana milik asing. “Dugaan saya inflasi Januari masih di atas 0,5 persen sementara capital outflow sudah terjadi seperti terlihat pada posisi IHSG dua hari ini, sehingga BI Rate akan naik pada awal Februari,” kata Tony di Jakarta, kemarin. Dijelaskan Tony, titik penentuan kenaikan BI Rate adalah kondisi ekonomi pada Januari ini, setelah pada awal Januari ini BI tetap mempertahankan BI Rate pada posisi 6,5 persen. “Tapi itu masih tergantung pada capital in-
flows kalau masih tinggi dan cadangan devisa bisa di atas 97 miliar dolar AS, maka BI Rate tidak perlu naik. Namun, jika cadangan devisa turun di bawah 95 miliar dolar AS maka mau tidak mau BI harus menaikkan BI Rate meski hanya 25 basis poin,” katanya. Mengenai alasan BI mempertahankan BI Rate 6,5 persen karena inflasi yang tinggi buka pada inflasi inti, Tony mengatakan saat ini inflasi inti dan inflasi non inti atau inflasi indeks harga konsumen sudah mulai bercampur. “Sebab, kalau inflasi IHK tetap naik itu juga akan mengganggu inflasi inti. Jadi itu hanya pegangan saja, cepat atau lambat inflasi inti akan kena atau naik juga,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.