No. 92 tahun IV
8 Halaman
Senin, 17 Mei 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
ASURANSI PENGGUNA LPG - Pekerja menyelesaikan pengerjaan tabung gas tiga kilogram di SPBE Jampea Tanjung Priok, Jumat. Pertamina menyediakan asuransi tabung LPG tiga kilogram yang termasuk dalam Program Konversi Minyak Tanah, baik kepada korban maupun harta benda akibat kecelakaan penggunaan tabung LPG tiga kilogram.
Ekonomi Sesuai Target JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu mengatakan pertumbuhan kuartal I yang mencapai 5,7 persen sesuai target awal dan diharapkan dapat mendukung capaian pertumbuhan ekonomi yang telah sebelumnya ditetapkan pemerintah sebesar 5,8 persen. “Itu sesuai perkiraan yang telah ditetapkan oleh Badan Kebijakan Fiskal,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini. Ia mengatakan dengan tren pertumbuhan seperti sekarang ini, diperkirakan pada kuartal II angka pertumbuhan akan lebih tinggi dari kuartal I. “Biasanya kalau kita lihat siklus Q2 lebih tinggi, dalam keadaan normal Q2 lebih tinggi dari Q1, Q3 lebih tinggi dari Q2 dan Q4 lebih rendah dari Q3 dan 5, 7 masih dalam kisaran dalam perkiraan kita menuju 5,8 persen,” ujar Anggito. Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan optimismenya laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2010 akan mencapai 6,0 persen. “Kuartal II optimis 6,0 persen, saya optimis bahkan orang meramalkan pertumbuhan kita 2010 di atas enam persen, artinya 5,8-6,0 persen akan tercapai,” ujarnya. (ant)
Fuel Surcharge Melenceng
JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai penerapan fuel surcharge (biaya tambahan bahan bakar akibat lonjakan harga avtur) yang diterapkan maskapai di tanah air mestinya cukup sebagai margin kompensasi yang dibayarkan konsumen kepada penyedia avtur. Namun, pada praktiknya hal itu telah beralih fungsi menjadi pendapatan maskapai perusahaan. “Fuel surcharge memang sejatinya bukan untuk perusahaan penerbangan tapi sekedar peralihan langsung uang konsumen kepada penyedia avtur,” ujar Kabiro Humas KPPU Ahmad Junaidi dalam siaran pers yang diterima Bisnis Jakarta, kemarin Menurutnya, penerapan fuel surcharge oleh maskapai telah melenceng dari gagasan awal fuel surcharge sesuai diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang bertujuan untuk mengakomodir kenaikan harga avtur. Dalam konteks ini, semestinya perusahaan penerbangan menerapkan
fuel surcharge sesuai dengan besaran kenaikan harga avtur. Namun pada kenyataannya, menurut Junaidi, beberapa perusahaan penerbangan dengan kesepakatan menerapkan fuel surcharge-nya melebihi harga avtur dan berlangsung lama bahkan ketika avtur turun secara fluktuatif. Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan harga pada tiket penerbangan domestik yang tentu saja merugikan konsumen yang dalam rentang tiga tahun menghilangkan kesejahteraan dari konsumen antara Rp 5 triliun sampai dengan Rp 13,8 triliun. Junaidi mengatakan, KPPU telah menguji praktek perjanjian/kesepakatan untuk menerapkan harga eksesif fuel surcharge atau penerapan margin di atas fuel surcharge oleh pelaku usaha di dalam negeri. Jadi tidak tepat apabila beberapa pihak menganggap seakanakan harga berlebihan di atas fuel surcharge yang terbukti disepakati dan dilakukan oleh sembilan maskapai dalam rentang waktu tahun 2006-2009 dibenarkan karena melaksanakan Keputusan Menteri.
Dikatakan, atas sanksi dalam putusan ini, mengherankan apabila beberapa pihak mengkaitkan dengan ancaman kerugian atau kehancuran maskapai di Indonesia dengan argumentasi bahwa denda dan ganti rugi itu mengancam keseimbangan cash-flow perusahaan. Karena sebetulnya fuel surcharge ditujukan untuk penyedia avtur, bukan maskapai. Sebagai informasi Sekjen INACA Tengkeu Burhanuddin menyatakan, pihaknya menyatakan keberatan terkait putusan KPPU yang mengenakan sanksi dan denda. Menurutnya, penerapan fuel surcharge merupakan suatu hal yang lazim dilakukan di industri penerbangan di dunia. Beberapa maskapai sudah menyatakan keberatannya terkait dengan putusan KPPU tersebut, salah satunya adalah Garuda. Menurut pihak Garuda, penerapan fuel surcharge merupakan suatu hal yang lazim dilakukan di industri penerbangan di dunia. Atas hal itu, sebagian besar maskapai telah mengajukan banding ke Pengadilan Jakarta Selatan atas keputusan KPPU. (ind)
Wapres: Pantau Krisis Keuangan JAKARTA - Wakil Presiden Boediono meminta agar krisis keuangan yang terjadi di Yunani terus dipantau oleh pemerintah agar tidak berimbas ke Indonesia. “Bapak Wapres minta agar krisis keuangan di Yunani terus dipantau dan dicermati sehingga tidak berpengaruh di Indonesia,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, kepada pers di Istana Wapres Jakarta, belum lama ini. Hal tersebut dikemukakan usai menghadiri rapat perkembangan ekonomi makro Indonesia yang dipimpin Wapres Boediono dan diikuti oleh Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bapenas Armida Alisjahbana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Pjs Bank Indonesia Darmin
Hatta Rajasa
Nasution. Menurut Hatta, walaupun situasi ekonomi di Eropa, khususnya di Yunani, mulai tenang karena adanya intervensi satu triliun dolar AS, namun hal itu hendaknya jangan membuat pemerintah Indonesia lengah dan diminta terus mengikuti perkembangan yang terjadi.
“Kita tidak boleh lengah dan terus memantau perkembangan ekonomi di Eropa, jangan sampai berdampak terhadap Indonesia,” kata Hatta. Sekalipun terdapat masalah perekonomian di Eropa, Hatta mengatakan, bahwa secara keseluruhan kinerja ekonomi nasional dalam kondisi baik dan bagus. “Tentu kita berharap ke depan perekonomian Indonesia bisa terus lebih baik,” katanya. Salah satu sektor yang disoroti dengan pertumbuhan yang baik adalah di bidang perdagangan, hotel dan restoran yang dalam kuartal pertama 2010 menunjukkan kinerja baik. “Sektor ekspor menunjukkan kinerja yang baik dan industri hotel dan restauran juga begitu” kata Hatta. (ant)
NPI Surplus 6,6 Miliar Dolar JAKARTA – Bank Indonesia menyebutkan, surplus neraca pembayaran Indonesia (NPI) triwulan I/2010 meningkat signifikan yaitu sebesar 6,6 miliar dolar AS, lebih tinggi dibanding surplus triwulan sebelumnya sebesar 4,0 miliar dolar AS. Peningkatan tersebut, menurut Kepala Biro Humas BI Difi A. Johansyah, belum lama ini, ditopang oleh surplus pada transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Sejalan dengan itu, jumlah cadangan devisa pada akhir triwulan I/2010 meningkat menjadi 71,8 miliar dolar AS atau setara dengan 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Lebih lanjut dikatakan, transaksi berjalan pada triwulan I/ 2010 mencatat surplus sebesar 1,6 miliar dolar AS, menurun dibandingkan surplus 3,6 miliar dolar AS pada triwulan IV/2009. “Penurunan surplus tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja neraca perda-
gangan yang diakibatkan adanya peningkatan impor migas dan nonmigas,” katanya. Kenaikan impor nonmigas, katanya, tidak hanya terjadi pada barang konsumsi namun juga pada kelompok bahan baku dan barang modal, seiring dengan meningkatnya kegiatan produksi dan investasi di dalam negeri. Sementara itu, Difi mengatakan, impor minyak juga meningkat sejalan dengan akselerasi kegiatan ekonomi domestik. Di sisi lain, ekspor nonmigas tumbuh lebih tinggi dari ekspektasi semula yang ditopang oleh pemulihan ekonomi dunia yang lebih baik, terutama di kawasan regional. Namun pertumbuhan ekspor nonmigas tersebut (35,5 persen, y.o.y) masih lebih rendah daripada pertumbuhan impor nonmigas (44,5 persen, y.o.y). Sekalipun demikian, tegasnya, kinerja transaksi berjalan masih mencatat surplus tinggi. (ahm)
Pos Menkeu Gubernur BI
Harus Segera Diisi JAKARTA - Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan pemerintah harus secepatnya menyiapkan pengganti menteri keuangan dan segera mengisi pos Gubnernur Bank Indonesia yang masih kosong saat ini guna mengantisipasi dampak ikutan dari krisis Yunani. “Yang pertama secepatnya Presiden(Susilo Bambang Yudhoyono, red) mengisi pos menkeu. Isu kedua gubernur bank sentral, ini segera diisi, minimal kalau ini diisi bisa mengurangi tekanan krisis Yunani. Jangan sampai kita terlambat” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut dia dengan memberikan kepastian nama, maka akan mengurangi spekulasi yang menjadikan pasar menja-
di bergejolak. Ia mengatakan, dua posisi ini merupakan posisi penting bagi stabilitas ekonomi. Menteri Keuangan merupakan jabatan yang merepresentasikan dari sisi fiskal, sedangkan gubernur Bank Indonesia di sisi moneter. “Keduanya punya peran untuk membuat perekonomian menjadi lebih stabil,” katanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan segera berangkat ke Washington, AS untuk menduduki jabatan Direktur Pelaksana Bank Dunia milai 1 Juni. Sementara itu jabatan gubernur BI masih kosong sejak ditinggalkan Boediono yang kini menjadi Wakil Presiden. Jabatan Gubernur BI sementara itu dijabat Darmin Nasution. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.