No. 14 tahun V
8 Halaman
Kamis, 20 Januari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
Pangan dan Minyak
Penyebab Inflasi 2011 JAKARTA - Pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan pemerintah harus mampu mengatasi masalah ketahanan pangan dan meningkatnya harga minyak dunia pada 2011 agar laju inflasi tidak melambung tinggi. “Soal minyak dan pangan ini akan menjadi pemicu terpenting inflasi, maka pemerintah harus menyatakan perang terhadap inflasi yang dapat disebabkan dua komoditas itu,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu. Menurut dia, dalam menangani keterbatasan pangan, pemerintah harus membenahi manajemen impor serta menata pranata distribusi barang dalam pengadaan selain meningkatkan produksi beras dan memberikan subsidi kepada petani. “Jadi manajemen impor harus ditata sebaik mungkin, serta membenahi pranata distribusi. Apalagi saat ini kenaikan harga tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan petani jadi pranata distribusi dibuat secara lebih fair, tidak oligopoli seperti sekarang. Sehingga apabila harga komoditas pangan naik, sebagian itu dinikmati petani, karena saat ini kenaikan hanya dirasakan oleh distributor,” ujarnya. Selain itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini mengharapkan pemerintah dapat membenahi sistem operasi pasar, karena saat ini stok Bulog sebesar 1,2 juta ton masih kurang memadai, karakteristik beras kurang diminati masyarakat serta belum menyentuh daerah-daerah yang menyumbang inflasi tertinggi. “Operasi pasar magnitudenya lebih kecil dari kebutuhan, untuk kasus di Indonesia paling tidak dia harus punya cadangan 2-3 juta ton agar efektif, kemudian, karakteristik beras yang kurang diminati sehingga efektifitasnya lemah, dan operasi pasar belum menyentuh daerah penyumbang inflasi tertinggi. Jadi operasi pasar seperti right policy but
in the wrong place,” ujarnya. Sementara, harga minyak yang semakin meningkat pada 2011, ia mengatakan harus diwaspadai pemerintah apalagi rencana pembatasan BBM pada Maret mendatang dapat menimbulkan moral hazard. “Yang terpenting kebijakan seperti apa yang bisa dibuat pemerintah agar tidak terjadi moral hazard, karena sulit membuat diskriminasi harga untuk publik dan privat. Pemerintah sanggup tidak mengawal kebijakan itu,” ujarnya. Dengan situasi saat ini harga minyak dapat meningkat hingga 120 dolar per dolar AS dan bisa sulit untuk dikendalikan sehingga ada kemungkinan pemerintah akan mengubah asumsi ICP minyak dalam APBN 2011 dan menaikkan harga BBM. “Tidak masalah pemerintah mengubah asumsi makro, namun yang terpenting kebijakan seperti apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menghadapinya, karena tanpa cadangan minyak yang memadai kemungkinan harga minyak bisa mencapai 150 dolar AS,” ujarnya. Untuk itu, jika kedua permasalahan tersebut tak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah, maka laju inflasi 2011 bisa mencapai 8 hingga 10 persen. “Saya memprediksi inflasi 2011 bisa sampai 8 persen. Itu dengan asumsi harga minyak tidak sampai 120 dolar. Kalau sampai 120 dolar, pemerintah kemungkinan akan menaikkan harga minyak dan inflasi bisa mencapai 10 persen,” ujar Erani. Namun, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi masih bisa dipertahankan di level 6,4 persen yang sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah dalam mengelola laju inflasi. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
9.050
9.042
9.000
9.060 9.500 17/1
18/1
19/1
TAK EFISIEN - Kota Jakarta dinilai sebagai salah satu ibukota negara yang paling tak efisien di Asia, khususnya ditinjau dari aspek pembangunan infrastruktur dan transportasinya. Namun, Jakarta masih berpeluang dan sangat potensial untuk berkembang karena masih memiliki karakteristik kota yang nyaman.
Kota Jakarta
Paling Tak Efisien di Asia JAKARTA - Salah satu pakar dunia bidang pembangunan infrastruktur dari Harvard Kennedy School of Government, Jose Gomez-Ibanez menyebut Kota Jakarta sebagai salah satu ibukota negara yang paling tidak efisien di Asia, khususnya ditinjau dari aspek pembangunan infrastruktur dan transportasinya. “Namun, Jakarta masih berpeluang dan sangat potensial untuk berkembang karena masih memiliki karakteristik kota yang nyaman,” kata Direktur Korporasi PT Nusantara Infastructure Tbk, Bernardus Djonoputro, kepada pers di Jakarta, usai Kuliah Umum oleh Jose A. Gomez-Ibanez “Percepatan Pembangunan Infra-
struktur pada Kota Tidak Efisien : Sebuah Kasus Jakarta” di Jakarta, kemarin. Bernardus yang juga Sekjen Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia ini, mengatakan, hal itulah yang disampaikan Jose saat menyampaikan sesi kuliah umum dan dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri atas para pihak, khususnya para ahli transportasi dan penggiat infrastruktur di Jakarta. Menurut Ibanez sebagaimana disampaikan Bernardus, kota Jakarta paling tidak mengalami problem pemanfaatan lahan dan kapasitas transportasi massal yang tidak optimal dan mendominasinya kendaraan pribadi di jalanan Jakarta, khususnya sepeda mo-
tor. Karena itu, Ibanez, kata Bernardus menyarankan, setidaknya beberapa hal yang perlu dilakukan Jakarta agar segera menjadi kota idaman bagi warga dan pendatang, khususnya investor. Pertama, perlunya meningkatkan pemanfaatan (utilisasi) yang optimal terhadap lahan yang ada, peningkatan kapasitas transportasi massal seperti Busway dan Kereta Komuter Jakarta. Kedua, perlunya segera diterapkan ketentuan jalan berbayar (road pricing) dan Ketiga, perlunya privatisasi yang memungkinkan swasta masuk dan terlibat pembangunan infrastruktur. Jadi, tegasnya, kebutuhan transportasi massal yang me-
Dana Asing Keluar
Sistem Keuangan Tetap Stabil JAKARTA - Bank Indonesia mencatat stabilitas sistem keuangan pada pekan lalu relatif terjaga meski terdapat tekanan dana asing yang keluar menyusul meningkatnya kekhawatiran atas laju inflasi ke depan. Sementara kegiatan intermediasi perbankan terindikasi kembali menurun seiring pola musiman bulan Januari atau January effect, sedangkan likuiditas cukup memadai. Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah di Jakarta, kemarin mengatakan, pada pekan kedua Januari, investor asing melakukan aksi
jual karena minat investor asing terhadap seluruh aset keuangan domestik menurun. “Ini disebabkan sentimen negatif di pasar keuangan regional seiring dengan kekhawatiran peningkatan laju inflasi di emerging markets termasuk Indonesia,” ujarnya. Dengan kondisi itu, porsi kepemilikan asing di SBN turun dari 30,4 persen menjadi 29,4 persen, sedangkan porsi di SBI turun dari 31,1 persen menjadi 26,4 persen. Namun, menurutnya kondisi fundamental Indonesia masih tetap solid yang tercermin pada kenaikan
rating obligasi pemerintah Indonesia dalam valas dan rupiah atau sovereign rating oleh Moody’s dari Ba2 menjadi Ba1 dengan outlook stabil per 17 Januari 2011. Menyusul baiknya ketahan ekonomi Indonesia, kecukupan cadangan devisa yang terus meningkat serta foreign direct investment (PMA) yang cukup menjanjikan. Sementara pada pekan laporan, kredit kembali menurun namun lebih rendah yakni sebesar Rp 2,56 triliun menjadi Rp 1.722,32 triliun jika dibandingkan pekan sebelumnya. (ant)
Sistem Perdagangan BEI Terganggu JAKARTA - Sistem perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengalami gangguan kemarin pukul 15.46 WIB merugikan beberapa pelaku pasar sehingga tidak dapat melakukan transaksi efek. Pada Rabu pukul 15.46 IHSG BEI berada dalam posisi melemah 31,37 poin atau 0,88 persen ke posisi 3.517,27 poin dan kelompok 45 saham-saham unggulan (LQ45) juga melemah 6,66 poin (1,1 persen) ke level 617,66. Kepala analis teknikal PT
Batavia Prosperindo Sekuritas Billy Budiman di Jakarta, mengatakan, matinya sistem perdagangan transaksi di bursa menambah sentimen negatif pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG). “Matinya transaksi perdagangan ini jelas merugikan pelaku pasar, menjelang 15 menit penutupan biasanya saya bertransaksi hingga Rp5 miliar,” kata dia. Kerusakan sistem tersebut menyebabkan sejumlah investor enggan bertransaksi se-
hingga mengurangi nilai transaksi pada IHSG. Selain itu, investor juga khawatir terjadi ketidak-transparanan yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Kondisi ini, pernah terjadi pada dua tahun lalu dan sejumlah investor memilih menahan diri dalam melakukan transaksi. “Akibatnya dua hingga tiga hari setelah peristiwa itu terjadi, volume perdagangan cenderung sepi,” kata dia. (ant)
madai di Jakarta adalah sebuah keharusan dan meningkatkan kapasitas yang ada, termasuk penyeimbangan antara kapasitas yang ada dengan kegiatan bangun baru fasilitas infrastruktur dan transportasi baru. Untuk mencapai sasaran perbaikan jangka pendek, menengah dan panjang bagi terciptanya Jakarta yang nyaman dari segi infrastruktur dan transportasi, kata Sekjen IAP Bernardus, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan tegas dari pemerintah yang ada. “Kesulitan lahan dalam pembangunan infrastruktur akan segera berakhir, jika pemerintah bersama DPR mampu menuntaskan UU tentang Pembebasan Lahan segera disetujui
dan diundangkan pemerintah,” katanya. Selain itu, diperlukan ketegasan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam memetakan peruntukan lahan untuk infrastruktur sesuai Tata Ruang yang disepakati oleh para pihak di sebuah daerah. “Anehnya sampai sekarang untuk Jakarta sendiri, persoalan Tata Ruang dan Wilayahnya belum diperdakan,” katanya. Artinya, sampai sekarang, zonasi dan pembangunan infastruktur di Jakarta, juga belum jelas dasar hukumnya. “Jika situasinya seperti ini, tata ruang Jakarta belum jelas, belum pasti dan belum memiliki kekuatan hukum,” katanya. (ant)
BKPM Diminta Proaktif JAKARTA - Internal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diminta proaktif untuk mengungkapkan kebenaran terkait dugaan konflik kepentingan Kepala BKPM, Gita Wirjawan, menyusul tudingan penyelewengan pajak PT Ancora Mining Service milik orang nomor satu di lembaga itu. “Dalam kasus konflik kepentingan yang dilakukan elite pemerintahan, mestinya pihak internal bisa lebih proaktif dalam menyampaikan informasi kepada publik,” kata Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara kepada pers, di Jakarta, kemarin. Apalagi, jika persoalan itu mengarah pada dugaan praktik melawan kepentingan publik atau merugikan negara. Apabila ada indikasi pelanggaran, tentunya pihak internal lembaga negara itu berkewajiban melaporkannya kepada publik apapun caranya. Tudingan konflik kepentingan yang dialamatkan kepada Gita itu bermula dari Ancora, sebagai perusahaan yang didirikan Kepala BKPM tersebut. Informasi yang berkembang di kalangan wartawan, konflik kepentingan itu disebut-sebut memicu konflik yang merebak di dalam tubuh lembaga pemerintahan itu. “Ketidakcocokan
di kalangan pimpinan BKPM ini sudah berlangsung sejak setahun terakhir. Ini terutama karena pola kepemimpinan Kepala BKPM serta para staf khususnya yang seringkali menabrak aturan internal,” kata salah seorang karyawan. Bahkan, beberapa hari terakhir, beredar selebaran di kalangan karyawan BKPM yang isinya mengkritik perpecahan di internal organisasi pemerintahan tersebut. Gita yang pernah menjabat posisi penting di JP Morgan Indonesia itu, juga dikeluhkan karena terlalu teoritis serta cenderung bergaya barat. Akibatnya, banyak pegawai yang mengalami tekanan berlebihan. Bahkan Gita dikabarkan menjadi pemicu pengunduran diri salah satu petinggi BKPM dan hal ini diduga sebagai bentuk protes atas benturan kepentingan Gita di perusahaan tersebut. Pekan lalu, Ancora Mining Services dilaporkan Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) atas tudingan dugaan penyelewengan pajak. Juru Bicara FMPK, Yosef Rizal menyebutkan, dugaan manipulasi itu dilakukan pada neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan modal yang berakhir pada 31 Desember 2008. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.