No. 91 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 14 Mei 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
SILATURAHMI MENKEU - Menkeu Sri Mulyani bernyanyi saat acara perpisahan dengan wartawan Forum Wartawan Keuangan dan Moneter di kediaman Sri Mulyani, Jakarta, kemarin. Sri Mulyani dan para wartawan bertukar kisah suka dan duka selama masa Sri Mulyani berkarir, dari masa sebelum dan selama ia menjabat menteri keuangan.
Belanja Negara Seret Kredit Infrastruktur Mulai Terserap JAKARTA - Direktur Bank BNI Krishna Suparto mengatakan penyerapan kredit infrastruktur diperkirakan mulai ada pada kuartal kedua 2010. “Penyerapan kredit infrastrukur akan mulai ada di kuartal kedua,” kata Krishna, seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Rabu. Menurut dia, hingga saat ini telah melakukan pembiayaan infrastruktur untuk pembangkit listrik, sektor telekomunikasi, dan jalan tol. Krishna mengakui bahwa penyerapan kredit untuk infrastruktur ini masih kecil, sekitar 20 persen dari total yang telah disepakati sekitar Rp 5 triliun. Untuk tahun ini, katanya, penyerapan kredit infrastruktur diperkirakan akan mengalami peningkatan atau paling tidak mencapai 25 persen. Masih kecilnya penyerapan kredit infrastruktur ini lebih disebabkan masalah pembebasan tanah, sistem penjaminan pemerintah, dan berbagai permasalahan lainnya. (ant)
JAKARTA - Pemerintah menyatakan optimismenya laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2010 akan mencapai enam persen. “Kuartal II optimis enam persen, saya optimis bahkan orang meramalkan pertumbuhan kita 2010 di atas 6,0 persen, artinya 5,8-6,0 persen akan tercapai,” kata Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Rabu. Menurut dia, investasi dan ekspor akan mulai meningkat, sehingga menyumbang tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di kuartal II 2010. “Kita bersyukur pertumbuhan kuartal I mencapai 5,7 per-
sen. Sebetulnya kita di kuartal I bisa di atas 6,0 persen. Sa_yangnya, spending APBN malah negatif. Nah ini yang akan menjadi perhatian mengapa spending itu tidak cepat,” katanya. Menurut Hatta, keterlambatan spending pemerintah seharusnya tidak boleh terjadi karena penyediaan oleh sektor lain dalam posisi baik. “Selain itu, inflasi juga terjaga pada sisi permintaan. Pertumbuhan yang tadinya didominasi oleh sektor pertanian, kini beralih ke sektor perhotelan,” katanya. Ia juga mengatakan krisis finansial di Eropa berdampak kepada penguatan IHSG sehingga turut mendorong per-
tumbuhan ekonomi. “Yang penting bagaimana mensiasati agar capital inflow selaras dengan strategi investasi. Itu penting,” katanya. Mengenai adanya pembahasan rencana anggaran sejumlah kementerian/lembaga dengan komisi terkait di DPR, Hatta mengatakan, pembahasan RAPBNP 2010 hanya 30 hari sehingga pembahasan dengan komisi terkait dilakukan kemudian. “Dengan adanya perubahan berbagai asumsi makro, maka ada perubahan yang menyangkut kementerian/ lembaga. Itu dibicarakan dengan komisi terkait di DPR,” katanya.
Bagi Pensiunan PNS/TNI
Tunjangan Naik 5 Persen JAKARTA - PT Taspen (Persero) menaikkan tunjangan pensiunan PNS dan TNI pada 2010 sebesar 5 persen dari pensiunan pokok 2009. “Rapel kenaikan pensiun pokok yang dihitung dari Januari 2010 sampai dengan April 2010 akan dibayarkan mulai 2 Mei 2010 melalui kantor bayar pensiun masing-masing,” kata Sekretaris Perusahaan PT Tas-
pen Faisal Rachman dalam siaran pers di Jakarta, Rabu. Faisal Rahman menjelaskan, saat ini, penyediaan dana untuk pembayaran rapel kenaikan pensiun pokok per Januari sampai dengan April 2010 dan pembayaran pensiun dengan pensiun pokok baru kepada 2.129.675 pensiunan sebesar Rp 619,96 miliar. Untuk memberikan pelayan-
an kepada peserta, katanya, PT Taspen sebagai salah satu penyelenggara pembayaran pensiun telah memiliki 45 kantor cabang di seluruh Indonesia dan mitra bayar PT Taspen. Mitra bayar itu antara lain B PD, BRI, Bank Mandiri, BTN, BTPN, PT Pos Indonesia, dan Bank Bumi Artha Indonesia beserta jaringannya. (ant)
Realisasi Pajak 30 Persen JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir April 2010 mencapai sekitar 30 persen dari target APBN 2010. “Realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 170 triliun, ya hampir sekitar 30 persen dari APBN,” kata Tjiptardjo, usai menghadiri pelantikan 24 pejabat eselon II Kemenkeu di Gedung Djuanda I Kemenkeu Jakarta, Rabu. Ia menyebutkan, jumlah 30 persen itu bukan dari APBNP 2010 yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR. “Kalau berdasarkan APBNP akan lebih besar lagi karena target penerimaan pajak di APBNP kan turun,” kata Tjiptardjo.
Mochamad Tjiptardjo
Ia menyebutkan, penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan (PPh) badan Rp 46 triliun, kemudian pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 43 triliun. “Sementara
realisasi penerimaan PPh perorangan mencapai sekitar Rp 2 triliun,” katanya. Ketika ditanya mengapa PPh perorangan masih kecil padahal batas akhir penyerahan SPT PPh Perorangan sudah terlewati (31 Maret 2010), Tjiptardjo mengatakan, PPh perorangan jumlahnya kecil-kecil. “Kita lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak dari PPh perorangan,” katanya. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pelantikan terhadap 24 pejabat eselon II Kemenkeu merupakan pelantikan terakhir yang dilakukannya, sebelum dia meninggalkan posisi Menkeu. (ant)
Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Darmin Nasution, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun diperkirakan bisa mencapai 6 persen, meski ada gejolak ekonomi dunia yang terjadi di wilayah Eropa. “Kita sih berharap (di atas 5,8 persen). Bukan tidak mungkin ke arah 6 persen,” katanya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang mencapai 5,7 persen sudah sesuai dengan perkiraan Bank Indonesia, artinya gejolak perekonomian di Eropa tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan di Indonesia. Dikatakannya, gejolak eko-
nomi yang melanda Yunani akan segera dapat diatasi, sehingga pengaruhnya terhadap perekonomian dunia dan Indonesia tidak akan terlalu besar. BPS pada triwulan I-2010 mencatat pertumbuhan 5,7 persen dibanding triwulan I-2009. Dengan pertumbuhan itu, Badan Pusat Statistik optimistis nominal produk domestik bruto pada akhir tahun 2010 akan melampaui asumsi pemerintah sebesar Rp 6.254 triliun. Pemerintah dalam APBN 2010 menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen. Perekonomian Indonesia juga dilaporkan tumbuh 1,9 persen dibandingkan dengan triwulan terakhir 2009. (ant)
Kemenkeu Harus Transparan JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, transparansi dan akuntabilitas kebijakan kementerian keuangan di hadapan publik harus terus dipupuk. “Transparansi kebijakan dan akuntabilitas kebijakan merupakan sebuah keharusan dalam iklim demokrasi. Kita harus mampu menjelaskan dan menerangkan kebijakan yang telah ditempuh sesensitif apapun,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, saat acara silaturahmi dan perpisahan dengan Forum Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem) yang meliput di Kementerian Keuangan. Belajar dari pengalaman negara maju, katanya, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus diberitahukan kepada masyarakat karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sekaligus juga memiliki kewajiban mengontrol. Ia mencontohkan, di negara maju seperti Jepang, kementerian keuangan selalu melakukan konferensi pers secara berkala setiap minggu tiga kali yaitu di awal, tengah dan akhir minggu. Untuk itu, saat menjadi Menteri keuangan, pihaknya
berusaha agar setiap minggu, atau setiap kebijakan yang dikeluarkan ada konferensi pers. “Ini untuk menjelaskan langkah pemerintah, apa yang dilakukan, karena menyangkut turun naiknya perekonomian,” katanya. Ia berharap, tradisi untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat tetap dijunjung tinggi sepeninggal dia dari Kementerian Keuangan nanti untuk menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sementara itu, dalam cara perpisahan tersebut, ia mengungkapakn terima kasihnya kepada seluruh jajaran wartawan Forkem, yang selama ini meliput di Kementerian Keuangan. Ia menandaskan, dinamika hubungan yang terjadi baik selama dirinya belum menjabat hingga menjabat sebagai Menkeu, merupakan sebuah alur yang wajar dalam kehidupan. Ketua Forkem Arif Sinaga menyampaikan, kehadiran Sri Mulayni di Departemen Keuangan memiliki kesan tersendiri. Sebagai wartawan yang telah lama meliput di Departemen Keuangan, ia merasakan hubungan yang dinamis antara para wartawan dengan Sri Mulyani. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.