No. 11 tahun IV
8 Halaman
Senin, 18 Januari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
BI Siapkan Kebijakan
Penurunan Bunga Kredit JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan membuat kebijakan mengenai penurunan suku bunga kredit perbankan. “Nanti ada kebijakan yang mengarahkan kepada itu semua (penurunan bunga kredit), saat ini kita sedang mengkaji,” kata Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Halim Alamsyah, akhir pekan lalu. Menurut Halim, kebijakan ini dibuat karena bank hanya menurunkan suku bunga kredit rata-rata 85 basis poin (bps) tidak sebanding dengan penurunan suku bunga acuan BI (BI-rate) sebesar 300 bps. Dia mengatakan bahwa BI akan mengkaji beberapa faktor yang membuat biaya operasional perbankan tinggi, sehingga sulit untuk menurunkan suku bunga kreditnya. Dia menegaskan bahwa dalam kebijakan ini akan ada komponen-komponen yang akan dibatasi dan menekankan efisiensi bank. “Bank yang tidak efisien pasti akan menawarkan suku bunga tinggi,” katanya. Selain itu, kata Halim, BI juga masih melanjutkan rencana penerapan single present policy (SPP) atau aturan kepemilikan tunggal perbankan, terutama untuk bank-bank BUMN. Dalam memenuhi aturan SPP ini, Kementerian BUMN akan merealisasikan opsi pembentukan Holding Bank BUMN setelah tahun 2009 atau pasca pemilihan umum guna menghindari kecurigaan-kecurigaan bernuansa politik. Halim juga mengatakan bahwa penerapan SPP pada 2010, namun untuk bank BUMN ini akan diperpanjang karena prosesnya cukup memakan waktu, terutama terkait dengan konsultasi dengan DPR. (ant)
Biarkan Rupiah Lemah JAKARTA - Pengamat pasar uang, Krisna Dwi Setiawan mengatakan, koreksi harga terhadap rupiah saat ini hendaknya dibiarkan saja, setelah beberapa lama mengalami kenaikan. Sebab penurunan mata uang domestik itu akan mendorong nilai transaksi perdagangan Indonesia di pasar akan menjadi lebih tinggi, katanya di Jakarta, akhir pekan lalu. Krisna Dwi Setiawan Anwar yang juga analis PT Valbury Asia Securities, mengatakan, rupiah idealnya berada di posisi antara Rp 9.200 sampai Rp 9.500 per dolar. “Karena nilai tukar rupiah di level tersebut, maka eksportir maupun importir akan dapat melakukan kegiatan usaha dengan lebih baik,” ucapnya. Rupiah, lanjut dia sempat mencapai angka Rp 9.150, namun kemudian kembali terkoreksi, karena pelaku pasar melakukan aksi lepas mata uang lokal itu. Mata uang Indonesia sebelumnya diperkirakan akan dapat mendekati angka Rp 9.000 per dolar, namun sampai saat ini sulit mendekati angka tersebut. “Hal ini disebabkan Bank Indonesia sejak 11 Januari 2010 telah masuk pasar menahan lajunya kenaikan tersebut,” tuturnya. Meski demikian, menurut dia kenaikan rupiah dan saham menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh, meski pertumbuhan tersebut dinilai rapuh. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh dana asing dalam jangka pendek, penerbitan obligasi pemerintah yang beresiko tinggi. Pemerintah saat ini cenderung melakukan penerbitan obligasi baik dalam dolar maupun rupiah yang diminati pelaku asing. Sementara itu pengamat ekonomi lainnya, Roy Sembel memperkirakan kenaikan suku bunga bank sentral negaranegara Asia dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi negara belum mendorong. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
USIR BURUNG - Memasuki pertengahan musim hujan ini, lahan-lahan persawahan di Boyolali telah memasuki waktu panen. Meski begitu, banyak juga area persawahan di Boyolali yang gagal panen akibat area persawahan terendam air hujan. Seorang petani berjaga dengan tongkat kayu panjang untuk mengusir burung dikawasan pertanian Boyolali Jateng, kemarin.
Negosiasi Ulang ACFTA Bergantung Departemen Perdagangan JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan (Depkeu) Anggito Abimanyu mengatakan, negoisasi ulang perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) tergantung kepada Departemen Perdagangan (Depdag). “Departemen Keuangan telah melakukan berbagai langkah sesuai dengan tugasnya, sehingga negosiasi ulang ACFTA sekarang sepenuhnya di tangan Departemen Perdagangan selaku negosiator,” ujarnya saat ditemui di Jakarta. Menurut dia, kewenangan yang telah dilakukan Depkeu dalam menghadapi persiapan ACFTA adalah persiapan di Ditjen Bea dan Cukai dengan melakukan monitoring apabila terjadi lonjakan anomali impor. “Anomali kita lihat sebabnya, apakah normal atau tidak
dan kita juga terus melakukan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) di pelabuhanpelabuhan,” ujarnya. Untuk mengatasi lonjakan impor yang bersifat anomali tersebut, Anggito mengatakan ada mekanisme untuk membahas masalah tersebut melalui Organisasi Perdagangan Bebas (WTO) dan dapat dilakukan penelitian serta kebijakan untuk mencari tahu penyebabnya. “Kalau ada sebab-sebab yang menyebabkan perdagangan tidak wajar, kita bisa melaksanakan investigasi namun secara kasus per kasus (case by case). Kalau soal kebijakannya itu sudah jelas, seperti kebijakan tarif sudah ditetapkan sebelumnya,” ujarnya. Anggito menambahkan pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China
tetap sesuai jadwal dan ada beberapa industri yang diprediksi akan kalah bersaing, namun juga ada beberapa industri yang memiliki keunggulan untuk memenangkan pasar. “Khususnya industri manufaktur masih bisa bersaing dengan pasar, walau secara keseluruhan manufaktur kita kalah, begitu pula untuk pertambangan dan pertanian yang masih bisa bersaing,” ujarnya. Ia mengatakan negosiasi ulang tersebut dibutuhkan untuk agar tercipta iklim perdagangan yang adil antara ASEAN dan China. “Kita akan memastikan terjadi perdagangan yang kompetitif fair trade,” ujarnya. Sebelumnya Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa Pemerintah telah mengirimkan notifikasi penundaan sejumlah pos tarif. (ant)
Bisnis Jakarta/sep
PENARIKAN - Komisaris BRI Baridjusalam (kanan) menyerahkan kunci kepada perwakilan pemenang dari Kacab Cibubur, Grand Prize III sebuah Range Rover Sport untuk periode “Untung Beliung Britama 2009-2010, Sabtu.
Penghapusan Piutang
Pilihan Terakhir JAKARTA - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu), Hadiyanto mengatakan bahwa penghapusan piutang di instansi pemerintah termasuk badan layanan umum (BLU) merupakan langkah terakhir setelah dilakukan upaya penagihan secara maksimal. “Itu dilakukan setelah macet, setelah berulang kali ditagih dan telah dinyatakan sebagai piutang negara sementra belum dapat ditagih (PSBDT),” kata Hadiyanto di Gedung Departemen Keuangan Jakarta, akhir pekan lalu. Ia menyebutkan, penetapan PSBDT memerlukan proses yang panjang setelah dievaluasi upaya penagihannya, dan asetnya seperti apa. “Proses PSBDT itu panjang, biasanya itu sudah last resort atau pilihan terakhir, itu harus ke Menteri Keuangan,” katanya. Ia menyebutkan, prosesnya sama untuk setiap piutang di instansi pemerintah tetapi untuk piutang BLU memang diatur melalui aturan tersendiri. “Itu karena pengelolaan keuangan BLU khusus, tidak mengikuti sepenuhnya ketentuan instansi pemerintah sehingga dikhususkan agar lebih spesifik,” katanya. Sebelumnya Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 230/PMK/ K.05/2009 tentang Penghapusan Piutang BLU yang
berlaku mulai 28 Desember 2009. PMK itu mengatur mengenai penghapusan piutang BLU secara bersyarat. BLU menyerahkan pengurusan penagihan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) jika piutang itu tidak terselesaikan sementara upaya penagihan sudah dilakukan secara maksimal. Selanjutnya PUPN akan mengurus penagihan piutang BLU itu sampai lunas, selesai atau optimal dan dinyatakan sebagai PSBDT. Piutang yang dinyatakan sebagai PSBDT akan dihapus secara bersyarat oleh PUPN dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan. Penghapusan ini menghapuskan piutang BLU dari pembukuan BLU namun tidak menghapuskan hak tagih negara. Sementara itu mengenai upaya paksa badan terhadap obligor yang tidak juga menyelesaikan utangnya, Hadiyanto mengatakan, paksa badan merupakan salah satu upaya membuat penagihan utang efektif “Kalau tanpa paksa badan sudah efektif ya tidak perlu paksa badan, pertanyaannya kapan paksa badan itu dilakukan. Ini perlu kecermatan dalam proses itu. Harus jelas siapa yang dipaksa badan,” katanya. Upaya itu harus dilakukan dengan koordinasi kuat dengan sejumlah pihak. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.