No. 237 tahun IV
8 Halaman
Senin, 20 Desember 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Program PINTAR
Diharapkan Tingkatkan WP
Bisnis Jakarta/ant
Penyelesaian Piutang Negara Dipercepat JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyusun peta jalan untuk mempercepat pengurusan atau penyelesaian piutang negara melalui 14 program. “Untuk pengurusan outstanding piutang negara, kita sudah menyusun roadmap percepatan penyelesaian outstanding piutang negara. Ini terdiri dari 14 program,” kata Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto, di Jakarta.
Program itu, antara lain penertiban berkas kasus piutang negara, penyelesaian pembentukan database piutang negara, penyederhanaan prosedur pengurusan piutang negara, penyusunan peraturan yang memungkinkan percepatan piutang negara, peningkatan kualitas koordinasi antar kreditur, intensifikasi pelaksanaan pemberian keringanan, dan penelusuran aset dari obligor atau debitur. (ant)
MENDAG KUNJUNGI PASAR - Mendag RI, Mari Elka Pangestu saat mengunjungi los sembako di pasar Kranggan Yogyakarta, kemarin. Mendag RI melakukan inspeksi mendadak untuk memantau harga-harga di pasar.
JAKARTA - Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak Robert Pakpahan mengharapkan program reformasi birokrasi sistem administrasi perpajakan (PINTAR/Project for Indonesian Tax Administration Reform) dapat meningkatkan jumlah dan kepatuhan Wajib Pajak (WP). “PINTAR merupakan transformasi besar yang meliputi perbaikan proses bisnis, organisasi dan budaya organisasi serta manajemen SDM dan salah satu tujuannya meningkatkan kepatuhan WP dan jumlah WP aktif terdaftar,” ujarnya saat sosialisasi di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta. Selain itu, melalui program yang beroperasi penuh pada 2014, diharapkan nantinya jumlah surat pemberitahuan (SPT) yang diterima tepat waktu dibandingkan dengan total SPT yang diterima dapat meningkat. “Kita menginginkan adanya perbaikan sistem informasi, peningkatan kualitas data, manajemen sumber daya
manusia, peningkatan jumlah WP, maunpun pembenahan sistem administrasi pajak,” ujarnya. Ia mengharapkan, selain adanya tingkat kepatuhan WP yang membaik, muncul peningkatan mutu pelayanan dan data reliable yang dapat memberikan rasa aman dan keadilan. “Diharapkan muncul tindakan penegakan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran karena didukung kuantitas dan kualitas data untuk melakukan analisis resiko,” ujar Robert. Sistem administrasi pajak tunggal ini akan mempunyai nilai proyek sebesar 145 juta dolar AS dan sekitar 75 persen nilai alokasi anggaran berasal dari bantuan pinjaman lunak Bank Dunia. Program ini merupakan bagian dari peluncuran reformasi birokrasi jilid II dalam bidang perpajakan pada Juni 2009 untuk melakukan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan Indonesia. (ant)
Pembahasan OJK Diperpanjang JAKARTA – Seperti diprediksi semula, pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara Pemerintah dan DPR bakal diperpanjang hingga tahun depan. Meski begitu belum jelas kapan pembahasan dilakukan, DPR hanya mengatakan pada masa sidang pertama 2011 antara Januari-Maret. Anggota Pansus DPR RI untuk pembahasan RUU OJK I Wayan Gunastra mengatakan, hal itu dikarenakan belum selesainya pembahasan mengenai susunan dan mekanisme pemilihan Dewan Komisioner (DK) OJK. “Rapat Paripurna Kamis (16/12) kemarin setuju untuk memperpanjang pembahasan RUU OJK dan dilanjutkan pada masa sidang Januari-
Maret 2011,” kata anggota fraksi Partai Demokrat ini. Mengenai amanat UU BI pasal 34, bahwa pembentukan OJK paling lambat sebelum akhir tahun ini, Wayan mengatakan perpanjangan waktu tidak melanggar UU tersebut. “Berdasarkan tata cara penyusunan undang-undang, selama undang-undang sudah dimulai dibahas maka itu boleh diperpanjang,” katanya. Wayan juga menyatakan optimistis pada masa sidang Januari - Maret RUU itu sudah bisa selesai, karena pasal yang mengganjal dan belum ketemu titik temu dengan Pemerintah hanya pasal soal Dewan Komisioner. Sebelumnya, Pansus DPR RI
untuk pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta waktu agar penyelesaian RUU itu diperpanjang dari akhir masa sidang DPR 17 Desember mendatang. Pansus bersikeras bahwa, amanat pasal 34 UU BI menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen atau di luar pemerintah sehingga seharusnya OJK berjalan tanpa intervensi pemerintah. “Belum terjadi persetujuan dengan pemerintah, mengenai kalimat OJK harus di luar pemerintah terutama untuk struktur di OJK. Kita keberatan kalau anggota ex officio dari Pemerintah. Bisa saja ada ex officio tapi no votting rights,” kata Ketua Pan-
sus Nusron Wahid. Dikatakannya, untuk opsi itu Pemerintah masih ngotot agar tujuh anggota DK diusulkan Presiden ke DPR, dengan dua ex officio dari Pemerintah dan Depkeu yang memiliki hak suara dan ketua DK ditunjuk Presiden. Sementara DPR memiliki tiga opsi struktur DK yang lebih menginginkan agar anggota DK lebih banyak diseleksi dan dipilih oleh DPR. “Silahkan Pemerintah pilih tiga opsi yang kita miliki. Nanti kita akan ikut opsi itu meski itu usulan fraksi lain,” katanya. Dengan mundurnya pembahasan RUU ini, Nusron mengatakan jika melewati batas waktu 31 Desember maka pengawasan perbankan dan lembaga
keuangan lainnya akan tetap berjalan menggunakan undangundang yang sudah ada sesuai pasal 35 UU BI. Nusron juga mengatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan lagi dengan Pemerintah mengenai jadwal pertemuan berikutnya pembahasan RUU ini. Wayan juga mengatakan belum tau lagi sikap Pemerintah mengenai kebuntuan pembahasan DK OJK ini. “Saya belum ketemu pemerintah lagi,” katanya. Yang menarik dari ditundanya pembahasan ini, apakah nanti akan ada lagi kunjungan ke luar negeri terkait hal tersebut ? Kita lihat saja nanti, bagaimana kinerja para wakil rakyat kita. (ant)
Tarif Paspor Turun Pada 2011 JAKARTA - Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akan menurunkan tarif pembuatan paspor per 1 Januari 2011 sehingga kabar bahwa pemerintah akan menaikan tarif tersebut tidak benar. “Kabar kenaikan tarif paspor menyesatkan, entah siapa yang menghembuskan. Tarif justru akan turun Rp 15.000 karena biaya pengambilan sidik jari dihilangkan,” kata Kabag Humas Litigasi dan TU Ditjen Imigrasi Kemenkumham Maroloan Jonnis Baringbing di Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kemenkumham, tarif paspor menjadi Rp255.000 untuk paspor biasa tebal 48 halaman, Rp105.000 untuk paspor biasa tebal 24 halaman. Biaya penerbitan paspor elektronis atau dikenal dengan sebutan “e-passport” yang rencananya diujicobakan pada 26 Januari 2011 adalah Rp 655.000 dengan tebal 48 halaman, dan Rp 405.000 untuk tebal 24 halaman. Harga tersebut sudah dipertimbangkan cukup matang dan tak lebih mahal dibanding negara lain. Kasubdit Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Direktorat Sistem Informasi Keimigrasian Kemenkumham Alif Suaidi memberikan
perbandingan harga e-passport Indonesia dengan beberapa negara lain. Di Singapura harga e-passport mencapai 80 dolar Singapura atau sekitar Rp 544.000, Thailand mencapai 1.073 Bath atau sekitar Rp 321.900, Selandia Baru sekitar Rp 990.000, Inggris sekitar Rp 1.274.000, Amerika Serikat (AS) sekitar Rp 890.000. Sementara itu, Kasubdit Penyebaran dan Kerja Sama Direktorat Sistem Informasi Keimigrasian Kemenkumham Rochadi Iman Santoso menjelaskan harga e-passport Indonesia sedikit lebih mahal karena dibutuhkan lebih banyak biaya untuk mengembangkan dokumen perjalanan ini di negara dengan geografis seperti Indonesia. “Kami menggunakan sistem desentralisasi, rencananya bisa dibuat di 108 kantor imigrasi di berbagai daerah. Negara lain sistemnya sentralisasi, jadi pembiayaan untuk peralatannya pun tidak begitu besar,” ujar Rochadi. Paspor elektronis ini, sengaja didesain agar lebih aman dan menghindari duplikasi. Teknologi pengamanannya pun lebih mutakhir, dengan menanamkan chip yang berisi biodata pemegang beserta data biometrik sebagai salah satu unsur pengamanan paspor yang diwajibkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO). (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.