No. 239 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 22 Desember 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pemerintah Keluarkan Jaminan Proyek PLTU JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan jaminan untuk proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2.000 megawatt di Jawa Tengah senilai 3 miliar dolar AS yang digarap dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta untuk melengkapi persiapan tender yang akan digelar pada awal 2011. “Surat penjaminan sudah keluar, tinggal memberikan nomor, jadi kita sudah sesuai rencana sehingga bisa segera menyampaikan kepada tujuh investor yang berminat pada 13 Januari 2011. Mereka berasal dari tiga negara,” kata Menkeu Agus, kepada pers usai rapat mengenai proyek Kerjasama Pemerintah Swasta atau public private partnership (PPP), di Istana Wapres Jakarta, Selasa. Rapat yang dipimpin oleh Wapres Boediono tersebut antara lain juga dihadiri oleh Menperind, MS Hidayat serta Kepala BKPM, Gita Wirjawan. Menkeu tidak bersedia menyebutkan nama tujuh investor asing yang berminat dan berasal dari negara mana-mana saja. Rincian jaminan proyek PLTU Jateng itu sudah selesai disusun. Pemerintah akan segera menerbitkan dalam bentuk peraturan menteri keuangan dalam waktu dekat. Jaminan yang telah siap sementara untuk proyek pembangkit listrik dahulu sebagai prioritas dan paling siap. Jaminan juga cukup luas meliputi jaminan perizinan, jaminan pelaksanaan konstruksi, operasional, jaminan pembebasan lahan, jaminan pasokan bahan baku seperti batu bara hingga jaminan pembeli listrik. Lembaga yang akan menjamin itu adalah pemerintah bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Model penjaminan untuk proyek pembangkit ini lebih luas dibandingkan jaminan pada proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt tahap I. “Penjaminan yang lalu kadang-kadang definisinya tidak terlalu jelas. Tidak ada jatuh tempo, cara pembayaran dan sanksi jika terjadi wanprestasi. Kalau penjaminan yang sekarang ini diatur lebih rinci,” kata Agus. (ant)
Penerimaan Bea Keluar Lebihi Target
KURS RUPIAH 8.500 9.000
9.025 9.033
9.040
9.500 16/12
Bisnis Jakarta/ist
HARGA CPO - Peningkatan penerimaan bea keluar dalam beberapa bulan terakhir didorong kenaikan harga minyak sawit (CPO) dunia yang dikenakan bea keluar jika harga di pasar dunia mencapai tingkat tertentu.
20/12
21/12
JAKARTA - Realisasi penerimaan bea keluar hingga 15 Desember 2010 mencapai Rp 6,84 triliun atau 125,43 persen dari target APBNP 2010. “Realisasi penerimaan bea keluar (BK) mencapai Rp 6,84 triliun atau 125,43 persen dari target APBNP 2010 sebesar Rp 5,45 triliun,” kata Dirjen Bea dan Cukai, Thomas Sugijata usai peresmian kantor bea dan cukai modern KPPBC Tipe Madya Pabean Marunda di Tanjung Priok Jakarta, kemarin.
Peningkatan penerimaan bea keluar dalam beberapa bulan terakhir didorong kenaikan harga minyak sawit (CPO) dunia. CPO merupakan salah satu komoditas yang dikenakan bea keluar jika harga di pasar dunia mencapai tingkat tertentu. Pemberlakuan bea keluar itu untuk menjamin ketersediaan bahan baku itu untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri seperti untuk pembuatan minyak goreng. “Dalam hal ini Bea dan Cukai hanya sebagai
pelaksana saja sementara pengambil keputusannya ada di instansi lain (Departemen Perdagangan),” katanya. Ia menyebutkan, harga CPO dunia menunjukkan kenaikan sejak September 2010 hingga mencapai sekitar 600 dolar AS per ton dan saat ini sudah mencapai di atas 1.000 dolar AS per ton. Sementara itu realisasi penerimaan bea masuk hingga 15 Desember 2010 mencapai Rp 18,86 triliun atau 110,25 persen dari target APBNP 2010 sebe-
Realisasi Belanja Negara Capai 72,6 Persen JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir November 2010 mencapai Rp 817,2 triliun atau 72,6 persen terhadap pagu dalam APBNP 2010 yang mencapai Rp 1.126,1 triliun. Keterangan tertulis Kementerian Keuangan kemarin menyebutkan, realisasi belanja negara tersebut berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 525,6 triliun atau 67,3 persen dari pagunya. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencapai Rp 249,6 triliun atau 68,2 persen terhadap pagunya dalam APBNP 2010. Penyerapan belanja kementerian/lembaga tersebut sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 70,7 persen dari
APBNP 2009. Secara garis besar penyerapan belanja kementerian/lembaga dipengaruhi oleh faktorfaktor internal kementerian/lembaga, seperti antara lain keterlambatan penetapan kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pengelola kegiatan di hampir semua Satker Pusat dan daerah, reorganisasi, penyempurnaan business process, dan faktor kehatihatian kementerian/lembaga. Selain itu mekanisme pengadaan barang dan jasa, seperti antara lain banyaknya sanggahan dalam proses lelang, banyaknya pengaduan LSM ke Polri dan Kejaksaan, dan masalah pengadaan lahan/tanah. Faktor lain seperti keterlambatan pejabat daerah dalam menetapkan pengelolaan anggaran pada satuan kerja pe-
rangkat daerah, dan faktor geografis dan iklim. Pemerintah menetapkan langkah kebijakan untuk percepatan penyerapan anggaran yaitu memberikan fleksibilitas/kewenangan yang lebih luas kepada kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam melakukan revisi anggaran 2010, membatasi pengajuan usul revisi oleh kementerian/lembaga paling lambat 15 Oktober 2010, mengimbau kementerian/lembaga agar segera mengusulkan pembukaan blokir atas rencana kerja anggaran 2010 guna mempercepat realisasi anggaran. Selain itu meminta kementerian/lembaga agar menyampaikan laporan percepatan realisasi anggaran dan hasil peningkatan efisiensi/optimalisasi pada tahun anggaran 2010. (ant)
sar Rp 17,10 triliun. Realisasi penerimaan cukai mencapai Rp 62,14 triliun atau 104,86 persen dari target APBNP 2010 sebesar Rp 59,26 triliun. Dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Marunda, Daniel Hutabarat menyebutkan, realisasi penerimaan bea masuk di KPPBC Marunda hingga 15 Desember 2010 mencapai Rp 53,52 miliar atau 75,45 persen dari tar-
get. “Sementara realisasi penerimaan cukai mencapai Rp 11,49 miliar dan total realisasi mencapai 161,25 persen dari target,” kata Daniel. Ia menjelaskan, KPPBC Tipe Madya Pabean Marunda merupakan transformasi dari KPPBC Tipe A Sunda Kelapa. “KPPBC Marunda hingga saat ini masih berlokasi di Tanjung Priok, namun dalam waktu dekat akan menempati gedung baru di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda,” kata Daniel. (ant)
Rupiah Diprediksi Melemah JAKARTA - Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga memperkirakan nilai tukar rupiah pada Rabu kembali melemah karena faktor eksternal akibat menguatnya dolar AS. “Penguatan dolar AS terpicu akibat diturunkannya peringkat utang Irlandia oleh lembaga keuangan internasional Moody’s yang menekan Euro,” kata Edwin di Jakarta, kemarin. Rupiah kemarin ditutup turun tujuh poin menjadi Rp 9.040 per dolar AS. Ia mengatakan, peluang rupiah untuk kembali turun masih ada karena kondisi di pasar eksternal yang cenderung melemah. “Kami optimis rupiah akan kembali terkoreksi, namun koreksi yang terjadi relatif kecil,” ucapnya. Rupiah dinilainya masih akan bergerak
turun dalam kisaran sempit karena faktor penggerak rupiah berada pada pasar eksternal. Namun rupiah bisa saja bergerak naik apabila ada faktor positif yang kuat mendorong kenaikan mata uang tersebut. Meski rupiah saat ini tertekan, posisinya dinilai masih cukup stabil, apalagi pada 2011 pertumbuhan ekonomi akan makin bagus. “Selain itu, investor asing yang masih berada di pasar domestik juga akan masuk ke pasar meski mereka masih khawatir dengan laju inflasi 2010 yang diperkirakan di atas enam persen,” ucapnya. Pelaku pasar, menurut dia, membiarkan faktor positif dari pasar modal Indonesia, di mana indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami kenaikan. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.