No. 131 tahun IV
8 Halaman
Senin, 12 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bank Dunia Danai Pembangunan Listrik JAKARTA - Bank Dunia sepakat akan memberikan paket pendanaan baru sebesar 225 juta dolar AS untuk membantu Indonesia memenuhi tuntutan listrik yang kian berkembang serta menjamin ketersediaan listrik di Jawa dan Sumatra. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Chris Hoban dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat mengatakan, melalui kerja sama langsung dengan PLN proyek ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada 56 juta orang lebih di Jawa dan Sumatra. Dalam jangka menengah dan panjang, proyek ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kedua pulau itu. “Sumber listrik yang dapat diandalkan dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia untuk memenuhi potensinya sebagai negara berpenghasilan menengah yang berpengaruh,” tuturnya. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih pesat daripada kemampuan penyediaan listrik. Untuk memenuhi permintaan listrik ke depan, perlu peningkatan tingkat elektrifikasi sekitar tujuh persen per tahun, ucap Chris Huban. Proyek ini akan membantu memperkuat persediaan listrik di Jawa dan Sumatra dan dalam jangka panjang diharapkan dapat menciptakan dampak positif untuk iklim perekonomian. Menurut dia, melalui perluasan dan peningkatan kapasitas diharapkan jumlah pelanggan PLN akan meningkat dan membantu pemerintah Indonesia mencapai target penyediaan listrik bagi 90 persen penduduk sampai 2020. (ant)
Penerimaan Migas Inkind JAKARTA - Pemerintah mewacanakan penerapan pajak secara inkind untuk gas bumi yang hasilnya bisa digunakan untuk memperkuat pasokan ke dalam negeri. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas A. Edy Hermantoro mengatakan pada era 19601970-an konsumen energi domestik belum melirik gas bumi sebagai alternatif bahan bakar, mengingat harga minyak yang relatif rendah dan anggapan Indonesia yang kaya minyak. Cara berpikir itu, tuturnya, melahirkan perencanaan konsumsi energi yang berbasis minyak, baik untuk ketenagalistrikan maupun industri. “Faktanya PLTD saat ini ada di mana-mana. Di sisi lain, kita memang memerlukan pasokan energi yang cepat untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain, seperti rasio elektrifikasi yang masih 20%—30%. Saat itu, kecamatan-kecamatan kita masih gelap dan menggunakan lontar untuk pencahayaan,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu Kenyataan berbalik ketika harga minyak mentah meroket dan puncaknya pada 2008 harga minyak mentah melonjak hingga US$ 140 per barel, yang mengerek harga BBM. Mulai saat itu, tuturnya, konsumen domestik mulai mempertanyakan pasokan gas. “Baru pada 2007-2008 orang-orang berbondong-bondong bertanya mana gasnya. Jepang sudah melihat jauh bagaimana gas bisa mendorong perekonomiannya dengan memanfaatkan Arun dan Bontang. Ketika Grissik mulai diproduksi saja, PLN tidak mau beli,” paparnya. (ind)
Bisnis Jakarta/dok
SERAPAN RENDAH – Tingkat penyerapan kredit perbankan masih rendah. Terlihat, pada semester I setidaknya ada Rp 25 triliun kredit yang belum dicairkan, meski sudah disetujui. Terutama ini terjadi di sektor infrastruktur dan energi.
Kredit Lambat Terserap JAKARTA - Direktur Umum BNI Gatot M. Suwondho mengatakan penyerapan kredit masih lamban, terutama di sektor infrastruktur dan energi. “Memang undisbursed loannya masih cukup tinggi. Kita undisbursed loan-nya sekitar Rp 25 triliunan per semester satu,” katanya di sela perayaan HUT BNI ke-64, di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan selama dua tahun terakhir pihaknya mengalokasikan untuk infrastruktur sebesar Rp 10 triliun, tapi yang baru ditandatangani Rp 7 triliun dan yang diserap dari Rp 7 triliun itu hanya sekitar 20-30 persenan. Gatot menjelaskan pembangunan proyek infrastruktur memang masih mengalami banyak kendala, terutama masalah pembebasan lahan. Memang masih banyak masalah, ia menyebutkan dari sembilan proyek yang dibiayai oleh BNI, baru satu yang beroperasi. “Yang lainnya masih dalam
proses. Masalahnya antara lain soal pembebasan tanah,” tuturnya. Sementara itu, untuk proyek pembangunan pembangkit listrik yang juga dialokasikan sebesar Rp 10 triliun dan penyerapannya baru Rp 2 triliun – Rp 3 triliun. “Jadi memang masalah pembiayaan infrastruktur bukan hanya masalah perbankan, jadi perlu dukungan yang lain,” paparnya. Sementara itu, penyerapan kredit di sektor perkebunan selama semester I/2010 tumbuh lebih tinggi dari sektor infrastruktur dan energi. “Perkebunan hampir Rp 9 triliun yang dialokasikan, itu malah lebih tinggi (pencairannya) sekitar Rp 6 triliun, hanya Rp 3 triliun yang masih ‘idle’,” ujarnya mengungkapkan. Meski penyerapan kredit agak lamban, Gatot mengatakan pertumbuhan kredit perusahaannya saat ini masih dito-
pang oleh kredit korporasi. “Penyerapan APBN juga masih rendah, sementara pertumbuhan ekonomi kan juga ditunjang salah satunya oleh belanja pemerintah, kalau itu masih rendah jadi masih mengandalkan konsumsi masyarakat, tapi kita akan cari cara untuk mendorong penyerapan kredit,” ujarnya. Tahun ini, BNI menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 1518 persen. Hingga kuartal pertama 2010, penyaluran kredit BNI mencapai Rp 118,17 triliun yang terdiri dari kredit usaha kecil dan menengah yang mencapai 43 persen atau sebesar Rp 51,37 triliun. Adapun kredit korporasi dan internasional sebesar 38 persen atau sebesar Rp 44,49 triliun, kredit konsumer sebesar 16 persen atau senilai Rp 19,09 triliun dan pembiayaan syariah sebesar tiga persen atau senilai Rp 3,22 triliun. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
UJIAN CPNS DEPKEU - Menkeu Agus Martowardojo (tengah) meninjau pelaksanaan ujian tes potensi akademik calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kemenkeu di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Dibanding Tahun 2009
Serapan Anggaran Lebih Rendah JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, penerimaan negara selama semester I 2010 menunjukkan peningkatan yang menggembirakan namun tidak diikuti dengan penyerapan anggaran yang optimal. “Penerimaan negara itu lebih baik dibanding dengan tahun lalu sampai dengan Juni ini, namun penyerapan anggarannya lebih buruk khususnya di belanja modal,” kata Menkeu di Jakarta, akhir pekan lalu. Ia menyebutkan, rendahnya penyerapan anggaran terutama belanja modal merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun yang dihadapi bangsa ini. “Tadi dalam pertemuan dengan Wapres kita bicarakan khusus masalah ini untuk penyerapan anggaran dapat lebih baik,” katanya. Pemerintah, katanya, mengharapkan ada pemecahan ma-
salah rendahnya penyerapan anggaran yang sifatnya strategis dan tuntas. Mengenai berapa besarnya penyerapan anggaran hingga akhir Juni 2010, Menkeu mengatakan, angkanya sudah ada tetapi tidak hafal betul. “Sekarang ini untuk belanja pemerintah, kisarannya sekitar 35 persen, itu kira-kira lebih rendah dua persen dibanding tahun lalu,” katanya seperti dikutip Antara. Sementara itu mengenai 20 kementerian/lembaga yang rendah penyerapan anggarannya, Menkeu mengatakan, dirinya tidak bisa menyebutkan 20 institusi itu. “Tapi memang rata-rata nasional itu adalah 29 persen. Jadi kalau ada kementerian/lembaga yang di bawah 29 persen, tentu diharapkan bisa melakukan penyerapan lebih cepat di semester II ini,” katanya. (ahm)
RI Kekurangan Pemeriksa Pajak JAKARTA - Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Otto Endy Panjaitan mengatakan, Indonesia masih kekurangan 3.600-an petugas pemeriksa pajak dari angka ideal yang seharusnya sekitar 8.000 orang. “Jumlah pemeriksa pajak kita hanya 4.382 orang, idealnya harus sekitar 8.000 orang,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut dia, jumlah pemeriksa pajak saat ini sudah bertambah banyak dibandingkan dengan 2009 yang hanya sebanyak 2.744 orang. Namun untuk bisa melaksanakan target pemeriksaan pajak di 15 sektor usaha diperlukan tambahan petugas baru. Apalagi, sebagian besar pemeriksa masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 2.843 orang atau 64,88 persen dari total jumlah pemeriksa pajak. Adapun lima belas sektor usaha yang menjadi fokus pemeriksaan tahun ini antara lain sektor pertambangan dan jasa pertambangan migas, sektor industri semen, kapur dan gips,
serta barang-barang dari semen dan kapur, sektor industri logam dasar, seltor konstruksi, sektor penjualan, pemeliharaan dan repasari otomotif. Sektor lainnya adalah sektor penjualan eceran bahan bakar kendaraan, sektor perdagangan besar dalam negeri kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor, sektor hotel berbintang, sektor restoran, bar dan jasa boga, sektor telekomunikasi, sektor real estat, dan jasa periklanan. Otto mengungkapkan selama 2010, jumlah pemeriksaan yang diselesaikan per Juni sebanyak 20.717 dan telah menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp 1,241 triliun. Hasil pemeriksaan juga menyimpulkan adanya jumlah lebih bayar yang diklaim Wajib Pajak yang berhasil dipertahankan oleh pemeriksa (refund discrepancy) sebanyak Rp 3,58 triliun. Selain melakukan pemeriksaan, pihaknya juga melakukan penagihan terhadap pajak terutang. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.