No. 156 tahun IV
8 Halaman
Senin, 16 Agustus 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pengawasan Internal Ditjen Pajak Diperkuat JAKARTA - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo membenarkan telah mengambil langkah untuk memperkuat pengawasan internal Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dengan menempatkan sejumlah tenaga pengawas. “Itu untuk penguatan internal control, itu atas perintah saya,” kata Agus, di Jakarta akhir pekan kemarin. Agus menyatakan itu terkait kebijakan penempatan 18 orang pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Menurutnya, tujuan utama penempatan pegawai Inspektorat Jenderal itu bukan untuk mengungkap praktik menyimpang yang diduga sering terjadi di Ditjen Pajak. “Tujuan utama penempatan itu, katanya, adalah untuk memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan di Ditjen Pajak. Untuk memperkuat sistem pengendalian dan sistem kontrol disitu (Ditjen Pajak-red),” kata Agus. Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki kinerja Ditjen Pajak, seiring banyaknya pengaduan tentang kinerja aparat pajak. Pengaduan dari masyarakat tentang aparat pajak itu meningkat setelah merebaknya kasus Gayus Tambunan, di mana sebagian besar pengaduan itu didominasi oleh dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak. (ant) Bisnis Jakarta/ant
Daya Saing Bisnis Terjaga JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim kenaikan tarif dasar listrik (TDL) belum memengaruhi daya saing sektor bisnis dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Apalagi kenaikan TDL sudah sesuai capping 18 persen. “Dari tinjauan di lapangan belum ada keluhan dari pelanggan kelas bisnis dan UMKM. Tetapi kita akan studi lagi untuk mengetahui seberapa dampak kenaikan terhadap daya saing,” ujar Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh di sela-sela kunjungan sejumlah industri (UMKM) di Jakarta baru-baru ini. Untuk pelanggan bisnis seperti obat-obatan tentu akan bersaing dengan produk obatobatan impor. Dari hasil tinjauan lapangan, pelanggan bisnis tersebut menyatakan mampu bersaing. Sedangkan untuk UMKM, seperti bengkel las, persoalanya bukan pada daya saing tetapi pada daya (bayar) konsumen. Pasalnya, kelompok ini tidak bersaing dengan bengkel asing. Dalam tinjauan lapangan, pemerintah ingin memastikan dan mengonfirmasi angka kenaikan TDL (batas atas dan bawah 18 persen) sesuai dengan yang disimulasikan PLN. “Kenaikan kita lihat masih sesuai dengan capping. Kalau ada
kenaikan harga jual produk itu tentu bukan dari listrik, tetapi dari bahan bakunya. Dan PLN bagian distribusi sudah melakukan simulasi, dan tinjauan ini bagian dari transparansi,” ungkap dia. Hasil tinjauan lapangan juga menunjukkan, pelanggan seperti usaha garmen, industri obat, vermak levis, dan bengkel yang masuk golongan bisnis seperti B1 dan B2, I1 dan I2 mengaku masih mampu bersaing. Formulasi sistem pemangkasan (capping) merata 18 persen merupakan hasil kesepakatan antara pelaku usaha dan PLN terkait kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada 22 Juli lalu. Hal ini menyusul penolakan kalangan industri terhadap perhitungan tarif TDL yang ditetapkan per 1 Juli lalu. Kesempatan sama, General Manager PLN Distribusi Jakarta-Tangerang Purnomo Willy mengaku belum mengetahui persentase atau jumlah pelanggan yang membayar pasca kenaikan TDL. Pasalnya, data baru akan termonitor tanggal 20, karena saat itu 98 persen pelanggan biasanya sudah membayar rekening tagihan listrik. (grd)
Pemerintah Impor Gula Kristal Putih Akhir Tahun JAKARTA - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan pemerintah akan mengimpor gula kristal putih pada akhir tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan komoditas tersebut pada lima bulan pertama tahun 2011. “Akhir Desember atau awal Januari harus sudah mulai,” katanya di Jakarta, Jumat kemarin. Mari Pangestu mengatakan pemerintah sedang menghitung kembali stok gula kristal putih pada akhir tahun dan jumlah kebutuhan akan komoditas tersebut pada lima bulan pertama tahun 2011. “Kita sedang menghitung sampai berapa stok akhir tahun dan kekurangan untuk mengisi kebutuhan lima bulan pertama tahun depan saat tidak ada produksi dalam negeri serta keperluan impor kita berapa,” katanya. Pemerintah juga memperhitungkan produksi dan situasi
perdagangan gula dunia dalam menetapkan waktu dan volume impor gula untuk memenuhi kebutuhan gula tahun depan. “Harga gula dunia sedikit meningkat dan sekarang ekspor hanya dilakukan Brazil, yang lokasinya cukup jauh, kita memperhitungkan itu,” katanya. Lebih lanjut Mari Pangestu menjelaskan impor gula kristal putih tahun ini kemungkinan besar lebih banyak dibanding tahun 2009 karena produksi gula kristal putih nasional menurun secara bermakna karena faktor cuaca. “Upaya peningkatan produksi sudah dilakukan dengan revitalisasi pabrik gula dan peningkatan rendemen tapi tidak bisa mendongkrak produksi karena cuaca memang tidak bersahabat,” katanya. (ant)
PRODUKTIVITAS BONGKAR MUAT - Produktivitas pelayanan bongkar muat di terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta mencapai 171 gerakan per jam (moves per hour/mph) dan pencapaian throughput bulanan tertinggi pada Juli 2010 yaitu hampir 200.000 TEuS.
KPPU Tak Berhak Batalkan Proyek Senoro JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU tidak berhak membatalkan kelanjutan proyek pengembangan gas Senoro yang dikerjakan konsorsium PT Pertamina-PT Medco Internasional Energi Tbk-Mitsubishi Corp. Demikian disampaikan anggota Komisi VII dari Fraksi PPP Romahurmuziy dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Pemerintah telah menetapkan Pertamina dan Medco sebagai pengelola proyek Senoro di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pemerintah juga sudah menyetujui proyek yang digarap Medco dan Pertamina serta melibatkan investor Jepang, Mitsubishi Corp
itu, gasnya akan dipasok ke domestik, khususnya PT PLN (Persero). Namun, di sisi lain, ada pihak yang tidak puas terhadap keputusan pemerintah itu, yaitu PT LNG Energi Utama (LEU), yang mengajukan pengaduan KPPU. LEU menuding Mitsubishi yang menjadi mitra Pertamina-Medco berbuat curang dan meminta KPPU membatalkan keikutsertaan Mitsubishi dalam kerja sama dengan Pertamina dan Medco. Anggota DPR Romahurmuziy mengatakan, atas dasar keputusan pemerintah, maka konsorsium Pertamina-MedcoMitsubishi dapat terus melanjutkan proyek pengembangan gas Senoro, meski masih terdapat proses hukum di KPPU. Menurut dia, jika pemerintah
atau negara telah menetapkan bahwa pengelolaan Senoro kepada Pertamina dan Medco, maka pihak mana pun termasuk KPPU tidak dapat membatalkan keputusan tersebut. “Jika sampai terdapat pembatalan karena intervensi tertentu, hal tersebut telah melanggar ketentuan Resolusi PBB No 523, No 526, dan No 1314 yang mengamanatkan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam terutama migas yang dimilikinya,” katanya. Apalagi, komoditas migas tidak termasuk dalam ketentuan pasar bebas WTO. Sehingga, menurut dia, bukan pada tempatnya, pengusaha sektor migas yang arahnya ditentukan pemerintah, masuk dalam kategori monopoli.
Selain konteks kedaulatan negara dan bangsa, kelanjutan proyek Senoro oleh konsorsium Pertamina-Medco-Mitsubishi, juga lebih baik dan menguntungkan dalam perspektif bisnis. “Penundaan pelaksanaan proyek karena adanya kasus monopoli tidak hanya merugikan dari sisi ketidakpastian iklim investasi hulu migas, namun juga mengikis kedaulatan negara dan bangsa karena pemerintah ternyata mampu diintervensi pihak swasta,” ujarnya. Sementara di sisi lain, pemerintah juga telah mengamanatkan sebagian besar gas buat kepentingan dalam negeri, sehingga tidak sepantasnya ada pihak-pihak yang menghambat proyek tersebut. Pertamina dan Medco selaku perusahaan nasional yang diberikan
kewenangan mengelola Senoro bebas menggandeng siapa pun yang dikehendakinya. Menurut dia, sebagai representasi kepanjangan tangan dari negara, maka konsorsium Pertamina-Medco berhak memilih mitra bisnis yang dinilai cocok dengan skema bisnis yang telah ditentukan. “Saya yakin, dalam menentukan Pertamina-Medco telah melakukan berbagai assesment (kajian, red) terhadap mitra kerjanya dari berbagai aspek,” katanya. Dengan demikan, jika LNG Energi Utama tidak puas terhadap keputusan pemerintah tersebut, terlebih permasalahannya dengan pihak kedua yakni Mitsubishi, maka pada prinsipnya Pertamina-Medco dapat mengabaikanya dan dapat terus menjalankan proyeknya. (ant)
Rp 2 Triliun Atasi Dampak Krisis Pangan Bank Didorong Salurkan Kredit Produktif
JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 2 triliun untuk mengatasi kemungkinan dampak krisis pangan dunia terhadap Indonesia. “Dana kontingensi disediakan, semua langkah disiapkan untuk antisipasi,” kata Hatta Rajasa di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Jumat. Dana kontingensi dalam APBN 2010 itu terdiri atas dana cadangan beras sebesar Rp 1 triliun dan dana stabilisasi harga Rp 1 triliun. Hatta menyebutkan, saat ini terjadi kecenderungan
harga pangan dunia mengalami kenaikan karena penurunan produksi pangan dunia akibat perubahan iklim. Ia mencontohkan, Rusia dilanda gelombang panas sehingga produksi gandum turun hingga 20 persen yang menyebabkan negara itu langsung menghentikan ekspor gandum. Langkah tersebut diikuti oleh negara lain sehingga komoditas lain ikut mengalami kenaikan harga. “Kita mewaspadai kemungkinan dampak kenaikan harga pangan dunia ke dalam negeri,” katanya. Menurut dia, Indonesia belajar dari pengalaman 2008 di mana
saat itu terjadi krisis pangan dunia namun Indonesia justru mengalami surplus. Paling tidak empat langkah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak krisis pangan dunia yaitu menjaga produktivitas pangan tetap tumbuh, membiasakan adaptasi dengan iklim yang berubah, dan tetap menjaga stabilitas harga pangan seperti melalui operasi pasar, pasar murah, dan percepatan penyaluran raskin. Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada petani dengan penyaluran pupuk, penyediaan lahan, dan subsidi benih. (ant)
Rupiah Ditarget Tahun Ini Rp 9.150 JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Darmin Nasution menargetkan pergerakan rupiah sepanjang tahun 2010 ini mencapai rata-rata Rp 9.150 per dolar AS. “Sebenarnya kalau target yang kita buat adalah Rp 9.150 per dolar AS, tapi kelihatannya akan lebih kuat dari Rp 9.100 per dolar AS,” katanya. Fluktuasi nilai tukar rupiah yang terjadi dalam dua pekan belakangan merupakan dampak dari kondisi perekonomian dunia. “Rupiah itu sempat melemah sedikit karena berbagai data ekonomi dunia ini melemah tapi nanti kalau dia
menguat, sama juga (rupiah) akan menguat. Intinya sekarang sedang melemah,” ujarnya. Darmin mengingatkan masyarakat agar tak terpengaruh terhadap perubahan nilai tukar rupiah yang bergerak setiap hari. “Jangan terpengaruh perubahan harian rupiah. Kita lihat ratarata sepanjang tahun. Rata-rata tahunan sepanjang tahun dari Januari (sampai Agustus) nilai tukar rupiah Rp 9.130 per dolar AS,” tuturnya. BI telah melakukan intervensi sehingga pergerakan rupiah tidak terlalu fluktuatif. “Kalau tidak, cadangan devisa tidak sebesar itu (80 miliar dolar AS),” tambahnya. (ant)
JAKARTA - Bank Indonesia berharap kebijakan penetapan loan to deposit ratio (LDR) yang dikaitkan dengan giro wajib minimum (GWM) bank bisa mendorong bank untuk menyalurkan kredit lebih besar ke sektor produktif. Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah mengatakan optimistis dengan kebijakan baru ini bank tidak hanya sekadar meningkatkan kreditnya, tetapi juga bisa mengarahkan kredit baru ke sektor produktif, yaitu kredit modal kerja dan investasi. “Jika bank terlalu banyak memberikan kredit konsumtif, maka dari sisi manajemen risiko mereka akan muncul risiko baru, yaitu risiko konsentrasi kredit,” kata Halim. Menurutnya aturan main manajemen risiko dari bank yang baik akan mendorong bank untuk menyusun strategi ekspansi kredit yang seimbang. “Bank Indonesia tentu akan memantau risiko-risiko ini, termasuk risiko konsentrasi kredit,” katanya. Selain itu, melalui pendekatan makro dan mikro serta supervisi dari BI
maka diharapkan ekspansi kredit akan dapat masuk ke sektor-sektor yang produktif. Dijelaskan Halim, peraturan kebijakan ini akan segera dikeluarkan BI dalam waktu dekat. “Peraturan BI-nya (PBI) belum selesai karena harus dibawa ke rapat dewan gubernur (RDG) satu kali lagi. Nanti berlakunya enam bulan lagi setelah PBI keluar,” katanya. Dari informasi yang dihimpun dari beberapa sumber di Bank Indonesia kebijakan yang akan dikeluarkan BI menetapkan agar bank memiliki LDR sebesar 78-102 persen. Jika LDR suatu bank berada di bawah 78 persen atau di atas 102 akan dikenai penalti pada GWM bank tersebut. Namun, suatu bank masih diperbolehkan memiliki LDR di atas 102 persen jika dia memiliki rasio kecukupan modal (CAR) minimal 17 persen.Peraturan baru ini intinya mengingatkan perbankan untuk melakukan fungsi intermediasinya yaitu menyalurkan dana yang dihimpunnya menjadi kredit yang bermanfaat bagi masyarakat. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.