No. 112 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 15 Juni 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bank Jabar
Target Kredit Naik JAKARTA - PT Bank Jabar Banten menargetkan pertumbuhan kredit konsumsi dan kredit produktif masing-masing sebesar 65 persen dan 35 persen pada 2010. Direktur Utama Bank Jabar Banten Agus Ruswendi, Senin mengatakan, selama ini kredit Bank Jabar Banten didominasi oleh kredit konsumsi yang memberikan kontribusi sekitar 75 persen dari total portofolio sekitar Rp 19,6 triliun. Sisanya merupakan kredit produktif untuk usaha kecil menengah (UMKM). “Perseroan menargetkan komposisi kredit produktif dan konsumsi masing-masing sebesar 35 persen dan 65 persen,” katanya. Seperti diketahui, Perseroan akan melakukan penawaran saham umum perdana/initial public offering (IPO) dengan melepas sekitar 20 persen saham atau 1,812 miliar saham. Dana IPO akan digunakan sekitar 80 persen untuk mendukung ekspansi kredit termasuk sektor usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) sebesar 80 persen, perluasan jaringan kantor sebesar 10 persen dan pengembangan teknologi informasi sekitar 10 persen. Agus mengatakan, dengan pelaksanaan IPO, rasio kecukupan modal atau capital adequate ratio (CAR) sebesar 16 persen-17 persen. Ia mengatakan, target dana sekitar Rp 924 miliar hingga Rp 1 triliun untuk pelepasan saham sekitar 20 persen. Setelah masa penawaran, jumlah saham perseroan menjadi 9.084.373.166 saham yang terdiri dari saham seri A sebanyak 7.272.218.666 dan seri B sebanyak 1.812.154.500. (ant) Bisnis Jakarta/ant
Rupiah Naik Tipis JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, kemarin, tetap menguat menjauhi Rp 9.200 per dolar AS, namun kenaikannya relatif sama dengan sesi sebelumnya yang menunjukkan volume beli rupiah oleh pelaku pasar masih stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat 15 poin menjadi Rp 9.175-Rp 9.182 per dolar dibanding penutupan akhir pekan lalu mencapai Rp 9.190-Rp 9.205. Direktur Retail Banking, PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib di Jakarta, menilai kenaikan rupiah yang relatif kecil itu sangat baik bagi pergerakan rupiah. “Apabila kenaikannya terlalu cepat, maka dikhawatirkan mata uang Indonesia itu akan mudah terpuruk sebagaimana yang sering terjadi akhir-akhir ini,” katanya.
Menurut Kostaman, pasar uang saat ini memang positif terhadap rupiah, namun kenaikan relatif masih kecil, karena pelaku masih memfokuskan perhatian terhadap krisis keuangan di Eropa yang telah merembet ke negara lain. “Meski kenaikan rupiah agak tertahan, posisinya dinilai sudah cukup bagus mendekati angka Rp 9.100 per dolar,” ucapnya. Ia mengatakan, rupiah masih berpeluang untuk terus menguat, karena investor asing mulai fokus terhadap kawasan Asia khususnya Indonesia. “Kami optimis rupiah berpeluang untuk kembali naik pada sore, karena faktor positif pasar terus meningkat,” ujar Kostaman. Indonesia masih memiliki harapan pertumbuhan. (ant)
Anggaran Harus Efektif
Arif Budimanta
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta meminta pemerintah lebih efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran yang terus meningkat. “Tahun ini total anggaran belanja naik dibanding tahun sebelumnya. Seharusnya bisa lebih diefektifkan,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan alokasi ang-
garan belanja bagi kementerian/lembaga dan program kerja yang tidak jelas indikator capaiannya, didorong untuk dibuang. Ia mengungkapkan, anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mengalami peningkatan dari setiap tahun. Ia menambahkan, pada 2011 mendatang, pemerintah telah merencanakan belanja hingga Rp 1.204,9 triliun dalam RAPBN 2011. Ia mengatakan, beberapa alokasi anggaran sulit untuk dinilai kinerjanya. Seperti alokasi anggaran kemiskinan yang cukup besar tapi tidak jelas indikator peningkatan pengentasan kemiskinan. “Stabilitas harga sembako di masyarakat dan korelasi penciptaan lapangan pekerjaan dengan alokasi anggaran yang sudah cukup besar,” katanya. (ant)
KENAIKAN TDL - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh (kanan) didampingi Dirut PLN Dahlan Iskan (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan tentang rencana pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) di Jakarta, kemarin.
Pemerintah Tolak Tax Holiday JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, insentif perpajakan lebih dimungkinkan untuk diberikan dan mengundang investor masuk ke Indonesia, namun bukan dalam bentuk tax holiday. Menurut dia, saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin, penerapan tax holiday tidak bisa begitu saja dilakukan, karena dalam UU Perpajakan tidak mengenal istilah tax holiday. “Saya tidak ingin mengatakan itu namanya tax holiday, tapi insentif perpajakan, itu
dimungkinkan untuk diberikan, nanti ada tim yang akan membahas,” ujarnya. Hatta mengungkapkan mengenai tim yang terdiri dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membahas skema insentif yang akan diberikan kepada investor. “Begini, soal tax holiday itu, itu tidak bisa kita berlakukan begitu saja dan juga, yang jelas
ada tim yang akan membahas kalau ada pemintaan insentif fiskal. Apakah bentuknya tax holiday, diberikan tergantung apa investasinya, berapa besarnya, apa pengaruhnya terhadap lapangan kerja, dan sebagainya. Jadi tingkat kita menerapkan, Indonesia menerapkan tax holiday untuk seluruh investasi, tidak begitu,” ujarnya. Ia mengharapkan investasi tersebut tidak hanya sekadar pemberian dana melainkan juga mampu membuka lapangan kerja baru.
pemegang kewenangan anggaran yang masih perlu penyesuaian dini,” ujarnya. Ia menambahkan secara umum anggaran negara masih terjaga dengan baik dan tetap mempertahankan defisit anggaran sesuai asumsi pemerintah sebesar 2,1 persen atau Rp 133,7 triliun pada 2010. “Kita tidak terlalu khawatir dengan anggaran kita 2010, secara umum akan ada kemajuan (progres) dan anggaran kita dalam keadaan baik,” ujarnya. Menurut dia, walaupun penyerapan anggaran dan belanja negara masih rendah, penerimaan negara masih cukup baik,
karena impor meningkat tinggi dan bea masuk yang masih sesuai target penerimaan. Sementara penyerapan belanja pemerintah pusat untuk 79 Kementerian Lembaga (K/L) dan non K/L hingga Mei 2010 telah mencapai 26,2 persen atau Rp204,7 triliun. Dan jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 28,7 persen. Dari jumlah alokasi belanja Kementerian Lembaga yang dianggarkan dalam APBNP 2010 sebesar Rp 781,5 triliun, masih ada sekitar 73,8 persen yang belum terserap atau sekitar Rp 576,8 triliun. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.175
9.500
9.190 10.000
9.235 Bisnis Jakarta/ant 10/6
11/6
14/6
akan mempelajari,” ujarnya. Sistem perpajakan di Indonesia tidak mengenal istilah tax holiday, jika mengacu pada UU PPh tahun 2008 dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tahun 2007. Penerapan tax holiday berpeluang mengancam penerimaan negara dari sektor pajak, sedangkan implementasi stimulus perpajakan bisa berlaku dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berupa pembebasan kewajiban perpajakan tidak dibatasi oleh waktu. (ant)
Pro-Kontra OJK
Anggaran Negara Terjaga JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan penyerapan belanja pemerintah hingga Mei 2010 masih rendah. Ia mengatakan saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kecil, hal tersebut disebabkan karena adanya pemerintahan baru dalam kabinet sehingga pemegang kewenangan anggaran masih memerlukan penyesuaian terlebih dahulu. “Secara umum kita ingin upaya itu supaya bisa cepat, tapi yang terjadi adalah bahwa ini kan pemerintahan sebetulnya baru jadi pasti masih ada
“Kita lihat seperti apa, karena kita juga ingin tidak hanya investasi tapi kita juga ingin membuka lapangan kerja sebesar-besarnya,” ujarnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan masih akan mempelajari soal pemberian tax holiday kepada investor yang menanamkan modal di Indonesia karena pemberlakuan tax holiday tidak sesuai dengan UndangUndang Perpajakan. “Itu kan nggak boleh oleh Undang-Undang tapi nanti kita
PANEN - Petani memanen bawang merah di sebuah dusun di Lombok Barat, NTB, kemarin. Bawang merah tersebut selanjutnya dijual ke pemasok seharga Rp. 40 ribu/kg basah.
Dengar Pendapat BI JAKARTA - Pakar hukum perundang-undangan AA Oka Mahendra menilai Kementerian Keuangan harus mendengar pendapat dari Bank Indonesia dalam merumuskan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kemenkeu harus membahasnya dengan Bank Indonesia sebagai pihak yang terkait,” kata Oka di Jakarta, kemarin. Menurutnya, RUU tentang OJK sudah rampung dibahas pada tahapan harmonisasi yang dikoordinasikan oleh Menkum dan HAM dalam hal ini oleh Ditjen Peraturan Perundangundangan dan selanjutnya dikembalikan kepada Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa untuk disampaikan kembali ke Menkum dan HAM dan menteri atau pimpinan lembaga terkait untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan. Kemudian setelah tidak ada permasalahan baik dari segi substansi maupun teknik perancangan peraturan perundangundangan, pemrakarsa mengajukan RUU tersebut kepada Presiden guna penyampaiannya kepada DPR dengan tembusan kepada Menkum dan HAM. Oka mengatakan RUU harus segera disampaikan Pemerintah kepada DPR sebelum Desember ini karena amanat pasal 34 ayat (1) UU 3/2004 tentang Bank Indonesia menyatakan “bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan
dibentuk dengan undangundang. Dan ayat (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.” Sebelumnya, BI mengirimkan surat resmi kepada Menkumham pada 24 Mei lalu tentang pandangan BI atas konsep RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI juga mengirimkan surat yang sama ke Menko Perekonomian. Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam surat itu mengatakan pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan akan mengganggu pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas BI. Menurut Darmin, apabila pasal 34 ayat 1 UU BI tersebut direspons secara pragmatis, yaitu semata-mata dengan mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan bank dari BI, dipastikan akan mengganggu pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas BI sebagai bank sentral sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4, pasal 7 dan pasal 8 UU BI. Dikatakan Darmin, sebagai bank sentral BI penting untuk memiliki kewenangan untuk setiap saat dapat mengetahui kondisi riil bank yang merupakan kebutuhan nyata yang tidak bisa dilepaskan dengan kedua tugas pokok lain. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.