No. 94 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 19 Mei 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/sep
RAPAT - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon (kanan) bergurau dengan Dirut PLN Dahlan Iskan yang diisyukan akan menjadi menteri, sebelum memulai rapat dengar pendapat, yang berlangsung di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, kemarin.
Investasi Terhambat Infrastruktur JAKARTA - Direktur Paramadina Public Policy Institute Wijayanto mengatakan, investasi di bidang industri manufaktur terhambat oleh infrastruktur yang belum memadai. “Masih rendahnya infratsruktur telah mengurangi keunggulan kompetitif kita,” katanya di Jakarta. Ia mengatakan, dengan anggaran yang hanya dua persen dari Rp 1.126 triliun dana APBN, masih jauh dari kebutuhan dana upaya perbaikan infrastruktur. Ia menambahkan, rata-rata anggaran dunia minimal lima persen untuk membangun infrastruktur, bahkan China mencapai 10 persen untuk sektor ini. “Dan kita tidak bisa berharap pemerintah punya kemampuan keuangan untuk membangun infrastruktur yang baik, hambatan anggaran,” katanya. Ia mengatakan, akibat masih lemahnya infrstruktur seperti jalan dan listrik, membuat biaya produksi sektor manufaktur Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain. Untuk itu, menurut dia, hal ini tidak menguntungkan Indonesia dalam menghadapi kompetisi dalam perdagangan bebas kali ini, sebab industri Indonesia dinilai lebih mahal. (ant)
Penjualan Otomotif Terancam JAKARTA - Rencana kenaikan pajak yang diusulkan pemerintah bakal mengancam penjualan otomotif yang saat ini sedang tumbuh. Direktur Utama PT Astra Internasional Tbk (ASII), Prijono Sugiarto di Jakarta, kemarin, mengatakan bahwa kenaikan pajak tersebut dapat menurunkan volume penjualan otomotif nasional. “Perlu dikaji lagi (kenaikan pajak),” ujarnya. Sebagaimana diketahui pemerintah mengusulkan kenaikan registrasi pajak dari 10 persen menjadi 20 persen dan pajak progresif dari 1,5 persen menjadi 10 persen. Menurutnya industri otomotif saat ini sedang tumbuh bagus, seperti otomotif roda empat produksinya naik 74 persen dan roda dua naik 35 persen. “Kalau pajak progresif itu naik, tentu ada pengaruhnya ke volume penjualan otomotif,’katanya. Hal senada diungkapkan Direktur ASII, Jhonny Darmawan. Menurutnya, pengenaan pajak progresif bakal menurunkan penjualan otomotif Astra. Dia memperkirakan, pangsa pasar otomotif Astra berada di level 36 persen jika ada pengenaan pajak progresif. (ant)
Insentif Bidang Energi Terbarukan JAKARTA - Pemerintah menyediakan fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk menarik investasi di bidang pemanfaatan sumber energi terbarukan. Kepala Biro Humas Kemenkeu Harry Z. Soeratin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, kemarin, menyebutkan, fasilitas perpajakan dan kepabeanan yang diberikan berupa fasilitas pajak penghasilan (PPh), pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), pembebasan bea masuk (BM), dan fasilitas pajak ditanggung pemerintah. Menurut Harry, pemberian
fasilitas perpajakan dan kepabeanan itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/ PMK.011/2010. Selain untuk menarik investor, pemberian fasilitas itu juga dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan energi tidak terbarukan dan untuk menjamin tersedianya pasokan energi yang berkelanjutan. Fasilitas PPh yang dimaksud adalah berupa: (a) pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama enam tahun ma-
sing-masing sebesar lima persen per tahun. Selain itu berupa (b) penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, (c) pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10 persen, atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, dan (d) kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun tapi tidak lebih dari 10 tahun. Sementara fasilitas PPN yang dimaksud adalah pembebasan dari pengenaan PPN atas impor Barang Kena Pajak yang bersifat strategis beru-
Pemerintah Restui Impor Gula JAKARTA - Pemerintah c.q Kementerian Perekonomian merestui bagi Kementerian Perdagangan melakukan impor gula kasar (raw sugar) sebanyak 135.000 ton. Kuota sebesar itu merujuk 5 persen dari target produksi gula tahun ini yang sebanyak 2,7 juta ton. Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Diah Maulida kepada wartawan di Jakarta, kemarin, menyatakan, importasi raw
sugar sebanyak 135.000 ton itu diberikan kepada PTPN dan RNI. Hal itu dilakukan untuk mengisi idle capacity, disisi lain menjaga stok gula konsumsi dalam negeri. Saat ini, Indonesia maih mengimpor raw sugar, yang dilakukan oleh produsen gula rafinasi. Pemerintah memberikan izin impor gula kasar tahun ini kepada delapan produsen rafinasi sebanyak 2,2 juta ton. Diah menambahkan, apabila
kebutuhan gula konsumsi langsung di dalam negeri mencapai 2,7 juta ton pada tahun ini. Maka, diperkirakan produksi mencapai 2,7 juta ton sehingga tidak perlu impor gula kristal putih. Menurut diah, berdasarkan hasil taksasi, perhitungan awal produksi gula tahun ini oleh PT Perkebunan Nusantara dan PT Rajawali Nusantara Indonesia, maka produksi gula tahun ini diperkirakan 2,7 juta ton. (ind)
KURS RUPIAH
8.500 9.000
9.090
9.110 9.125
9.500 14/5
17/5
Bisnis Jakarta/sep 18/5
AIR BERSIH - Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Maria Otero (kiri) menerima cenderamata dari Direktur Bisnis UMKM Bambang Soepeno (kanan) usai MoU kredit air bersih di Jakarta, kemarin.
pa mesin dan peralatan, baik keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan oleh pengusaha di bidang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak. Sedangkan fasilitas BM yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan adalah fasilitas pembebasan BM sebagaimana diatur dalam: PMK Nomor 176/ PMK.011/2009 tentang Fasilitas Pembebasan BM Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri
Dalam Rangka Penanaman Modal, beserta perubahannya. Selain itu juga PMK Nomor 154/PMK.01.1/2008 tentang Pembebasan BM Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, beserta perubahannya. Sementara yang dimaksud dengan fasilitas pajak ditanggung pemerintah adalah fasilitas pajak tanggung Pemerintah yang diatur dengan UndangUndang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya. (ant)
USAID Gandeng BRI
Kredit Air Bersih JAKARTA – United States Agency for International Development (USAID) menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk pembiayaan kredit mikro yang berkaitan dengan penyediaan saluran air bersih untuk perumahan di Indonesia. Penandatanganan dari pihak USAID dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS Maria Otero di Jakarta, kemarin. Corporate Secretary BRI Muhamad Ali mengatakan, kerjasama ini merupakan kelanjutan dari komitmen jangka panjang dari pemerintah Amerika Serikat dalam perluasan akses sambungan air bersih di Indonesia. USAID, katanya, mendukung solusi inovatif pada bankbank lokal dan penyambungan pipa air bersih bagi rumahtangga berpenghasilan rendah. Proyek baru USAID, Indonesia Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH) yang dimulai tahun ini, diharapkan mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam memenuhi Millennium Development Goals untuk sambungan air bersih dan sanitasi. “IUWASH akan meningkatkan sambungan air bersih untuk dua juta orang dan akses sanitasi untuk dua puluh ribu orang,” jelas Ali. Dikatakan, lebih dari 100 juta
penduduk Indonesia tidak memiliki sambungan air bersih. Bagi mereka air merupakan hal yang relatif mahal dan sulit diperoleh. Salah satu kendala dari peningkatan akses sambungan air berish bagi perumahan penduduk berpenghasilan rendah adalah biaya penyambungan air bersih. “Karena itulah BRI melakukan kerjasama dengan USAID untuk mendukung pembiayaan sambungan air bersih PDAM melalui Kupedes Tirta,” katanya. Lebih jauh dikatakan Ali, sejak tahun 2009, setelah dilakukan pilot project di empat Kantor Cabang BRI, yaitu Kanca BRI Bogor Dewi Sartika, Kanca BRI Sidoarjo, Kanca BRI Gresik dan Kanca BRI Surabaya Kertajaya, Kupedes Tirta dan melibatkan 154 nasabah bisnis mikro dinilai sangat berhasil. Atas dasar keberhasilan itulah, katanya, maka BRI dan USAID sepakat untuk membuat kesepakatan pembiayaan Kupedes Tirta untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi keluarga kelas menengah bawah untuk memperoleh sambungan air bersih. Pihak USAID berharap akan ada sekitar dua juta sambungan air bersih tersambung sampai 2014. (ahm)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.