No. 75 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 21 April 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
TARGET PAJAK - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu (kiri) berbincang dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Mohammad Tjiptardjo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Pemerintah memproyeksikan penerimaan perpajakan sepanjang 2010 mencapai Rp 736 triliun.
Pedagang Kecil Tergerus JAKARTA - Lembaga keuangan mikro baitul maal wattamwil (LKM BMT) mengharapkan pemerintah memberikan dukungan riil kepada pedagang kecil karena keberadaan pasar-pasar modern saat ini menggerus pedagang kecil. “Pemerintah diharapkan memberi dukungan riil kepada keberadaan pedagang kecil menyusul maraknya hypermarket dan store saat ini,” kata Direktur Utama PT Permodalan BMT Ventura, Saat Suharto di Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, munculnya pasar-pasar modern saat ini memang menciptakan lapangan kerja baru bagi sebagian warga negara. “Meski membuka lapangan kerja tapi lebih banyak menggerus mereka. Dukungan pemerintah kita harapkan lebih riil,” katanya. Mengenai keberadaan PT Permodalan BMT Ventura, Saat menyebutkan, BMT Ventura merupakan perusahaan yang dibentuk oleh Perhimpunan BMT Indonesia atau yang dikenal dengan BMT Center bekerjasama dengan institusi lain pada tahun 2007 dengan modal awal sekitar Rp 8 miliar. Pendirian Permodalan BMT Ventura ditujukan untuk menguatkan BMT dari sisi permodalan. (ant)
Bank Syariah Kompetitif JAKARTA - Bank Syariah nasional akan semakin kompetitif dibanding bank konvensional, karena selain diuntungkan oleh berbagai hal seperti Undang-undang PPn (Pajak Pendapatan) juga makin banyak investor asing yang masuk ke sektor tersebut. Selain itu juga karena kondisi ekonomi terus stabil yang ditandai suku bunga acuan (BI Rate) Bank Indonesia yang rendah mencapai 6,5 persen, kata Dirut Karim Business Consulting, Adiwarman A. Karim di Jakarta, Selasa. Menurut dia, pertumbuhan Bank Syariah akan semakin baik dengan masuknya investor asing terutama dari Malaysia dan Timur Tengah yang akan investasi cukup besar. “Kami optimis ke depan Bank Syariah akan menjadi bank yang diperhitungkan,” ujarnya Mengenai BI masih mempertahankan BI rate, ia mengatakan hal ini disebabkan laju inflasi 2010 yang terus rendah dari sejak Januari hingga Maret 2010. Kalau melihat inflasi yang terus rendah, bank sentral seharusnya menurunkan suku bunga acuannya namun hal itu tidak dilakukan. Hal ini disebabkan BI mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang makin stabil dan menjaga investor agar tidak mengalihkan dananya ke pasar lainnya di Asia. Mengenai adanya pernyataan bunga bank haram, menurut dia, memang memberikan dampak positif terhadap Bank Syariah. Karena nasabah banyak yang mengalihkan dana. (ant)
Pemerintah Tambah Utang JAKARTA - Pemerintah menambah jumlah utang sebanyak Rp 7,32 triliun melalui penjualan 4 seri surat utang negara (SUN) melalui lelang pada Selasa ini. Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, dalam keterangannya di Jakarta, kemarin menyebutkan, total penawaran yang masuk terhadap 4 seri SUN itu mencapai Rp 23,67 triliun. Rincian jumlah Rp 7,32 triliun itu adalah SPN20110407 sebesar Rp 2,67 triliun yang akan jatuh tempo 7 April 2011 dan dilepas dengan imbal hasil/harga rata-rata tertimbang (yield) sebesar 6,75 persen. SUN seri FR0027 sebesar RP1,0 triliun yang akan jatuh tempo 15 September 2015 dilepas dengan yield 8,31 persen, sedangkan FR0040 sebesar Rp1,6 triliun yang jatuh tempo 15 September 2025 dengan yield 9,4 persen. Sun seri FR0047 sebesar 2,05 triliun yang akan jatuh tempo 15 Februari 2028 dan dilepas dengan yield 9,94 persen.
Total penawaran yang masuk sebesar Rp 23,67 triliun terdiri dari SPN20110407 sebesar Rp 9,95 triliun, FR0027 sebesar Rp 4,21 triliun, FR0040 sebesar Rp 6,04 triliun, dan FR0047 sebesar Rp 3,48 triliun. Menurut Rahmat, dengan penerbitan 4 seri SUN ini, maka total penerbitan SUN sudah mencapai 46,1 persen dari total target penerbitan SUN gross yang sebesar Rp 175 triliun. Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperhitungkan penerimaan negara dapat bertambah sebesar sekitar Rp 2,8 triliun menyusul perubahan asumsi makro yang telah disepakati antara pemerintah dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. “Kenaikan penerimaan negara itu berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan di Ditjen Bea dan Cukai,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Anggito Abimanyu dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR. Sebelumnya Komisi XI DPR bersama pemerintah menyepakati perubahan asumsi makro
APBN 2010 untuk pertumbuhan ekonomi menjadi 5,8 persen (sebelumnya 5,5 persen), nilai tukar rupiah Rp 9.300 per dolar AS (sebelumnya Rp 10.000), inflasi 5,3 persen (sebelumnya 6,0 persen). Menurut Anggito, tax ratio (rasio pajak) diperkirakan akan berada di level 11,8 persen. Rincian untuk penerimaan Ditjen Pajak akan bertambah hingga Rp 1,7 triliun atau menjadi Rp 599,1 triliun dari yang sebelumnya Rp 597,4 triliun. Sementara penerimaan Ditjen Bea dan Cukai akan meningkat sebesar Rp 100 miliar menjadi Rp 81,1 triliun dari yang sebelumnya Rp 81 triliun dan PPh Migas naik sebesar Rp 1,2 triliun menjadi Rp 55,8 triliun dari Rp 54,7 triliun pada asumsi lama RAPBNP 2010. “Jadi total penerimaan perpajakan Rp 736 triliun atau mempunyai selisih Rp 2,8 triliun dengan tax ratio 11,8 persen. Hal ini dengan pencairan tagihan 30,9 persen dari total tagihan yang dimiliki oleh Ditjen Pajak,” kata Anggito. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.003 9.005
9.037
10.000
Bisnis Jakarta/sep 16/4
19/4
21/4
SINERGI - Direktur Bisnis Kelembagaan BRI Asmawi Syam (kanan) dan Presdir Pertamina EP Salis S Aprilian menyepakati pemberian produk dan jasa bank untuk PT Pertamina, di Jakarta, kemarin.
Kejar, Tagihan WP Bermasalah JAKARTA - Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan, dalam tiga bulan ke depan, Ditjen Pajak akan mendatangkan penerimaan sebesar Rp 30,8 triliun yang berasal dari wajib pajak yang bermasalah. Hal tersebut akan dilakukannya dengan berbagai upaya seperti salah satunya dengan menggunakan usaha seperti imbauan atau intensifikasi. “Kita perkirakan dalam tiga bulan, kami (Ditjen Pajak) akan dapat Rp 30,8 triliun. Ini imbauan jadi harus pelan-pelan,” katanya dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR itu. Sementara itu, langkah lain adalah ekstensifikasi, law enforcement, pemeriksaan dan
penindakan, dan penyidikan. Upaya ekstensifikasi akan menyumbang pemasukan sebesar sekitar Rp 2,3 triliun, law enforcement sebesar Rp 15,4 triliun, pemeriksaan sebesar Rp 7 triliun, dan penyidikan sekitar Rp 3,3 triliun. “Untuk penindakan dan pemeriksaan diperkirakan bisa sampai Rp 7 triliun. Ini penghasilan fresh money, tidak termasuk sengketa yang biasanya adalah pemindahbukuan,” katanya. Ia menyebutkan bahwa pencairan dari tagihan pajak tahun 2010 ini hanya bisa dicairkan sebesar 30,9 persen saja atau berpotensi Rp 15,4 triliun. “Ini juga fresh money yang bisa ditagih,” katanya. (ant)
Pemilihan DG BI Anomali JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Arief Budimanta menilai pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan segera digelar pada muali pekan depan sebagai anomali. “Pemerintah begitu responsif mengirimkan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia sementara untuk Gubernur Bank Indonesia yang sudah kosong sejak hampir setahun belum juga ada tanda-tanda pemerintah mangajukan calonnya, ini anomali, harusnya Gubernur BI dulu,” katanya dalam diskusi di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Menurut dia, posisi Gubernur Bank Indonesia lebih penting daripada Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sebab posisi Gubernur BI sangat menetukan arah kebijakan dan reformasi di tubuh bank central tersebut. Apalgimenurut dia, saat ini dibutuhkan seorng pemimpin moneter untuk mendorong tercapainya target-target ekonomi terutama stabilitas harga. “Bagaimana posisi Gubernur Bank Central dibiarkan ko-
song,” katanya. Ia mengatakan, ditengah suasana yang masih penuh dengan tantangan perekonomian baik di dalam negeri maupun di luar negeri saat ini, Gubernur Bank Indonesia sebagai pemimpin dalam otoritas moneter sangat ditungu-tunggu. Pengamat Ekonomi Iman Sugema mengatakan Gubernur Bank Indonesia sata ini sebenarnya lebih dibutuhkan. Terutama seiring dengan desakan reformasi sektor keuangan terutama pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia juga menambahkan, Gubernur Bank Indonesia akan meiliki tugas yang berat nantinya dalam mengalihkan tugas pengawasan BI ke OJK. Untuk Gubernur Bank Indonesia diharapkan dapat segera ditetapkan. Anggota Komisi XI DPR RI Nusron Wahid mengingatkan pemerintah untuk segera mengirimkan calon guna menduduki posisi Gubernur BI. Hal ini mengingat pentingnya agenda reformasi BI dan mendorong kebijakan yang lebih efektif. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.