No. 72 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 16 April 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Diwarnai Sentimen Positif JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, diwarnai sentimen positif, hal ini dipicu faktor outlook ekonomi Amerika Serikat (AS) yang baik sehingga mengangkat IHSG 15,515 poin atau 0,54 persen, dan ditutup berada pada level 2.900,530 poin. Analis dari PT Asia Securities, Supriyadi di Jakarta, Kamis, mengatakan, membaiknya outlook ekonomi di AS seperti data penjualan retail sebesar 1,6 persen memberi energi positif kepada bursa regional. Selain itu, lanjutnya Rupiah yang terus menguat di level 9.000 per dolar AS memberikan dampak positif pada indeks BEI sehingga, dana asing banyak yang masuk ke pasar saham. “Dari 9 April 2010 dana asing masuk 71,8 triliun atau naik 4 kali lipat dari April 2009,” katanya. Sementara itu pada beberapa bursa kawasan Asia ditutup bergerak variatif, seperti indeks Hang Seng naik 36,39 menjadi 22.157, Nikkei-225 naik 68,89 poin ke level 11.273, dan Straits Times melemah 1,60 di posisi 3.018. Sementara itu, berdasarkan data kurs transaksi Bank Indonesia (BI), rupiah sore ini berakhir menguat di posisi 9.004 per dolar AS, sedangkan pada perdagangan sebelumnya, rupiah berada di level 9.009 per dolar AS. Saham-saham yang naik antara lain Ristia Bintang Mahkotasejati (RBMS) naik Rp 9 ke Rp 112, Truba Alam Manunggal Engineering (TRUB) naik Rp7 ke Rp 126, Gajah Tunggal (GJTL) naik Rp 150 ke Rp 1.030, Bumi Resources (BUMI) naik Rp 50 ke Rp 2.450. (ant)
Indonesia Optimis
Infrastruktur Fund Disepakati JAKARTA - Indonesia optimis pembentukan dana infrastruktur (infrastructure fund) disepakati oleh 53 negara Asia Pasific anggota United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). “Di level dirjen (direktur jenderal) masih sepakat, belum ada yang menolak targetnya itu bisa diterima,” kata Direktur Pegembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bappenas, Bastary Pandji, disela-sela acara Konferensi Kementerian se-Asia-Pasifik pada Kemitraan Pemerintah Swasta 2010 untuk Pembangunan Infrastruktur 2010 yang diselenggarakan UNESCAP dan Bappenas di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, bila tidak ada perubahan maka pada 17 April 2010, akan disepakati di tingkat menteri yang akan dilanjutkan pembentukan gugus tugas untuk merealisasikan ide tersebut. Ia mengatakan, sumber pendanaan tersebut bisa berasal dari berbagai negara atau bank-bank swasta anggota UNESCAP. Menurut dia, lembaga infrastruktur tersebut bisa dalam bentuk Bank Infrastruktur untuk Asia Pasifik. “Ini belum resmi, nanti hari Sabtu di tingkat menteri,” katanya. Menurut dia, Indonesia membutuhkan dana infrastruktur 150 miliar dolar AS selama lima tahun ke depan. Sedangkan total kebutuhan dana infrastruktur di Asia Pasifik mencapai 750 miliar dolar AS. “Dana tersebut dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan kekuatan ekonomi,” kata Executive Secretary United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Noeleen Heyzer. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
PERTUMBUHAN EKONOMI - Seorang pekerja menyelesaikan pembangunan tiang konstruksi sebuah gedung bertingkat di Jakarta Utara, kemarin. Pemerintah dan DPR belum menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro RAPBN-P 2010 dimana pemerintah memberikan angka 5,7 persen dan DPR sebesar 6,2 persen.
Penguatan Rupiah Ancam Ekspor JAKARTA - Kalangan pengusaha mengkhawatirkan penguatan nilai tukar rupiah hingga di bawah kisaran Rp 9.000 per dolar AS bisa berdampak negatif terhadap perekonomian, karena penguatan yang terjadi lebih didorong masuknya dana hot money dari luar negeri. “Rupiah harus dijaga pada kisaran Rp 9.000-Rp 9.500 per dolar AS. Jika terus menguat hingga di bawah level Rp 9.500, akan memukul sektor manufaktur terutama yang berorientasi ekspor,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi, kepada Antara, di Jakarta, kemarin. Menurut Sofjan, penguatan rupiah sebagian besar dipengaruhi masuknya capital inflow ke pasar modal, Sertifikat Bank Indonesia. Penguatan rupiah belakangan ini bukan dari FDI (investasi asing langsung), tetapi lebih bersifat dana spekulatif. Untuk itu menurut Sofjan, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan moneter, sebagai antisipasi dampak negatif penguatan rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi. BI sebagai otoritas
moneter bisa melakukan intervensi pasar agar nilai tukar rupiah bisa terjaga di level Rp 9.000-Rp 9.500 per dolar AS. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah saat ini memasuki tren menguat dan mendekati level Rp 9.000 per dolar AS. Bank Indonesia sendiri memperkirakan nilai tukar rupiah pada triwulan I 2010 akan berada di level Rp 9.200 per dolar AS atau menguat dibanding triwulan sebelumnya. Adapun penguatan rupiah belakangan menurut BI, sejalan dengan fundamental perekonomian dan risiko investasi yang menurun. Meski demikian, Sofjan berpendapat, jika rupiah di bawah Rp 9.000 per dolar AS, maka akan memukul sektor manufaktur terutama berorientasi ekspor karena proyeksi bisnisnya akan terganggu. Ia menambahkan, demi menstabilkan nilai tukar, BI sebagai otoritas moneter harus siapsiap melakukan intervensi pasar uang agar tidak gonjangganjing. Sofjan mengakui, komposisi sektor manufaktur terhadap ekspor nasional masih relatif
kecil atau sekitar 30 persen, namun dampaknya sangat besar karena sektor ini menggunakan tenaga kerja yang sangat besar dibanding sektor pertambangan dan energi yang mencapai 70 persen. Satu lagi yang juga tidak kalah penting, menurut Sofjan, adalah jaminan pemerintah terhadap situasi keamanan di dalam negeri. “Seperti kasus Tanjung Priok, terjadi dalam satu dua hari, namun dampaknya sangat besar tidak semata bagi ekspor impor, tetapi juga menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modal di dalam negeri,” tambahnya. Sementara itu, ekonom Bank Mandiri, Mirza Adityaswara mengatakan, penguatan rupiah akibat didorong dari masuknya dana asing dalam jangka pendek dan menengah tidak bisa diharapkan masuk ke sektor riil. “Masuknya sesaat, tetapi sesaat kemudian dana tersebut bisa keluar dengan cepat,” kata Mirza. Bisa saja, katanya, hot money tersebut masuk karena situasi krisis politik di Thailand. (ant)
9.500
9.010
9.003
9.020
10.000
Bisnis Jakarta/ant 13/4
14/4
15/4
JAKARTA - Komite Pengawas Perpajakan (KPP) mengungkapkan bahwa unit kepatuhan internal di Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak hanya terdapat di kantor pusat sehingga tidak maksimal mendeteksi adanya penyimpangan aparat pajak. “Ada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) tetapi hanya 2 subdit yang menangani kepatuhan internal sementara 3 menangani transformasi SDA,” kata Ketua KPP, Anwar Suprijadi dalam rapat Panja Perpajakan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, 2 subdit terkait kepatuhan internal itu hanya memiliki 8 investigator padahal jumlah pegawai pajak mencapai sekitar 33.000 orang. Menurut dia, unit kepatuhan internal itu juga hanya terdapat di kantor pusat saja padahal Ditjen Pajak memiliki kan-
tor pajak di seluruh Indonesia. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Panja Perpajakan Melchias Markus Mekeng, Anwar menjelaskan keberadaan KPP sebagai lembaga baru. Di KPP ada sejumlah bidang seperti bidang pengaduan dan verifikasi, bidang pangkajian dan konsultasi, dan bidang pencegahan dan monitoring. “Kalau ada yang menganggap KPP dibentuk karena ada kasus GT, sebenarnya ini hanya accident saja,” katanya. Ia menyebutkan, sebenarnya Menkeu sudah berencana melantik Ketua dan anggota KPP sejak awal Maret 2010 namun tertunda karena karena keinginan memperjelas tugas pokok KPP. Menurut Anwar, tugas yang sudah dilaksanakan KPP antara lain melakukan pemetaan terhadap titik rawan penyimpangan baik di Ditjen Pajak maupun Ditjen Bea dan Cukai. (ant)
BKPM Promosi di Empat Negara
KURS RUPIAH 9.000
Unit Kepatuhan Tak Maksimal
PANJA PERPAJAKAN - Ketua Komite Pengawas Perpajakan (KPP) Anwar Suprijadi (2 kiri) memberi penjelasan di depan Panja Perpajakan DPR saat rapat dengar pendapat (RDP), di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melakukan promosi investasi di empat negara yaitu Qatar, India, Perancis dan Amerika Serikat. “Marketing Investasi Indonesia akan dilakukan di Dubai, Mumbai, Paris dan Washington mulai April ini,” kata Direktur Fasilitasi Promosi Regional, BPKM, Johny Ferauchi Djafar, di Jakarta, kemarin. Menurut dia, dalam promosi investasi tersebut BKPM akan melibatkan pemerintah daerah yang memiliki proyek investasi unggulan yang bisa ditawarkan pada calon investor. Saat ini, BKPM telah menetapkan provinsi tujuh sebagai regional champions yang dinilai memi-
liki kesiapan menawarkan proyek investasi yang bisa menjadi unggulan daerah. Ketujuh provinsi itu adalah Riau, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Ketujuh daerah tersebut memiliki proyek investasi yang bersifat padat karya. Provinsi Kaltim dan Sumsel memiliki rencana pembangunan rel kereta api yang terintegrasi dengan pembangunan pelabuhan, smelter, pembangkit listrik. Di Riau dan Jawa Barat ada proyek infrastruktur yang berkaitan dengan sumber daya alamnya. Sedangkan di NTB, ada proyek pembangunan kawasan wisata terpadu. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.