No. 33 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 17 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
BSBI Tak Signifikan JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait mengatakan keberadaan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) tidak signifikan dalam mengawasi kinerja Bank Indonesia sebagai bank sentral. “BSBI dibentuk karena diamanahkan dalam undangundang (UU) Bank Indonesia, sehingga keberadaannya lebih kepada menjalankan amanah UU,” kata Maruarar Sirait, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Dikatakan Maruarar, keberadaan BSBI tidak signifikan karena selama ini Bani Indonesia sebagai bank sentral tidak independen dan kinerjanya dalam pengawasan perbankan nasional juga lemah. Anggota Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century ini mencontohkan, lemahnya pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan nasional antara lain munculnya kasus Bank Century yang terjadi sejak 2001, suku bunga bank yang masih tetap tinggi meskipun Bank Indonesia telah beberapa kali menurunkan suku bunga acuan (BI rate). Kelemahan lainnya, kata dia, Bank Indonesia tidak bisa meredam dominasi bank asing di Indonesia yang saat ini telah menembus sampai ke tingkat kabupaten, sebaliknya bank BUMN malah dipersulit. Menurut dia, keberadaan BSBI bisa lebih signifikan jika Bank Indonesia independen dan dipimpin oleh Gubernur yang memiliki kompetensi, integritas, dan memiliki komitmen nasionalis yang tinggi. Ketika ditanya, soal nama-nama anggota BSBI yang terpilih, menurut dia, anggota BSBI itu over qualifide. “Silakan saja mereka bekerja, kita lihat saja nanti hasilnya,” kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini. Dari 17 nama yang diseleksi Komisi XI dua di antaranya adalah anggota BSBI periode sebelumnya yakni Sutan Remy Sjahdeni (praktisi hukum perbankan) dan Marzuki (dosen dan ekonom). Sedangkan 15 nama lainnya adalalah wajah baru yakni, Gunarni Soeworo, Faisal Basri, Sidharta Utama, Ahmadi Hadibroto, Pradjoto, JB Kristiadi, Umar Juoro, Satrio Budihardjo Joedono, Ahmad Syahroza, Kodradi, Budhi Dyah Sitawati, Loedy Djalaludin, Wahid Salim, Rama Pratama dan Ahmad Erani Yustika. Dalam UU Bank Indonesia disebutkan fungsi BSBI adalah melakukan pengawasan terhadap bank sentral. Namun, fungsi pengawasan itu hanya sebatas melakukan telah terhadap laporan keuangan tahunan, anggaran operasional dan investasi BI, kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.315
9.335 9.345
10.000 12/2
15/2
16/2
Bisnis Jakarta/ant
KENAIKAN LABA BERSIH - Dirut BNI Gatot M Suwondo (2 kanan) didampingi Wakil Direktur Utama BNI Felia Salim (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan mengenai Kinerja BNI tahun 2009 di Jakarta, Selasa. BNI pada tahun 2009 mencatat laba bersih Rp 2,48 triliun atau naik 103 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp 1,22 triliun.
Pembicaraan Ulang ACFTA
Pemerintah Optimis Bisa Atasi JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan saat ini pembicaraan ulang perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) masih berlangsung. “Kita optimis dan apa yang menjadi kekhawatiran akan bisa kita atasi,” ujarnya seusai rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, kemarin. Namun, ia mengungkapkan hingga saat ini belum ada kesimpulan yang didapat dari proses pembicaraan ini karena prosesnya masih berjalan. “Ada prosesnya dimana dalam pembicaraan ulang belum ada kesimpulan yang diambil, maka kita belum bisa mengklaim keputusan apa-
apa,” ujarnya. Hatta mengharapkan pembicaraan mengenai perdagangan bebas tidak hanya terpaku pada pembicaraan ulang, karena menurut dia, ada hal yang lebih penting seperti bagaimana untuk memperkuat struktur industri nasional. “Intinya kita ingin pembicaraan itu berhasil, namun jangan hanya terpaku kepada negoisasi saja, tapi juga memperkuat struktur industri kita,” ujarnya. Hatta juga menginginkan dalam menghadapi perdagangan bebas, kita mampu memperkuat daya saing, meningkatkan promosi dalam negeri, membangun infrastruktur, memberikan insentif, pengem-
bangan ekspor dan mencari daerah baru yang potensial. “Itu yang harus dibahas juga karena itu juga penting,” ujarnya. Tidak hanya kalangan industriawan nasional yang ketar-ketir dengan penerapan AseanFree Trade Agreement (ACFTA). Demikian pula halnya dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara(BUMN) terancam kelangsungan eksistensinya. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PESIT) Kementerian BUMN Sahala Lumban Gaol mengaku, pemberlakukan ACFTA Mengancam kelangsungan sejumlah BUMN. Untuk industri baja,
Menperin Desak Bank
Dorong Kredit Riil JAKARTA - Perbankan diminta untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil hingga 20 persen untuk mendukung capaian target pertumbuhan industri sebesar 4,6 persen pada 2010. “Kredit perbankan yang disalurkan sektor riil terlalu rendah karena itu kita dorong menuju 20 persen,” ujar Menteri Perindustrian, MS Hidayat seusai rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, kemarin. Ia mengungkapkan, permintaan kenaikan kredit perbankan tersebut lebih tinggi dari sebelumnya sebesar 13 persen pada 2009 demikian pula dengan permintaan tingkat suku bunga kredit yang dapat
turun menjadi 11-12 persen dari yang semula di atas 16 persen. “Saya waktu itu sudah bicara dengan perbankan, kalau sembilan persen sepertinya masih sulit. Ini melihat struktur biaya besar seperti bunga deposito yang tinggi jadi lebih realistis 11 persen,” ujarnya. Hidayat melihat masalah tingginya suku bunga pinjaman masih menjadi kendala bagi dunia perindustrian dan dengan peningkatan penyaluran kredit perbankan itu, ia mengharapkan dapat mendorong pertumbuhan Industri mencapai 4,6 persen. “Kita belum bisa capai lima karena industri kita selama ini berjalan mundur bahkan tahun sebelumnya bahkan hanya
tumbuh 1,7 persen,” ujarnya. Menurut dia, masalah pembangunan sektor Industri bukan hanya terjadi pada sisi internal industri itu sendiri namun banyak faktor lain yang kini harus dihadapi, seperti di perbankan dan ekonomi biaya tinggi. Untuk itu, Hidayat mengungkapkan pada pekan depan, rencananya Kementrian Perindustrian akan melakukan pertemuan lanjutan dengan perbankan serta Bank Indonesia (BI) untuk membicarakan peningkatan penyaluran kredit perbankan. “Kita akan rapat dengan BI dan perbankan untuk meminta dukungan dari bank kira-kira tanggal 24 (Februari),” ujarnya. (ant)
misalnya, selain struktur industri hulu dan hilir belum kuat, terjadi ketergantungan terhadap impor bahan baku scrap dan bijih besi. Masalah lain adalah, terbatasnya fasilitas maupun infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan raya. Produk baja impor dengan harga yang lebih murah akan membanjiri pasar dalam negeri, sehingga dapat mengurangi permintaan produk baja lokal secara signifikan, ujar Sahala menambahkan. Saat ini 95 persen produk baja belum mempunyai standar nasional Indonesia (SNI) wajib. Terkait industri perkapalan, dampak ACFTA adalah impor kapal baru dan bekas diperkira-
kan akan meningkat. Sedangkan harga kapal dari propdusen di dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan kapal baru dan bekas yang dipasok dari impor. Alhasil, hal itu dapat menyebabkan industri galangan nasional kalah bersaing. Karena itu, sambung Sahala, Kementerian BUMN berencana renegosiasi untuk memundurkan jadwal penurunan bea masuk mulai tahun 2018 untuk 535 pos tarif sebagaimana dilakukan negara Malaysia dan Thailand. Sebelumnya Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengungkapkan, pemerintah telah menyurati Pemerintah China terkait dengan pembicaraan ulang perdagangan ACFTA. (ant)
SUN Agar Diaudit JAKARTA - Pengamat Ekonomi Aviliani mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah saatnya mengaudit penggunaan dana dari penerbitan surat utang negara (SUN) dan sukuk. “Selama ini belum ada audit terkait SUN dan sukuk, ini perlu untuk transparansi, bagaimana penggunaan dana dari SUN dan sukuk itu, selama ini kan tidak,” katanya di Jakarta , kemarin. Ia menambahkan, begitu pula dengan penetapan imbal hasil (yield) untuk SUN dan sukuk. “Bagaimana pemerintah menetapkan itu, kok SUN kita harganya lebih mahal daripada negara lain, nah ini perlu didalami, sebab yield itukan juga dibayar melalui APBN, sehingga tidak menetapkan imbal hasil SUN sesukanya,” katanya.
Ia menambahkan, dengan adanya audit tersebut juga nantinya di harapkan dapat mengetahui berapa besar penerbitan SUN dan sukuk tersebut berdampak terhadap perekonomian. “Salah satu masalah utama pengelolaan keuangan negara adalah penyerapan dana, padahal pemerintah telah mengorbankan sektor riil untuk menyedot dana dari masyarakat. Hal itu tergambar dari persaingan bunga deposito dan yield SUN,” katanya. Sementara itu, Aviliani juga meminta adanya reposisi peran BPK pada tahun-tahun ke depan. Menurut dia, BPK belum berperan optimal untuk mendorong terjadinya perbaikan dengan memberikan berbagai saran kepada yang diaudit. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.