No. 34 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 18 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Untuk E-Procurement
Pemerintah Siapkan Rp 3 Triliun JAKARTA - Pemerintah menargetkan dan menyiapkan dana sebesar Rp 3 triliun untuk menilai pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-procurement) pada 2010. “Pada 2010 pengadaan e-procurement bisa mencapai nilai sebesar Rp 2,5-3 triliun,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Mulia Nasution dalam sambutan pada acara Procurement Workshop, di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, keberhasilan e-procurement pada 2008 membuat pemerintah menaikkan nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai Rp 1,3 triliun pada 2009 dengan 30 paket proyek dan 2010 meningkat hingga Rp 3 triliun. “Pemerintah juga mengharapkan pada 2010, sistem ini tidak hanya dilakukan Kementerian Keuangan tetapi juga Kementerian dan Lembaga (K/L) lain,” ujarnya. Menurut Mulia, awalnya pemerintah hanya membuka proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah senilai Rp 30 miliar dengan dua paket yaitu dari Direktorat Jenderal Pajak dan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dengan pagu sebesar Rp 10 miliar. “Waktu itu ditetapkan pagu Rp 10 miliar, jadi setiap pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 10 miliar melalui e-procurement. Pak Darmin Nasution (waktu itu Dirjen Pajak, red) menyetujui, namun baru dua proyek yang ditawarkan dengan nilai Rp 30 miliar,” ujarnya. Dalam peluncuran perdana sistem elektronik itu dapat dikatakan berhasil dan bermanfaat dari segi waktu bisa lebih cepat, dari 30 hari menjadi 25 hari untuk pengurusan pelayanan. “Dari segi ongkos, pemerintah bisa menghemat sekitar 30 persen dari pembiayaan pengadaan barang dana jasa tanpa menggunakan sistem elektronik ini apalagi dari sisi persengketaan juga dapat dikurangi,” ujarnya. Setidaknya banyak manfaat positif dari pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-procurement sehingga dapat meminimalkan persengketaan dan apabila ada yang mengalami kalah tender tidak bisa melakukan protes karena adanya kecurangan. Saat ini, termasuk seluruh K/L di Jawa dengan pagu yang diturunkan dari Rp 10 miliar menjadi Rp 2 miliar untuk pemerintah pusat dan Rp 1 miliar untuk pemerintah daerah di Jawa apalagi LKPP, KPK, PPATK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKKBN, MA yang akan melakukan e-procurement melalui Kementerian Keuangan. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.345
9.315
15/2
16/2
9.270
10.000 17/2
Bisnis Jakarta/ant
PRODUKSI PANGAN ORGANIK - Mentan Suswono saat pembukaan “Wilujengan Garap Pasiten” di Klaten, kemarin. Mentan menyatakan produksi pangan nasional dapat meningkat sekitar 8 ton perhektar dari sebelumnya 5,1 ton dengan penggunaan sistem organik yang dapat membuat kesuburan tanah meningkat serta meminimalisir kerusakan lahan.
Bank Mulai Khawatir JAKARTA - Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon, Jos Luhukay, mengatakan kasus Bank Century membuat para bankir khawatir terhadap kerahasian bank dan kecepatan kebijakan mengatasi krisis jika terjadi. “Kita para bankir dan industri perbankan mempunyai dua kekhawatiran terhadap kasus Bank Century yang saat ini sampai diperiksa di Pansus,” kata Jos, dalam pertemuan dengan media di Jakarta, kemarin. Menurut dia, Pansus Century yang memaksa pejabat bank untuk membuka data nasabah telah mengusik bankir saat ini. Kerahasian bank ini, lanjut-
nya, selain melanggar undangundang perbankan juga akan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di Indonesia. “Apalagi jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka, kan berbahaya karena banyak aturannya,” jelasnya. Dia juga mengatakan adanya kekhawatiran dalam pengambilan kebijakan jika terjadi krisis kembali. “Jika keadaan seperti sekarang ini, maka pengambilan keputusan akan menjadi sangat lambat karena kejadian Century akan takut terulang kembali,” tegas Jos. Padahal, lanjut Jos, pengam-
bilan keputusan jika terkait penyelamatan bank sangat penting dan harus cepat dilakukan. “Intinya, kami sangat mengharapkan kasus Bank Century segera diselesaikan tanpa melanggar undang-undang perbankan,” harap Jos. Sementara itu, Ketua Persatuan Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan pelanggaran Undang-undang (UU) bisa mengancam dana masyarakat (DPK) yang mencapai Rp 1.937 triliun terancam. “Dana yang hampir Rp 2.000 triliun ini bisa terancam jika kerahasaian bank ini dilanggar,” kata Sigit, saat berbicara dalam
Tunggakan Pajak Susut Rp 7 Triliun JAKARTA - Dirjen Pajak M. Tjiptardjo mengatakan nilai tunggakan pajak berkurang sebesar Rp 7 triliun menurut data per 17 Februari 2010. “Nilai tunggakan pajak berkurang dari Rp 51 triliun menjadi Rp 44 triliun,” ujarnya seusai rapat Panitia Kerja (Panja) di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin. Data tersebut diungkapkan Tjiptarjo, per 17 Februari 2010 atau dua minggu setelah Ditjen Pajak mengeluarkan daftar 100 perusahaan penunggak pajak terbaru dan saat ini 21 Perusahaan telah membayar pajaknya. Ia menambahkan, jumlah tunggakan pajak tersebut juga berasal dari 1,8 juta Wajib Pajak (WP). Anggota Panja Perpajakan Harry Azhar Azis mengatakan, 21 perusahaan yang telah membayar pajak adalah bagian dari 100 penunggak pajak terbesar. “Sudah ada 21 yang melunasi dan nilainya sekitar Rp 7 triliun
M. Tjiptardjo
dan termasuk 100 penunggak pajak terbesar,” ujarnya. Sebelumnya nilai tunggakan pajak dari 100 penunggak pajak terbesar per 31 Desember 2009 adalah Rp 17,5 triliun namun baik Tjiptardjo maupun para Anggota Panja enggan memaparkan nama-nama para penunggak pajak tersebut. Panitia Kerja (Panja) Perpajakan DPR RI juga sempat me-
minta daftar nama penunggak pajak dari Ditjen Pajak namun terganjal peraturan perundangan. “Sebenarnya hari ini kami meminta daftar nama perusahaan penunggak pajak tersebut tapi masih terkendala UU,” ujar Anggota Panja Andi Rachmat. Menurut Undang Undang nomor 28 tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) melarang untuk menyebutkan jumlah tunggakan pajak walaupun dalam pasal 34 ayat 2A Undang-Undang yang sama, Ditjen Pajak bisa mempublikasikan nama Wajib Pajak, alamat, kegiatan usaha dan alamatnya, dan kegiatan usaha per sektor. Menurut Andi, pada hari Senin lalu DPR akan memanggil penunggak pajak, setelah Ditjen Pajak meminta izin dari Menteri Keuangan untuk mempublikasikan data para penunggak pajak secara lengkap. (ant)
seminar Pansus vs Kerahasian Bank Century di Jakarta, Rabu. Menurut Sigit, kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya ke bank ini, kalau tidak akan hancur perekonomian Indonesia karena akan menarik dananya. Kami Perbanas dan bankir menghormati proses politik, tapi juga menghormati kerahasian bank,” katanya. Sigit juga membenarkan kepala cabang Bank Century yang tidak mau memberikan data karena Pansus Century tidak ada ijin tertulis dari Bank Indonesia (BI). Sementara Guru Besar Fakultas Hukum UI Erman Ra-
djagukguk, dalam kesempatan sama, mengatakan pansus melanggar UU kerahasian bank. Sebagai jalan keluarnya, lanjutnya, adalah minta ijin nasabah yang bersangkutan. “Walaupun minta ijin pengadilan, maka pengadilan melanggar UU. Jika kesehatan bank wajib, tapi rekening pribadi tidak boleh,” katanya. Sedangkan anggota Pansus Century Aziz Syamsudin, mengatakan pihaknya tidak niat untuk membuka kerahasian bank. “Kami memahami kerahasian bank. Tidak niat membuka, yang membuka itu oknum,” katanya. (ant)
Inpres Kejar Target JAKARTA - Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan nasional guna mendorong pencapaian targettarget Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) akan segera diterbitkan. “Inpres itu memonitor semua 152 tindakan misalnya meningkatkan sarana pangan dan memonitor proyek strategis di RPJMN di 2010. Kita harapkan bisa segera terbit,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedi Supriadi Priatna di Jakarta, kemarin. Ia megatakan, salah satu usulan Inpres untuk percepatan pembangunan diantaranya terkait dengan penyediaan lahan. Menurut dia, dana untuk lahan itu dibagi dua. Pertama dana talangan untuk proyek public-private partnership (PPP/kemitraan pemerintahswasta) yang layak finansial.
Dana talangan ini tidak menggunakan APBN, namun dana talangan ini oleh investor nantinya dikembalikan. “Ini mirip dengan penjaminan, dan dilakukan oleh PT. PIP dimana dana tersebut memiliki bunga ringan,” katanya. Selain itu, dana dukungan tanah. Dana dukungan tanah tersebut menggunakan APBN dan tidak dikembalikan oleh investor. Sebelumnya, menurut dia, dana dukungan tanah ini telah terbagi ke dalam anggaran masing-masing kementrian/lembaga. Namun dengan adanya Inpres tersebut, menurut dia, nantinya akan disatukan ke dalam rekening tertentu, tidak lagi dibagi ke dalam masingmasing kementrian/lembaga. Sementara itu, terkait dengan RPJMN 2010-2014, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur mampu menjadi lima persen. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.