No. 68 tahun IV
8 Halaman
Senin, 12 April 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/sep
LAPORAN KINERJA – Dirut Bank BTN Iqbal Latanro (tengah) didampingi para direktur BTN saat paparan laporan kinerja BTN Triwulan I Tahun 2010, di Jakarta. BTN telah membukukan asset sebesar Rp 56,2 Triliun atau tumbuh 21,3 persen dari assetnya pada periode yang sama tahun 2009 yang sebesar Rp 46,3 Triliun.
Indonesia Pulih
Bunga KPR Bisa Turun JAKARTA - Direktur PT Bank Tabungan Negara (BTN) Iqbal Lantaro menyatakan, meski suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) tidak beranjak dari level level 6,5 persen, ia meyakini bunga KPR masih bisa diturunkan. “Salah satunya dengan mengupayakan dana-dana murah. Dana pihak ketiga kita perbanyak. Kalau biaya overhead kita tidak banyak. Bukan dengan begitu kita menurunkan bunga,” katanya akhir pekan lalu. Iqbal lebih lanjut mengatakan, DPK BTN telah tumbuh dari Rp 32,9 triliun pada Maret 2009 menjadi 37,9 triliun pada periode sama tahun ini. Bahkan, kalau berbagai upaya menarik DPK seperti yang saat ini telah dijalankan seperti bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, DPK BTN bisa digenjot lagi. “DPK BTN pertumbuhannya 15 persen,” tegas dia. Lebih lanjut ia mengatakan, BTN berhasil meningkatkan laba bersih mencapai 72 persen dari Rp 109,4 miliar pada 31 Maret 2009 menjadi Rp 187,8 miliar pada periode yang sama tahun 2010. Berdasarkan laporan keuangan juga disebut capaian Triwulan I perseroan menunjukkan hampir semua indikator keuangan mengalami pertumbuhan positif dibanding periode yang sama tahun 2009. Iqbal mengatakan, baik dari sisi aset, kredit, dana pihak ketiga, Laba dan bahkan beberapa rasio keuangan penting memperlihatkan kenaikan. Berdasarkan kinerja perusahaan per 31 Maret 2010 (unaudited) Bank BTN telah membukukan Aset Rp 56,2 triliun tumbuh 21,3 persen dari asetnya pada periode yang sama tahun 2009 yang sebesar Rp 46,3 triliun. Sementara dari sisi Kredit juga mengalami pertumbuhan dari Rp 33,5 triliun pada 31 Maret 2009 menjadi Rp 43,1 triliun pada 31 Maret 2010. Pertumbuhan kredit ini mencapai 28,6 persen. Pencapaian ini ditopang ekspansi kredit perseroan selama triwulan I tahun 2010 yang mencapai lebih dari Rp 4,5 triliun. (ahm)
BANDUNG – Pemerintah mengklaim bahwa saat ini Indonesia sudah pulih dari krisis keuangan. Dan bahkan, pada tahun 2010 ini Indonesia sudah lari kencang untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. “Kita sudah pulih dari resesi yang menimpa kita, bahkan tahun 2010 ini kita sudah bisa lari kencang untuk meningkatkan perekonomian Indonesia,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa pada acara workshop Forum Wartawan Keuangan dan Monoter (Forkem) dengan Tema Indonesia Pulih di Bandung 9-11 April 2010. Pemulihan ekonomi ini bisa dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi tahun 200 dari perkiraan ekonomi 4,2 persen menjadi 4,5 persen. Sedangkan pada tahun 2010 ini pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan mencapai 5-6 persen. “Pemerintah optimistis peluang pertumbuhan ekonomi yang didukung sektor investasi tersebut semakin besar. Walaupun kinerja APBN kita, tingkat kom-
sumsi masih mendominasi, oleh meninmgkatan daya beli masyarakat,” tegasnya. Begitu juga dengan kinerja ekspor yang meningkat drastis bahkan mencapai 1 persen dari kinerja ekspor global. Begitu juga dengan cadangan devisa yang meningkat tajam hingga 71,6 miliar dolar AS. Untuk bidang investasi, menurut Hatta, pemerintah juga berhasil menurunkan tingkat resiko investasi sehingga Indonesia menjadi Negara ke 9 dari 15 negara tujuan investasi di dunia. “Secara makro indikator itu antara lain dapat dilihat pada indeks harga saham gabungan, penguatan nilai tukar, cadangan devisa yang terus meningkat, dan kinerja ekspor yang sudah mulai pulih,” tegasnya. Ke depan, katanya, pemerintah semakin memperkuat kebijakan untuk mendorong sektor investasi ini agar bisa terus tumbuh. Bahkan ingin menghilangkan hambatan-hambatan yang mengganggu jalannya investasi ke dalam negeri
Kebijakan ‘National first’ menjadi pedoman, di mana energi dan mineral akan menjadi sumber utama untuk menjadi daya tarik nasional. “Prinsipnya, dengan menyediakan semuanya di dalam, industri itu akan datang sendiri ke Indonesia. Bukan tidak mungkin 2015, kita akan menjadi kawasan industri yang penetrasinya adalah global,” kata Hatta. Menurut Hatta, pemerintah tidak boleh terlena dengan telah mencapai keberhasilan tersebut. Untuk itu pemerintah harus memperhatikan sektor manufatur, kasrena sektor ini lebih banyak menyerap tenaga kerja. “Selama krisis sektor manufaktur ini yang mengalami penurunan tajam, untuk itu dengan pemulihan ekonomi saat ini pemerintah harus lebih memperhatikan sektor ini karena pertumbuhannya masih sekitar 3 persen padahal sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja,” paparnya. (ahm)
Anggaran Infrastruktur Melonjak JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 mengalami kenaikan hingga Rp 11, 9 triliun “Anggaran infrastruktur 2010 meningkat dari Rp 93,7 triliun menjadi Rp 105,6 triliun dengan kemungkinan tahun depan akan ditingkatkan lagi,” ujarnya dalam pemaparan pokok-pokok perubahan APBN 2010 pada Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, di gedung DPR RI, Jakarta, baru-baru ini. Menurut dia, pembangunan infrastruktur tersebut akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Bandara Kualanamu di Sumatera Utara dan Pembangunan jalan lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kemudian, ia menambahkan, anggaran tersebut juga akan
Sri Mulyani Indrawati
dipergunakan sebagai pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan nasional serta peningkatan sarana dan prasarana pedesaan. Menkeu juga menjelaskan adanya tambahan anggaran untuk kegiatan mendesak seperti rehabillitasi dan rekonstruksi gempa Sumatera Barat dan Jawa Barat sebesar Rp 3 triliun, revitalisasi pabrik gula
sebesar Rp 300 miliar serta Dana Integrasi NAD Rp 200 miliar. “Juga ada anggaran untuk pembayaran utang BMP Kementerian Pertahanan Rp 5 triliun, Cadangan Pendanaan Banjir Kanal Timur sebesar Rp 500 miliar, Penyodetan Kali Ciliwung Rp 100 miliar dan dukungan pembiayaan tindak lanjut ‘coral triangle initiative/ CTI Rp 50 miliar,” ujar Menkeu. Ia mengatakan, untuk pokok-pokok kebijakan fiskal pada 2010 juga akan difokuskan kepada program stabilisasi harga, percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang sejalan dengan Inpres No.1/2010 tentang percepatan prioritas pembangunan 2010. Kemudian, tambahan belanja prioritas lainnya termasuk pasca bencana alam, percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan UMKM. (ant)
Investasi dan Ekspor
Perlu Terus Didorong BANDUNG - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan iklim investasi dan kinerja ekspor harus terus didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Pada 2010 diharapkan pertumbuhan 5,5 persen cukup konservatif dan moderat, (itu) tidak terlalu tinggi dan mempunyai potensi tumbuh besar, untuk itu kita terus mendorong investasi dan kinerja ekspor,” ujarnya dalam workshop forum diskusi wartawan di Bandung, akhir pekan lalu. Menurut dia, investasi dan kinerja ekspor berkaitan dengan tiga hal utama yaitu, pertama, pembenahan infrastruktur, karena apabila tidak cepat terealisasi akan memberi dampak besar dalam kinerja industri dan ekspor. “Itu tidak menjadi pilihan (opsi) namun menjadi keharusan, karena kalau tidak cepat dibangun memberi dampak besar dalam kinerja industri dan ekspor,” ujarnya. Ia menambahkan pembenahan infrastruktur nantinya juga dapat menjadi dasar bagi Indo-
nesia untuk memiliki peranan dalam masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015. “Dalam pembiayaan infrastruktur kita juga mengharapkan Public Private Investment menjadi andalan selain dari penanaman modal dalam negeri dan ‘direct investment’,” ujarnya. Kedua, lanjut dia, pemerintah juga harus terus memperbaiki kebijakan energi yang memiliki kepentingan nasional karena sektor energi merupakan tulang punggung dalam peningkatan daya saing industri dan, apabila terhambat, dapat memperlambat sektor manufaktur. “Masalah gas masih menjadi kendala, apalagi ada negara tetangga yang tidak mengalami masalah ‘supply gas’ dari kita, untuk itu kita wajib membuat kebijakan bahwa kepentingan nasional nomor satu,” ujarnya seperti dikutip Antara. Ia menambahkan, pembenahan tersebut juga dilakukan dalam pemberian subsidi energi untuk BBM dan pupuk di RAPBN agar cermat pelaksanaannya. (ant)
Renumerasi Dievaluasi JAKARTA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar) Harry Azhar Azis mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi renumerasi yang telah diberikan kepada beberapa kementrian/lembaga. “Evaluasi diperlukan untuk mengukur sejauh mana reformasi diberlakukan. Kasus Gayus menjadi hal penting untuk mengevaluasi apakah sistem renumerasi yang dijalankan efektif dan efisien,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu. Ia mengatakan, kasus Gayus menjadi kasus penting bagi reformasi birokrasi mengingat kasus ini melibatkan departemen-departemen yang telah mendapatkan renumerasi. “Sejauh mana renumerasi tadi mampu mencegah tindakan korup di lembaga-lembaga ini, juga perlu dipertimbangkan, karena mereka sudah mendapatkan renumerasi tentunya ini penting untuk dilihat kembali,” katanya.
Ia mengatakan, peningkatan anggaran untuk pegawai negeri memang diperlukan. Namun sampai saat ini efektifitas dari renumerasi yang digelontorkan belum ada hitungan yang akurat. Ia menambahkan, pihaknya juga meminta agar dibuat Undangundang terkait renumerasi sehingga tunjangan kinerja kepada aparat pemerintahan (renumerasi) dapat diatur dan diawasi. Sementara itu, sampai saat ini belum semua kementrian/lembaga yang mendapatkan renumerasi. Kementrian/lembaga yang telah mendapatkan renumerasi diantaranya Kementrian Keuangan, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada 2010 ini, tiga kementrian/lembaga yang lolos seleksi untuk mendapatkan renumerasi adalah Bappenas, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Kementrian Koordinator Perekonomian. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.