No. 193 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 15 Oktober 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
BI Tekan Rupiah
Bisnis Jakarta/ist
KUASAI BLOK MAHAKAM – Pemerintah diminta menguasai Blok Mahakam demi kepentingan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, kemarin sore, masih stabil, karena Bank Indonesia (BI) aktif masuk pasar menahan lajunya pergerakan rupiah yang menguat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar naik tipis dua poin menjadi Rp 8.920Rp 8.930 dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 8.922- Rp 8.932 per dolar. Equiety Chief PT First Asia Capital, Irfan Kurniawan mengatakan, BI tidak menginginkan rupiah mendekati level Rp 8.900 per dolar. Karena BI khawatir apabila BI hampir dekat pada level Rp 8.900 per dolar, maka peluang rupiah untuk naik lagi makin besar. BI terus mengamati pergerakan rupiah yang menguat, meski kenaikan relatif kecil, namun rupiah secara perlahanlahan terus mendekati level Rp 8.900 per dolar. Karena itu BI terus meningkatkan pengawasan agar laju kenaikan rupiah
tidak dalam kisaran yang melebar. Rupiah sejak pagi sudah berada di level Rp 8.920 per dolar yang terus berlangsung hingga sore. Hal ini menunjukkan bahwa BI berada di pasar menjaga rupiah. Karena itu pergerakan sepanjang kamis ini berada dalam kisaran yang sempit, meski faktor positif dari eksternal sangat mendukung pergerakan rupiah. Menurut dia, melemahnya dolar terhadap euro dan yen sebenarnya sudah dapat mendukung rupiah untuk naik lebih baik lagi. Namun rupiah sulit berada di bawah angka Rp 8.920 per dolar. Rupiah, sempat mencapai level Rp 8.905 pada pukul 12.00 namun tidak bertahan kemudian melemah lagi hingga tetap berada di posisi Rp 8.920 per dolar. “Kami masih optimis rupiah dapat bergerak naik lagi karena faktor positif dari pasar masih kuat, “ ucapnya. (ant)
Pemerintah Diminta
Ambil Alih Blok Mahakam JAKARTA - Komisi VII DPR mengusulkan agar pemerintah atas nama negara segera mengambil alih pengelolaan pertambangan di Blok Mahakam yang memiliki kandungan gas terbesar di Indonesia untuk kepentingan nasional. “Blok Mahakam saat ini dikelola oleh Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation yang kontrak karyanya akan berakhir pada 2017,” kata anggota Komisi VII DPR, Chandra Tirta Wijaya, pada seminar “Blok Mahakam untuk Kemakmuran Rakyat”, di Gedung DPR, di Jakarta, kemarin. Dengan pertimbangan kepentingan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kontrak karya pengelolaan Blok Mahakam yang berada di Kalimantan Timur tak perlu diperpanjang dan harus diambil alih oleh negara demi kepentingan nasional. Guna mempersiapkan pengambialihan pertambangan gas tersebut, perlu segera
dibentuk konsorsium antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena itu, setelah kontrak karya dengan Total dan Inpek berakhir pada 2017, maka Blok Mahakam sepenuhnya akan menjadi kewenangan pemerintah. “Pemerintah bisa mempercayakan pengelolaannya kepada Pertamina dan perusahaan daerah atau tetap memperpanjang kontrak karya,” katanya. Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini mengingatkan, meskipun pemerintah memiliki dua opsi untuk memperpanjang atau menghentikan kontrak karya di Blok Mahakam, tapi hendaknya pemerintah mengedepankan kepentingan nasional. Dengan pertimbangan kepentingan nasional, pemerintah hanya memiliki satu opsi yakni menghentikan kontrak karya dan menyerahkan pengelolaannya kepada BUMN dan BUMD. “Blok Ma-
hakam memiliki makna strategis bagi Indonesia karena produksinya mampu memenuhi sekitar 35 persen kebutuhan gas nasional,” katanya. Menurut dia, pemerintah harus segera menyiapkan rencana dan program secara komprehensif dengan menggkoordinasikan seluruh potensi nasional yang ada. Pilihannya, kata dia, adalah membentuk konsorsium antara BUMN dan BUMD karena pengelolaan Blok Mahakam memerlukan investasi yang tak sedikit. Dalam kesempatan tersebut, Chandra juga menegaskan, perihal pentingnya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi agar tak terjadi stagnasi produksi pada saat pengalihan pengelolaaan dari yang lama ke yang baru. Karena itu, sebelum masa kontrak karya dengan Total dan Inpex berakhir, maka BUMN dan BUMD sudah semestinya masuk dengan membeli saham perushaan tersebut sesuai dengan
harga pasar atau “farm-in”. Menurut dia, peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan terutama dalam melakukan negoisasi dengan pengelola lama, yakni Total dan Inpex. “Negoisasi tersebut harus secara transparan, obyektif, dan mengutamakan kepentingan nasional. Sepengetahuan saya Pak Menteri ESDM, Darwin Zahedy, sudah pernah menyatakan bahwa sebelum kontrak karya dengan Total dan Inpex berakhir, Pertamina sudah masuk. Kita akan tagih janji Pak
Menteri itu,” tegas Chandra. Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Strategi dan Manufaktur II Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, mengatakan, setelah Total dan Inpex menguasai Blok Mahaman sejak 1967, saat ini sudah waktunya blok yang menghasilkan gas tersebut dikelola oleh BUMN dan BUMD. “BUMN harus memegang saham mayoritas. Sumber daya manusia kita sudah siap mengelola Blok Mahakam,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH 8.920
8.500 9.000
8.922 8.927
9.500 12/10
13/10
14/10
Pemerintah Siapkan
29 Strategi Cetak Biru Silognas JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 29 strategi dan 157 rencana aksi dalam cetak biru sistem logistik nasional (silognas) untuk jangka menengah 2010 hingga 2014. “Itu terbagi dalam tujuh bidang fokus,” ujar Ketua Gugus Tugas Kebijakan dan Kelembagaan Tim Penyempurnaan Penyusunan Cetak Biru Sistem Logistik Nasional Adhi Putra Alfian dalam diskusi Silognas di Anyer, Banten, kemarin. Tujuh fokus bidang terse-
but antara lain rencana aksi komoditas penentu, rencana aksi infrastruktur, rencana aksi teknologi informasi dan telekomunikasi, rencana aksi penyedia jasa logistik, rencana aksi Sumber Daya Manusia dan Manajemen, rencana aksi regulasi dan rencana aksi kelembagaan. Menurut dia, cetak biru tersebut merupakan bagian dari implementasi pengembangan silognas hingga 2025. “Pengembangan ini bagian dari jangka menengah
tahap I 2010-2014 dimana fokus kepada pembenahan regulasi, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana,” ujar Adhi. Secara keseluruhan target pemerintah untuk jangka menengah I adalah membangun dan mengembangkan infrastruktur yang menitikberatkan pada pembenahan pelabuhan utama, angkutan laut, sungai dan penyeberangan, jalan, kereta api, bandar udara dan angkutan udara. (ant)
Target Samurai Bond Rp 6 Triliun JAKARTA - Pemerintah akan menerbitkan obligasi negara berdenominasi yen (samurai bond) pada awal November dengan target indikatif mendekati Rp6 triliun. “(Target penerbitan) Samurai bond (2010) itu jumlahnya Rp 3-6 triliun. Kami harapkan efektif (diterbitkan) pada minggu kesatu atau kedua November. Kelihatannya mendekati Rp 6 triliun,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Terkait Samurai Bond ini dalam kerangka pinjaman siaga, Japan Bank International Corporation (JBIC) sebelumnya sudah menyediakan penjaminan penerbitan samurai bond sebesar 1,5 miliar dolar AS untuk kebutuhan pembiayaan
2009-2010. Ia menjelaskan dari penjaminan tersebut, sudah terpakai sebesar 350 juta dolar AS, ketika pemerintah melakukan penerbitan perdana Samurai bond pada tahun lalu. Posisi neraca pemerintah saat ini masih cukup positif, dengan realisasi penerimaan negara lebih baik dibandingkan tahun lalu. Untuk itu, ia menambahkan, pemerintah tidak perlu menarik penuh pendanaan dari pasar global dengan membatalkan penerbitan global bond. “Yang lain jangan ditarik dulu. Yang kita batalkan global bond, yang kita tarik samurai bond. Keuangan kita longgar sekali, jadi karena penerimaan lebih bagus lima persen (dibandingkan tahun lalu),” ujarnya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.