No. 133 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 14 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Sedikit, BUMN Listing JAKARTA – Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito mengatakan hingga saat ini relatif masih sedikit perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencatatkan saham (listing) di pasar modal atau go public. “Harapan saya seluruh perusahaan BUMN listed di bursa,” kata Ito di gedung BEI, Jakarta, kemarin. Menurut Ito di Malaysia seluruh perusahaan negara seluruhnya wajib masuk ke pasar modal. Tidak dipersoalkan apakah perusahaan itu sedang sakit atau tidak. Di Indonesia jumlah privatisasi yang dilakukan sejumlah perusahaan plat merah selama 18 tahun terakhir masih minim, yakni tak lebih dari 18 BUM. Perusahaan BUMN yang telah masuk bursa diantaranya, Bank Mandiri (BMRI), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Tabungan Negara (BBTN), Bank Negara Indonesi (BBNI), Perusahaan Gas Negara (PGAS), Aneka Tambang (ANTM), Telkom (TLKM), Pembangunan Perumahan (PTPP), Wijaya Karya (WIKA), Adhi Karya (ADHI). “Dengan banyak BUMN yang melantai di bursa dapat menambah kapitalisasi pasar dan memperbanyak pilihanpilihan berinvestasi untuk investor,” kata dia. Ia mengatakan, dengan menjadi perusahaan publik maka di samping perusahaan semakin transparan, asetnya juga meningkat tajam. Ito menambahkan, perusahaan industri usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memungkinkan untuk masuk bursa. UMKM Dengan nilai aset sebesar Rp 5 miliar, perusahaan tersebut sudah bisa mencatatkan sahamnya di papan pengembang. (ant)
Sukuk Serap Rp 246 Miliar JAKARTA - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 246 miliar dari lelang sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN), kemarin. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebutkan, dari lelang empat seri SBSN, pemerintah hanya menyerap penawaran dari dua seri saja. Dua seri dimaksud adalah IFR0006 sebesar Rp 239 miliar dan IFR0007 sebesar Rp 7 miliar. IFR0006 memiliki yield (imbal hasil) sebesar 9,43985 persen dengan tingkat kupon 10,25 persen dan akan jatuh tempo pada 15 Maret 2030. Sementara untuk IFR0007 memiliki imbal hasil 9,28125 persen, tingkat kupon 10,25 persen, dan jatuh tempo 15 Januari 2025. Penawaran yang masuk untuk IFR0003 sebesar Rp 310 miliar dengan yield terendah sebesar 7,9375 persen dan tertinggi 9,5 persen. Sementara untuk IFR0005 sebesar Rp 225 miliar dengan yield terendah 8,4375 persen dan tertinggi 9,53125 persen. Sedangkan penawaran untuk IFR0006 sebesar Rp 397 miliar dengan yield terendah masuk 9,90625 persen dan tertinggi 10,75 persen. Penawaran yang masuk untuk IFR0007 sebesar Rp 243 miliar. (ant)
KURS RUPIAH
9.045
9.050
9.050 10.000 9/7
12/7
Perekonomian RI Diakui Dunia JAKARTA - Menyambut gembira peningkatan status utang Indonesia oleh Japan Credit Rating Agency (JCR) hingga mencapai level Investmen Grade, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap tangguhnya perekonomian Indonesia. “Peningkatan rating ini merupakan cerminan perbaikan persepsi dan penilaian lembaga rating terhadap situasi perekonomian Indonesia yang terbukti tangguh. Predikat investment grade akan menambah kepercayaan investor asing terhadap Indo-
nesia. Dengan upaya bersama yang strategis dan terarah, langkah ini diyakini dapat diikuti oleh lembaga-lembaga rating internasional lain,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A. Sarwono, di Jakarta, kemarin. JCR pada 9 Juli lalu memperbaiki rating Indonesia hingga mencapai level investment grade untuk utang jangka panjang dengan mata uang asing (foreign currency long-term senior debt) dari semula BB+ menjadi BBB-. Sementara untuk utang jangka panjang dalam bentuk
mata uang lokal (local currency long-term senior debt) naik dari semula BBB- menjadi BBB dengan outlook masing-masing stable. Dalam siaran persnya, JCR menyatakan bahwa peningkatan ini mencerminkan yaitu meningkatnya stabilitas politik dan sosial seiring dengan kemajuan dalam demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia, prospek pertumbuhan ekonomi berkelanjutan didukung oleh solidnya permintaan domestik, dan berkurangnya beban utang publik sebagai hasil dari pengelo-
Realisasi KUR Rp 5,1 Triliun
9.000 9.500
Bisnis Jakarta/ant
PLATFORM PAJAK - (kanan-kiri) Menkeu Agus Martowardojo, Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa, dan Dirjen Pajak M. Tjiptardjo berbincang sebelum melakukan pertemuan di Jakarta, kemarin. HIPMI mengusulkan agar pemerintah menaikkan platform pajak bagi UMKM terkait adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL).
13/7
JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan realisasi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga semester I 2010 mencapai Rp 5,1 triliun. “Realisasi antara Rp5-6 triliun, dan ini melebihi target dari yang ditetapkan sampai bulan Mei,” ujarnya seusai rapat koordinasi di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Ia mengatakan target pemberian KUR kepada unit usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan Inpres 1/2010 adalah sebesar Rp 13,1 triliun, namun pemerintah tetap menginginkan target pemberian KUR
hingga Rp 18 triliun. “Dan dari evaluasi kami tadi, maka pengusaha yang diberikan KUR itu sebanyak 400 ribu, diantaranya sudah naik kelas dengan penggunaan dana sekitar Rp 2 triliun lebih. Itu naik kelas dan ini akan terus kami lakukan pembinaan untuk mereka menjadi pengusaha kelas menengah baru,” ujarnya. Sementara Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan menambahkan realisasi Rp 5,1 triliun, belum sesuai perkiraan target dalam semester I 2010 yaitu sebesar Rp 6,5 triliun. “Dari target Rp 6,5 triliun itu
tercapai Rp 5,1 triliun. Jadi lumayan bagus, sampai tahun ini kita optimis tercapai,” ujarnya. Ia mengatakan adanya kendala-kendala dalam memberikan KUR, namun semua itu memerlukan proses adaptasi dan meningkatkan sosialisasi kepada para unit mikro, kecil dan menengah. Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar juga mengatakan akan mendorong realisasi penyerapan KUR melalui bank-bank pemerintah sebesar Rp 15,8 triliun dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 2,2 triliun. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
E’BATARAPOS – Dirut BTN Iqbal Latanro (kiri) dan Dirut PT. Pos Indonesia I Ketut Mardjana (dua kiri) menyerahkan hadiah utama mobil tabungan e’BataraPos di Jakarta, kemarin.
laan fiskal yang hati-hati. Selain itu, JCR juga menilai Indonesia semakin memiliki daya tahan terhadap guncangan eksternal karena akumulasi cadangan devisa dan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan utang luar negeri serta membaiknya upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Yudhoyono untuk meletakkan kerangka penanganan permasalahan struktural terutama dalam pembangunan infrastruktur. Analis utama JCR, Yoshihiko Tamura dan Satoshi Nakagawa, percaya bahwa Indo-
nesia akan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan kesehatan fiskal di tahun-tahun mendatang. JCR terakhir kali memberikan rating action terhadap Indonesia pada 7 Juli 2009, ketika sovereign rating diupgrade menjadi BB+ dengan outlook stabil. Dengan upgrade rating oleh JCR ini, posisi Foreign Currency Long-Term Senior Debt adalah BBB-/Stable dan Local Currency Long-Term Senior Debt adalah BBB/Stable. (ant)
Pembatasan BBM
Mengacu Tahun Produksi JAKARTA - Pemerintah c.q Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan tiga opsi mekanisme pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Salah satu opsi itu yakni mengacu pada tahun produksi mobil pribadi tersebut diproduksi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengutarakan, mekanisme pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian lainnya sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Itu (mekanisme pembatasan) belum tuntas (merumuskannya) di internal pemerintah. Tentunya Kementerian ESDM akan mengkomunikasi dulu di tingkat Kementerian Perekonomian, kemudian DPR. Kendaraan pribadi termasuk pertimbangan kita. Itu dilihat tahun mobilnya (tahun produksi),” ujar Darwin kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Hanya saja, Darwin enggan menyebutkan kendaraan produksi tahun berapa yang akan dibatasi penggunaan BBM bersubsidinya. Saat ini, Kementerian ESDM tengah memilahmilah mobil pribadi yang akan dibatasi pemakaian BBM subsidinya sehingga target pemberian subsidi hanya bagi masyarakat yang tidak mampu bisa tepat sasaran.
Pada dasarnya, sambung Darwin, pihaknya tetap akan mengkoordinasikan rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi karena menyangkut kesejahteraan dan daya saing di sektor usaha. “Jangan sampai penghematan subsidi BBM menyentuh (kelompok masyarakat) yang tidak tepat. Intinya subsidi itu untuk kelompok masyarakat yang pas, termasuk usahawan mikro dan kecil,” terangnya. Darwin menegaskan, kendaraan umum dan sepeda motor tetap diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. “Kendaraan umum itu jelas disubsidi, juga roda dua. Saya kira dalam waktu dekat ini (mekanisme pembatasan) akan diajukan ke DPR,” tutur Darwin. Kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo menyatakan, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi mendesak dilakukan. Pasalnya, hingga kini, realisasi konsumsi BBM bersubsidi sudah melonjak rata-rata 6 sampai 9 persen dari kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. “Padahal sesuai perintah BPK dan Kementerian Keuangan, kita tidak boleh melebihi kuota dalam APBN sebesar 36,5 juta KL. Kalau kaya gini terus maka kita akan melebihi ke level 40,1 juta KL,” ujarnya. (ind)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.