No. 154 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 12 Agustus 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Perbankan Belum Dukung Sektor Riil JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Budimanta menilai bahwa perbankan Indonesia belum mendukung pertumbuhan sektor riil dengan akses kredit yang mudah. “Proses deindustrialisasi masih terus berlangsung di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kesulitan sektor riil dalam mengakses kredit perbankan,” kata Arif yang merupakan anggota komisi keuangan dan Perbankan DPR RI kepada Antara di Jakarta, kemarin. Arif menilai perbankan cenderung menahan penurunan suku bunga kreditnya sehingga tidak kondusif bagi industri di dalam negeri. “Susahnya turun suku bunga kredit ini ditengarai karena perbankan melalui Perbanas telah berubah menjadi kartel,” ujarnya. Hal itu terlihat dari masih tingginya selisih antara suku bunga pinjaman dengan bunga penempatan dana di bank. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), selama Juli 2010 Bank Perkreditan Rakyat tercatat memiliki besaran bunga kredit terendah yaitu 13,54 persen, diikuti oleh bank persero sebesar 13,69 persen, dan bank swasta 13,9 persen. Sedangkan kelompok bank asing dan campuran masih memberikan bunga kredit tinggi yaitu sebesar 18,9 persen. Sementara untuk suku bunga deposito perbankan per Mei 2010 tercatat terendah berada pada kelompok bank asing dan campuran 6,94 persen, diikuti oleh kelompok bank persero 7,04 persen, dan bank swasta 7,48 persen. “Harusnya Perbanas mendorong bergeraknya sektor riil bukannya kemudian atas nama mikro prudensial lebih banyak menikmati SBI yang pada akhirnya memberikan beban kepada negara dan rakyat,” tuturnya. (ant)
Bapepam-LK Segera Sahkan
Revisi Draf MKBD JAKARTA - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan mengesahkan revisi draf Peraturan No.V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek BapepamLK Nurhaida di Jakarta, Rabu mengatakan, otoritas merencanakan akan melakukan rapat internal terakhir untuk membahas masukan-masukan dari AB (anggota bursa) pada Kamis, 12 Agustus 2010. Diharapkan, revisi draf peraturan itu dapat menumbuhkan kinerja anggota bursa sekaligus meminimalisir aksi kejahatan di industri pasar. “Kami akan melakukan rapat internal terakhir untuk membahas masukan dari para anggota bursa besok (Kamis ini),” katanya. Dalam pertemuan tersebut, akan membahas penyempurnaan regulasi aturan MKBD. Bapepam-LK juga akan mempertimbangkan apa yang sela-
ma ini menjadi keberatan. “Nantinya, finalisasi aturan ini akan diberlakukan kepada seluruh AB. Jadi sekiranya memang rasional dan baik tentu akan kita akomodir,” ujar Nurhaida. Setelah semuanya selesai, otoritas akan merilis dan masuk ke dalam masa transisi. Walau belum disepakati, namun masa transisi akan diberlakukan dalam rentang waktu bulanan. Masa transisi itu juga sekaligus menjadi proses sosialisasi aturan MKBD yang baru. “Kami berharap aturan ini akan diterima oleh semua stakeholder,” tambahnya. Sebelumnya, AB masih belum sepakat mengenai perlakuan portofolio saldo debit perusahaan efek. Mereka masih keberatan mengenai aturan yang mengharuskan adanya pendebetan langsung MKBD ketika nasabah melakukan transaksi efek. (ant)
Rupiah Masih di Bawah Rp 9.000/Dolar JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Rabu sore turun, namun posisinya masih di bawah level Rp 9.000 per dolar. Nilai tukar rupiah turun 35 poin menjadi Rp 8.970-Rp 8.980 per dolar dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 8.935-Rp 8.945. Direktur Currency Management Group, Farial Anwar mengatakan, aksi lepas rupiah masih kuat, sehingga mata uang Indonesia itu kesulitan menghadapi tekanan tersebut. Rupiah sejak pagi sudah mendapat tekanan negatif pasar, karena pelaku pasar terus melakukan aksi lepas terhadap rupiah.
Menurut dia, rupiah diperkirakan masih dapat bergerak turun lagi, karena mata uang Indonesia dibawah Rp 9.000 per dolar dinilai kurang menguntungkan. Penguatan rupiah beberapa waktu lalu sedikit banyak mengganggu pendapatan negara dari ekspor, karena produk Indonesia di pasar kurang kompetitif, katanya. Penguatan rupiah di bawah Rp 9.000 per dolar, seharus dipertahankan, karena di posisi itu akan dapat membantu mengurangi subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
8.924 8.952
8.970
9.500 9/8
10/8
11/8
Bisnis Jakarta/ade
PEREDARAN UANG - Petugas menyusun tumpukan uang kertas di tempat penyimpanan uang di kantor Pusat BNI, Jakarta Pusat, kemarin. Menjelang Lebaran BI memperkirakan aliran uang keluar naik 10 persen dibanding 2009.
Total Utang Indonesia Terus Meningkat JAKARTA - International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) mengingatkan bahwa meski rasio utang Indonesia terhadap PDB mengalami penurunan, namun dalam kenyataannya nominal total utang Indonesia terus meningkat dan menjadi beban APBN. Manager Program INFID, Wahyu Susilo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, kemarin menyebutkan, dalam lima tahun ke depan setidaknya setiap tahun Indonesia harus mengalokasikan Rp 100 triliun untuk pembayaran bunga dan cicilan utang. “Padahal dalam lima tahun ke depan
seharusnya APBN dikonsentrasikan untuk pembiayaan percepatan pencapaian MDGs yang hingga sekarang masih berjalan lamban,” katanya. INFID menilai pernyataan ADB mengenai posisi utang luar negeri Indonesia yang tidak perlu dikhawatirkan harus disikapi dengan kritis. Untuk diketahui, walau PDB Indonesia tinggi, ternyata tidak seluruhnya milik Pemerintah Indonesia. Penghitungan PDB di Indonesia masih menyertakan kepemilikan dan kekayaan asing di Indonesia. Sebelumnya ADB menyatakan bahwa Indonesia tidak per-
lu mengkhawatirkan soal beban utang luar negeri yang sudah mencapai Rp 1.625 triliun karena makin kecil rasionya jika dibandingkan dengan PDB Indonesia yang sekarang sudah mencapai Rp 6.253,79 triliun. Menurut INFID, sebagai lembaga keuangan regional yang merupakan salah satu pemberi utang terbesar kepada Indonesia, ADB mempunyai kepentingan agar Indonesia terus-menerus berutang kepadanya agar lembaga keuangan regional ini bisa membukukan keuntungan terusmenerus. Setelah krisis ekonomi yang
Impor Daging Ditambah Untuk Tekan Harga JAKARTA - Pemerintah akan menambah impor daging sapi dan mendorong adanya pasar murah daging sapi untuk menekan kenaikan harganya. “Tadi disebutkan memang akan ada penambahan impor dan pasar murah daging sapi,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Menurut Mustafa, penyebaran atau pendistribusian daging sapi terutama akan dilakukan di pasar-pasar wilayah Jabodetabek. “Akan ada pasar murah daging sapi oleh swasta, dan se-
hubungan dengan impor akan ada pasar murah yang ditingkatkan lagi,” katanya. Sementara itu mengenai upaya pengendalian harga beras, Mustafa mengatakan, penurunan harga beras saat ini lebih banyak karena percepatan penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin). “Ini (penyaluran raskin dipercepat) lebih besar pengaruhnya dibanding operasi pasar. Sekarang di Jatim sudah panen lebih banyak sehingga harga lebih baik,” katanya. Kenaikan harga beras pada bulan terakhir ini hanya mencapai 3,47 persen saja. Ini lebih
rendah dibanding sebelumnya. Mengenai penyebab kenaikan harga beras, Mustafa mengatakan, karena faktor distribusi dan faktor psikologis menghadapi puasa. “Masalah psikologis dan siklus ini kita atasi dengan informasi yang jernih, penyaluran raskin lebih cepat sehingga gangguan dapat dinetralisir,” kata Mustafa. Menurut dia, komoditas yang mendapat perhatian adalah beras, daging, dan gula. “Operasi pasar beras masih jalan, volumenya belum begitu besar karena baru mencapai 60.000 ton,” katanya. (ant)
Penguatan Rupiah
Cermin Kuatnya Perekonomian JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penguatan rupiah terhadap mata uang dolar AS yang tengah terjadi saat ini merupakan cerminan kuatnya fundamental perekonomian Indonesia. “Saya melihat yang pertama kita harus mensyukuri bahwa menguatnya rupiah cerminan dari kuatnya fundamental perekonomian kita,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Ia mengharapkan nilai tukar rupiah tak terlalu menguat (overvalued) mengingat hal ini berpotensi menimbulkan tekanan pada kinerja ekspor, walau dari sisi impor penguatan rupiah dapat menahan inflasi. “Tidak boleh overvalued, tapi
tidak juga undervalued ..., harus pas. Sekarang tampaknya kalau menguat ada tekanan terhadap ekspor. Kita memang harus pikirkan, walaupun dari sisi impor bisa menahan inflasi,” ujarnya. Apabila ekspor terus tertekan dengan adanya penguatan rupiah, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi untuk membahas hal tersebut. Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyebutkan, apabila impor barang masuk ke Indonesia mulai terasa murah, berarti penguatan rupiah menyebabkan adanya overvalued. “Kalau merasa melakukan pinjaman dari luar negeri rasanya murah, dan kalau kita beli barang dari luar negeri kayaknya murah, itu sudah menunjukkan gejala kita overvalued,” ujarnya. (ant)
terjadi pada 2008, menurut INFID, ADB mengalami kesulitan pendanaan akibat banyak danadana ADB yang bersumber dari pasar modal yang terkena krisis. Guna mendapatkan dana, dalam pertemuan tahunan di Bali pada Mei 2009, ADB mendorong anggotanya untuk memberikan tambahan modal dan itu disetujui. Sumber pendanaan ADB selain dari pasar modal, juga dari bunga utang ke Negara-negara anggotanya. Menurut INFID, sampai sekarang Indonesia merupakan pengutang terbesar ADB. Dengan posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan
menengah (middle income country), berarti Indonesia tidak berhak lagi mendapatkan utang ADB kategori Asian Development Fund (ADF) yang berbunga rendah, tetapi Indonesia hanya mendapatkan utang dengan bunga komersil yaitu utang Ordinary Capital Resources (OCR). INFID mengingatkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyerukan agar ndonesia mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Hal itu di disampaikan pada Rapat Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi pada 19 Juli 2010. (ant)
BI Usulkan Alternatif Bentuk OJK JAKARTA - Bank Indonesia mengusulkan alternatif bentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia. “Kami mencoba membangun beberapa opsi yang paling tidak memahami isi pasal 34 (UU BI),” kata Deputi Gubernur BI, Muliaman Hadad di Jakarta, kemarin. Muliaman memaparkan agar pengawasan perbankan dibuat otonom namun tetap berada di bawah pengawasan BI. Saat ini, pengawasan perbankan berada dalam direktorat tersendiri dalam struktur BI. “Kegiatan pengawasan sudah otonom dan keluar dari pengaruh dewan gubernur, tapi bosnya tetap Gubernur BI,” ujarnya. Unit pengawasan perbankan itu nantinya akan memiliki dewan pengawas sendiri yang juga termasuk unsur di luar BI namun tetap memiliki kewajiban melapor pada Gubernur BI. “Sekarangkan semua di bawah dewan gubernur, kalau nanti ada orang luar yang masuk,” tuturnya. Sementara itu, OJK yang dibentuk nantinya akan
fokus melakukan pengawasan praktek bisnis dalam industri keuangan di Indonesia yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank. “Ada concern baru dalam pengawasan bank yang tidak hanya pada aspek prudential. Pengalaman terakhir menunjukkan ada aspek lain yang menonjol seperti perlindungan konsumen atau ‘market conduct’. Itu penting,” tuturnya. Ia mencontohkan, di Amerika Serikat telah ada badan baru yang bertugas melindungi konsumen industri keuangan. Sedangkan pengawasan bank tetap dilakukan oleh bank sentralnya. Muliaman menambahkan krisis keuangan global telah memberikan banyak bukti akan perlunya perubahan terhadap kebijakan terkait industri keuangan. “Dulu kita mendukung universal banking sekarang ada keinginan untuk memecahnya,” katanya. Gambaran terbentuknya ‘universal banking’ yang sempat mengemuka dengan banyaknya bank yang juga memiliki produk asuransi dan keuangan alternatif. “Sekarang yang berkembang adalah bagaimana cara membuat pagar dan mengisolasi persoalan agar tidak menjadi persoalan krisis yang besar,” jelasnya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.