No. 37 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 23 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Target Pajak Rp 1.000 Triliun JAKARTA - Dirjen Pajak M Tjiptardjo mengatakan pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.000 triliun akan tercapai pada 2013. “Penerimaan sebesar itu dengan asumsi pertumbuhan penerimaan Ditjen Pajak sebesar 19,7 persen per tahun,” ujarnya dalam talk show membedah APBN 2010 di Gedung Kementerian Keuangan, kemarin. Ia juga memaparkan asumsi-asumsi makro ekonomi untuk proyeksi target tersebut, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 4 tahun yakni 2010-2013 adalah sebesar 6,4 persen kemudian rata-rata inflasi sebesar 5,3 persen. Ia menambahkan, persyaratan tersebut dengan rata-rata pertumbuhan alami penerimaan Ditjen Pajak dalam empat tahun sebesar 12 persen dan rata-rata extra effort yang harus dilakukan dalam empat tahun adalah sebesar 7,7 persen. Ditjen Pajak juga menargetkan penerimaan pada 2010 sebesar Rp 611,22 triliun, pada 2011 sebesar Rp 724,63 triliun, 2012 sebesar Rp 871,93 triliun dan pada 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.058,23 triliun. Menurut Tjiptardjo, dengan adanya asumsi kenaikan penerimaan pajak, tax ratio (rasio penerimaan pajak terhadap PDB) juga direncanakan akan naik sebesar 15 persen. “Tax ratio saat ini dibilang rendah dan harus naik 15 persen,” ujarnya. Ia menambahkan saat ini, tax ratio masih sebesar 12,1 persen namun, pada 2013 dengan penerimaan pajak lebih dari Rp 1.000 triliun, tax ratio diperkirakan baru mencapai 12,5 persen maka dia menilai target tax ratio 15 persen masih terlalu tinggi. Tjiptardjo juga mengungkapkan untuk bisa mencapai target penerimaan Rp 1.000 triliun pada 2013, Ditjen Pajak sudah menyusun empat strategi pencapaian penerimaan. Strategi itu antara lain melanjutkan reformasi birokrasi di Ditjen Pajak yang pada 2010 memasuki fase kedua, memberikan insentif pada kelompok usaha dan/atau sektor terttentu, melanjutkan program Mapping, profil Wajib Pajak (WP) dan Benchmarking serta melaksanakan penegakan hukum. “Bicara reformasi birokrasi, kita akan fokus pada perbaikan IT dan SDM,” ujarnya. Menurut dia, perbaikan IT tersebut meliputi perbaikan infrastruktur, kualitas data, dan peningkatan kualitas data sedangkan perbaikan sumber daya manusia meliputi perbaikan sistem dan manajemen SDM. Peningkatan kapasitas SDM, dan pelaksanaan good governance. (ant)
KURS RUPIAH
9.000 9.500
9.285 9.290 9.348
10.000 18/2
19/2
22/2
Bisnis Jakarta/ant
BEDAH APBN - Menkeu Sri Mulyani Indrawati berdiri usai pembicara kunci dalam talk show bertajuk Membedah APBN 2010 di Kementrian Keuangan, Jakarta, kemarin. APBN merupakan instrumen negara untuk membawa perekonomian bangsa sehingga menjadi penting untuk diketahui, dibahas, dan dipelajari oleh banyak kalangan.
Hindari Ketidakpastian
APBN Masih Konservatif JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2010 masih disusun secara konservatif untuk menghindari berbagai dampak ketidakpastian situasi perekonomian di tingkat regional dan global. “APBN untuk tahun pertama pemerintahan baru hasil pemilu sebagai dasar acuan (baseline) untuk kemudian pemerintah dan DPR membuat perkiraan-perkiraan penerimaan, belanja, pembiayaan dengan sekonservatif mungkin tanpa menimbulkan implikasiimplikasi berat,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam talk show Membedah APBN 2010 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, tantangan krisis global dan kondisi perekonomian regional harus tetap diwaspadai meskipun negaranegara Asia seperti China, India, termasuk Indonesia mempunyai revisi pertumbuhan yang membaik. “Ada pembalikan kondisi membaik dalam dua kuartal terakhir, baik global maupun nasional namun kita tidak boleh terlena, karena konsekuensi krisis 2008 tidak hilang begitu saja,” ujarnya. Menkeu menambahkan selalu ada risiko dalam penyusunan APBN yang dibentuk berdasarkan asumsi makro terhadap proyeksi perekonomian. “Dalam mengelola APBN, selalu ada akurasi membaca resiko dan ke-
mampuan mengelola dengan berbagai alternatif kemungkinan yang terjadi,” ujarnya. Menurut dia, kondisi perekonomian bukan sesuatu yang konstan seperti harga minyak, kurs rupiah, inflasi, dan suku bunga. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi APBN yang disusun secara tahunan namun pemerintah harus bisa memprediksi kondisi yang berubah secara harian. Ia berpendapat asumsi selalu mempunyai potensi kesalahan sekecil apapun walau pemerintah tetap menyusun APBN dengan seakurat mungkin. Menkeu menambahkan, untuk itu, Kementerian Keuangan perlu melakukan seminar secara terbuka untuk membedah APBN
2010 sebagai bentuk akuntabilitas, sosialiasi sekaligus edukasi terhadap publik. Sebelumnya, pemerintah pernah menyatakan akan mengajukan perubahan APBN 2010 ke DPR untuk menyesuaikan sejumlah asumsi makro ekonomi yang mengalami perubahan signifikan dengan tujuan menjaga efektifitas seluruh prioritas kerja kabinet. Sri Mulyani mengatakan, percepatan perubahan ini dilakukan untuk mempercepat kerja kabinet yang selama ini selalu terkendala dengan perubahan APBN yang dilakukan setelah semester pertama tahun berjalan. “Jadi ini untuk efektifitas seluruh prioritas kerja kabinet
Indonesia Bersatu kedua agar tidak terkendala masalah anggaran. Selain itu spirit APBN 2010 dari segi undang-undangnya memberikan keleluasaan itu,” katanya. Menkeu menjelaskan, proses pembahasan perubahan APBN 2010 akan segera dilakukan setelah pihaknya menyelesaikan sejumlah beberapa perubahan postur APBN untuk kemudian dikomunikasikan dengan DPR. “Proses dengan DPR akan dilakukan secepatnya, setelah finalisasi dari beberapa postur ini kita akan komunikasikan dengan dewan, kemudian susun proses legal dan politiknya yaitu komunikasi dengan dewan,” katanya. (ahm)
Kasus Century
Investasi Rendah
Investor Asing Bingung
Bunga Bukan Penyebab
JAKARTA - Peneliti masalah ekonomi Indonesia asal Australia, Hal Hill mengungkapkan kebingungan investor asing terkait dengan kasus Bank Century yang dimasukkan dalam proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Saya kira keputusan pemerintah soal Century sudah benar, hal ini membuat pihak investor asing agak bingung, ekonomi masih sehat, berhasil mengatasi krisis, Presiden menetapkan para teknokrat yang handal dalam kabinetnya, kenapa ada kasus Bank Century di DPR?” kata peneliti dari Universitas National Australia (ANU) itu di Jakarta, kemarin. Menurut dia, langkah pe-
merintah menyelamatkan Bank Century sudah tepat. Sebab, menurut dia, langkah tersebut telah menghindarkan Indonesia dari ancaman krsisi di sektor perbankan. “Keputusan pemerintah sudah benar, yang penting tidak membuat kolaps perbankan, karena meski Bank Century kecil, namun hal itu bisa saja membuat kolpas sektor perbankan bila dibiarkan bangkrut,” katanya. Sementara itu, Hill memandang, kesuksesan Indonesia dalam menghadapi krisis finansial global setidaknya dipengaruhi oleh dua hal. Pertama kondisi eksternal. Indonesia yang relatif tidak terlalu tergantung atau terhubung
dengan dunia, seperti sektor keuangan. Selain itu juga masih rendahnya perdagangan ekspor-impor Indonesia berkontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Di sisi lain, kekuatan perekonomian China yang tetap cukup kuat juga menjadi lokomotif untuk mengerek gerbong perekonomian khususnya di Asia. Kedua, menurut dia kondisi internal. Hal itu terkait dengan kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang relatif mampu meredam dampak dari krisis finansial global. (ant)
JAKARTA - Deputi Perencanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Lucky Eko Wuryanto mengatakan belum tingginya tingkat investasi di Indonesia bukan masalah tingginya suku bunga kredit, tapi lebih ke implementasi hukum. “Saya pikir masalah bunga kredit yang tinggi tidak besar, tapi investor yang belum mengembangkan sayap lebih karena di luar bunga,” kata Lucky, di Jakarta, kemarin. Menurut dia, belum berkembangnya investasi di Indonesia karena keterbatasan energi (masalah listrik), citra Indonesia belum menghormati kontrak serta kepastian hukum. Dia mengakui bahwa faktor
suku bunga memang berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia, tapi porsinya tidak lebih dari 50 persen. “Saya tidak bisa hitung porsi berapa, walaupun bunga turun tapi kepastian hukum belum jalan pasti investor masih berpikir untuk investasi,” katanya. Lucky juga mengungkapkan ada beberapa daerah yang menganggap bahwa investasi itu tidak penting, sehingga para investor masih enggan menanamkan investasi ke daerah tersebut. Selain itu, katanya, BKPM juga telah mengoperasikan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga akan menarik investor untuk investasi di daerah. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.