No. 136 tahun IV
8 Halaman
Senin, 19 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Polemik TDL Industri
DPR Panggil Pemerintah dan PLN JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara(PLN) sehubungan adanya polemik kenaikan tarif dasar listri (TDL) sektor industri. Selain itu, dewan juga akan mempertanyakan revisi kenaikan TDL sektor industri maksimal 18 persen. Anggota Komisi VII DPR Satya. W. Yudha menyatakan, dewan akan mempertanyakan formula tarif yang digunakan pemerintah dalam menetapkan kenaikan TDL sektor industri. Pertanyaan itu berkenaan perhitungan hemat anggaran yang disampaikan pemerintah sebelum memutuskan kenaikan TDL. Semula, dengan perhitungan kenaikan TDL sebesar 10–15 persen, pemerintah meyakinkan mampu menghemat anggaran sekitar Rp 4,8 triliun dari alokasi subsidi listrik dalam APBN-P 2010 sebesar Rp 59 triliun. Dewan meminta klarifikasi pemerintah apakah kenaikan 18 persen sudah memperhitungan penghematan anggaran fiskal. ”Senin esok (hari ini, red), rencananya akan kita gelar rapat kerja antara pemerintah dan PLN. Sektor dunia usaha juga kita undang untuk mengetahui duduk permasalahannya,” ujar Satya di Jakarta, kemarin. Ismiyatun, anggota komisi VII DPR lainnya menyatakan, dewan akan meminta penjelasan pemerintah dan PLN berkaitan keluhan dari industriawan yang mengatakan kenaikan TDL bisa mencapai 50 persen. (ind)
Tagihan Listrik Industri Maksimal 18 Persen JAKARTA - Menteri ESDM Darwin Saleh mengatakan dalam revisi penghitungan tagihan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk sektor industri, secara keseluruhan, akan mencapai maksimal 18 persen. “Jadi tetap TDL naik rata-rata 10 persen tapi maksimal kalangan industri dan pelanggan industri maksimal naik 18 persen. Jadi itu batas atasnya. Kita berusaha keras mendata yang di atas itu, kita akan batasi sehingga tidak ada lagi yang akan naik sampai di atas 18 persen,” ujarnya Jumat malam kemarin. Kementerian ESDM dengan PT PLN telah merestrukturisasi daya maksimal dan tarif multiguna yang sebelumnya membuat secara keseluruhan tagihan listrik industri mencapai 50-60 persen. “Bahkan dari pelanggan industri ada yang mendapat diskon di bawah dari billing (tagihan) nya. Kenapa terjadi, karena kita merestrukturisasi daya maksimal atau multiguna yang sebelumnya ada. Jadi maksimal 18 persen,” ujarnya. Darwin mengatakan, berdasarkan arahan Menko, dan masukan kalangan pengusaha,
pemerintah sudah mendapatkan satu rumusan yang kelihatannya cukup bisa diterima oleh dunia usaha dan setelah kebijakan diputuskan, nantinya penerapan kebijakan yang bersifat lokal di tangan General Manager (GM) akan direalisasikan pada tingkat direksi PLN. “Ini untuk mengendalikan jangan sampai ada variasi tagihan, sehingga masih ada yang di atas 18 persen,” ujarnya. Untuk itu, Darwin menegaskan kemungkinan akan merevisi Peraturan Menteri mengenai tagihan listrik bagi industri yang lama dan akan segera berlaku efektif. Menurut dia, PLN telah merumuskan pola-pola yang lebih sederhana dalam penerapan kebijakan ke depan dan untuk mengantisipasi tidak ada kasus yang tidak diharapkan dalam tagihan, PLN harus mengefektifkan programprogram konseling sebagai bentuk konkret dari tim pemantau kebijakan TDL baru. (ant)
Pemerintah Restui BRI Akuisisi Bank Agro JAKARTA - Kementerian BUMN secara prinsip merestui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi 80 persen saham PT Bank Agroniaga Tbk. Menteri BUMN Mustafa Abubakar menuturkan pihaknya secara prinsip telah memberikan persetujuan terkait dengan aksi korporasi itu. “Kami sangat mendukung rencana akuisisi Bank Agro oleh BRI. Meskipun sejauh ini kami belum mengirimkan persetujuan secara resmi,” ujarnya di salah satu situs bisnis di Jakarta kemarin. Menurut dia, Bank Agroniaga akan memberikan kontribusi positif bagi BRI jika bank pelat merah itu mengambil alih. Selama ini, kepemilikan Bank Agroniaga didominasi oleh Dana Pensiun PTPN (Dapenbun). Namun, upaya akselerasi pertumbuhan investasi dana pensiun itu kepada Bank Agro terkendala peraturan Menteri Keuangan yang membatasi penempatan dana pensiun ke
satu jenis investasi itu maksimal 20 persen. BRI menargetkan bisa merampungkan pembelian Bank Agro pada Agustus. Untuk pembelian saham bank milik Dapenbun ini, perseroan mengalokasikan dana sebesar Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar. Direktur Utama BRI Sofyan Basir baru-baru ini menuturkan perseroan telah memiliki dana untuk keperluan akuisisi itu. Dana diambil dari kas internal. “Keputusan mengambil Bank Agro akan ditentukan dalam RUPSLB (rapat umum pemegang saham luar biasa). Kami saat ini akan membicarakan akuisisi dengan Menteri BUMN,” ujarnya. Menurut Sofyan Basir, pembelian Bank Agro akan memperkuat penyaluran kredit perseroan di sektor pertanian. (grd)
Bisnis Jakarta/dok
DISESALKAN – Pemunculan nama Darmin Nasution sebagai calon tunggal Gubernur BI disesalkan sejumlah pihak, termasuk dari Komisi IX DPR RI yang akan melakukan fit and proper test.
Darmin Dinilai Krisis Kepercayaan JAKARTA - Pengamat ekonomi Hendri Saparini mengatakan catatan buruk calon gubernur tunggal Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution yang disodorkan Presiden kepada DPR, akan menuai penentangan sejumlah pihak termasuk anggota Komisi XI DPR yang akan melakukan fit and proper test. Darmin yang juga eks Dirjen Pajak dianggap
sementara kalangan tidak cukup baik saat memimpin lembaga pajak. “Itu akan menciptakan ketidakpercayaan pasar. Itu yang menyedihkan. Oleh karena itu saya bilang tadi, ini berbeda dengan Gubernur BI sebelumnya. Yang paling penting mengembalikan kredibilitas BI,” kata Hendri di Jakarta, Sabtu kemarin.
Padahal, Indonesia membutuhkan Gubernur BI yang bukan hanya ahli moneter dan kemampuan dalam mengelola sektor rill saja, tetapi lebih dari itu Gubernur BI mendatang harus mampu melakukan reformasi BI sebagai bank sentral dan mengembalikan kredibilitas BI sebagai bank sentral di Indonesia. Karena itu, jika penunjukan
Indonesia Capai Investment Grade JAKARTA - Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR) memperbaiki rating Indonesia hingga mencapai level Investment Grade, pada 13 Juli 2010. Perbaikan rating oleh JCR dilakukan untuk foreign currency long-term senior debt dari semula BB+ menjadi BBB- dan local currency longterm senior debt dari semula BBBmenjadi BBB, dengan outlook masing-masing stable. Dalam siaran persnya, JCR menyatakan bahwa peningkatan ini mencerminkan (i) meningkatnya stabilitas politik dan sosial seiring dengan kemajuan dalam demokratisasi dan desentralisa-
si, (ii) prospek pertumbuhan ekonomi berkelanjutan didukung oleh solidnya permintaan domestik, (iii) berkurangnya beban utang publik sebagai hasil dari pengelolaan fiskal yang hatihati, (iv) Indonesia semakin resilience terhadap guncangan eksternal karena akumulasi cadangan devisa dan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan utang luar negeri dan (v) upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Yudhoyono untuk meletakkan kerangka penanganan permasalahan struktural terutama dalam pembangunan infrastruktur.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A. Sarwono menyambut gembira upgrade rating oleh JCR ini. “Peningkatan rating ini merupakan cerminan perbaikan persepsi dan penilaian lembaga rating terhadap situasi perekonomian Indonesia yang terbukti tangguh. Predikat investment grade akan menambah kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Dengan upaya bersama yang strategis dan terarah, langkah ini diyakini dapat diikuti oleh lembaga-lembaga rating internasional lain”, demikian dinyatakan Hartadi. (grd)
Bisnis Jakarta/ant
INDUSTRI KREATIF - Pengunjung melihat produk-produk lokal berupa pakaian dalam acara Kickfest 2010 di Stadion Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Sabtu kemarin.
Gubernur BI saat ini dilakukan hanya sebatas formalitas untuk mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan Boediono satu tahun lalu, Hendri menyarankan lebih baik uji kelayakan terhadap Darmin Nasution dibatalkan saja. “Kalau hanya urusan teknis saja, lebih dari setahun tak ada gubernur, BI bisa jalan. Tapi kita punya ke-
butuhan yang lain,” sarannya. Oleh sebab itu, Hendri menyesalkan Presiden yang hanya mengajukan satu nama gubernur BI. Seperti diketahui DPR telah menetapkan agenda uji kelayakan dan kepatutan pada 21 Juli 2010 kepada Darmin Nasution yang saat ini menjabat sebagai Deputi Senior Gubernur BI yang juga Plt Gubernur BI. (ind)
Kemenkeu Sepakati Reformasi Pengadilan Pajak JAKARTA - Kementerian Keuangan melakukan kesepakatan dan menandatangani nota kesepahaman bersama tentang pembinaan dan pengawasan hakim pengadilan pajak dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam sambutannya seusai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat mengatakan dokumen ini akan menjembatani kerjasama yang semakin baik antara Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilandaskan kepada integritas dan profesi. “Dokumen ini menyepakati bagaimana meningkatkan martabat dan nilai pengadilan pajak di Indonesia serta bagaimana kita sama-sama menjadikan pengadilan pajak, pengadilan resmi menjadi pengadilan yang disegani, dihormati dan menjadi tempat di seluruh insan individu dan aparat hukum mendapatkan keadilan dalam bidang pajak,” ujarnya. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Wakil Ketua Komisi Yudisial M.Thahir Saimina dan Ketua Muda bidang Pengawasan Mahkamah Agung M.Hatta Ali. Nota kesepahaman bersama akan mengatur pembinaan dan pengawasan hakim pengadilan pajak, peng-
awasan dan monitoring laporan harta kekayaan pejabat negara hakim pengadilan pajak, serta pertukaran informasi diantara para pihak terkait dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman bersama. “MA akan melakukan supervisi pelaksanaan tugas hakim pengadilan pajak secara teknis yudisial, KY akan menjaga hakim melalui ‘code of conduct’ perilaku dan standar etika, serta Kementerian Keuangan dari segi organisasi, administrasi, aspek personalia maupun keuangan, kita samasama memahami, pajak instansi penting bagi Indonesia,” ujar Menkeu. Menurut dia, Indonesia dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan karena anggaran kuat, sehat dan senantiasa tumbuh membiayai pengeluaran negara, apalagi mayoritas penghasilan dari pajak, dan memahami masalah pajak bukan hanya masalah Dirjen pajak, kementerian keuangan dan pengadilan pajak, karena merupakan masalah bersama. “Penerimaan pajak dan non pajak mayoritas sampai Rp 900 triliun, oleh karena itu kita berharap agar aktivitas pajak berjalan baik dan dihormati masyarakat,” ujarnya. Pembinaan dan pengawasan hakim pengadilan pajak diorientasikan untuk memastikan semua hakim pengadilan pajak berintegritas tinggi, jujur dan profesional. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.