No. 175 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 21 September 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Kemenperin Minta Tambahan Anggaran JAKARTA - Kementerian Perindustrian meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1,24 triliun pada 2011. “Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 1,24 triliun untuk beberapa program yakni revitalisasi industri gula dan peningkatan daya saing,” kata Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, kemarin. Tambahan anggaran itu, sebagian besar akan digunakan untuk merevitalisasi industri gula nasional yang diperkirakan membutuhkan dana Rp 798,55 miliar. Selain itu, juga untuk meningkatkan daya saing dengan dana yang diusulkan sebesar Rp 392,27 miliar. “Untuk meningkatkan daya saing salah satunya kita akan merestrukturisasi mesin peralatan industri TPT, Alas Kaki, dan Penyamakan Kulit sebesar Rp 83,4 miliar,” katanya. Peningkatan daya saing juga diperlukan dalam hal restrukturisasi mesin peralatan IKM sebesar Rp 17,4 miliar dan penguatan Balai Besar Litbang Industri serta Balai Riset dan Standarisasi Industri dalam rangka penerapan SNI menghadapi ACFTA sebesar Rp 174,5 miliar. Pihaknya juga menilai, perlunya peningkatan kompetensi SDM industri serta peningkatan layanan pendidikan kejuruan dan vokasi sebesar Rp 46,3 miliar. “Perlu juga dilakukan pemantapan draft RUU tentang perindustrian yang diperkirakan akan menelan biaya Rp 3,172 miliar,” katanya. Di samping itu, penguatan daya saing juga diterjemahkan dalam bentuk peningkatan kemampuan industri permesinan dalam menunjang industri pertahanan dan keamanan dalam bidang penyediaan mesin dan komponen presisi di PT BBI dengan dana Rp 67,5 miliar. “Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk meningkatkan program P3DN (Penggunaan Produksi Dalam Negeri) yang membutuhkan dana Rp 53,472 miliar,” katanya. Dengan adanya usulan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 1.244.819.000.000 maka total pagu kebutuhan Kemenperin pada 2011 adalah sebesar Rp 3.434.932.178.000. “Diharapkan dengan adanya beberapa kegiatan penting yang diusulkan Komisi VI DPR, maka usulan tambahan anggaran pagu Kemenperin sebesar Rp 1,24 triliun berubah dari Rp 2,19 pada pagu sementara menjadi Rp 3,434 dalam pagu definitif RAPBN Kemenperin dapat diupayakan secara maksimal oleh Komisi VI,” demikian Alex Retraubun. (ant)
Pasar Obligasi Masih Positif JAKARTA - Pasar obligasi di Indonesia pada pertengahan 2010 masih positif, karena pelaku pasar khususnya asing aktif membeli obligasi domestik yang menunjukkan mereka optimis bahwa ekonomi nasional tumbuh makin baik. Masuknya arus modal asing ke pasar domestik merupakan faktor utama penerbitan obligasi yang dilakukan swasta maupun pemerintah masih tetap menarik, kata Dirut PT Jasa Marga Tbk, Frans S Sunito kepada pers di Jakarta, kemarin. Pelaku asing pernah melakukan penarikan dana sebesar Rp 4 triliun mengakibatkan pasar obligasi menjadi lesu, namun reaksi itu tak berlangsung lama, karena pelaku asing itu kembali memasuki pasar domestik. Pelaku pasar menilai pasar Indonesia masih memberikan keuntungan yang lebih baik ketimbang masuk ke pasar Asia lainnya. Aktifnya pelaku asing ke pasar domestik, menurut dia, karena dampak krisis utang Eropa ke Indonesia relatif kecil, selain itu juga laju inflasi yang relatif kecil memicu pelaku lebih percaya terhadap ekonomi Indonesia. Kemudian dengan menurunnya defisit anggaran juga memberikan dari 2,1 persen dari produk domestik bruto yang mencapai Rp 133 triliun hanya menjadi 1,5 persen sebesar Rp 95 triliun, katanya.
Data perdagangan obligasi di dalam negeri juga menunjukkan investor masih menjadi net buyer tertinggi. Kepemilikan asing di Surat Utang Negara (SUN) mencapai Rp 177 triliun atau 28 persen dari total outstanding. Kepemilikan asing yang tinggi itu bisa menyebabkan volatilitas di pasar obligasi meningkat apabila terjadi arus modal asing itu keluar dari pasar domestik. Penarikan arus modal asing, lanjut dia terutama disebabkan terus memburuknya efek utang negaranegara Eropa, pengetatan kebijakan moneter yang dilakkan beberapa negara Asia seperti China, India, dan Thailand dan ancaman yang berdampak pada naiknya suku bunga domestik. Namun permintaan pasar terhadap obligasi korporasi berpotensi meningkat, karena imbal hasil lebih besar dibanding dengan obligasi pemerintah. Saat ini, spread imbal hasil untuk obligasi korporasi mengalami kenaikan dibandingkan dengan ratarata risk premium sepanjang enam tahun terakhir, sehingga ekspektasi tingkat imbal hasilnya juga naik. Karena itu obligasi Jasa Marga saat ini lebih baik dan menguntungkan. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.968 9.000
8.983
8.980
9.500 16/9
17/9
20/9
Bisnis Jakarta/ant
PAGU ANGGARAN – Mendag Mari Elka Pangestu, bersiap mengikuti jalannya rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan agenda membahas usulan pagu anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2011 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Stress Test IMF Tak Realistis JAKARTA - Bank Indonesia menilai ‘stress test’ yang dilakukan IMF terhadap perbankan Indonesia tidak realistis dengan kondisi ekonomi Indonesia ke depan. “BI beranggapan skenario anjloknya ekonomi yang diusulkan tim IMF tidak realistis degan kondisi ekonomi Indonesia ke depan,” kata Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi A Johansyah di Jakarta, kemarin. Difi menanggapi hasil ‘stress test’ IMF yang diumumkan pekan lalu, yang menyebutkan bahwa rasio non performing loan (NPL) perbankan akan tumbuh dari 3,5 persen saat ini menjadi 31,5 persen pada semester pertama 2011. Menurut Difi, Bank Indonesia sebenarnya sudah kebe-
ratan dengan skenario sangat ekstrim negatif yang dipilih IMF untuk skenario dan metode stress test itu. Di samping itu, katanya Pemerintah dan BI tentunya tidak akan tinggal diam kalau ekonomi sudah menunjukkan angka yang gawat, karena pasti akan mengambil langkah langkah penyelamatan untuk mencegah hancurnya perekonomian. “Artinya Pemerintah dan BI pasti bertindak pre emptif utk mencegah skenario krisis tersebut terjadi. BI juga berkeberatan kalau nantinya hasil stress test ini disalah artikan di kemudian hari,” katanya. Hasil stres tes yang dilansir IMF bukanlah suatu prediksi atau ramalan tapi adalah gambaran yang terjadi kalau eko-
nomi sudah sangat gawat. “Hasil NPL yang terjadi akan sangat berbeda kalau baseline skenarionya juga berbeda. Kalau skenarionya lebih positif maka NPL yang dihitung juga akan semakin baik. Dan BI sendiri dalam melakukan stress test menggunakan skenario yang lebih sesuai dengan kondisi perekonomian,” katanya. Hasil stress test ini juga dapat dibaca dari sisi lain, yakni ketahanan perbankan nasional sudah sangat baik karena manajemen risiko yang telah diterapkan. “Sehingga dalam kondisi ekonomi yang benar benar gawat saja, seperti dalam skenario stress test oleh IMF (GDP negatif, kurs rupiah anjlok), perbankan menghadapi krisis (NPL yang melonjak)
Anggaran DPR
Sebaiknya Diverifikasi JAKARTA – Anggito Abimanyu mengusulkan agar ada mekanisme verifikasi terhadap anggaran Dewan Perwakilan Rakyat seperti halnya verifikasi terhadap anggaran pemerintah. “Kalau di DPR kan tidak ada yang memverifikasi, tapi kalau kementerian kan banyak yang memverifikasi. Saya kira ada baiknya DPR juga ada yang memverifikasi,” kata Anggito di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Anggito menyatakan hal itu terkait dengan Panitia Khusus
Otoritas Jasa Keuangan (Pansus OJK) DPR yang meminta tambahan anggaran untuk studi banding ke luar negeri. “(Dana anggaran studi banding) di pemerintah juga ada, DPR juga ada. Cuma kalau DPR kan tidak ada yang memverifikasi, sementara di kementerian kan banyak yang memverifikasi,” katanya. Anggito menyatakan, tidak tahu persis apakah ada yang melakukan verifikasi terhadap anggaran DPR. Namun, untuk anggaran pemerintah, harus mendapatkan verifikasi dan
persetujuan DPR. “Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mestinya ada mekanisme lah atau standard operating procedure (SOP),” katanya. Ketika ditanya sebaiknya siapa yang melakukan verifikasi terhadap anggaran DPR, Anggito mengatakan seharusnya ada mitra yang khusus menangani masalah itu. “Kalau BPK/BPKP itu kan post audit setelah kejadian. Tapi ini siapa yang menyetujui anggaran DPR kan harus dipikirkan betul supaya ada proses coverage-nya,” katanya. (ant)
Hari Ini
Rupiah Diprediksi Menguat JAKARTA - Pengamat pasar uang, Irfan Kurniawan memperkirakan rupiah pada Selasa masih dapat bergerak naik meski dalam kisaran sempit karena kebutuhan rupiah menjelang akhir September cenderung meningkat. BUMN maupun individu membutuhkan rupiah untuk membayar gaji para pegawai menjelang akhir September 2010 yang mendorong nilai tukar itu bergerak naik, katanya di Jakarta, kemarin. Rupiah kemarin naik 12 poin menjadi Rp 8.968-Rp 8.978. Irfan Kurniawan yang juga Equiety Head PT First Asia Capital mengatakan, rupiah masih dapat bergerak naik, namun kenaikannya relatif kecil. Hal ini dipicu oleh kebutuhan masyarakat terhadap rupiah meningkat. Rupiah, akan mendapat dukungan apabila asing melakukan pembelian ru-
piah untuk kembali membeli saham setelah Senin ini saham-saham itu mengalami koreksi. Saham-saham di Bursa EFek Indonesia (BEI) merosot karena pelaku melepas saham menyusul memburuknya kinerja bursa Wall Street, ucapnya. Bursa Wall Street, menurut dia, akan bergerak naik, apabila data ekonomi AS menunjukkan nilai positif, setelah beberapa hari merosot. “Kami optimis masih ada faktor positif yang mendorong pasar uang membaik yang didukung oleh menguat bursa regional yang terimbas bursa Wall Street,“ ucapnya. Pasar modal Indonesia oleh pelaku asing dinilai masih memberikan keuntungan yang lebih baik dari pasar Asia lainnya. Apabila komitmen asing itu terjadi, peluang rupiah mencapai level Rp 8.900 makin besar. (ant)
yang mana kalau terjadi tidak hanya perbankan tapi sektor keuangan keseluruhan yang akan kolaps. Dan hal ini secara realistis tidak sesuai dengan baseline outlook ekonomi Indonesia ke depan,” katanya. Tes stres untuk Indonesia adalah ujian pertama yang dilakukan oleh IMF untuk Indonesia dalam rangka untuk menguji ketahanan sistem perbankan negara itu jika ada krisis. Stress test diuji terhadap 121 bank dengan menggunakan analisa top-down dan khususnya untuk 12 bank terbesar dengan menggunakan analisis bottom-up. Analisis bottom-up digunakan pada masing-masing bank untuk menentukan sejauh untuk mengukur dampak dari
guncangan makro yang mempengaruhi pertumbuhan kredit, dan tingkat potensi kerugian. Analisis top-down menggunakan sejumlah asumsi dasar dengan kecepatan kontraksi ekonomi pada -5 persen. Temuan dari stress test menunjukkan risiko kredit adalah gangguan utama sektor perbankan dalam negeri. Berdasarkan analisis top-down, NPL perbankan Indonesia akan naik ke tingkat 31,5 persen pada kuartal pada semester pertama 2011 dari tingkat saat ini sebesar 3,5 persen. Dalam stress test juga disebutkan bank kecil, dengan modal besar dan cadangan likuiditas, akan lebih tahan dari stress test skenario di atas dibanding bank menengah dan bank besar. (ant)
Studi Banding OJK Sebaiknya ke Dua Negara Pansus Tetapkan Empat Negara JAKARTA - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menyarankan agar studi banding Panitia Khusus Otoritas Jasa Keuangan (Pansus OJK) DPR dilakukan di dua negara. “Sebaiknya dua negara, yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan,” kata Anggito menanggapi pertanyaan negara yang paling tepat disasar untuk studi banding OJK di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Anggito menyebutkan, negara-negara yang melaksanakan OJK dan sukses antara lain Korea Selatan dan Jepang. Sementara negara yang digugat keberadaan OJK-nya adalah Inggris. Studi banding akan efektif jika memang programnya dirancang dengan baik, tujuannya juga jelas. Namun sebagian besar RUU yang dibuat pemerintah ada kajian referensinya yang bisa berupa kunjungan, menggunakan internet, atau mengundang tenaga ahli. Dia mengatakan studi literatur saja bisa tapi biasanya tidak cukup. Pembentukan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga
dilakukan dengan studi banding keluar negeri yaitu ke Australia, referensinya dari treasury Australia. “Kita juga ke Korea mengirimkan studi banding untuk mempelajari early warning system,” katanya. Sebelumnya Pansus RUU OJK DPR meminta tambahan dana ke Setjen DPR RI untuk biaya studi banding ke luar negeri. “Anggaran untuk studi banding biasanya separuh dari anggaran pembahasan sebuah RUU yaitu Rp 1,2 miliar. Jadi kami minta tambahan biaya sekitar Rp 600 juta lagi agar semua anggota bisa berangkat,” kata Ketua Pansus OJK DPR Nusron Wahid. Dijelaskan Nusron, untuk studi banding ke luar negeri pada pertengahan Oktober nanti setiap anggota Pansus OJK yang berjumlah 30 orang akan mendapat dana Rp 50 juta. Menurutnya, 30 orang itu akan dikelompokkan menjadi dua yaitu rombongan yang akan studi banding OJK di Asia yaitu Jepang dan Korsel serta studi banding OJK ke Eropa yaitu Inggris dan Jerman. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.