No. 236 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 17 Desember 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Inflasi 2011
Bisa Tembus 7 Persen
Bisnis Jakarta/ist
DAMPAK ARUS MODAL – Seorang nasabah sedang menghitung uang dolar seusai penukaran di salah satu bank di Jakarta. Penguatan arus modal yang masuk sepanjang 2010 dinilai akan berdampak meningkatnya harga-harga komoditas.
Pembatasan BBM Tunggu Kajian JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP M Romahurmuziy mengatakan, keputusan pembatasan premium bersubsidi masih menunggu hasil kajian pemerintah. “Kalau hasil kajian tidak memuaskan, maka pembatasan bisa ditunda atau dibatalkan,” katanya di Jakarta, kemarin. Pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) jangan dulu melakukan in-
vestasi sebelum DPR menyetujui kajian pembatasan yang diajukan pemerintah. “Tunggu dulu pembahasan kajiannya setelah masa reses yang dijadwalkan Januari 2011,” katanya. DPR dinilainya akan berhati-hati dan tidak gegabah menyetujui begitu saja kajian pemerintah. “Kami tidak ingin ada kekacauan dan penyimpangan saat penerapan pembatasan di lapangan,” katanya. (ant)
JAKARTA - Pengamat ekonomi Universitas Katholik Atmajaya A. Prasetyantoko memperkirakan tingkat inflasi selama 2011 bisa menembus hingga 7,0 persen. “Target pertumbuhan ekonomi kemungkinan bisa dicapai, namun untuk inflasi sulit diprediksi, skenario pesimis itu bisa mencapai 7,0 persen,” kata Prasetyantoko usai seminar Reformasi Kebijakan Moneter dan Pengawasan Bank di Indonesia paska Krisis Global di Jakarta, kemarin. Perkiraan ini belum mempertimbangkan kemungkinan harga minyak dunia mengalami kenaikan dari asumsi sebesar 80 dolar AS per barel. “Inflasi sebesar itu dengan catatan tidak ada kenaikan harga minyak di pasar dunia. Kalau harga minyak dunia naik hingga
100 dolar AS per barel maka ceritanya akan lain,” katanya. Menurut dia, tingkat inflasi memang merupakan tantangan bagi pengelolaan ekonomi Indonesia pada 2011. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan seperti pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang akan mendorong kenaikan harga BBM, kemungkinan pergerakan harga minyak dunia, dan isu perubahan iklim yang mendorong kenaikan harga energi dan pangan. “Semua akan memberi tekanan kepada tingkat inflasi, kalau kondisi memburuk bisa mendorong inflasi hingga mencapai di atas 7,0 persen,” katanya. Kondisi perekonomian global, lanjut Prasetyantoko, hingga saat ini juga belum menunjukkan pertanda apakah akan membaik atau memburuk. (ant)
OJK Disarankan Berada di BI JAKARTA - Peneliti Eksekutif Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia (BI), Sukarela Batunanggar menyarankan agar struktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditempatkan di BI. “Struktur OJK lebih tepat di BI atau seperti model Perancis, Inggris, Jerman, dan Irlandia,” kata Batunanggar dalam seminar Reformasi Kebijakan Moneter dan Pengawasan Bank di Indonesia Paska Krisis Global di Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan bahwa berdasar pengalaman selama ini tidak ada struktur pengawasan lembaga keuangan di dunia yang telah teruji dalam mencegah dan menangani krisis. Menurut dia, struktur pengawasan lembaga keuangan yang optimal di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Terdapat tiga opsi struktur pengawas lembaga keuangan. Yaitu pertama OJK di dalam BI dengan memerger pengawas lembaga keuangan non bank (LKNB) ke BI, sedangkan peng-
awas pasar modal independen, didukung dengan perbaikan “governance structure” BI untuk menjamin board oversight. “Ini merupakan opsi paling optimal terutama terintegrasinya fungsi micro prudential, macro prudential dan pengendalian moneter dalam satu atap di BI serta dengan biaya dan risiko paling minimal,” katanya. Opsi kedua, pembentukan otoritas pengawasan LKNB dan otoritas pasar modal independen, sedangkan otoritas pengawas bank tetap di BI. Selanjutnya dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang melakukan oversight dan koordinasi terhadap tiga lembaga pengawas independen itu. Opsi ketiga, pembentukan OJK di luar BI. Opsi ini bersiko paling tinggi dan berbiaya paling besar. “Pengalihan pengawasan kepada OJK akan merusak kesinambungan inisiatif peningkatan efektivitas pengawasan bank oleh BI yang telah dan sedang berjalan,” katanya. Lebih parah lagi, lanjut dia,
pendirian OJK juga dapat merusak kapasitas pengawas bank yang telah dikembangkan dalam waktu relatif lama. “Perubahan struktur pengawasan lembaga keuangan tidak menjamin efektivitas pengawasan dan stabilitas sistem keuangan. Tren paska krisis global adalah memperkuat fungsi pengawasan oleh bank sentral,” kata Batunanggar. RUU OJK yang diajukan Pemerintah dan sedang dibahas bersama DPR, mengarahkan OJK sebagai lembaga independen yang mengawasi semua lembaga keuangan non bank dan perbankan. Tugas dan fungsi pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan BI akan dialihkan ke OJK. Namun, menjelang batas akhir terbentuknya OJK pada akhir tahun ini, RUU OJK terancam tidak selesai karena belum adanya persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPR mengenai susunan dan mekanisme pengajuan Dewan Komisioner OJK. (ant)
Pemerintah Diminta Waspadai Arus Modal JAKARTA - Bank Dunia minta pemerintah Indonesia fokus kepada penguatan aliran modal yang masuk sepanjang 2010 dan dampak peningkatan harga-harga komoditas. “Tantangannya adalah memaksimalkan kesempatan yang muncul sebagai akibat tingginya aliran masuk modal dan harga komoditas, disamping juga mengelola resikonya,” kata Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Shubham Chaudhuri di Jakarta, kemarin. Aliran masuk modal, terutama aliran portofolio, disebabkan oleh tingginya imbal hasil (yield) Indonesia, kuatnya prospek pertumbuhan dan peningkatan kelayakan kredit dibandingkan ekonomi-ekonomi dengan penghasilan yang lebih tinggi. “Termasuk di antaranya, sebagai contoh, meningkatkan insentif bagi penanaman modal asing, untuk membantu mengalihkan aliran
masuk ke investasi dengan jangka yang lebih panjang,” ujarnya. Aliran tersebut menurutnya membawa manfaat, seperti menurunkan biaya pendanaan, namun juga meningkatkan keprihatinan terhadap ekonomi makro dan kehati-hatian kebijakan. Sementara permintaan dari pasar-pasar kekuatan ekonomi baru, terutama China, bersama dengan ekspansi moneter di Amerika Serikat dan negara-negara lain juga membantu mendorong harga-harga komoditas non-energi naik, termasuk harga bahan pangan dan bahan baku. Kedua tren global tersebut mendukung posisi neraca pembayaran Indonesia serta membawa risiko karena adanya potensi pembalikan arah aliran modal dan meningkatnya inflasi di masa depan, terutama terhadap harga bahan pangan. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.