No. 113 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 16 Juni 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
PLN Terbitkan Obligasi JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara akan melakukan penawaran umum obligasi XII tahun 2010 senilai Rp 2,5 triliun ditambah dengan penerbitan sukuk ijarah V-2010 senilai Rp 500 miliar. Dalam prospektus perseroan yang dipublikasikan Selasa, disebutkan, obligasi diterbitkan atas dua seri, yakni seri A berbunga tetap dengan jangka waktu lima tahun. Sedangkan seri B, berbunga tetap dengan jangka waktu 12 tahun. Sedangkan Sukuk ijarah juga terdiri atas dua seri. Sukuk ijarah seri A yang berjangka waktu lima tahun dan seri B berjangka waktu 12 tahun. Sementara itu peringkat untuk obligasi dan sukuk ijarah yang akan ditawarkan tersebut mendapat peringkat AA plus dengan prospek stabil. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk. Sedangkan wali amanat ditunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk Dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk ijarah tersebut akan digunakan seluruhnya untuk kegiatan investasi jaringan distribusi tenaga listrik. (ant)
Daerah Agar Dilibatkan JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Sulawesi Selatan Bahar Ngitung mengatakan pihaknya meminta agar revisi Keputusan Presiden 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah juga mengakomodir kepentingan daerah. “Kita ingin revisi Keppres 80/2003 juga memberikan perhatian kepada pengusaha daerah, jangan sampai nanti semuanya dari Jakarta, maka pengusaha lokal akan tergusur, dan tentunya nanti juga akan bepengaruh ke perekonomian lokal,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia mengkhawatirkan akan terjadinya ekspansi besar-besaran pengusaha dari Jakarta ke daerah yang membuat banyak pengusaha lokal nantinya akan bangkrut. Ia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hal itu ke pada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Rapat DPD dengan Bappenas di DPD. Sementara itu, Sekreatris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sjahrial Loetan mengatakan, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan cara yang profesional sehingga memperoleh efektifitas yang tinggi. Untuk itu usulan untuk memberikan fasilitas tertentu pada pengusaha di Daerah sulit untuk diterima. Namun demikian, menurut dia, dalam revisi keppres 80/ 2003 tersebut lebih mendorong adanya preferensi kepada produk lokal tetapi tidak membatasi. Ia berpendapat, dengan adanya kompetisi tersebut justru mendapatkan harga yang kompetitif dan lebih meningkatkan manfaat. Ia pun yakin, para pemenang tender tetap akan lebih banyak menggunakan produk lokal. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.170
9.500
9.175 10.000
9.190 11/6
14/6
15/6
Bisnis Jakarta/ant
PENGARAHAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) berbincang dengan (kiri ke kanan) Mendag Mari E. Pangestu, Menperin M.S Hidayat, Ketua KIN Chaerul Tanjung, Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai acara pengarahan kepada Anggota Komite Inovasi Nasional (KIN) dan Komite Ekonomi Nasional (KEN) di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Asumsi APBN Diubah JAKARTA - Badan Anggaran DPR RI melalui Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2011 mengubah asumsi pertumbuhan ekonomi 2011 menjadi 6,16,4 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Olly Dondokambey saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Pjs Gubernur BI Darmin Nasution di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. “Panja berpendapat pertumbuhan ekonomi berkisar 6,1-6,4 persen, sedikit lebih rendah dari yang diusulkan pemerintah,” ujarnya. Dalam pembahasan RAPBNP 2011 sebelumnya, asumsi pertumbuhan ekonomi berada dalam kisaran 6,2-6,4 persen. “Proyeksi pertumbuhan tersebut diharapkan didukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang kuat, perbaikan iklim investasi, serta peningkatan kegiatan ekspor dan impor,” ujar Olly. Kesepakatan lain kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mengalami
perubahan asumsi adalah tingkat suku bunga SBI 3 bln menjadi dalam kisaran 6,2 - 6,5 persen dari kisaran awal angka pemerintah yang 6,3 - 6,7 persen. Kemudian, asumsi harga minyak juga mengalami perubahan menjadi 75-90 dolar AS per barel atau lebih lebar sedikit kisarannya dari angka awal pemerintah yang 80-85 dolar AS per barel. Serta asumsi lifting minyak menjadi 960-975 ribu barel per hari atau lebih sempit kisarannya dari angka awal pemerintah yang 960-980 ribu barel per hari. “Proyeksi lifting minyak pada tahun mendatang akan didukung dengan langkah optimalisasi perolehan dari sumur minyak yang sudah ada, serta percepatan produksi sumur baru,” ujarnya. Sedangkan untuk asumsi inflasi masih dalam kisaran 4,9-5,3 persen dan nilai tukar rupiah dipertahankan pada Rp 9.1009.400 per dolar atau sama dengan angka usulan pemerintah. “Untuk inflasi proyeksi tersebut didasarkan pada perkiraan inti inflasi serta kebijakan harga fluktuasinya ditetapkan oleh pemerintah (ad-
ministered price) pada tahun mendatang, sedangkan perkiraan nilai tukar diharapkan dapat didukung oleh peningkatan cadangan devisa, pertumbuhan ekspor dan kenaikan investasi dalam negeri,” ujar Olly. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, asumsi pertumbuhan ekonomi diturunkan karena sedikit ada pengaruh dari krisis eropa, yang kemudian membuat panja menurunkan sedikit batas bawah kisaran. “Itu sebetulnya hanya untuk mengatakan bahwa bisa saja pengaruh dunia berkembang dengan baik tapi eropa ada sedikit menahan pertumbuhan. Jadi kita musti menurunkan sedikit batas bawahnya. Tapi batas atasnya tetap sama. Jadi kita berikan ruang kalau seandainya dalam periode Juni sampai Oktober dilakukan persetujuan final RAPBN 2011, kita ada ruang untuk itu,” ujarnya. Ia menambahkan asumsi makro yang diusulkan oleh Badan Anggaran tersebut dapat dilaksanakan pada 2011 dan situasi serta kondisinya masih memungkinkan. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
FASILITAS KREDIT - Pekerja memilah dan menyiapkan bunga untuk dijual di pasar bunga Rawabelong, Jakarta Barat, kemarin. BNI menyiapkan kredit bagi sekitar 500 pedagang bunga setempat.
Harga Beras Melonjak
Pemerintah Siapkan OP JAKARTA - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan akan menggelar Operasi Pasar (OP) dan pasar murah jika kenaikan harga beras dinilai terlalu tinggi. “Sementara kita akan pantau terus tapi ini kan memang biasanya secara musiman setelah panen ada kenaikan, kita akan pantau apakah ini memang kecenderungan musiman,” katanya usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa. Berdasarkan laporan pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan, harga beras kelas medium jenis IR64III, di Pasar Induk Beras Cipinang mengalami kenaikan dari Rp 5.150 per kg pada pekan lalu menjadi Rp 5.250 per kg mulai pekan ini. Harga rata-rata di beberapa pasar tradisional di DKI Jakarta untuk jenis itu mencapai Rp
6.040 per kg. Sedangkan harga rata-rata nasional mencapai Rp 6.268 per kg. Harga tertinggi terjadi di Jambi sebesar Rp 7.000 per kg dan terendah di Gorontalo sebesar Rp 5.000 per kg. “Tentunya kalau ini melebihi kenaikan-kenaikan yang wajar, sudah pasti akan dilakukan operasi pasar oleh Bulog maupun seperti yang kita lakukan menjelang puasa, kita kan melakukan pasar murah,” tuturnya. Mendag telah mengatur agar Bulog segera melakukan OP jika kenaikan harga beras telah melampaui 15 persen dari rata-rata selama tiga bulan terakhir. Saat ini, kenaikan harga terbesar selama Juni dibandingkan dengan Mei terjadi di Banjarmasin yaitu 12,1 persen dan Ternate 13,64 persenn yaitu menjadi masing-masing Rp 9.801 per kg dan Rp 6.818 per kg. (ant)
Tax Holiday Dimungkinkan JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan revisi RUU perpajakan dimungkinkan untuk pemberian tax holiday untuk industri tertentu sehingga dapat mengundang investasi. “Indonesia memerlukan investasi, kalau kita bisa mendefinisikan industri yang strategis dan pionir yang memang dibutuhkan sekali, kita akan akan coba mengusulkan satu revisi RUU Pajak untuk memungkinkan memberikan tax holiday,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan kalau sesuai dengan UU perpajakan saat ini, tidak dimungkinkan untuk pemberian tax holiday dan itu sedang dibicarakan melalui tim (kelompok grup) yang terdiri dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Kita tidak memungkinkan memberikan tax holiday. Tapi untuk Indonesia bisa maju, memerlukan investasi. Dan untuk investasi itu kalau seandainya pemerintah punya dana
terbatas, misal di infrastruktur kita mesti bisa mengundang swasta dalam bentuk PPP, kalau PPP itu sudah mau kita susun mesti kita pikirkan untuk industri yang sangat-sangat strategis atau industri pionir dan satu insentif, agar investor itu mau bergerak,” ujar Menkeu. Ia juga menyatakan apabila tax holiday maupun insentif sudah disepakati, tidak akan mengganggu penerimaan pajak, karena bentuknya merupakan insentif untuk investasi baru dalam industri pionir dan strategis. “Ini adalah khusus bagi investasi baru bidangnya adalah bidang yang pionir dan strategis, kita berikan suatu insentif dalam bentuk tax holiday dan itu harus pasti ke perubahan atau revisi UU,” ujarnya seperti dikutip Antara. Dirjen Pajak M. Tjiptardjo menambahkan usulan pemberian tax holiday tidak tercantum dalam UU perpajakan terutama mengenai UU Pajak Penghasilan (PPh), namun diperlukan harmonisasi agar dapat menarik minat investor masuk ke Indonesia. (ahm)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.