No. 138 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 21 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Kenaikan TDL Dorong Inflasi BANDUNG - Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono mengatakan pengaruh kenaikan tarif dasar listrik pada awal Juli akan mendorong inflasi pada Juli ini menjadi sekitar satu persen. “Inflasi Juli kemungkinannya akan tinggi sekitar satu persen,” kata Hartadi di sela-sela peluncuran uang baru logam Rp 1.000 dan uang kertas Rp 10.000 desain baru di Bandung, kemarin. Inflasi sekitar satu persen itu selain disumbang kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang naik sekitar 18 persen juga karena dorongan dampak kenaikan TDL terhadap harga pangan. “Dampak TDL mulai terasa, karena pengusaha mulai menaikkan harga pangan seperti telur dan beras,” katanya. Untuk inflasi sampai akhir tahun, ia memperkirakan pengaruh kenaikan harga pada masa puasa dan lebaran, inflasi akan berada di sekitar 5,8 sampai 6 persen. “Kita akan jaga di bawah enam persen. Itu harus kita lakukan. Tetapi itu juga masih di dalam target kita lima plus minus satu persen,” katanya. Laju inflasi sejak Juli hingga September ini akan tinggi karena pengaruh puasa dan lebaran, namun akan kembali turun setelah bulan tersebut. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulan Juni 2010 mencapai 0,97 persen dengan besaran inflasi Januari-Juni 2,42 persen, sementara inflasi year on year 5,05 persen. Inflasi Juni paling besar didorong oleh harga cabai merah dengan kenaikan 45,7 persen selama Juni 2010, sementara kelompok bahan makanan lain mengalami inflasi 3,2 persen; kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok mengalami inflasi 0,41 persen; kelompok air dan listrik inflasi 0,23 persen. Kemudian kelompok sandang 0,93 persen, kelompok kesehatan inflasi 0,06 persen, kelompok pendidikan dan rekreasi inflasi 0,06 persen dan kelompok transportasi inflasi 0,15 persen. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
UANG BARU – Masyarakat saat menukarkan uang pecahan baru Rp 1.000 dan Rp 10.000 usai peluncurannya di Bank Indonesia Bandung, Jawa Barat, kemarin.
IHSG Tembus Rekor Baru JAKARTA - Perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin berjalan naik turun (fluktuatif) dan akhirnya ditutup menguat menembus rekor baru mendekati 3.000 poin. IHSG menguat 19,869 poin atau 0,67 persen ke posisi 2.995,441. Mengikuti IHSG, indeks 45 saham unggulan (LQ45) juga menguat 3,372 (0,58 persen) ke level 580.776. Pengamat Pasar Modal Kapital Bridge Aji Martono di Jakarta, Selasa mengatakan, menguatnya kembali sahamsaham yang dipedagangkan di BEI mengangkat IHSG sampai mencetak rekor baru mendekati 3.000 poin. “IHSG menguat karena saham kembali menguat, selain itu penguatan bursa-bursa global menambah sentimen positif untuk indeks
BEI,” ujarnya. Pada hari ini perdagangan di BEI mencapai volume 4,491 miliar saham dengan nilai Rp 2,951 triliun dari 107.396 kali transaksi. Tercatat 147 saham harganya menguat, 61 saham melemah, dan 70 harganya tetap. Astra International Tbk (ASII) naik Rp 500 menjadi Rp 49.800, Astra Agro Lestari Tbk (AALI) terangkat Rp 1.250 ke level Rp 20.250, Bank Jabar Banten (BJBR) naik Rp 40 ke Rp 1.030. Dari kawasan regional, indeks Hang Seng naik 173,64 poin (0,86 persen) ke posisi 20,264, Nikkei-225 melemah 107,90 poin (1,15 persen) ke level 9.300, dan Shanghai naik 53,31 poin (2,15persen) di posisi 2.528. (ant)
Rupiah Meningkat Tajam JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Selasa sore naik menjauhi angka Rp 9.050 per dolar yang didukung oleh faktor ekonomi makro Indonesia yang makin membaik. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS naik 12 poin menjadi Rp 9.043-Rp 9.053 per dolar dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 9.055-Rp 9.065. Dirut PT Finan Corpindo Nusa, Edwin Sinaga di Jakarta, mengatakan, rupiah secara perlahan-lahan terus menguat mendekati angka Rp 9.000 per dolar. Namun kenaikan rupiah tersebut kemungkinan tidak akan berlangsung lama, karena Bank Indonesia (BI) akan kembali masuk pasar melakukan intervensi. Rupiah sudah diperkirakan akan kembali menguat mendekati angka Rp 9.000, meski tidak mudah untuk menuju kesana.
Kenaikan rupiah, bisa saja terjadi, namun masih dalam kisaran yang sempit, karena BI tetap menjaga pergerakannya agar tidak melebar. BI tidak menginginkan kenaikan rupiah hingga di bawah angka Rp 9.000 per dolar yang mengakibatkan pendapatan negara berkurang. Kenaikan rupiah pada Selasa sore merupakan yang tertinggi, karena sebelumnya kenaikan yang terjadi relatif kecil, antara lima hingga tujuh poin. “Kami optimis rupiah pada hari berikutnya masih bergerak naik yang didukung sentimen positif yang makin kuat,” ucapnya. Mata uang ini sebelumnya pernah mencapai Rp 9.032 poin, namun sejak itu kembali melemah hingga di level Rp 9.070 per dolar. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.032
9.043 9.055
10.000 16/7
19/7
20/7
APBN Menyimpang Rp 27,4 Triliun JAKARTA - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) minta pemerintah memberi penjelasan atas penggunaan anggaran sebesar Rp 27,4 triliun yang tak sesuai dengan peruntukan, alias terjadi penyimpangan. “Kami ingin pemerintah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya untuk anggaran sebesar Rp 27,4 triliun yang digunakan tidak sesuai peruntukkannya,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemi Francis, dalam rapat paripurna tentang RUU Pertanggungjawaban APBN 2009 di Jakarta, kemarin.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan hasil pemeriksaan BPK yang menemukan masih adanya kementerian dan lembaga yang masih mendapatkan opini disclaimer dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). “Kami usulkan agar ada pemeriksaan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan BPK serta aspek kepatuhan pelaksanaan anggaran 2009,” ujarnya. Senada dengan Fary, Juru Bicara Fraksi Partai Hanura, Muhtar Amma juga minta penjelasan atas temuan BPK tersebut. Hal itu menunjukkan sikap
pemerintah yang tak tertib dan konsisten dalam penggunaan anggaran. Meski demikian, Muhtar menyatakan apresiasinya terhadap perbaikan opini LKPP menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada sebagian besar dari 79 lembaga dan kementerian dari yang sebelumnya disclaimer. “Pencapaian atas perbaikan itu tidak seharusnya membuat puas diri. Masih ada delapan instansi yang disclaimer seperti MA, Kemenlu, Kemenkes, KemenLH, BPN, KPU dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kami prihatin atas itu,”
RUU Pertanggungjawaban APBN 2009
Diterima DPR JAKARTA - Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menerima Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2009 untuk dibahas menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna yang dipimpin anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta di Gedung DPR Jakarta, kemarin, sembilan fraksi menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut menjadi UU dengan berbagai catatan. Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yassona. H. Laoly menyatakan pihaknya
menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut menjadi UU. PDIP mencatat berbagai saran dan perbaikan terkait penggunaan anggaran yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga terjadi berbagai penyimpangan. Selain itu, pengendalian internal pemerintah juga dinilai masih lemah sehingga masih ada praktik penggunaan yang tidak patuh UU. “Rendahnya daya serap APBN menunjukkan pemerintah tidak optimal dalam melaksanakan programnya,” ujarnya. Akibat rendahnya daya serap APBN 2009 menyebabkan sisa anggaran sebesar Rp 23,9 triliun. PDIP berpendapat
kinerja utama pemerintah harus diukur dengan beberapa indikator yang nyata seperti menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Beberapa hal yang menjadi catatan fraksi oposisi pemerintah itu antara lain terlambatnya pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan adanya anggaran yang digunakan di luar mekanisme APBN. “Pemerintah juga belum memiliki aturan jelas soal PPNDTP,” ujarnya. PDIP juga mencatat belum tertibnya pencatatan anggaran di BUMN termasuk penarikan dana pinjaman yang ditarik pemerintah dari institusi donor. (ant)
Penyaluran Kredit Kembali Meningkat JAKARTA - Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan kembali meningkat pada pekan lalu (12-16 Juli) sebesar Rp 0,59 triliun menjadi Rp 1.571,45 triliun. Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah menyebutkan, dengan tambahan itu total kredit sampai saat ini tumbuh 9,88 persen dan dibandingkan tahun lalu naik 19,57 persen. Sementara untuk dana pihak ketiga (DPK) pada pekan lalu naik Rp 0,09 triliun menjadi Rp 2.064,8 triliun, se-
hingga sampai saat ini DPK naik 4,79 persen dan dibanding tahun lalu tumbuh 15,41 persen. Difi juga menyebutkan suku bunga rupiah mengalami penurunan sedangkan suku bunga valas (SBDK valas) sedikit naik. Dengan demikian, selisih suku bunga rupiah perbankan menyempit dari 5,98 persen menjadi 5,92 persen. Penurunan SBDK rupiah terutama pada bank swasta sebesar 10 basis poin. Diikuti kelompok
BPD yang turun lima basis poin. Sedangkan selisih terbesar ada pada bank kecil yang menurun sedikit dari 8,60 persen menjadi 8,52 persen, dengan selisih paling kecil terlihat pada bank besar yang mengecil dari 5,27 persen menjadi 5,12 persen. Sedangkan perkembangan kondisi likuiditas dan pasar uang tidak banyak mengalami perubahan dan relatif stabil dengan sentimen positif. (ant)
tambahnya. Muhtar menekankan penanganan atas adanya perbedaan catatan penerimaan pajak dan kas negara yang berpotensi merugikan negara. Ia menyebutkan terdapat transaksi senilai Rp 1,08 triliun sebagai penerimaan negara yang tak tercatat di Ditjen Pajak, sementara itu ada pula transaksi senilai Rp 1,21 triliun yang dicatat Ditjen Pajak namun tak tercantum dalam buku kas negara. “Itu terjadi karena tidak ada harmonisasi dan itu berpotensi merugikan negara. Seharusnya ada rekonsiliasi
keuangan untuk mengetahui penerimaan negara. Itu bisa mengurangi kerugian negara,” jelasnya. Juru Bicara, Fraksi Partai Golkar Yoris Raweyai menegaskan politik penggunaan anggaran harus bisa mengaitkan semua bentuk pengeluaran uang terhadap kesejahteraan rakyat. “Golkar berpandangan bahwa dari sisi indikator ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan pertumbuhan yang berkeadilan karena sektor riil lesu dan adanya PHK di sektor TPT,” ujarnya. (ant)
Uang Baru Sudah Siap Digunakan BANDUNG - Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi mengatakan uang baru logam Rp 1.000 dan uang kertas Rp 10.000 desain baru sudah siap digunakan masyarakat. “Kita siap, uangnya sudah kita bagi-bagikan ke bank sebelum peluncuran ini,” kata Budi usai peresmian peluncuran dua mata uang itu di Bandung, kemarin. Menurut Budi, kemarin masyarakat sudah langsung bisa menukarkan uang lamanya dengan uang baru. “Di Bandung sore ini bisa ditukar di counter Bank Jabar dan BSM yang ada di Bandung Indah Plaza dan Bandung Supermall,” katanya. Dalam peluncuran dua mata uang ini, BI menerapkan strategi baru dengan menyebarkan uang itu terlebih dulu ke seluruh Indonesia sebelum peluncurannya kemarin. Untuk tahun ini, uang logam Rp 1.000 yang dicetak sebanyak 719 juta keping dan sudah dicetak Peruri sebanyak 300 juta keping. Sementara untuk uang kertas Rp 10.000 akan dicetak 820 juta bilyet dan sudah dicetak sebanyak 120 juta bilyet. Uang logam rupiah pecahan 1.000 bergambar Garuda Pancasila pada bagian depan dan gambar angklung dengan latar
belakang Gedung Sate Bandung. Uang tersebut berwarna putih keperakan, yang terbuat dari besi baja dilapisi nikel. Sementara perubahan pada uang kertas pecahan 10.000 bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi elemen desain atau upgrading yang dilakukan terutama pada warna dominan yang semula ungu kemerahan menjadi ungu kebiruan. Sementara itu, Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur, Prof Dr Vincent Gaspersz SE.MM menilai peluncuran uang baru saat ini sebagai salah satu indikasi menurunnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS. “Memang, nilai tukar rupiah secara riil—setelah memperhitungkan inflasi—semakin menurun dari tahun ke tahun. Sekarang ini di kota-kota besar nilai uang Rp1.000 hampir tidak berarti apa-apa lagi,” katanya. Menurut Gaspersz, dampak dari penerbitan uang pecahan baru dengan nominal Rp 10.000 dan koin Rp 1.000 itu, menunjukkan inflasi di Indonesia riilnya cukup tinggi, karena nilai uang kian tergerus, meskipun Bank Indonesia memiliki alasan tersendiri dari penerbitan pecahan uang tersebut. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.