No. 233 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 14 Desember 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Realisasi Penerimaan Bea Keluar Meningkat JAKARTA - Realisasi penerimaan bea keluar yang dihimpun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan kenaikan drastis dalam beberapa pekan terakhir. Data Modul Penerimaan Online (MPO) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta, kemarin menyebutkan, realisasi penerimaan bea keluar (BK) hingga 9 Desember 2010 mencapai Rp 6,40 triliun atau 117,31 persen dari target APBNP 2010 sebesar Rp 5,46 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan drastis dibanding realisasi penerimaan bea keluar hingga 25 November 2010 yang baru mencapai Rp 5,21 triliun atau 95,43 persen dari target APBNP 2010. Sementara itu, realisasi penerimaan bea masuk hingga 9 Desember 2010 mencapai Rp 18,29 triliun atau 106,92 persen dari target APBNP 2010 sebesar Rp 17,11 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan cukai mencapai Rp 60,03 trili-
un atau 101,30 persen dari target APBNP 2010 sebesar Rp 59,23 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan dibanding realisasi hingga 25 November 2010. Realisasi penerimaan BM hingga 25 November 2010 mencapai Rp 17,46 triliun atau 102,05 persen dari target APBNP 2010. Sementara realisasi penerimaan cukai hingga 25 November 2010 mencapai Rp 57,18 triliun atau 96,47 persen dari target APBNP 2010. Sebelumnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Thomas Sugijata, memperkirakan, total realisasi penerimaan BM hingga akhir tahun akan mencapai 125 persen. “Sementara total realisasi penerimaan cukai mencapai 109 persen, dan penerimaan bea keluar mencapai 100 persen,” kata Thomas. Kenaikan penerimaan bea keluar terutama berasal dari bea keluaratas ekspor minyak sawit mentah (CPO). (ant)
Bisnis Jakarta/ist
MENINGKAT TAJAM – Suasana pelabuhan peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin. Realisasi penerimaan bea keluar yang dihimpun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir.
Pemerintah Ngotot
Tempatkan Ex Officio di OJK JAKARTA - Ketua Pansus DPR RI untuk pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya meminta waktu agar penyelesaian RUU itu diperpanjang dari akhir masa sidang DPR 17 Desember 2010. “Kami memutuskan untuk mengirim surat ke pimpinan DPR, Bamus dan Baleg supaya pembahasan Pansus OJK diperpanjang, tidak dibatasi batas waktu 17 Desember,” kata Nusron di Jakarta, kemarin. Menurut dia, belum selesai-
nya pembahasan RUU OJK karena belum adanya titik temu persetujuan antara Pansus dengan Pemerintah dalam hal penentuan Dewan Komisioner (DK) OJK. Dalam amanat pasal 34 UU BI disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen atau di luar pemerintah sehingga seharusnya OJK berjalan tanpa intervensi pemerintah. “Belum terjadi persetujuan dengan pemerintah, mengenai kalimat OJK harus di luar pemerintah terutama untuk struktur di OJK. Kita keberatan
kalau anggota ex officio dari pemerintah. Bisa saja ada ex officio, tapi no votting rights,” katanya. Untuk opsi itu, pemerintah masih ngotot tujuh anggota DK diusulkan Presiden ke DPR, dengan dua ex officio dari pemerintah dan Kemkeu yang memiliki hak suara dan ketua DK ditunjuk Presiden. Sementara DPR memiliki tiga opsi struktur DK yang lebih menginginkan agar anggota DK lebih banyak diseleksi dan dipilih oleh DPR. “Silakan pemerintah pilih tiga opsi yang kita
Penghematan Pembatasan BBM Capai Rp 3,8 Triliun JAKARTA - Pemerintah memperkirakan penghematan subsidi APBN 2011 melalui pembatasan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi mencapai sebesar Rp 3,8 triliun. Menteri ESDM Darwin Saleh dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, kemarin mengatakan, penghematan tersebut didapat dari pengurangan pemakaian BBM bersubsidi sebesar 2,11 juta kiloliter. “Penghematan pada 2011 yang didapat mencapai Rp 3,8 triliun untuk 2,11 juta kiloliter,” katanya dalam rapat yang dihadiri Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menkeu Agus Martowardoyo, dan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen
Agustiawan. Pada kesempatan itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan secara resmi usulan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi. “Pembatasan ini merupakan amanat UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 yang meminta pemerintah mengatur pemakaian BBM subsidi secara bertahap agar lebih tepat sasaran,” kata Hatta. Sesuai amanat APBN 2011, menurut dia, kuota BBM subsidi ditetapkan 38,6 juta kiloliter, sementara diperkirakan relaisasinya melebih angka kuota, sehingga memerlukan pengaturan. Pada 2011, penghematan premium akan mencapai 3,24 juta kiloliter senilai Rp
5,83 triliun, sedang solar bertambah 1,13 juta kiloliter senilai 2,03 triliun. Dengan demikian, penghematan bersih pada 2011 akan menjadi 2,11 juta kiloliter senilai Rp 3,8 triliun. Selanjutnya, pada 2012, nilai penghematan mencapai 6,81 juta kiloliter senilai Rp 13,62 triliun yang terdiri dari pengurangan premium 6,74 juta kiloliter senilai Rp 13,48 triliun dan solar 0,07 juta kiloliter senilai Rp 140 miliar. Untuk 2013, penghematan diperkirakan mencapai 10,38 juta kiloliter senilai Rp 20,76 triliun yang terdiri dari premium 9,33 juta kiloliter senilai Rp 18,66 triliun dan solar 1,05 juta kiloliter senilai Rp 2,1 triliun. (ant)
Akuisisi BRI
Tak Ada Dugaan Monopoli JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh rencana pengambilalihan saham PT Bank Agroniaga Tbk oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Zaki Zein Badroen dalam siaran pers di Jakarta, kemarin memaparkan, sesuai dengan PP No. 57 Tahun 2010 mengenai Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, rencana akuisisi BRI atas Bank Agro wajib dilakukan karena total aset
BRI dan Bank Agro telah melampaui batasan nilai. “Hal yang menjadi perhatian KPPU dalam melakukan Penilaian Awal terhadap rencana akuisisi ini adalah analisis pasar bersangkutan, dalam hal ini pasar produk di mana kedua bank tersebut sama ? sama memiliki produk Bank Umum Konvensional,” paparnya. KPPU telah selesai melaksanakan Penilaian Awal terhadap konsultasi BRI atas rencana akuisisi Bank Agro. Konsultasi diterima KPPU pada 13 Oktober 2010 dan dokumen konsultasi dinyatakan lengkap pada 22 Oktober 2010 yang berarti dimulai pula proses Penilaian Awal (maksimal 30 hari kerja). (ant)
miliki. Nanti kita akan ikut opsi itu meski itu usulan fraksi lain,” katanya. Sementara untuk ketua DK, pemerintah ingin itu ditunjuk Presiden sementara DPR ingin agar ketua DK ditunjuk oleh anggota DK sendiri. “Kami tidak bisa mengerti kalau independensi diartikan Ketua DK ditunjuk Presiden. Ini ‘kan lembaga besar yang akan mengawasi dana Rp 7.000 triliun. Bagaimana kalau itu dipegang pemerintah,” katanya. Dengan mundurnya pem-
bahasan RUU ini, Nusron mengatakan jika melewati batas waktu 31 Desember 2010, maka pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya akan tetap berjalan menggunakan undang-undang yang sudah ada sesuai pasal 35 UU BI. Nusron juga mengatakan, hingga saat ini belum ada kesepakatan lagi dengan pemerintah mengenai jadwal pertemuan berikutnya pembahasan RUU ini. “Kita tunggu keinsyafan dan kesadaran pemerintah,” katanya. (ant)
IPO Perusahaan BUMN
Ditunggu Investor JAKARTA - Beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) pada 2011 diperkirakan akan ramai dan ditunggu kalangan investor, salah satunya PT Garuda Indonesia. Analis Millenium Danathama Securities Ahmad Riyadi di Jakarta, mengatakan, IPO beberapa perusahaan BUMN diprediksi ke depannya berprospek bagus terkait iklim investasi di Indonesia yang kondusif. “Kalau IPO-nya beberapa BUMN ke depan masih berprospek bagus berkenaan dengan iklim investasi dalam negeri yang kondusif, ditambah jika sektornya benarbenar baru dan prospektif seperti Garuda,” ujarnya. Kendati demikian, sebagai perusahaan penerbangan satusatunya di Indonesia yang masuk ke BEI, PT Garuda Indonesia harus terus membenahi kinerjanya untuk semakin lebih baik lagi karena
perusahaan itu sangat rentan dengan isu korporasi. “Garuda harus benahi kinerja, karena sebagai flight carrier, sangat rentan dengan isu korporasi,” ujar dia. Dibandingkan dengan negara lain seperti negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia masih menjadi target utama untuk berinvestasi khususnya dari negara Timur Tengah. Hal itu, dipicu oleh pasar domestik yang masih akan memberikan tingkat imbal hasil (return) yang baik seiring prospek membaiknya ekonomi Indonesia. ”Dana-dana asing masih akan banyak masuk ke pasar uang dan modal, seperti surat utang negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesa (SBI), maupun saham,” kata Ahmad. Dana asing yang akan masuk akan dipicu oleh ekspektasi masuknya Indonesia dalam peringkat investasi (investment grade) tahun depan. Saat ini, Indonesia berada pada peringkat investasi BBB. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
9.006
9.000
9.500 6/12
9.020
9.020
10/12
13/12
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.