No. 55 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 23 Maret 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
RAKOR KTT - Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) berbicara didampingi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu (tengah) dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kanan) dalam rapat koordinasi di Graha Sawala, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut membahas persiapan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-16 yang jatuh pada 6-9 April 2010.
Iklim Investasi Membaik
Minat Asing Tinggi
BI Rate Tetap JAKARTA - Pjs Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan hingga saat ini belum ada kepentingan untuk mengubah BI Rate sebesar 6,5 persen. “Belum ada kepentingan kita untuk me-review BI Rate,” ujarnya saat ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Darmin menambahkan BI saat ini tidak perlu meniru seperti yang terjadi di negara lain, ikut mengubah suku bunga, seperti di India. “Kalau suku bunga kita tidak perlu meniru negara lain. Kita punya pertimbangan sendiri, keadaan kita sendiri,” ujarnya. Menurut dia, hal itu terjadi, karena hingga saat ini target inflasi masih tetap terjaga karena inflasi pada Januari-Februari yang rendah dengan kemungkinan Maret akan terjadi deflasi. “Inflasi untuk tahun ini kita perkirakan tetap masih dalam track yang kita perhitungkan. Kalaupun ada inflasi, itu rendah sekali, cuma kita melihat kuartal satu itu cukup rendah, meskipun Januari lalu memang agak tinggi dari biasanya,” ujarnya. Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa menghimbau sektor perbankan untuk bisa melakukan efisiensi agar dapat menurunkan suku bunga. “Kita harapkan paling tidak 20 persen untuk betul-betul mendorong sektor riil, tapi itu menyangkut dan tergantung otoritas BI,” ujarnya (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.105 9.110
9.110
10.000 18/3
19/3
22/3
JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, investor asing masih memandang Indonesia sebagai tempat yang kondusif untuk investasi. “Investor asing melihat Indonesia sebagai tempat yang kondusif untuk investasi portofolio, sektor riil, apalagi sektor manufaktur kita ekspornya juga meningkat,” ujarnya seusai mengikuti rapat koordinasi mengenai ASEAN Summit Hanoi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Hatta menambahkan, pemerintah tetap optimis investasi dapat meningkat dan ditargetkan naik lebih dari 10 persen dibandingkan tahun lalu. “Investasi kita meningkat, minat asing juga. Kepala BKPM melihat adanya optimisme investasi kita meningkat, dari waktu itu harus dikejar lebih 10 persen peningkatannya,” ujarnya. Menurut dia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa masih ada realisasi investasi yang belum
masuk dan Indonesia masih terbuka bagi investor untuk menanamkan modalnya. “Berdasarkan realisasi yang ada di BKPM itu belum cerminkan seluruh investasi, misal untuk sektor migas belum masuk situ,” ujarnya. Kepala BKPM Gita Wirjawan menargetkan, pertumbuhan investasi pada 2010 bisa mencapai 15 persen atau menjadi sekitar Rp 160 triliun, dari realisasi tahun sebelumnya yang tercatat Rp 135 triliun. “Kami bisa sampaikan bahwa pada tahun 2010 akan tumbuh 10-15 persen dari realisasi 2009 yang sebesar Rp 135 triliun,” ujarnya. Menurut Gita, pencapaian ini diyakini dapat tercapai apalagi dengan beberapa perbaikan manajeman dan juga penerapan fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sebelumnya, Ekonom Citigrup Johanna Chua berpendapat bahwa peningkatan investasi merupakan tantangan penting yang harus direspon Indonesia pada 2010 dalam
rangka meningkatkan kondisi perekonomian. “Tantangan kunci perekonomian Indonesia 2010 adalah peningkatan pertumbuhan investasi,” kata Johanna Chua. Johanna menyebutkan, pertumbuhan investasi pada 2009 sangat kecil sehingga kontribusi terhadap perekonomian nasional masih sangat lemah. “Pertumbuhan investasi pada 2009 yang hanya sekitar 3 persen saja, sangat kecil. Pada 2010 harus diperbaiki,” kata Johanna. Menurut dia, kredit perbankan sebagai pendukung kegiatan investasi perlu mendapat perhatian dengan kebijakan-kebijakan moneter yang lebih mendukung kegiatan investasi. Ia menyebutkan, berdasar survei PBB terhadap penanaman modal asing (PMA) secara langsung (FDI) sebenarnya Indonesia masuk dalam 15 tertinggi yang diminati calon investor. Johanna menyatakan optimistis bahwa perekonomian Indonesia pada 2010 akan lebih baik dari sebelumnya. (ant)
Penerbangan Terkelola
RI Bahas Liberalisasi JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan membahas mengenai liberalisasi penerbangan terkelola untuk menghindari serbuan maskapai penerbangan asing, dalam ASEAN Summit di Hanoi, April mendatang. “Ada keinginan untuk membuka jalur umum penerbangan (open sky policy), tapi Indonesia mengatakan nanti dulu, karena wilayah udara kita sangat luas sekali,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa seusai mengikuti rapat koordinasi mengenai ASEAN Summit Hanoi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Menurut dia, saat ini ada keinginan dari beberapa negara ASEAN bagi Indonesia untuk membuka wilayah udaranya untuk maskapai penerbangan asing, namun keadaan tersebut juga sedang dibicarakan dengan menteri perhubungan. “Negara ASEAN itu inginkan liberalisasi open sky policy, hanya beberapa daerah yang kita buka. Ini yang sedang disusun oleh menteri perhubungan,” ujarnya. Hatta menyatakan liberalisasi ini sebenarnya diperlukan agar kompetensi dan pelayanan bandara di Indonesia se-
makin baik dan pemerintah sedang membahas mengenai batas penerbangan yang frekuensinya tidak dibatasi. “Sistem penerbangan kita nantinya liberalisasi stand policy artinya hanya pada kota terbatas,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah sendiri sudah mengantisipasi agar liberalisasi penerbangan tidak menuju ke arah open sky policy dan hal seperti itu dibenarkan, karena memang setiap negara berhak untuk melindungi pelayaran ataupun penerbangan di wilayahnya sendiri. Ia menambahkan ada beberapa bandara yang nantinya akan diberlakukan liberalisasi penerbangan diantaranya Medan, Jakarta dan Makassar. Dalam forum tersebut nantinya juga dilakukan pembahasan untuk meningkatkan pertumbuhan regional antar negara kawasan Asia tenggara dan meningkatkan daya saing dalam tingkat perekonomian global. “Kita kembali membahas cetak biru (blue print) untuk menuju ASEAN Economic Community Summit pada 2015, dan membahas kesiapan kita, jangan sampai kita tidak siap,” ujar Hatta. (ant)
Komponen Elektronika
Pembentukan AEC
Pemerintah Tanggung BM Impor
Masih Banyak Kendala
JAKARTA - Pemerintah menanggung bea masuk impor barang dan bahan pembuatan komponen elektronika untuk tahun anggaran 2010. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangannya di Jakarta, kemarin, mengatakan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/ PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010. “Peraturan tersebut berlaku mulai 24 Februari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010,” ujarnya. Untuk meningkatkan daya saing industri pembuatan komponen elektronika dalam
Sri Mulyani Indrawati
negeri, pemerintah menetapkan pagu anggaran sebesar Rp 150 miliar untuk menanggung bea masuk tersebut. Perusahaan dapat memperoleh fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah setelah mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai dengan melampirkan Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika. Atas permohonan tersebut, Dirjen Bea dan Cukai akan memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila permohonan disetujui, Dirjen Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan peralatan telekomunikasi perusahaan tertentu. (ant)
JAKARTA - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa masih banyak persiapan yang harus dilakukan untuk pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC). “Kita masih harus banyak menyelesaikan yang belum diimplementasikan,” kata Mari usai rapat koordinasi persiapan ASEAN Summit Hanoi di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Senin. Manurut dia, persiapan merupakan langkah penting yang harus dilakukan masingmasing negara sebelum bergabung dalam AEC. “Dilihat dari blue print-nya, ada beberapa hal yang harus dicapai, terutama standar investasi dan jasa-jasa yang harus dipersiapkan,” katanya. Ia menyebutkan, blue print
AEC sudah ada sejak 2007 dan AEC diharapkan sudah terbentuk pada 2015. “Blue print itu sudah ada sejak 2007. Kita membahas lagi dan berkoordinasi,” katanya. Sementara itu Menhub Freddy Numberi mengatakan, dari sisi perhubungan, yang perlu dipersiapkan adalah konektivitas atau keterhubungan antar negara-negara ASEAN. “Kita bicara soal persiapan lapangan terbang kita dengan adanya open sky policy. Kita masih menyiapkan semuanya,” katanya. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, ASEAN Summit rencananya akan digelar pada 6 hingga 9 April 2010 di Hanoi Vietnam. “Nanti pasti juga ada pertemuan bilateral saat pertemuan itu,” kata Hatta Rajasa. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.