No. 137 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 20 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
BPKP Raih Penghargaan Reformasi Birokrasi JAKARTA - Badan Kerja sama Internasional Korea (KOICA) memberikan penghargaan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi reformasi birokrasi. Para pakar dari Korea menilai BPKP memiliki rencana aksi yang baik dan implementatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, demikian keterangan yang diperoleh dari Bagian Humas BPKP di Jakarta, kemarin. Penghargaan disampaikan Duta Besar Korea untuk Indonesia, Myung Soo Ahn dan Deputi Monitoring dan Akuntabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Herryana pada 14 Juli 2010. Sesuai dengan PERMENPAN No. PER/15/M.PAN/7/ 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, kegiatan pengawasan merupakan salah satu prioritas pertama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Menyikapi hal tersebut, Kemenpan-RB mengikutsertakan BPKP sebagai salah satu instansi yang dilibatkan dalam kegiatan ‘2nd Phase of Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia’, yang merupakan kerja sama antara KOICA (Pemerintah Republik Korea) dengan Kemenpan-RB (Pemerintah Indonesia) dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Program kerja sama ini selain untuk menguatkan hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Korea dan Indonesia, juga dilakukan untuk mendukung penerapan reformasi birokrasi di Indonesia dengan memperkenalkan pengalaman Korea dan membagi pengetahuan melalui pelatihan, diskusi pakar, dan workshop dalam area inovasi pemerintahan. Rangkaian kegiatan meliputi transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk pengembangan inovasi dalam pemerintahan melalui kegiatan pelatihan di Korea kepada PNS di Indonesia. (ant)
Darmin Didukung Koalisi Parpol JAKARTA - Koalisi partai politik pendukung Presiden SBY akan menyokong pengajuan Darmin Nasution untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia dalam uji kepantasan dan kepatutan (fit and proper test) yang berlangsung Rabu besok. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, di Jakarta, Senin, mengatakan Partai Demokrat akan mendukung penuh pengajuan Darmin Nasution oleh Presiden SBY sebagai calon tunggal Gubernur BI. “Partai Demokrat sudah solid untuk mendukung Darmin. Parpol koalisi juga demikian. Kita melalui setgab sudah melakukan lobilobi,” kata Achsanul. Meski didukung koalisi parpol, Achsanul melihat proses pemilihan Darmin akan dipu-
tuskan melalui pemilihan suara atau votting. “Kemungkinannya votting meski kita usahakan juga untuk diterima secara aklamasi,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Sohibul Iman, mengatakan meski belum mendapatkan arahan dari pimpinan PKS, tapi anggota fraksi PKS di Komisi XI akan mendukung nama yang diajukan Presiden SBY untuk menjadi Gubernur BI. “Karena nama Darmin itu diajukan oleh SBY sebagai pimpinan koalisi, maka sebagai bagian dari koalisi tentu kita harus hormati, meski ada beberapa persoalan yang perlu kita konfirmasi kepada Darmin,” katanya. (ant)
Rupiah Merosot JAKARTA – Setelah sempat stabil di pagi hari, kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, kemarin sore akhirnya melemah di atas angka Rp 9.050 menjadi Rp 9.053-Rp 9.063 per dolar AS. Sementara di pagi harinya rupiah cenderung stabil di level Rp 9.030 per dolar, karena pelaku pasar masih belum aktif setelah pada akhir pekan lalu menguat. Ini terjadi akibat pelaku masih melepas rupiah, meski tekanan jualnya berkurang. Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga di Jakarta mengatakan, pergerakan rupiah sepanjang pekan ini diperkirakan tetap menyempit, karena belum adanya faktor kuat yang mendorong untuk naik lebih jauh. “Kami memperkirakan rupiah masih dalam kisaran Rp 9.050 sampai Rp 9.100 per dolar, “ ujarnya.
Gejolak rupiah, menurut dia yang tak menentu kadang naik dan turun, karena pelaku pasar hati-hati untuk masuk ke pasar sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. “Pelaku masih khawatir dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan krisis keuangan Eropa yang masih tak menentu, sehingga mereka lebih cenderung mencari aman saja dalam bermain,” katanya. Rupiah, sulit bisa mencapai angka Rp 9.000 per dolar, meski sempat mencapai angka Rp 9.032 per dolar, namun kemudian kembali melemah hingga di atas Rp9.050 per dolar. Namun posisi rupiah saat ini dinilai masih tetap bagus dan dalam kondisi yang aman. (ant)
Bisnis Jakarta/sep
KEBERATAN - Ketua Umum Apindo Sopyan Wanandi (kiri), Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny Soetrisno, Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Chris kanter (kanan) secara tegas menyatakan keberatan terhadap kenaikan tarif dasar listrik yang ditetapkan pemerintah saat berlangsung rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.
Kurangi Utang Luar Negeri JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pengurangan pembiayaan baru dari luar negeri berbentuk utang, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Mari kita kurangi sumber pembiayaan baru dari luar negeri,” kata Presiden ketika membuka rapat terbatas bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Kalaupun harus menggunakan pembiayaan luar negeri, Presiden minta tak memilih opsi utang, melainkan opsi hibah atau pemutihan utang. Presiden mencontohkan pemerintah saat ini sedang menjalin kerja sama dengan Norwegia terkait rencana pemberian hibah kepada Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 9 triliun. Kepala Negara juga meng-
usulkan opsi pemutihan. Hal itu telah diterapkan dalam kerja sama Indonesia dengan organisasi internasional Global Fund dan sejumlah negara. Pemutihan utang memberikan kesempatan kepada negara berutang untuk mengalihkan kewajiban membayar utang ke dalam berbagai kegiatan lain untuk kepentingan negara tersebut. “Uang itu untuk keperluan kita juga,” kata Presiden.
Kenaikan TDL Bisa Picu PHK JAKARTA - Kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) diperkirakan dapat memicu banyak tenaga kerja khususnya di sektor industri mebel yang akan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketua Koperasi Industri Kayu dan Mebel (KIKM) Klender, Jaktim Ade Firman mengatakan, dengan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya membaik, para pengusaha tak bisa langsung menaikkan harga jual produknya meskipun ongkos produksi naik. “Ini dilema yang paling sulit yang bakal
kami hadapi,” katanya. Menurut Ade, persoalan TDL bukan semata pada kenaikan biaya listrik, tetapi dampaknya bisa menyebar ke harga bahan baku, ongkos transportasi dan lainnya. Sekarang, lanjutnya, sebelum TDL benarbenar dinaikkan, harga bahan baku plywood sudah naik, yakni dari yang semula Rp 180.000 per lembar menjadi Rp 190.000 per lembar. Dikatakan, dari seluruh ongkos produksi, tarif listrik memakan 5-10 persen, yang mana jika TDL dinaikkan sampai 10 persen, maka porsi biaya listrik bisa
mencapai 20 persen dari total ongkos produksi. “Itu baru dari sisi biaya listriknya saja. Belum ditambah kenaikan bahan baku yang lain,” katanya. Karena itu, untuk menyelamatkan usaha para perajin mebel dari kebangkrutan, kenaikan TDL ini kemungkinan akan diikuti dengan pemangkasan jumlah produksi, misalnya dari sebelumnya produksi mencapai 10 set mebel bisa turun hanya 8 set mebel. Pemangkasan produksi tersebut, lanjutnya, berarti akan berdampak pada pemangkasan jumlah pekerja. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.032
9.500
9.035
9.053
10.000 15/7
16/7
19/7
Bisnis Jakarta/ant
APBN DAN FISKAL - Menko Perekonomian Hatta Rajasa (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kanan) dan Menneg PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas bidang ekonomi yang membahas APBN dan Fiskal di kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Saat ini, pemerintah sedang merintis kerja sama dengan Australia dan beberapa negara Eropa untuk menerapkan mekanisme tersebut. Pada kesempatan itu, Presiden berharap rasio utang terhadap pendapatan nasional dalam APBN semakin turun. Dengan demikian, anggaran nasional akan semakin sehat. Presiden menegaskan, APBN harus dikelola dengan baik. Kri-
sis suatu negara bisa disebabkan oleh pengelolaan APBN yang tidak baik, terutama karena tingginya defisit dan rasio utang yang tidak sehat. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan penerimaan negara sesuai dengan potensi penerimaan yang seharusnya diterima, lalu pemerintah juga perlu memikirkan pembelanjaan itu secara baik, sehingga tidak semakin membebani keuangan negara. (ant)
Rasio Utang Terus Membaik JAKARTA - Pemerintah mengatakan rasio utang Indonesia dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) terus membaik, bahkan di bawah target 29 persen pada 2010. “Per Juni 2010, rasio utang terhadap PDB itu sekitar 26 persen. Kita dalam target RPJM pada 2014 mencapai 24 persen. Tapi tampaknya kita akan berada di bawah itu mengingat sebetulnya pada tahun 2010 ini target kita kan 29 persen, tapi kenyataannya sudah jauh di bawah itu,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Penurunan rasio tersebut terjadi antara lain karena PDB terus meningkat dan utang luar negeri menurun sehingga netto pinjaman turun. “Dengan kata lain, kemampuan kita membayar utang luar negeri kita jauh lebih besar dari pinjaman luar negeri. Khusus untuk itu maka presiden minta kita melakukan pengelolaan yang baik, sumber-sumber pembiayaan kita arahkan kepada dalam negeri,” kata Hatta. Terkait investasi dan ekspor, akan dilakukan penyederhanaan pemangku kepentingan sehingga prosedur lebih ringkas. “Percepatan investasi dan ekspor kita yang selama ini ada empat working groups, kita sederhanakan menjadi cukup dua ‘working groups’, yaitu yang menyangkut investasi langsung ditangani oleh BKPM dan yang menyangkut ekspor langsung ditangani oleh menteri perdagangan. Koordinatornya tetap oleh menko pereko-
nomian,” tegasnya. Dengan langkah itu diharapkan ada penyederhanaan birokrasi dan juga prosedur. “Sekarang kita masuk dalam kategori investment roa’, kita manfaatkan momentum itu untuk mempercepat investasi kita. Kita sudah katakan di sini sebagai tujuan investasi yang sangat menarik,” paparnya. Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan hingga 30 Juni 2010 penyerapan anggaran APBN 2010 telah mencapai 35 persen. “Sekarang ini kan selisihnya berbandingkan kuartal pertama ada penyerapan yang lebih bagus. Tapi saya sudah mengeluarkan data 35 persen per 30 Juni itu penyerapan anggaran APBN,” tuturnya. Menkeu mengatakan, penyerapan anggaran ini tidak berkolerasi dengan laporan UKP4 mengenai adanya sejumlah kementerian yang mendapat angka merah dalam menjalankan programnya. “Itu tidak dikaitkan dengan hal tersebut. Yang ada adalah bahwa ini kan penyerapan anggaran dan artinya kementerian dan lembaga semua bagaimana menyerap anggaran,” katanya. Karakteristik penyerapan anggaran APBN biasanya penyerapan akan tinggi pada semester kedua pada Juni hingga Desember mendatang. “Itu karakteristiknya memang di semester pertama itu lebih pelan yang nanti besar pencairannya di semester kedua. Jadi antara Juni sampai Desember,” ungkapnya. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.