No. 35 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 19 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Draf OJK ke Paripurna JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan draf Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera diajukan ke paripurna DPR RI untuk menjadi bagian program legislasi nasional (prolegnas). “RUU OJK dan JPSK telah menjadi pembahasan di DPR dan akan disahkan di paripurna,” ujarnya seusai rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, kemarin. Bentuk draf RUU tersebut, menurut Patrialis, menjadi program prioritas untuk segera disahkan namun masih dalam bentuk prinsip dasar, belum berupa materi, sehingga hal-hal mengenai adanya perluasan dan penambahan pasal merupakan wewenang dari DPR. “Itu merupakan kewenangan di DPR mau memperluas atau mempersempit pasal dalam RUU,” ujarnya. Ia menambahkan dengan adanya pembahasan baru maka juga diperlukan perubahan-perubahan penyesuaian tergantung dari bentuk materi draf yang sudah jadi, karena menurut UU BI, perangkat OJK harus sudah dibentuk pada 31 Desember 2010. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan masih akan beberapa pembahasan dalam dalam RUU tersebut, karena mengatur mengenai lembaga independen yang operasionalnya berbeda dengan lembaga pemerintahan. “Banyak poin yang akan dibicarakan seperti bagaimana masa transisi, kelembagaannya seperti apa, personilnya seperti apa, bagaimana hubungannya dengan pemerintah, dengan dewan, itu semua harus diatur,” ujarnya. Untuk itu, menurut dia, penyampaian draf RUU pada 23 Februari di Paripurna hanya untuk mengajukan RUU untuk menjadi draf bagian dalam prolegnas, karena masih banyak pembahasan yang dilakukan pemerintah sebelum RUU tersebut disahkan menjadi UU. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan menyiapkan RUU OJK sesuai permintaan DPR. “Untuk OJK kita masih akan menyiapkan sesuai surat dari DPR bahwa inisiatif untuk membuat RUU itu dikembalikan lagi kepada pemerintah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu lalu. Menkeu menyebutkan, pihaknya akan menyiapkan lagi atau meneruskan langkah-langkah yang selama ini sudah dibahas di berbagai kementerian seperti Kemenkum HAM, Setneg, dan BI. “Bersama-sama nanti akan kami lihat formula drafnya. Insya Allah secepatnya, sesuai dengan amanat UU,” katanya. (ant)
KURS RUPIAH
9.000
9.270 9.500
9.315
9.290
10.000 162
17/2
18/2
Bisnis Jakarta/ant
MITRA - Mendagri Gamawan Fauzi (kanan) berbicara dengan (ka-ki) Kepala BKPM Gita Wirjawan, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Gubernur Riau Rusli Zainal, dan Wakil Gubernur NTB Badrul Munir, usai pengumuman nama daerah yang akan digandeng sebagai mitra program ‘regional champions’ di Jakarta, kemarin.
Tujuh Provinsi Paling Dicari JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan tujuh provinsi yang dinilai paling unggul dalam upaya menarik investasi ke daerahnya dan berpotensi merealisasikan proyek infrastruktur besar. “Tujuh provinsi ini paling feasible, ada provinsi lain yang bisa menarik investasi lebih banyak dari yang tujuh ini, tapi kita fokusnya bukan hanya itu namun juga nilai
‘kehausan’ masing-masing pimpinan daerah untuk mendatangkan investasi,” kata Kepala BKPM Gita Wirjawan di Jakarta, kemarin. Tujuh daerah yang dimasukkan dalam program “Regional Champions” oleh BKPM adalah Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Papua.
Gita menjelaskan, pemilihan “Regional Champions” didasarkan pada kuantitatif dari indikator kesiapan investasi daerah seperti indikator ekonomi, proyek investasi, kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan iklim investasi yang kondusif, ketersediaan sumber daya manusia dan alam serta dukungan sarana dan prasarana daerah. “Mendorong beberapa investasi yang quick wins ada-
Gubernur BI Mendesak JAKARTA - Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, jabatan gubernur Bank Indonesia (BI) harus segera diisi sehingga lebih menambah kepercayaan industri perbankan. “Jabatan gubernur BI adalah sangat penting dan untuk segera diisi untuk menambah kepercayaan industri perbankan,” kata Sigit di Jakarta, kemarin. Menurut dia, dalam kenyataannya segala keputusan bank sentral itu dapat dilakukan oleh dewan gubernur BI, namun jika ada gubernur BI akan lebih yakin. “Pengambil keputusan akan lebih yakin oleh Gubernur BI daripada hanya pejabat sementara,” katanya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) pasal 41, Gubernur dan Deputi Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh
Sigit Pramono
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelumnya Menteri Koordinasi (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengantongi nama beberapa calon Gubernur BI, namun baru akan diserahkan kepada DPR setelah selesainya Pansus Century.
Saat ini kursi Gubernur BI kosong sejak Boediono yang ketika itu Gubernur BI mengundurkan diri pada 15 Mei 2009 karena maju menjadi calon wakil presiden dari Partai Demokrat. Dengan mundurnya Boediono yang saat ini menjabat wakil presiden ini, Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution ditunjuk sebagai pejabat sementara (Pjs) gubernur BI hingga saat ini. Selain kekosongan pada jabatan gubernur, kekosongan juga terjadi pada jabatan deputi gubernur BI Bidang Pengawasan Perbankan karena Siti Fadjriah, jatuh sakit sejak akhir 2008. Siti Fadjriah yang tidak bekerja sejak awal 2008 ini akan menyelesaikan masa jabatanya pada Mei 2010. Jabatan deputi gubernur BI bidang pengawasan perbankan dirangkap oleh Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad dan Budi Rochadi. (ant)
lah penting sebagai dasar pertumbuhan ekonomi ke depan. Oleh karena itu, untuk jangka menengah dan panjang, BKPM ingin merangkul seluruh provinsi dan ikut membantu berbagai program fasilitasi seperti pelatihan maupun sosialisasi,” katanya. Tujuh provinsi itu memiliki proyek infrastruktur besar yang bersifat padat karya dan penting bagi pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
Gita mencontohkan di Kalimantan Timur terdapat proyek pembangunan pelabuhan, rel kereta listrik, serta pembangkit listrik. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dibangun kawasan pariwisata terpadu. “Di Riau proyeknya infrastruktur dan proyek lain yang ada kaitannya dengan sumberdaya alam, seperti juga di Jawa Barat dan Papua,” katanya. (ant)
Dana Simpanan Turun JAKARTA - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menyebutkan, dana simpanan nasabah di bank umum pada Januari 2010 mengalami penurunan sebesar 1,45 persen menjadi Rp 1.966,93 triliun dibanding periode Desember 2009 sebesar Rp 1.995,78 triliun. LPS, dalam data distrubisi simpanan pada bank umum yang dipublikasikan kemarin, penurunan dana nasabah yang paling besar adalah untuk simpanan di bawah Rp 100 juta yang menyusut 5,71 persen menjadi Rp 351,28 triliun pada Januari 2010 dibanding Desember 2009 Rp 372,55 triliun. Penyusutan kedua terbesar adalah jumlah dana antara Rp 1 hingga Rp 2 miliar yang turun sebesar 2,08 persen menjadi Rp 168,86 triliun dibanding Desember 2009 Rp 170,36 triliun. Selanjutnya dana nasabah
antara Rp 2 hingga Rp 5 miliar turun 1,90 persen menjadi Rp 187,24 triliun dibanding akhir 2009 Rp 190,87 triliun dan dana Rp 100 hingga Rp 200 juta turun 0,68 persen menjadi Rp 135,00 triliun dari Rp 135,92 triliun. Dana nasabah yang mengalami kenaikan adalah dana simpanan antara Rp 200 hingga Rp 500 juta dan di atas Rp 5 miliar. Untuk dana simpanan Rp 200 hingga Rp 500 juta naik 0,55 persen menjadi Rp 211,62 triliun dari Rp 210,46 triliun dan diatas Rp 5 miliar naik 0,24 persen menjadi Rp 726,11 triliun dari 724,37 triliun. Dari total dana simpanan di bank umum hingga Januari 2010 itu, yang dijamin LPS hanya Rp 1.053,49 triliun, sementara sisanya Rp 913,35 triliun tidak dijamin LPS karena merupakan rekening yang berjumlah di atas Rp 2 miliar. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.