No. 111 tahun IV
8 Halaman
Senin, 14 Juni 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pengalihan Saham BFI Dipersoalkan JAKARTA - PT Aryaputra Teguharta (APT) menilai, pengalihan saham PT BFI Finance milik perusahaan tersebut kepada kreditur BFI Finance tidak sah karena tanpa persetujuan dan sepengetahuan APT. Direktur APT Irwan Susanto di Jakarta, Minggu, juga mengingatkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 240PK/PDT/2007 tanggal 20 Februari 2007 telah memerintahkan kepada PT BFI Finance dan Direksi BFI Finance untuk mengembalikan seluruh saham milik APT tersebut. Kasus itu mencuat kembali setelah APT meminta Bapepam-LK menghentikan sementara (suspen) perdagangan saham BFI Finance di lantai bursa karena masih ada sengketa hukum yang belum selesai. Irwan mengatakan, APT adalah pemegang 32,32 persen saham PT BFI. Ia memaparkan, kasus sengketa saham ini berawal pada 1 Juni 1999, saat APT menggadaikan sahamnya di PT BFI Finance kepada direksi BFI, sebagai jaminan tambahan utang Grup Ongko dengan jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya gadai saham diperpanjang enam bulan, sehingga jatuh temponya pada 1 Desember 2000. APT sendiri bukanlah debitur dari BFI. Dengan berakhirnya jangka waktu gadai saham, maka saham milik APT sudah tidak terikat lagi sebagai jaminan utang sehingga seharusnya saham-saham itu dikembalikan ke APT. Namun, kata Irwan, tanpa sepengetahuan dan persetujuan APT, saham milik APT dijadikan sebagai sumber pembayaran utang BFI kepada krediturnya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian perdamaian tanggal 7 Desember 2000. (ant)
Pemerintah Optimis JAKARTA - Pemerintah tetap optimis perekonomian makro nasional masih tetap tumbuh, sekalipun sejumlah negara di Eropa alami krisis finansial, kata Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bapenas Armida Alisjahbana. “Kita masih optimis perekonomian nasional tetap baik di tengah krisis finansial yang terjadi di Eropa,” kata Armida, di Jakarta, belum lama ini. Hal tersebut dikatakan usai mengikuti rapat ekonomi makro Indonesia yang dipimpin Wapres Boediono dan diikuti antara lain Menkeu Agus Martowardojo, Mendag Mari Elka Pangestu, Menperin M Hidayat, Kepala BKPM Gita Wirjawan, Pjs Gubernur BI Darmin Nasution, serta Kepala BPS Rusman Heriawan. Menurutnya, ekonomi makro di sejumlah negara seperti di ASEAN, Asia Pasifik, masih tumbuh dengan baik bahkan Jepang bisa mencapai hingga 4,6 persen. Demikian juga ekonomi makro di Brasil, Amerika Serikat, Meksiko juga mengalami pertumbuhan cukup meyakinkan walaupun pemerintah AS memberikan koreksi. Meskipun pertumbuhan ekonomi makro nasional tetap baik, kata Armida, pemerintah tetap terus akan mewaspadai berbagai kemungkinan faktor fundamental yang bisa mempengaruhi pasar dalam negeri. “Kita tetap harus mewaspadai masalah yang terjadi di Eropa, sekalipun dampak kesulitan finansial di kawasan itu belum sampai ke Indonesia,” kata Armida. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan tetap konsisten dan memfokuskan untuk terus menarik investasi dalam jangka panjang, bukan investasi jangka pendek. (ant)
Bisnis Jakarta/dok
LISTRIK GRATIS – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengusulkan agar listrik untuk masyarakat miskin yang menggunakan maksimal 450 kwh digratiskan. Sedangkan, penggunaan selain itu dikenakan tarif keekonomian yang justru meningkatkan pendapatan PLN.
Indonesia Tidak Butuh OJK JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jimly Asshiddiqie menilai Indonesia tidak perlu mendirikan lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang menurutnya hanya membuang-buang dana dan belum tentu efektif hasilnya dalam memperbaiki sistem pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. “Saya cenderung tidak mendukung ide ini, hanya problemnya undang-undang telah menentukan paling lambat harus dibentuk 31 Desember 2010,” kata Jimly usai diskusi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, akhir pekan lalu. “Tapi sejarah menunjukkan ini sudah dua kali ditunda,
yaitu tahun 2002, lalu diubah paling lambat 2010, jadi berarti itu bisa kita geser, kalau begitu ya sudah kita putuskan saja kita ubah ketentuan itu, tidak perlu kita bikin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu yang paling aman,” katanya. Menurutnya, pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sesuai arahan pasal 34 ayat (1) UU 3/2004 tentang BI harus dipandang secara sangat hati-hati mengingat dampaknya sangat besar bagi perekonomian Indonesia jika pembentukan lembaga ini tidak berjalan mulus. “Kita mesti hati-hati karena perkembangan krisis Eropa bisa berdampak global. Jangan nanti kita membuat sesuatu
yang penting dan berdampak sistemik dan butuh masa transisi yang menimbulkan ketidakstabilan,” katanya. Ia mengatakan, ide OJK ini mungkin saja baik tetapi perlu dipertimbangkan dengan waktu yang ada dan juga perkembangan yang terjadi sejak 1999 - 2010, selama 12 tahun ini bagaimana. Dikatakannya, ide awal pendirian OJK pada tahun 1999 harus dievaluasi lagi, sesuai pengalaman dan kondisi yang terjadi beberapa waktu ini, karena mungkin saja yang diperlukan justru cuma harus memperkuat Bank Indonesia dalam memperbaiki mekanisme pengawasan internalnya saja.
Waspadai Terus Inflasi JAKARTA - Wakil Presiden Boediono meminta laju inflasi nasional sepanjang 2010 terus diwaspadai terkait dengan krisis finansial di Eropa serta menjelang Ramadhan. “Laju inflasi tetap diwaspadai apalagi pada saat ada krisis finansial di Eropa dan menjelang bulan puasa,” kata Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat kepada pers di Istana Wapres Jakarta, kemarin. Yopie mengatakan hal itu usai mengikuti rapat ekonomi
makro Indonesia yang dipimpin Wapres Boediono dan diikuti antara lain Menkeu Agus Martowardojo, Mendag Mari Elka Pangestu, Menperin MS Hidayat, Kepala BKPM Gita Wirjawan, Pjs Gubernur BI Darmin Nasution, serta Kepala BPS Rusman Heriawan. Menurut dia, Wapres secara sepesifik menekankan pentingnya pemerintah mewaspadai inflasi karena berdasarkan pengalaman selama ini faktor moneter dan riil dalam inflasi In-
donesia bisa 50:50. Artinya, katanya, masalah inflasi tidak bisa diserahkan 100 persen kepada Bank Indonesia dalam bentuk kebijakan moneter tapi juga berkaitan dengan sektor riil seperti arus barang dan kebijakan pemerintah dalam hal produksi dan pengadaan bahan pokok. Dalam rapat yang berlangsung dua jam itu, kata Yopie, juga dibahas harga beras yang harus diawasi secara ketat. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
BAN – Mendag Mari E. Pangestu mengamati produk ban ramah lingkungan di salah satu stan di Pekan Raya Jakarta (PRJ), akhir pekan lalu. Ban produksi Indonesia tersebut menggunakan teknologi nanotek silica.
Ditambahkan Jimly, penundaan dua kali pendirian OJK ini dari 2002 dan 2010 sebenarnya menunjukkan bahwa ide pendirian OJK ini tidak pernah matang dan tetap belum matang sampai saat ini, karena ada perkembangan ekonomi dunia yang terus berubah dan berlawanan dengan ide OJK. Jimly mengatakan, ia akan meminta ISEI untuk mengirimkan rekomendasi dari hasil diskusi dan analisis yang dilakukan para pakar ekonomi untuk dibawa dalam pembahasan di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang hasilnya akan diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Hasil diskusi ini kita akan bahas dengan anggota Wantimpres lalu kami berikan ke Presiden,” katanya. Menurut Jimly, Presiden telah menggelar sidang kabinet membahas dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di Yunani, namun tidak mengaitkan dengan rencana adanya pembentukan OJK pada akhir tahun ini. Upaya membentuk OJK serupa pernah gagal tahun 2002, yang tidak dapat dipenuhi target waktunya, yang menurut UU 23/1999 sudah terbentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2002. Perubahan atas UU ini mengundurkan target waktu menjadi 31 Desember 2010. (ant)
Apindo Tolak Kenaikan TDL JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) di sektor industri melebihi 10-12 persen . Apabila hal itu dilakukan, maka akan menambah beban biaya produksi bagi sektor industri baik manufaktur maupun usaha kecil menengah (UKM). Ketua Apindo Sofyan Wanandi menyatakan, kenaikan TDL lebih besar dari kisaran itu akan berdampak signifikan terhadap pelaku industri di sektor manufaktur seperti tekstil, baja, petrokimia. Hal sama juga akan dialami sektor koperasi dan UKM. “Pemerintah meminta kami mengerti, namun pemerintah juga harus mengerti kesulitan kami. Kami akan meminta asosiasi untuk tidak melakukan lay off (pemutusan hubungan kerja/PHK),” ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, usai diskusi dengan Kementerian ESDM di baru-baru ini. Kalaupun demikian, Sofyan menambahkan, pihaknya masih dapat memberikan toleransi apabila pemerintah menaikkan TDL hanya di kisaran 10-12 persen. Selain itu, Apindo meminta agar pemerintah memberikan tenggang waktu kepa-
da industri. Karena sejak penandatanganan perdagangan bebas ASEAN dengan China (ACFTA), ada perubahan struktur biaya produksi.”Kami tidak setuju naik, sampai sekarang belum setuju. Saya minta industri diberi nafas dulu setelah ACFTA dengan China karena sedang konsolidasi biaya,”ujar Sofyan. Sofjan juga menjelaskan, pelaku industri meminta pemberlakuan tarif multiguna dan daya max juga dicabut guna menghindari terjadinya lay off. Pihaknya juga meminta kekurangan gas dari industri dapat secepatnya ditanggulangi. Menurutnya, ketidakstabilan pasokan gas menyebabkan industri beralih pada genset atau listrik dari PLN. Kesempatan terpisah, Ketua Komite Tetap KADIN bidang Makanan dan Minuman Ratna Sari Loppies menyatakan, rencana kenaikan TDL yang akan diikuti dengan gas elpiji dipastikan dapat menurunkan daya beli masyarakat. “Bulan-bulan ini daya beli turun karena ada pengalihan alokasi ke biaya sekolah. Kalau terjadi kenaikan harga, maka daya beli masyarakat akan semakin lemah,” ujarnya. (ind)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.