No. 134 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 15 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
OJK Belum Sentuh BPR JAKARTA - Pengamat ekonomi Indef, Ikhsan Modjo, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) belum mengatur secara eksplisit pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR). “UU harus secara eksplisit menyebutkan bahwa OJK bertanggung jawab terhadap pengawasan BPR,” kata Ikhsan Modjo dalam seminar sistem pengawasan jasa keuangan ideal di Jakarta, Rabu. Ikhsan juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap sejumlah lembaga keuangan lain belum disebut secara eksplisit dalam RUU OJK. “UU OJK harus secara eksplisit menyebutkan bahwa OJK bertanggung jawab terhadap pengawasan terhadap lembaga kredit mikro (LKM), koperasi (simpan pinjam), dan baitul mal wattamwil (BMT),” kata Ikhsan yang juga Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat. Ia menyebutkan, lembaga-lembaga itu pada dasarnya merupakan lembaga yang mengumpulkan dana masyarakat. Ikhsan juga menyebutkan bahwa dalam berbagai diskusi/ perdebatan mengenai pembentukan OJK, masalah perlindungan dana konsumen, tidak terlalu banyak disinggung. “Padahal basic adanya pengawasan adalah bagaimana melindungi dana rakyat, uang publik harus dilindungi,” katanya. (ant)
LPS Tahan Bunga Simpanan JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan mempertahankan tingkat suku bunga wajar simpanan dalam rupiah di bank umum untuk periode 15 Juli 2010 hingga 14 September 2010, yaitu tetap sebesar 7,0 persen. Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ahmad Fajarprana di Jakarta, Rabu, menyebutkan, simpanan dalam valuta asing di bank umum juga tetap sebesar 2,75 persen. “Demikian juga dengan tingkat suku bunga wajar simpanan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetap sebesar 10,25 persen,” kata Ahmad. Ia menyebutkan, tingkat suku bunga wajar simpanan di bank umum dan BPR itu diputuskan dalam rapat Dewan Komisioner LPS, kemarin. Menurut dia, penetapan tingkat suku bunga wajar itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain secara umum kondisi perekonomian global telah menunjukkan perkembangan yang positif walaupun krisis utang di beberapa negara Eropa, khususnya Yunani masih menjadi perhatian akhir-akhir ini. Selain itu, fundamental perekonomian dalam negeri masih kuat dengan semakin dekatnya sovereign rating Indonesia pada investment grade. Demikian juga dengan BI rate yang sejak Agustus 2009 hingga Juli 2010 masih bertahan di 6,5 persen. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.040
9.045 9.050
10.000 12/7
13/7
14/7
Bisnis Jakarta/ant
REKOR BURSA - Refleksi sejumlah orang melintas dengan latar papan fluktuasi indeks saham di BEI, kemarin. Pada perdagangan tersebut, IHSG berhasil mencetak rekor intraday di level 2.994,587 dan rekor penutupan di level 2.981,059. Penguatan bursa-bursa regional Asia memberikan dorongan bagi IHSG untuk naik dan mencetak rekor baru.
TDL Picu Inflasi
JAKARTA - Pjs Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Agus Supriyanto memprediksi kenaikan tarif dasar listrik ratarata 10 persen dapat berpotensi menaikkan inflasi 1-1,5 persen. “Setiap 10 persen kenaikan TDL, 1 sampai 1,5 persen inflasi, ini sama hitunghitungannya (Kementerian) ESDM,” ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Agus mengatakan, dengan
kemungkinan tingkat inflasi yang lebih tinggi pada semester II 2010, pemerintah tetap akan berupaya menjaga suplai arus barang sehingga hargaharga tidak mendorong inflasi. Menurut dia, pemerintah juga telah menyiapkan dewan stabilisasi guna menjaga harga barang dan reaksi akibat kenaikan TDL dengan kemungkinan adanya kenaikan harga barang karena kelangkaan bahan makanan akibat El Nino.
“Kan ada dewan stabilisasi. Nanti baru mau rapat. Yang pasti di APBN sudah ada cushion (bantalan), kalau terpaksa dilakukan operasi pasar, atau operasi sembako, dan sebagainya. Kalau nanti inflasi ditambah El Nino, dan terjadi kelangkaan pasokan karena gagal panen, kena banjir, itu sudah ada contingen budget (dana cadangan risiko fiskal) untuk menghadapi itu,” ujarnya. Ia menjelaskan pemerintah
Hatta Bantah BKF JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa membantah kenaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 10 persen pada Juli ini bisa menyumbang kenaikan inflasi sebesar 1 sampai 1,5 persen seperti yang disampaikan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu. “Dampaknya tidak segitu, kenaikan TDL kemarin diperkirakan hanya berdampak inflasi 0,2 - 0,4 persen, karena kontribusi listrik terhadap pembentukan harga produk itu hanya sekitar 10 - 20 persen,” kata Hatta usai rapat koordinasi
dengan Bank Indonesia di Kantor BI Jakarta, kemarin. Sementara Mendag yang mendampingi Hatta menambahkan bahwa kontibusi listrik kepada produksi rata-rata hanya lima persen, dengan pengecualian pada industri semen dan besi baja. Sebelumnya Pjs Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Agus Supriyanto mengatakan kenaikan tarif dasar listrik rata-rata 10 persen dapat berpotensi menaikkan inflasi 1-1,5 persen. Agus juga mengatakan,
dampak tersebut akan membuat inflasi di semester II akan lebih tinggi dibanding semester I tahun ini. Dikatakan Hatta, kenaikan inflasi pada Juni sebesar 0,97 persen terutama disumbang kenaikan harga cabai yang mencapai 0,35 persen, sehingga untuk menguranginya harus diupayakan suplai cabai yang cukup. Menurutnya, pemerintah sudah mengambil langkah untuk melakukan stabilisasi harga termasuk harga bahan pokok yang mulai merangkak naik. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
HAMA - Sejumlah petani mengeluhkan banyaknya hama keong emas yang menyerang padi mereka, seperti terjadi di Maros, Sulsel, kemarin.
telah menyiapkan landasan dalam APBNP agar rupiah tetap terjaga, “balanced” melalui ketersediaan stok beras, apalagi dana cadangan resiko fiskal juga telah disiapkan dan bisa dicairkan untuk menjamin stok barang terpenuhi serta menjaga daya beli masyarakat. “Apa pun keputusannya nanti, kita siapkan ‘cushion’ nya, tinggal kita persiapkan mekanisme pencairannya supaya cepat,” ujarnya. Ia mengatakan tingkat inf-
lasi akan terus ditahan sesuai dengan asumsi makro pemerintah dan asumsi Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar lima plus minus satu persen. “Tekanan tinggi di semester II, jadi kalau bisa kita tahan, kita tetap jaga range BI, lima plus minus satu persen,” ujarnya. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi adanya penambahan inflasi sebesar 0,22 persen untuk kenaikan TDL rata-rata 10 persen pada Juli 2010. (ant)
DPR Butuh Central Budget Office JAKARTA - Indonesian Parliamentary Center (IPC) menilai DPR RI sudah saatnya memiliki alat kelengkapan central budget office, sehingga lembaga legislatif itu mampu mengimbangi rancangan anggaran yang diajukan pemerintah apabila tidak pro rakyat. “DPR memang seharusnya memiliki alat kelengkapan central budget office yang diisi oleh para ahli perancang anggaran,” ujar aktivis IPC Ahmad Hanafi di Jakarta, kemarin. Tetapi, ia menambahkan, usulan ini telah kandas oleh penolakan pemerintah saat dilakukannya pembahasan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Namun demikian, menurut dia, penolakan pemerintah itu sebenarnya bukan alasan sehingga DPR berdiam diri dengan rancangan APBN pemerintah yang tidak pro pada rakyat. “UU itu masih memungkinkan bagi DPR untuk membentuk alat kelengkapan lain sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (1) huruf k, bahwa terdiri atas alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna,” ujarnya. Pilihan lain tersebut semisal DPR meningkatkan standar rek-
rutmen tenaga ahli Badan Anggaran, Fraksi, Komisi, dan tenaga ahli anggota. Lebih lanjut Hanafi mengatakan bahwa beberapa hal itu seharusnya segera dibenahi DPR agar lebih relevan untuk menjawab persoalan yang sering mereka keluhkan ketimbang memaksakan diri membuat sejumlah program kontroversial seperti dana aspirasi, dana pendidikan konstituen atau program percepatan pembangunan daerah. “Apapun namanya, inti sesungguhnya itu semua hanyalah sebuah modus ‘pork barrel’,” ujarnya. Terkait dengan alasan gagasan dana aspirasi bahwa daerah tidak memiliki dana yang cukup untuk pembangunan, IPC juga mempertanyakannya karena pada kenyataannya penyerapan APBD di sejumlah daerah justru rendah dan baru dihabiskan menjelang berakhirnya masa anggaran. Selain itu, DPR sendiri sesungguhnya memiliki andil terhadap format APBN yang tidak memihak rakyat dan daerah-daerah seperti saat ini karena Dewan memang tidak mampu membuat draft RAPBN tandingan yang berpihak pada daerah. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.