No. 172 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 16 September 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Kewenangan Ditjen Pajak Dipangkas JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak hanya akan melaksanakan fungsi teknis saja dan tidak akan lagi memiliki fungsi perumusan kebijakan (policy) karena fungsi itu akan ditangani oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF). “Konsepnya akan ada pemisahan fungsi policy-nya yang kemudian masuk ke BKF, Ditjen Pajak hanya eksekutornya, pembuat regulasinya BKF,” kata Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo usai silahturahmi dan halal bihalal lingkungan Kemenkeu di Jakarta, kemarin. Meski regulasi perpajakan dialihkan ke BKF namun pengaturan menyangkut kepegawaian seperti pengawasan dan pemeriksaan tetap di tangan Ditjen Pajak. “Misalkan untuk mengatur bagaimana cara memeriksa dan mengawasi, itu masih di kita, demikian juga dengan teknis perpajakan, tapi kalau policy ada di BKF,” katanya. Ketika ditanya kapan pemisahan fungsi itu akan direalisasikan, Tjiptardjo mengatakan, saat ini masih dalam persiapan namun diharapkan dapat secepat mungkin direalisasikan. “Masih dalam persiapan, masih harus diatur bersama Kemenpan dan Reformasi Birokrasi,” katanya. Ia menjelaskan, dengan adanya fungsi baru BKF makan ada sejumlah orang pajak yang akan dipindahtugaskan ke BKF Kemenkeu. Dengan demikian tidak dibentuk eselon I baru seperti yang diusulkan DPR beberapa waktu lalu. Menurut dia, tujuan pemisahan fungsi teknis dan regulasi itu untuk mempertajam fungsi Ditjen Pajak dan menghindari tumpang tindih fungsi karena perumus kebijakan harus dipisah dengan yang menjalankan. “Semakin hari beban dan tugas berat dan banyak, dipisahkan supaya terkoordinasi dengan baik,” katanya. (ant) Bisnis Jakarta/ant
Menkeu Siapkan Insentif Tax Holiday JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan tengah menyiapkan insentif perpajakan berupa tax holiday untuk menarik penanaman modal di dalam negeri. “Insentif yang sekarang lagi dibahas itu kan tax holiday. Timnya sudah dibentuk oleh Menkeu, sekarang lagi bekerja,” kata Tjiptardjo di Jakarta, Selasa kemarin. Jika pengkajian sudah selesai, akan dilaporkan bentuk tax holiday yang dimaksud seperti apa. “Ini menyangkut harmonisasi antara UU tentang Penanaman Modal dengan UU tentang Pajak Penghasilan (PPh). Bentuk tax holiday kaya apa, itu lagi dikaji. Timnya sudah dibentuk,” katanya. Tjiptardjo mengatakan, idealnya tax holiday dapat diberikan mulai 1 Januari 2011. “Timnya lagi bekerja, syukur-syukur bisa cepat selesai,” katanya.
Pemerintah sebenarnya sudah memberikan banyak fasilitas perpajakan untuk mendukung perkembangan dunia usaha, namun hanya tax holiday yang hingga saat ini masih menggantung. “Cuma ada satu yang sesuai dengan UU tentang Penanaman Modal mengenai tax holiday yang masih menggantung. Yang lain sudah tersedia seperti depresiasi rate pajak, restitusi dipercepat, dan penurunan tarif,” katanya. Di UU tentang Perpajakan tidak dikenal insentif berupa tax holiday. Insentif itu diatur dalam UU tentang Penanaman Modal sehingga perlu harmonisasi pengaturan. Tax holiday secara umum merupakan pembebasan membayar pajak bagi pengusaha dalam masa tertentu. (ant)
Rupiah Diprediksi Menguat para pelaku pasar diperkirakan akan masuk pasar terpicu oleh kenaikan indeks yang cukup besar, ujarnya. Faktor positif yang muncul Senin lalu, masih mendorong pelaku pasar modal membeli saham yang mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tajam 122 poin lebih. Pembelian saham oleh pelaku asing, menurut dia, seharusnya bisa memicu rupiah menguat, karena pelaku asing yang akan membeli saham akan menukarkan dolarnya ke rupiah. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
8.955
8.965 8.970
9.500 13/9
14/9
Kenaikan GWM
Picu Naiknya Suku Bunga JAKARTA - Pengamat perbankan, Irfan Kurniawan memperkirakan, kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dari lima persen menjadi delapan persen akan mendorong perbankan menaikkan suku bunganya. “Perbankan khususnya bank-bank menengah ke bawah sangat mengandalkan pendapatannya dari dana pihak ketiga (DPK) yang biasanya disalurkan kepada nasabah besar kini harus disetorkan ke Bank Indonesia (BI),” katanya di Jakarta, kemarin. Irfan Kurniawan mengatakan, dana perbankan yang biasanya disalurkan kepada nasabah akan memperoleh bunga
jauh lebih tinggi dibanding dana itu ditempatkan di instrumen BI yang mendapatkan bunga hanya 2,5 persen. Karena aturan baru BI mengenai GWM membuat biaya dana perbankan meningkat, terutama bank menengah ke bawah yang meresponnya dengan menaikkan suku bunganya. Menurut dia, kenaikan GWM itu sebenarnya merupakan satu alasan bagi BI agar suku bunga acuan (BI Rate) tetap berada di level 6,5 persen. “Kami memperkirakan upaya BI menaikkan bunga GWM hanya merupakan salah satu cara untuk menahan BI Rate tetap 6,5 persen,” katanya.
Bagi bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BCA dan BRI serta BNI kemungkinan masih dapat mengatasinya untuk sementara, karena memiliki kapitalisasi yang besar. Sementara itu bank-bank menengah ke bawah harus menyesuaikan diri dengan segera menaikkan suku bunganya. Apabila bank-bank menengah ke bawah menaikkan suku bunga, rencana BI menurunkan suku bunga kredit perbankan yang saat ini mencapai 14,5 persen kemungkinan tak akan terjadi. Suku bunga kredit bank kemungkinan meningkat yang menahan debitur untuk mencari kredit baru di perbankan. (ant)
Investasi Kuartal III
Diperkirakan Tumbuh Sampai 55 Persen
Hari Ini
JAKARTA - Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga memperkirakan rupiah hari ini mengalami penguatan, karena pelaku pasar membeli rupiah, setelah melihat pasar saham pada perdagangan pertama naik tajam. Menurut Edwin, rupiah terlihat sulit bergerak naik lebih jauh, karena BI menjaganya agar tak jauh dari angka Rp 9.000 per dolar. “Apabila BI membiarkan rupiah diserahkan pada pasar, maka mata uang Indonesia sudah melewati angka Rp 8.900 per dolar,” ucapnya. Peluang rupiah untuk naik masih ada, karena faktor positif masih menyelimutinya. Apalagi
MASIH TUTUP - Sejumlah pekerja melakukan perawatan gedung di kawasan Pasar Tanahabang, Jakarta Pusat, kemarin. Sebagian besar pedagang masih menutup toko-toko mereka karena masih berlibur Hari Raya Idul Fitri.
15/9
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan memperkirakan realisasi investasi selama kuartal III-2010 akan tumbuh pada kisaran angka yang dicapai dua kuartal sebelumnya yaitu 25-55 persen. “Insya Allah sesuai dengan harapan. Pertumbuhannya kuartal I kan 25 persen, kuartal II 55 persen, kuartal III diantara 25 sampai 55 persen lah,” katanya usai Penandatanganan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraReformasi Birokrasi, dan Ke-
pala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) mengenai sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penanaman modal di daerah, di Jakarta, kemarin. Gita mengaku optimistis target realisasi investasi tahun 2010 ini bisa mencapai target yang dipatok yaitu Rp 160 triliun. “Surat edaran ini positif sekali, target realisasi 55 miliar dolar AS hingga 2014 saya rasa akan tercapai,” ujarnya. Gita juga berharap porsi penanaman modal dalam negeri yang selama ini hanya sekitar 20-30 persen dari total investasi yang masuk atau senilai 15-20 miliar dolar AS.
“Saya berharap porsinya bisa lebih besar lagi,” tuturnya. Minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia sangat besar mengingat peringkat RI yang semakin membaik di mata investor. Investor asal Korea, India, dan negara-negara Timur Tengah telah banyak yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Meski pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 160,1 triliun tahun ini, sebenarnya potensi Indonesia lebih besar yaitu bisa mencapai Rp 180 triliun. (ant)
Indonesia Masih Perlu Diversifikasi Ekspor JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar menyatakan bahwa Indonesia masih memerlukan diversifikasi ekspor baik produk maupun pasar karena perkembangan global yang tidak sesuai harapan. “Kalau melihat trend internasional, mungkin kita musti mengupayakan diversifikasi yang lebih luas,” kata Mahendra usai silahturahmi dan halal bihalal di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Semula banyak kalangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika pada 2010 dan 2011 sudah akan berkelanjutan namun ternyata mereka menghadapi perkembangan baru. Sementara itu Eropa yang di satu pihak memang sudah memiliki daya tahan yang lebih kuat tetapi kebijakan mereka lebih mengutamakan kepada penghematan dan pengetatan sehingga dampaknya kepada permintaan impor akan terpengaruh. “Dalam konteks itu, saya melihat yang sudah dicapai dalam diversifikasi ke emerging market seperti China, Korea, Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, ke depan tetap harus dilakukan,” katanya. Sementara itu mengenai perkiraan pertumbuhan ekspor pada kuartal III 2010 ini, ia memperkirakan melambat namun
masih di atas 20 persen. Meskipun begitu, pertumbuhan ekspor selama 2010 merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang sejarah ekspor Indonesia. “Jadi 2010 ini akan mencapai high record, bukan hanya sekedar pulih terhadap 2009, tapi mencapai tingat tertinggi sepanjang sejarah ekspor Indonesia,” tegasnya. Mahendra mengingatkan agar hati-hati membandingkan pertumbuhan ekspor Indonesia dengan negara-negara lainnya karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 mengalami pertumbuhan positif sementara negara lain mengalami pertumbuhan negatif. “Demikian juga dengan pertumbuhan ekspor, kalau pertumbuhan sebelumnya negatif maka pertumbuhan tahun ini akan sangat tinggi, sebaliknya jika pertumbuhan sudah positif maka pertumbuhannya lebih kecil,” katanya. Menurut data BPS, hingga Juli 2010, ekspor kumulatif Indonesia mencapai 85,01 miliar dolar AS atau meningkat 42,26 persen dibanding periode sama tahun lalu. Sedangkan ekspor nonmigas pada periode yang sama tercatat 69,97 miliar dolar AS atau naik 36,94 persen dibanding tahun lalu. (ant)
Pemerintah segera Tandatangani MoU Tentang KUR JAKARTA - Pemerintah akan kembali menandatangani beberapa nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan sejumlah bank pemerintah tentang program penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelaskan, MoU itu khusus untuk pe-
nyaluran KUR tanpa jaminan sebesar Rp 20 juta. Hatta menjelaskan, MoU juga akan mengatur mekanisme penyaluran KUR dari bank kepada lembaga keuangan lain. Kemudian, lembaga keuangan itu akan menyalurkan kredit ke masyarakat. “Dengan demikian lebih mendorong kepada percepatan (penyaluran KURred),” kata Hatta. Selain itu, MoU juga meng-
atur mekanisme pendampingan yang akan dilakukan kementerian-kementerian terkait dalam proses penyaluran kredit. Hatta berharap, KUR disalurkan kepada rakyat kecil yang bergerak di sektor usaha hulu. Dia mencontohkan, KUR di sektor kelautan harus disalurkan pada sektor usaha rumput laut. Secara terpisah, Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan menyatakan akan
menandatangani MoU dengan enam bank pemerintah dan 13 Bank Pembangunan Daerah. “Penandatanganan baru besok,” kata Syarifuddin ketika ditemui di Istana Negara. Setelah penandatanganan MoU, pihak bank akan segera menyalurkan KUR. Menurut dia, MoU adalah semacam payung hukum bagi perbankan dalam menjalankan kebijakan pemerintah di bidang KUR itu. Untuk
sementara, pihaknya belum menjalin kerjasama penyaluran KUR dengan bank swasta. Data Kementerian Koordinator Perekonomian menyebutkan, realisasi penyaluran KUR hingga Agustus 2010 telah mencapai di atas 50 persen dari target Rp13,1 triliun. Pemerintah berharap penyaluran KUR bisa dipercepat, sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.