No. 32 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 16 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
OJK Molor JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Andhi Rahmat mengatakan pembahasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mungkin selesai 2010. “OJK selesai tahun ini terlalu mimpi. OJK ini tidak gampang,” kata Andy Rahmat, saat berbicara dalam seminar “Pengawasan Perbankan Dalam Sistem Keuangan Nasional”, di Jakarta, kemarin. Menurut Andy, draft OJK yang diperoleh dari Kementrian Keuangan merupakan draft yang sudah cukup lama dan perlu banyak revisi mengikuti perkembangan yang ada. “Draft yang diterima hanya 80 pasal, dan setelah mengalami beberapa kali diskusi sudah mengalami perkembangan hingga 110 pasal. Apalagi MK (Mahkamah Konstitusi) mengancam akan melakukan uji formil dan materiil, sehingga butuh waktu yang lama,” katanya. Andy juga mengatakan bahwa OJK ini lebih rumit karena harus mengawasi tidak hanya perbankan, tetapi lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, dana pensiun, dam lembaga keuangan lainnya. “Untuk mengawasi perbankan saja sudah sulit, apalagi memasukkan lembaga keuangan lainnya maka akan lebih sulit,” kata anggota DPR dari Fraksi PKS ini. Dia mengatakan bahwa pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) saat ini dianggap masih lemah. Namun Andy mengakui bahwa bukan hanya masalah sistem pengawasan yang lemah, tetapi juga masalah Undangundang (UU) yang tidak mendukung. “Kasus Bank Century bukan semata-mata pada isu pengawasan, tapi justru karena kelemahan UU Perbankan yang memiliki banyak celah untuk ditembus oleh moral oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya. Dia juga berharap masalah UU perbankan ini segera direvisi agar lebih lengkap dan bisa menjawab tantangan permasalahan yang ada. Sedangkan Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad, dalam kesempatan yang sama, mengatakan bahwa UU Perbankan yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dalam menghadapi perkembangan industri perbankan yang begitu pesat. “UU perlu direvisi. Yang ada sekarang sudah tidak bisa mengayomi perkembangan industri perbankan yang begitu pesat,” kata Muliaman. Beberapa poin yang perlu direvisi menyangkut cakupan pekerjaan dan tugas pokok bank. BI juga mendorong peranan internal kontrol dan dewan komisaris, di antaranya perlunya pembentukan komite-komite dalam Dewan Komisaris yang belum ditetapkan dalam UU sehingga segala sesuatunya perlu dijelaskan secara komprehensif dalam UU yang baru. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.335 9.500
9.365
9.345
10.000 11/2
12/2
15/2
Bisnis Jakarta/ant
TABUNGANKU - Pjs Gubernur Bank BI Darmin Nasution (kiri) didampingi Dirut Bank CIMB Niaga Arwin Rasyid, Dirut BTN Iqbal Latanro dan Dirut BNI Gatot Suwondo (kiri-kanan) meninjau mobil keliling saat sosialisasi produk bersama perbankan ‘TabunganKu’ di Jakarta, kemarin. TabunganKu merupakan produk tabungan tanpa biaya administrasi.
Harga Elpiji Bakal Naik JAKARTA - Bersiap-siaplah anda pengguna elpiji di luar pengguna isi tabung 3 kilogram (kg) merogoh kantong lebih dalam. Pasalnya, PT Pertamina (Persero) berencana menaikkan harga elpiji non subisi pada tahun ini. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Achmad Faisal mengatakan, saat ini elpiji nonsubsidi Pertamina masih ada jauh di bawah harga keekonomiannya. Harga keekonomian elpiji, kini mencapai sekitar Rp 8.000 per kg.Sementara, harga elpiji nonsubsidi, seperti kemasan 12 kg, hanya dikenakan sebesar Rp 5.850 per kg. “Itu membuat Pertamina selalu rugi dari bisnis elpiji non-
subsidi. Namun kami menaikkan harga tujuannya tidak langsung untuk mencapai keekonomian. Kami menaikkan harga itu sebenarnya hanya untuk mengurangi kerugian perusahaan saja,” kata Faisal di Jakarta, kemarin. Kendati begitu, sambung Faisal, pihaknya belum dapat menjelaskan berapa nilai kenaikan yang akan ditetapkan. Pertamina, juga belum menentukan kapan waktu yang tepat untuk menaikkan harga tersebut. “Nilainya berapa, kapan waktunya belum kami putuskan. Tetapi yang jelas tahun ini akan ada kenaikan bertahap,”kata Faisal. Pertamina tahun lalu sempat merencanakan kenaikan harga
elpiji nonsubsidi sebesar Rp 500 per kg selama tiga bulan sekali. Namun, karena muncul penolakan di kalangan masyarakat, parlemen, dan juga permintaan peninjauan ulang dari pemerintah, kenaikan itu diciutkan menjadi hanya Rp 100 per kg saja. Senior Vice President Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menyatakan, dengan menaikkan harga elpiji non subsidi sebesar Rp 100 per kg, pihaknya tetap mengalami kerugian sekitar Rp 2,6 triliun. “Kerugian itu terutama dari isi tabung 12 kg,”ujar Hanung. Hanung juga menambahkan, kenaikan harga secara bertahap tidak akan menimbulkan
Anggota BSBI dari Parpol
BI Tak Risau JAKARTA - Bank Indonesia (BI) tidak mempermasalahkan, latar belakang anggota Badan Supervisi BI (BSBI) dari partai politik (parpol) atau profesional. “Kami tidak mempermasalahkan background mereka, yang penting dapat bekerja sama dan bisa menjadi badan penghubung antara BI dan DPR,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah, di Jakarta, kemarin. Difi mengatakan bahwa anggota BSBI ini merupakan hasil pilihan terbaik. “Kami berharap BSBI selain sebagai alat DPR untuk mengawasi BI, juga bisa mengangkat citra BI saat ini,” harap Difi. Untuk itu, lanjutnya, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya beberapa anggota yang terpilih dari anggota DPR.
“Anggota Badan Supervisi yang berasal dari partai bisa menjadi jembatan antara BI dan DPR,” katanya. DPR telah menetapkan lima BSBI yang baru, yakni Rama Pratama (mantan anggota DPR RI dari PKS), Ahmad Syahroza (fungsionaris Partai Demokrat), Umar Juoro (pengamat ekonomi), Marzuki (dosen dan ekonom) dan Ahmad Erani Yustika. Dewan Supervisi BI ini bertugas selama tiga tahun dan berakhir sejak 3 Agustus 2008, sehingga mengalami kekosongan satu tahun lebih. Untuk mengisisi kekosongan ini, Komisi Xl DPR telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebanyak 17 nama calon anggota BSBI sejak awal tahun ini. Ke-17 nama yang diseleksi Komisi XI ini adalah anggota
lama, yakni Sutan Remy Sjahdeni (praktisi hukum perbankan) dan Marsuki (dosen dan ekonom). Sedangkan sisanya namanama baru, yakni Gunarni Soeworo, Faisal Basri, Sidharta Utama, Ahmadi Hadibroto, Pradjoto, JB Kristiadi, Umar Juoro, Satrio Budihardjo Joedono, Ahmad Syahroza, Kodradi, Budhi Dyah Sitawati, Loedy Djalaludin, Wahid Salim, Rama Pratama dan Ahmad Erani Yustika. Dalam UU BI fungsi BSBI melakukan pengawasan terhadap bank sentral. Namun, fungsi pengawasan itu hanya sebatas melakukan telaah terhadap laporan keuangan tahunan, anggaran operasional dan investasi BI, kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset. (ant)
inflasi secara berlebihan, seperti halnya yang terjadi pada penjualan BBM non subsidi yang bergerak naik-turun. “Kalau sudah biasa sebenarnya tidak aka nada dampak pada inflasi. Mungkin empat kali kenaikan saja sudah bosan.” klaimnya. Mengenai program konversi, ia menjelaskan, pihaknya menargetkan akan mendistribusikan hingga 52 juta paket. Faisal menambahkan, untuk mencukupi kebutuhan tabung secara ideal, harus dicapai tingkat rasio 1:3. Artinya, jumlah tabung yang tersedia seharusnya sebanyak 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah pengguna yang pada puncak penca-
paian program itu diharapkan mencapai 52 juta paket. Saat ini, kata Faisal, Pertamina hanya memiliki 66 juta tabung dari total kebutuhan yang diperkirakan mencapai 156 juta tabung. Dengan kondisi itu, Pertamina masih membutuhkan sekitar 90 juta tabung elpiji 3 isi tabung kg untuk mencapai level ideal.Angka sebesar itu mempertimbangkan pergantian pengisian di tingkat agen. “Dengan 52 juta paket perdana, ada kebutuhan sekitar 156 juta tabung,” ujarnya. Faisal mengatakan, dengan taksiran harga setiap tabung Rp 100.000, total dana yang dibutuhkan mencapai Rp 9 triliun. (ind)
Rumah Sulit Terpenuhi JAKARTA - Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi Supriadi Priatna mengatakan permintaan rumah masih sulit terpenuhi karena keterbatasan anggaran. “Setiap tahun kenaikan backlog atau permintaan rumah selalu meningkat, dari 5,8 juta tahun 2005, menjadi 7,3 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah tahun 2009. Itu membuktikan kebutuhan rumah lebih tinggi dari jumlah rumah yang bisa dibangun oleh pemerintah,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut dia, setiap tahun, 710 ribu keluarga yang membutuhkan rumah. Sementara kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunia baru maksimal 400 ribu rumah baru tiap tahun. “Itu membuat perumahan menjadi salah satu sektor yang paling tertinggal, selain penyediaan air bersih,” katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini pemerintah terus berusaha agar mampu memEnuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengatakan, untuk menjangkau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mulai dari Rp 2,5 juta hingga Rp 4,5 juta per bulan pemerintah menyediakan subsidi uang muka dan bunga. Pada 2009, jumlahnya senilai total Rp 15 triliun dan Kementrian Perumahan Rakyat meminta naik menjadi Rp 20 triliun. Subsidi tersebut diberikan melalui Bank Tabungan Negara atau langsung melalui Menteri Perumahan Rakyat atau Menpera. Agar pemeberian subsidi tepat sasaran, maka ia mengatakan, pemerintah lebih dulu meneliti keluarga yang mengajukan subsidi. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.