No. 9 tahun V
8 Halaman
Kamis, 13 Januari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pemerintah Dituding Lakukan Kebohongan JAKARTA - Pemerintah telah dituding melakukan kebohongan publik terkait kinerja yang dicapai selama ini. Menanggapi hal itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa bururburu membantahnya. “Ada mispersepsi sehingga ada pernyataan bahwa ada kebohongan publik oleh pemerintah. Hal ini tidak benar,” bantah Hatta Rajasa dalam jumpa pers berHatta sama tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II di Jakarta, kemarin. Ia menilai ada mispersepsi dari hasil rapat kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para bupati-walikota, gubernur pada 10 Januari. Ia menyatakan tidak benar pemerintah melakukan kebohongan karena yang disampaikan adalah data terukur yang disajikan oleh lembaga kredibel yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). “Semua disampaikan baik 10 keberhasilan maupun 10 hambatan yang dihadapi,” katanya.
Selain mengevaluasi pelaksanaan raker Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan gubernur, bupati-walikota, menurut Hatta, rapat koordinasi kemarin sore juga membahas masalah tindak lanjut pengembangan koridor ekonomi Indonesia, dan langkahlangkah quick win yang dilaRajasa kukan. Terkait dengan koridor ekonomi, Hatta mengatakan, rincian koridor itu harus sudah selesai pada kuartal I 2011 sehingga setiap kementerian sudah harus siap dengan program yang jelas. Sementara terkait program quick win, Hatta mengatakan, rapat membahas bagaimana program-program diakselerasi. “Ini misalnya menyangkut perluasan Pelabuhan Tanjung Priok dan perluasan serta perbaikan Bandara Ngurah Rai,” kata Hatta Rajasa. (ant)
Rupiah Menguat JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Rabu sore menguat ke posisi Rp 9.045. Pada perdagangan rupiah Rabu, kurs tengah Bank Indonesia (BI) menguat ke posisi Rp 9.045 per dolar AS atau naik 43 poin dibandingkan periode sebelumnya yang berada di posisi Rp 9.088 per dolar AS. “Pergerakan rupiah mengikuti penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang rebound atau berada di area positif,” kata analis Valbury Securities Nico Omer Jonkheer di Jakarta, kemarin. Selain itu, pasar uang sedang dalam masa jenuh beli (over-
sold) terhadap dolar AS sehingga banyak pelaku pasar kembali membeli rupiah. “Mata uang dalam negeri itu diprediksi akan terus positif dikarenakan sentimen negatif yang membawa pelemahan kembali tidak signifikan,” katanya. Dia memprediksi, rupiah masih berpeluang menguat terbatas, didukung membaiknya fundamental ekonomi dalam negeri yang diproyeksikan tumbuh 6-6,5 persen. “Rupiah masih berpeluang menguat terbatas, didukung membaiknya fundamental ekonomi dalam negeri,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
9.045 9.026 9.088
9.500 10/1
11/1
12/1
Bisnis Jakarta/ant
REGISTRASI - Puluhan calon investor antri melakukan registrasi saat publik ekspos penawaran saham perdana (IPO) Garuda Indonesia di Jakarta, kemarin.
RIM Ngemplang Pajak JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperkirakan pendapatan bersih produsen BlackBerry (BB), Research in Motion (RIM), di Indonesia mencapai Rp 2,268 triliun per tahun. Dari angka tersebut, tak sepersenpun masuk ke kas negara dalam bentuk pajak. “Dengan ratarata menagih 7 dolar AS/orang/ bulan, RIM menangguk pemasukan bersih Rp 189 miliar/ bulan atau Rp 2,268 triliun/ tahun, dan itu tanpa pajak yang seharusnya masuk ke kas
negara,“ kata kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henry Subiakto, di Jakarta, kemarin. ”Itu uang rakyat Indonesia untuk RIM,” ujarnya. Sampai saat ini RIM, dalam mengoperasikan BlackBerry di tanah air tidak menyetorkan pajak sepeserpun ke Indonesia. Perusahaan itu juga tak membangun infrastruktur jaringan dalam bentuk apapun di tanah air karena seluruhnya menggunakan jaringan milik enam operator telekomunikasi
di Indonesia. Pihaknya merasa sangat perlu memberikan peringatan kepada RIM yang mengoperasikan BlackBerry di Indonesia. Saat ini pihaknya mencatat ada sekitar 3 juta pelanggan RIM/BlackBerry (BB) di Indonesia yang terdiri dari 2 juta pelanggan resmi dan 1 juta lainnya black market. “Salahkah kita minta jatah buat NKRI seperti tenaga kerja, konten lokal, menuntut untuk menghormati dan mematuhi ketentuan Hukum dan UU di RI yang berdaulat ini,” katanya.
Harga IPO Garuda
Antara Rp 750-Rp 1.100 Per Lembar JAKARTA - Pemerintah menetapkan harga penawaran saham perdana (IPO) PT Garuda Indonesia pada kisaran Rp 750 Rp 1.100 per lembar. “Harga diindikasikan pada rentang Rp 750 - Rp 1.100 per lembar,” kata Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin. Mustafa menyebutkan, penetapan harga tersebut didasarkan pada hasil analisis penjamin emisi yang disesuaikan dengan faktor fundamental perusahaan. Sebelumnya, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Garuda berharap harga IPO Garuda di kisaran Rp 1.000 per lembar. Namun, ia menyadari kisaran harga tersebut harus dipelajari lebih mendalam oleh penasehat keuangan IPO Garuda. “Saya berharap harga saham IPO
Mustafa Abubakar
Garuda Indonesia di kisaran Rp 1.000. Mudah-mudahan mendapat dukungan dari penasehat keuangan,” katanya. Menurut rencana, IPO Garuda dijadwalkan pada 11 Februari 2011, melepas kepemilikan saham 30 persen, dengan dana yang akan diperoleh diperkirakan mencapai sekitar 300-350 juta dolar AS. “Dengan fundamental perseroan yang
bagus, maka saya barharap dapat harga perdana yang bagus pula,” ujarnya. Selain harga yang bagus saat penawaran perdana, juga akan menarik pada pasar sekunder. Ia menambahkan, pelepasan saham perusahaan penerbangan ‘platmerah’ ini, akan dilepas termasuk kepemilikan 10 persen saham PT Bank Mandiri. Dalam IPO tersebut, perseroan telah menetapkan penjamin emisi (underwriter) yaitu, PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan underwriter asing ditetapkan UBS dan Citibank. Dalam rencana IPO tersebut, perseroan menggunakan laporan keuangan periode September 2010. Hingga kuartal III 2010, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 194 miliar. (ant)
Pemerintah Bentuk Tim Evaluasi JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian BUMN sedang mempertimbangkan untuk membentuk tim evaluasi independen untuk memantau dan mengevaluasi proses penawaran saham perdana (IPO) PT Garuda Indonesia. “Komite evaluasi independen itu hanya berlaku untuk Krakatau Steel. Sekarang sedang dipertimbangkan jika ini diberlakukan untuk Garuda,”
kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Mustafa menjelaskan, peran tim evaluasi independen terbukti efektif dalam memantau proses penawaran saham perdana Krakatau Steel. Dia berharap, pengawasan serupa bisa dilakukan dalam proses penawaran saham perdana PT Garuda Indonesia. “Kemung-
kinan akan saya minta tim independen seperti itu juga. Dalam hal memantau proses IPO Garuda, karena itu positif juga,” katanya. Mustafa menjelaskan, Kementerian BUMN dan pihak terkait masih terus membahas semua persiapan tentang penawaran saham perdana PT Garuda Indonesia. Salah satu hal yang dibahas adalah harga saham yang ditawarkan. (ant)
Sampai saat ini semua operator lain yang beroperasi di Indonesia sudah menjalankan dan mematuhi UU dan peraturan RI, termasuk membayar BHP frekuensi, pajak, merekrut tenaga kerja lokal, mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, operator lain yang beroperasi di Indonesia juga telah sepakat untuk bersama pemerintah melakukan upaya memblokir situs pornografi. “Kelirukah kita jika minta RIM menjalankan UU dan aturan yang sama? Apa-
kah RIM perlu diberi keistimewaan dan perkecualian,” tanyanya. Pihaknya menegaskan akan terus mengingatkan semua pihak khususnya RIM agar menghormati hukum dan UU di Indonesia sebagai aturan main untuk menggarap pasar telekomunikasi di Indonesia. “Ini untuk kepentingan yang lebih luas. Diberi sepotong kue kecil lantas mati-matian bela asing. Minta hak yang besar untuk bangsa yang terhormat ini,” katanya. (ant)
Fasilitas Bea Masuk 2011 Rp 2 Triliun JAKARTA - Pemerintah menyediakan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah sebesar Rp 2 triliun selama 2011 untuk peningkatan daya saing industri sektor tertentu yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010. Salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.011/ 2010 yang diperoleh di Jakarta, kemarin menyebutkan, bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) adalah bea masuk terutang yang dibayar pemerintah dengan pagu anggaran APBN 2011. PMK tersebut mengatur tentang BMDTP atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2011. Industri sektor tertentu adalah industri yang layan untuk diberikan BMDTP sesuai dengan kebijakan pengembangan industri nasional. BMDTP dapat diberikan kepada industri sektor tertentu berdasar empat kriteria. Pertama, memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen (bobot 40 persen). Kriteria kedua, me-
ningkatkan daya saing (bobot 30 persen). Ketiga, meningkatkan penyerapan tenaga kerja (bobot 20 persen), dan keempat meningkatkan pendapatan negara (bobot 10 persen). Fasilitas BMDTP dapat diberikan atas impor barang dan bahan dengan ketentuan barang dan bahan belum diproduksi di dalam negeri, barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. Permohonan mendapatkan BMDTP diajukan pembina sektor industri kepada Menteri Keuangan dilampiri analisis dan alasan perlunya industri sektor tertentu diberikan BMDTP. Terhadap permohonan itu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu melakukan pengkajian sebagai bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. BKF minta masukan dari kementerian/lembaga, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Anggaran, dan Ditjen Perbendaharaan. Jika permohonan dan jumlah pagu anggarannya disetujui Menteri Keuangan menerbitkan PMK mengenai BMDTP atas impor barang dan bahan untuk industri sektor tertentu. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.