No. 157 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 18 Agustus 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pertumbuhan Ekspor 2011
Diperkirakan Turun JAKARTA - Laju pertumbuhan ekspor Indonesia pada 2011 diperkirakan turun atau diproyeksikan tumbuh 8,3 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan 2010 yang mencapai 12,2 persen. Sedangkan, Menteri Pedagangan Mari Elka Pangestu kemarin mengatakan, untuk impor 2011 hanya tumbuh 9,3 persen atau turun dibandingkan perkiraan pencapaian 2010 sebesar 15 persen. “Tahun depan, meski adanya pelambatan harusnya ekspor bisa lebih baik. Mungkin ada di kisaran 10-12 persen,” ujarnya. Pertumbuhan ekspor 2010 ini diperkirakan akan melewati target Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) sebesar 10-14 persen, namun hingga semester I 2010, pertumbuhan ekspor sudah menembus 18 persen dari asumsi target 7-8,5 persen. Menurut Mendag, pertumbuhan impor 2010 akan disumbang oleh banyaknya kegiatan investasi dan pembangunan infrastruktur. “Dengan begitu, maka arus modal masuk akan banyak karena menganggap kondisi ekonomi sudah lebih baik,” ujarnya. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2011, pemerintah akan berupaya meningkatkan ekspor melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang diarahkan pada peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas dan diversifikasi pasar. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi meningkatkan ekspor nonmigas untuk sejumlah produk yang mempunyai nilai tambah lebih besar, berbasis sumber daya alam, serta permintaan pasarnya besar. (ant)
Presiden Minta Waspadai Inflasi JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajarannya untuk mewaspadai perkembangan inflasi di dalam negeri, terutama yang berasal dari kenaikan harga bahan-bahan pokok. “Pada tahun 2010 laju inflasi diperkirakan cenderung meningkat sejalan perkembangan perekonomian dunia yang mendorong kenaikan harga komoditas global dan inflasi mitra dagang utama Indonesia,” kata Presiden ketika menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya di hadapan Sidang Paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin. Sementara itu, perubahan iklim yang ekstrim juga telah berdampak pada menurunnya produksi pangan dunia. Penurunan produksi pangan seperti gandum, gula dan jagung di tingkat global mengakibatkan meningkatnya harga pangan dunia dan mendorong terjadinya inflasi. Pada 2009 laju inflasi turun menjadi 2,8 persen dari sekitar 11,1 persen pada akhir 2008 atau di bawah sasa-
ran yang ditetapkan pemerintah 4,5 persen. “Menurunnya laju inflasi sepanjang 2009 terutama dipengaruhi rendahnya laju inflasi pada bahan-bahan makanan dan komponen barang yang harganya ditetapkan pemerintah,” katanya. Menurunnya tekanan inflasi sepanjang 2009 telah direspons dengan penurunan BI rate sejak Januari 2009 sehingga mendorong suku bunga SBI tiga bulan rata-rata pada tahun lalu mencapai sekitar 7,6 persen. Hal itu lebih rendah dari suku bunga rata-rata SBI tiga bulan tahun 2008 yang mencapai 9,3 persen. RAPBN 2011 terdiri dari pendapatan negara bukan hibah Rp 1.086,4 triliun atau naik Rp 94 triliun (9,5 persen) dari target APBN-P 2010 dan belanja negara direncanakan sebesar Rp 1.202 triliun atau meningkat Rp76 triliun (6,7 persen) dari pagu APBN-P 2010. Dengan demikian, RAPBN 2011 masih defisit Rp 115,7 triliun atau 1,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). (ant)
PNBP 2011 Direncanakan Rp 243,1 Triliun JAKARTA - Pemerintah merencanakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam tahun 2011 mencapai Rp 243,1 triliun. “PNBP menyumbang lebih dari 22 persen dari total penerimaan negara dan hibah,” ungkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas. Upaya ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal, penyempurnaan pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor migas, serta penyediaan infrastruktur migas. Sementara itu optimalisasi penerimaan dari bagian pemerintah atas laba BUMN, diupayakan melalui peningkatan kinerja BUMN antara lain dengan melanjutkan langkah restrukturisasi yang makin ter-
arah dan efektif, memantapkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan melakukan sinergi antar BUMN. Sedangkan untuk penerimaan perpajakan, pemerintah merencanakan penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio pada 2011 akan mengalami kenaikan 0,1 poin persen dari 11,9 persen pada 2010 menjadi 12,0 persen pada 2011. “Dalam RAPBN 2011, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp 839,5 triliun atau menyumbang sekitar 77 persen dari total pendapatan negara dan hibah,” kata Presiden. Menurut Presiden, jumlah itu berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 96,2 triliun atau sekitar 13 persen dari target penerimaan pajak 2010. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI - Dalam pidato nota keuangan dan pengantar RAPBN 2011, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 6,3 persen dengan laju inflasi 5,3 persen, dan suku bunga Bank Indonesia 6,5 persen.
Tahun Depan TDL Naik Lagi JAKARTA - Pemerintah berencana menaikkan kembali Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen pada 2011 untuk mengendalikan anggaran subsidi listrik yang selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan. “Akan ada penyesuaian TDL sebesar 15 persen yang mulai diberlakukan pada 2011,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam konferensi pers pemaparan Nota Keuangan dan RAPBN 2011 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Senin malam. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya serta langkah pemerintah bersama
PT Perusahaan Listrik Negara (persero) untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Langkah-langkah lainnya, adalah dengan melakukan program penghematan pemakaian listrik melalui pengurangan susut jaringan, serta program diversifikasi energi primer di pembangkit tenaga listrik melalui optimalisasi penggunaan gas, penggantian high speed diesel dengan marine fuel oil, peningkatan penggunaan batubara, pemanfaatan biofuel, dan panas bumi. “Kemudian pemerintah menerapkan TDL sesuai dengan harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi di atas
50 persen konsumsi rata-rata nasional tahun 2010 bagi pelanggan rumah tangga, bisnis, dan publik dengan daya mulai 6.600 Va ke atas,” ujar Menkeu. Menurut dia, pembahasan lebih lanjut dan detail mengenai rencana kenaikan TDL pada awal 2011 tersebut akan dilakukan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “TDL asumsi kita naikkan awal 2011, mengenai hal detail akan dilakukan di DPR, diharapkan Oktober (2011) prosesnya sudah final,” ujarnya. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan proses menaikkan kembali TDL telah
Kemiskinan 2011 Jadi 12,5 Persen JAKARTA - Pemerintah mengharapkan tingkat kemiskinan pada 2011 akan turun menjadi berada pada kisaran 11,5 hingga 12,5 persen. “Berbagai program pengentasan kemiskinan, diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di tahun 2011 pada kisaran 11,5 hingga 12,5 persen,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Senin kemarin. Pada 2009, tingkat kemiskinan tercatat mencapai 14,15 persen atau sebanyak 32,53 juta jiwa atau turun dibandingkan 2008 yang mencapai 15,42 persen. Pada 2010, pemerintah
menargetkan angka kemiskinan turun lagi menjadi 13 persen. Menurut Kepala Negara, semua program pengentasan kemiskinan merupakan intervensi langsung negara, untuk memastikan agar manfaat pembangunan mengalir, dan tidak hanya menetes kepada rakyat. “Ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (growth with equity),” kata Presiden. Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial pada RAPBN 2011 sebesar Rp 61,5 triliun sebagai
wujud keberpihakan kepada rakyat miskin. “Alokasi anggaran juga kita gulirkan untuk melanjutkan berbagai program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin,” kata Presiden Di samping jumlah Rp 61,5 triliun, pemerintah mengambil kebijakan mengalihkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 16,8 triliun menjadi transfer ke daerah. Dengan demikian, jumlah belanja bantuan sosial, seluruhnya mencapai Rp 78,3 triliun. (ant)
Belanja Modal Dinaikkan JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk belanja modal dalam RAPBN 2011 sebesar Rp 121,7 triliun atau naik sebesar Rp 26,6 triliun atau 28 persen dari APBNP 2010. “Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, pada RAPBN 2011 alokasi anggaran untuk belanja modal direncanakan mencapai Rp 121,7 triliun,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kenaikan tersebut merupakan kenaikan tertinggi jika dibandingkan dengan kenaikan pada pos-pos belanja lainnya. Penekanan pada belanja modal dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Anggaran belanja modal yang meningkat ini akan diarahkan untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana
dasar atau infrastruktur. “Kita ingin membangun lebih banyak infrastruktur seperti irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air,” kata Presiden. Langkah tersebut bersama dengan langkah-langkah untuk memperlancar penyerapan anggaran, diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dan sumbatan yang memacetkan pembangunan infrastruktur, dan dapat mengatasi banyaknya keterlambatan dalam proses pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan meningkatkan intensitas pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan lebih memperhatikan aspek lingkungan lingkungan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tahun 2011. (ant)
melalui pemikiran panjang serta untuk mendorong pertumbuhan kebutuhan listrik selama 10 persen pertahun. “Ini kita lihat prosesnya secara panjang untuk mendorong pertumbuhan listrik 10 persen pertahun, dimana setiap tahun kita juga menargetkan pembangunan proyek 3.000 MW,” ujarnya Dalam perkembangannya, hal ini juga disebabkan BPP listrik sejak 2009 mengalami kenaikan akibat naiknya beberapa harga komponen utama untuk menghasilkan tenaga listrik. “Namun, pemerintah tetap berpihak kepada rakyat kecil, dengan tidak menetapkan kenaikan TDL bagi masyarakat
berpenghasilan rendah atau pelanggan pengguna listrik dengan daya 450 watt dan 900 watt,” ujarnya. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2011, dalam rangka mengendalikan beban subsidi listrik, pemerintah bersama DPR telah menyepakati untuk menurunkan subsidi listrik dengan tidak mengorbankan masyarakat berpenghasilan rendah. Anggaran subsidi listrik dalam RAPBN 2011 ditetapkan sebesar Rp 41 triliun, angka ini menurun Rp 14,1 triliun atau 25,6 persen dibandingkan dalam APBNP 2010 yaitu sebesar Rp 55,1 triliun. (ant)
Utang Program Hanya Tambah Beban JAKARTA - Studi International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) mengungkapkan beberapa proyek dan program yang dibiayai dengan utang luar negeri ternyata kurang memberi dampak positif tapi justru menjadi beban utang yang kian menumpuk. Direktur Eksekutif INFID, Don K Marut kemarin menyebutkan, penelitian INFID terhadap proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menunjukkan, PNPM lebih banyak untuk pembangunan fisik tapi mengabaikan modal sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Demikian halnya dengan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) yaitu utang untuk mengeruk 13 sungai di Jakarta. Penelitian INFID menunjukkan, JEDI tak efektif menyelesaikan banjir tetapi hanya menambah beban utang luar negeri pemerintah Indonesia, karena mengeruk sungai hanya bertahan maksimal lima tahun dan selebihnya pemerintah harus membayar utang dalam kurun waktu sepuluh tahun. Di tengah kompleksitas masalah yang membelit Indo-
nesia seperti menggunungnya utang, masih tingginya angka kemiskinan, korupsi merajalela, serta pengerukan sumber daya alam besar-besaran, seharusnya spirit kemerdekaan dan kedaulatan menjadi spirit untuk menyelesaikan berbagai masalah itu secara tuntas. INFID juga mengingatkan, adanya Deklarasi Paris mengenai Efektivitas Pembangunan yang secara jelas menyatakan bahwa donor berkomitmen menghormati kepemimpinan negara-negara mitra dan membantu memperkuat kapasitas mereka dalam melaksanakannya. Selain itu juga terdapat Jakarta Commitment yang menyatakan bahwa mitra pembangunan (donor/kreditur) akan bekerja sama secara lebih komprehensif dengan program-program dan sistem-sistem pemerintah. Mitra pembangunan akan menyelaraskan siklus program mereka dengan siklus program pemerintah, menggunakan format yang dimiliki Pemerintah untuk melaporkan bantuan mereka dan meningkatkan penggunaan sistem manajemen finansial dan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.