No. 73 tahun IV
8 Halaman
Senin, 19 April 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Aset Negara Rp 690,85 Triliun
Pembangkit Listrik Jateng
Tujuh Perusahaan Lolos JAKARTA - Tujuh perusahaan dinyatakan lolos tahap prakualifikasi untuk pembangunan pembangkit listrik 2.000 megawatt di Provinsi Jawa Tengah. “Perusahaan itu berhak untuk melanjutkan ke level berikutnya, yaitu penyampaian penawaran,” kata Direktur Pengambangan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bastary Pandji, di sela penutupan Asia-Pacific Ministerial Conference (AMPC) on Public Private Partnership di Jakarta, akhir pekan lalu. Ketujuh perusahaan yang lolos dalam proyek senilai tiga miliar dolar AS tersebut adalah China Senhua Energy Company Limited, CNTIC Guandong Yudean Consortium, GDF Suez J Power Consortium, Korean Electric Power Company (KEPCO), Marubeni Corporation, Mitsubishi Corporation, dan Mitsui-International Power Consortium. Sementara itu, 10 investor telah menyatakan minatnya untuk proyek jalur kereta api batu bara Puruh Cahu-Bangkuang di Kalimantan Tengah senilai 1,5 miliar dolar AS. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna dalam acara yang sama mengatakan bahwa enam investor telah melakukan pembelian dokumen prakualifikasi proyek, yakni dua dari India, sedangkan China, Singapura, Jepang, dan Indonesia masing-masing satu investor. Tiga investor di antaranya merupakan investor besar, yaitu Itochu, China Harbor, dan Jasa Power Indonesia yang merupakan anak usaha Adaro. “Empat investor lainnya, kami masih menunggu hingga minggu depan,” katanya. Menurut informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, lanjut dia, lahan untuk proyek sepanjang 185 km tersebut 60 persen di antaranya telah dibebaskan. Sementara itu, acara AMPC hari ini ditutup oleh Menteri Perekonomian Hatta Radjasa dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Slasiah Alisjahbana. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. (ant)
Kuartal Pertama
Investasi Tumbuh 15 Persen JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan, pihaknya meyakini investasi pada kuartal I 2010 mampu tumbuh 10 hingga 15 persen. “Kita optimistis, tumbuh di atas 10 persen, 10-15 persen,” katanya di Jakarta, belum lama ini. Menurut dia, perekonomian Indonesia saat ini dipandang positif bagi Gita Wirjawan kalangan investor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa mencapai 4,5 persen pada 2009 ditengah keterpurukan ekonomi dunia merupakan nilai tambah bagi negara kita. “Mereka meyakini iklim di negara kita nyaman,” katanya. Gita mengemukakan, pihaknya akan mengumumkan investasi yang masuk ke Indonesia kuartal I 2010 pada Mei depan. Ia mengatakan, perubahan asumsi dari semula pertumbuhan ekonomi 5,5 persen dan kini menjadi 5,8 persen tidak mengubah target pertumbuhan investasi terutama untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). “Kita membutuhkan pertumbuhan PMTB sebesar 7,8 persen untuk menopang pertumbuhan 5,5-6 persen. Jadi ini masih ‘on the right track’ (dijalur yang benar),” katanya. Ia menambahkan, baru pada 2011, pertumbuhan PMTB harus mencapai 10-11 persen agar mampu menopang APBN 2014 yang direncanakan dapat mencapai Rp 2.000 triliun. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
BILATERAL RUSIA - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono (kiri) berbincang dengan Deputy Minister of Transportation Russian Federation Andrei Nedosekov di JIExpo, Jakarta, akhir pekan lalu. Pertemuan membahas bilateral antara Indonesia dan Rusia di bidang transportasi darat.
JAKARTA - Inventarisasi dan penilaian aset negara oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total nilai aset negara mencapai Rp 690,85 triliun. “Terdapat koreksi nilai aset negara sebesar Rp 380,10 triliun dari nilai awal Rp 310,83 triliun menjadi Rp 690,85 triliun,” kata Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Hadiyanto di Jakarta, belum lama ini. Ia menjelaskan, pihaknya melakukan penilaian terhadap semua aset di kementerian dan lembaga (K/L) yang diperoleh tahun 2004 dan sebelumnya yang dianggap belum menunjukkan nilai sewajarnya. Kemenkeu melakukan proses inventarisasi dan penilaian terhadap semua K/L yang berjumlah 74. Dari jumlah itu sebanyak 71 K/L sudah selesai 100 persen sementara 3 belum selesai 100 persen. “Jadi secara nasional sudah selesai 97,9 persen, 3 K/L yang belum selesai 100 persen adalah Kemenkeu 99,7 persen, Kemenhub 98 persen, dan Kemenhan 72 persen,” katanta. Ia menyebutkan, di Kemenkeu terdapat 3 satuan kerja (satker) yang belum selesai proses inventarisasi dan penilaiannya, namun hal itu hanya menyangkut masalah dokumentasinya saja. Kemenhub melakukan penilaian melalui outsource (pihak lain) sehingga masih diperlukan penyamaan standar penilaian sesuai standar pemerintah. “Di Kemenhan, penyelesaiannya sebenarnya lebih besar karena angka 72 persen
baru yang dilaporkan padahal faktanya lebih dari itu misalnya karena persoalan berita acara penilaian yang belum ditandatangani,” katanya. Hadiyanto menyebutkan, jika dirinci semua aset negara, maka jumlahnya mencakup 30 juta item dari aset paling kecil hingga terbesar. Mengenai aset negara yang bermasalah, Hadiyanto mengakui memang ada aset yang sedang dalam sengketa di pengadilan, namun ia tidak menyebut berapa banyak. “Aset K/L ada yang dikuasai secara fisik tetapi administrasi belum tertib, sudah tercatat di kartu inventaris barang tetapi sertifikat belum diurus,” katanya. Ia menyebutkan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini antara lain aset negara belum dinilai sewajarnya seluruhnya, dan lemahnya pengendalian intern. “Itu semua sudah diaddres, ada Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen, dan lainnya tentang masalah itu,” katanya. Ia menyebutkan, pihaknya juga sudah menyurati Dirjen Anggaran untuk membantu menyediakan anggaran pensertifikatan. “Berdasar UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka sertifikat aset negara harus atas nama Pemerintah RI, tidak lagi atas nama K/L. Sudah ada keputusan bersama BPN untuk menyelesaikan kepemilikan menjadi atas Pemerintah RI (atas nama K/L),” kata Hadiyanto. (ant)
Kualitas Pertumbuhan Membaik JAKARTA – Pemerintah menargetkan angka pengangguran tahun ini bisa diturunkan ke tingkat 7,6 persen, dari sebelumnya di tahun 2009 yang mencapai 7,9 persen. Asumsi pencapaian itu salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik. Demikian ditegaskan Menko Perekonomian Hatta Radjasa di Jakarta, belum lama ini. Menurutnya, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja yang diserap bisa mencapai 350 ribu tenaga kerja.
“Bahkan, hasil kesepakatan semalam (Kamis malam), satu persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 400 ribu tenaga kerja,” katanya. Lebih lanjut dia mengatakan, dalam 10 tahun terakhir ratarata penyerapan tenaga kerja setiap persen pertumbuhan hanya sekitar 200 ribu orang, tetapi dalam tiga tahun terakhir bisa tercatat jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap setiap satu persen pertumbuhan mencapai sekira 400 ribu orang. Dasar inilah yang menjadi acuan
optimisme pemerintah untuk mencapai target tersebut. Sebelumnya, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana hanya memperkirakan pada tahun ini penyerapan tenaga sebesar 350 ribu orang tiap satu persen pertumbuhan. Namun, dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Komisi XI yaitu sebesar 400 ribu orang terserap tiap satu pertumbuhan berarti akan ada 2,32 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2010. Angka tersebut akan mampu menampung jumlah
angkatan kerja baru sekira 1,9 juta orang ditambah dengan jumlah pengangguran yang telah ada. Mengenai jembatan Selat Sunda, Hatta memastikan, rencana pembangunan proyek itu tidak akan mengganggu pelayaran yang memang padat di selat itu. Ia menegaskan, Selat Sunda merupakan perairan milik Indonesia sehingga Indonesia berhak memanfaatkannya untuk kepentingan nasional. Lebih jauh ia mengatakan, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda menarik per-
hatian kalangan dalam negeri maupun internasional. “Kalau nanti dibangun, akan menjadi bentangan terpanjang di dunia. Ini bisa dilakukan dengan teknologi saat ini,” katanya. Hatta menyebutkan, Kantor Menko Perekonomian sudah membentuk 3 Kelompok Kerja (Pokja) terkait rencana pembangunan jembatan Selat Sunda. Ketiga Pokja itu adalah Pokja terkait pembiayaan, Pokja terkait masalah teknis, dan Pokja terkait pengembangan wilayah sekitar. (ahm)
13 Bank Ajukan Utang JAKARTA - Bank Indonesia (BI) pada awal tahun ini menerima permohonan pinjaman luar negeri senilai 3 miliar dolar AS yang diajukan oleh 13 bank umum nasional dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). “Sudah 13 bank dalam RBB yang Berencana melakukan pinjaman luar negeri,” kata Senior Economic Analyst Investor Relations Unit (IRU) Direktorat Internasional BI, Elsya Chani, di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Elsya, permohonan tersebut baru proposal yang diterima BI dan selanjutnya bank yang akan mengajukan utang luar negeri akan mengajukan sendiri dan akan diproses oleh BI. “Penyelesaian proses utang luar negeri yang diajukan bank tersebut memakan waktu sekitar satu bulan,” tambahnya. Elsya juga mengungkapkan bahwa permintaan utang ke luar negeri ini mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pada 2009
utang luar negeri yang disetujui BI senilai 2,79 miliar dolar dan hanya terealisasi 1,71 miliar dolar, sedangkan pada 2008 persetujuan BI senilai 2,81 miliar dolar dan terealisasi 2,11 miliar dolar. “Memang pada 2009 terjadi penurunan realisasi utang luar negeri akibat krisis global yang terjadi,” kata Elsya. Meningkatnya permohonan utang luar negeri, katanya, yang melebihi dari permintaan sebelumnya menunjukkan bahwa perekonomian kembali jalan. “Meski demikian, proposal yang diajukan belum tentu diambil semua,” katanya. Analyst Senior BI ini juga menjelaskan bahwa permohonan yang diajukan setiap bank nantinya akan dianalisis secara makro dan mikro terlebih dahulu oleh bank sentral. “Analis ini dilakukan agar setiap bank yang mengajukan tidak secara bersamaan masuk pasar, sehingga bunga yang diperoleh jadi mahal,” katanya. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
PETI KEMAS - Salah satu dampak perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) mulai terasa di Jawa Timur. Berdasarkan data PT TPS, jumlah kedatangan petikemas dari China di dermaga PT TPS selama Januari 2010 mengalami peningkatan hingga 122,31 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.