No. 232 tahun IV
8 Halaman
Senin, 13 Desember 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
BI Siapkan Paket Kebijakan Perbankan Baru JIMBARAN - Bank Indonesia siap mengeluarkan paket kebijakan perbankan baru pada akhir 2010 yang berisi 17 aturan dan ketentuan yang berlaku Januari 2011 sebagai bagian dari penguatan makro dan mikroprudensial di sektor keuangan. Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad mengatakan, paket kebijakan ini sudah dalam
tahap finalisasi. Menurutnya, paket kebijakan perbankan baru tersebut antara lain berisi exit policy dalam keadaan krisis dan aturan uji kepatutan dan kelayakan bagi bankir. “Kita menyiapkan sekitar 17 aturan yang saat ini sedang di review di Direktorat Legal dan Hukum BI, saat ini masih disinkronisasi dan pada akhir tahun 2010 akan dirilis,” katanya. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
MOC INDONESIA-JEPANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) menyaksikan penandatanganan nota kerjasama (MoC) antara Menteri Luar Negeri Jepang, Seiji Maehara (kiri) dan Menko Perekonomian, Hatta Radjasa (kanan) di Nusa Dua, Bali, Jumat kemarin.
Audit KS Terlambat
Bukti Itikad Buruk JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Arif Budimanta menilai terlambatnya pengumuman hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai penjatahan IPO PT Krakatau Steel Tbk (KS) menunjukkan itikad buruk Pemerintah untuk menyelesaikan kasus KS dengan baik. “Pemerintah melalui Ketua
Bapepam-LK Fuad Rahmany pernah menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan KAP terhadap penjatahan IPO KS, batas akhirnya jatuh pada 10 Desember 2010. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman tentang hasil atau perkembangan audit tersebut,” kata Arif yang juga Ketua Kaukus Ekonomi Konstitusi
DPR- di Jakarta, kemarin. Menurut Arif , belum adanya pengumuman hasil audit KAP ini tidak bisa diterima apa pun alasannya, karena masyarakat saat ini sudah resah dan akan membuat mereka makin tidak percaya dengan pemerintah. Dikatakannya, masalah IPO KS harus segera jelas per-
Jaga Stabilitas Keuangan
Tugas Bank Sentral JIMBARAN - Bank Indonesia menegaskan bahwa tugas menjaga stabilitas keuangan juga merupakan tugas bank sentral karena berkaitan dengan tugas stabilitas sektor moneter. “Kepentingan menjaga financial stability, dimana-mana di dunia ini diimiliki oleh bank sentral. Itu diberikan mandatnya untuk dikendalikan oleh bank sentral,” kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah di Jimbaran, Bali, kemarin. Mandat menjaga stabilitas keuangan ini berlandaskan bahwa tugas mengawasi dan menjamin kestabilan sektor keuangan berdekatan dengan tugas menjaga kestabilan moneter. “Kedua, kalau terjadi gangguan di sektor keuangan, pasti punya dampak langsung terhadap sektor moneter. Dampak langsung itu dampaknya bukan hanya hari atau bulan, tapi detik per detik,” katanya. Sehingga bank sentral yang memang tugasnya memantau
sektor moneter secara detik per detik seharusnya lebih optimal berkerja, kalau juga bisa memantau kondisi sektor keuangan secara detik per detik juga. “Itu kenapa mantan gubernur bank Thailand dan deputi gubernur bank sentral Filipina, menyarankan bahwa tugas menjaga stabilitas sektor keuangan itu ada di dalam bank sentral. Karena itu merupakan tugas yang memang secara tradisional berada di dalam lingkup bank sentral,” katanya. Pernyataan Halim disampaikan terkait rencana pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun ini yang bertugas mengawasi semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia. “Yang jelas BI pada permulaan pembahasan konsep OJK sudah menyampaikan hal-hal yang tadi kami sampaikan. Sudah kami sampaikan. Tapi kan BI hanya berikan pandangan. Keputusan tentu keputusan Pemerintah bersama DPR,” katanya.
Tugas menjaga stabilitas keuangan merupakan jawaban dari perkembangan ekonomi dunia terutama setelah terjadinya krisis keuangan 2007-2008 lalu. “Idealnya seperti itu. Di dunia sudah tahu, setelah krisis keuangan global kemarin jelas sekali bahwa seorang pengawas bank itu juga harus tahu mengenai moneter dan makro. Tidak bisa memisahkan pengawas secara total dari yang namanya aspek makro,” katanya. Pengawas bank tidak bisa lagi hanya memiliki keahlian sebagai seorang yang menjamin tidak ada pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagai layaknya seorang auditor, tetapi harus juga memiliki kemampuan sebagai analis makro. Harapan untuk tetap mengawasi perbankan sebagai bagian menjaga stabilitas keuangan, menurut Halim bukan keinginan BI semata tapi untuk kepentingn bangsa dan negara karena hal itu yang paling baik. (ant)
masalahannya sehingga masyarakat bisa langsung membuat dan menyempurnakan aturan untuk privatisasi BUMN yang menekankan pada azas transparansi, keadilan, dan pemerataan. “Bila tidak ada penyempurnaan maka makin terkikis kemampuan kita untuk mencapai kedaulatan di bidang ekonomi,” katanya.
IPO KS yang dilakukan beberapa waktu lalu telah mengundang kecurigaan banyak pihak termasuk DPR mengenai penetapan harga IPO sebesar Rp 850 per saham yang dianggap terlalu murah dan penjatahan pembelian saham tersebut yang diduga menguntungkan beberapa pihak untuk kepentingan politik. (ant)
Rencana Pembatasan BBM Berisiko JAKARTA - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, rencana pemerintah menerapkan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi bisa menimbulkan risiko tinggi, baik secara sosial, ekonomi, maupun transportasi. “Sebaiknya pemerintah tidak menerapkan pembatasan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi dengan alasan kurang layak dan lebih layak, tapi menerapkan peningkatan harga untuk mengurangi subsidi BBM,” kata Tulus Wahyudi pada diskusi “Pembatasan BBM” di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, opsi-opsi yang diwacanakan pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi dengan alasan ada jenis yang kurang layak dan yang lebih layak, adalah tidak lazim. Agus mengusulkan, lebih baik pemerintah menaikkan harga BBM untuk men-
gurangi subsidi daripada dengan opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. “Karena praktiknya akan sama saja,” katanya. Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi sekitar Rp 300 per liter, kata dia, maka pemerintah bisa menghitung selisih nilai subsidi untuk efisiensi anggaran. Agus menambahkan, jika pemerintah memilih menerapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dia khawatir ada kaitannya dengan kepentingan asing yang dilegalisasi oleh pemerintah melalui undang-undang tentang Migas. Menurut dia, persoalan BBM di Indonesia karena diberlakukannya UU Migas yang liberal yang salah satu pasalnya menyebutkan, harga BBM mengikuti mekanisme pasar. “DPR hendaknya merevisi UU Migas guna melindungi harga BBM di dalam negeri,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.