No. 118 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 23 Juni 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pemerintah Jual SUN JAKARTA - Pemerintah menjual obligasi negara atau surat utang negara sebesar Rp 6,73 triliun melalui lelang yang dilaksanakan, kemarin. Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebutkan, total penawaran yang masuk terhadap empat seri surat utang negara (SUN) yang ditawarkan mencapai sebesar Rp 22,52 triliun. Empat seri SUN yang dilelang adalah SPN20110609, FR0028, FR0040, dan FR0050. Keempat seri SUN itu sebelumnya pernah ditawarkan. Jumlah dimenangkan untuk SPN201110609 mencapai Rp 1,80 triliun dengan yield/price 6,25 persen, dan akan jatuh tempo 9 Juni 2011. Jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp 10,45 triliun dengan yield/price tertinggi 6,75 persen dan terendah 6,22 persen. Jumlah dimenangkan untuk FR0028 sebesar Rp 1,23 triliun dengan imbal hasil 7,69 persen, tingkat kupon 10 persen, dan jatuh tempo 15 Juli 2017. Penawaran yang masuk mencapai Rp 5,10 triliun dengan imbal hasil tertinggi 8,25 persen dan terendah 7,63 persen. Sementara jumlah dimenangkan untuk FR0040 sebesar Rp 2,10 triliun dengan imbal hasil 8,86 persen dan tingkat kupon 11,0 persen, dan jatuh tempo 15 September 2025. Penawaran yang masuk mencapai Rp 4,26 triliun dengan imbal hasil tertinggi 9,41 persen dan terendah 8,75 persen. (ant)
2014, 5 KEK Berkembang JAKARTA - Pemerintah menargetkan sudah memiliki paling tidak lima kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sudah berkembang pada 2014. “Prioritas kita, sampai 2014 paling tidak ada lima KEK (yang berkembang),” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat koordinasi membahas KEK di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Selasa. Hatta mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengevaluasi kelima KEK itu termasuk menetapkan strategi pengembangan, desain utama, dan kerangka kerja pengembangannya. Ketika ditanya lima KEK dimaksud mana saja, Hatta belum bersedia menyebutkan, namun lima KEK itu tersebar hingga ke Indonesia bagian timur. “Nanti saya sampaikan, tapi itu sampai ke Indonesia Timur pun masuk seperti di Papua,” katanya. Ia menjelaskan, pengembangan ekonomi wilayah dibagi ke dalam koridor-koridor ekonomi, di dalam koridor ekonomi terdapat KEK, dan di KEK terdapat kluster-kluster. “Jadi kalau kita mengatakan KEK Papua, maka ada kluster-kluster seperti Papua Barat, Merauke, dan Biak. Itu akan kita dorong menjadi daerah yang tumbuh pesat,” katanya. Ia menyebutkan, 48 kabupaten/kota memang pernah mengajukan kawasan di wilayahnya menjadi KEK, namun semuanya tidak memenuhi persyaratan. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.020
9.020
21/6
22/6
9.110
Bisnis Jakarta/ant
KAWASAN EKONOMI KHUSUS - Menteri Perindustrian M.S. Hidayat (kiri) dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kanan) berjalan usai rapat koordinasi mengenai kawasan ekonomi khusus di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin. Hingga 2014, pemerintah menargetkan akan terdapat lima kawasan ekonomi khusus.
KEN Keluarkan Rekomendasi JAKARTA - Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengatakan, komite yang dipimpinnya segera memberikan rekomendasi kebijakan kepada presiden untuk mendorong kondisi perekonomian domestik menjadi lebih baik. “Kami sudah melakukan rapat dan mudah-mudahan tugas bisa diselesaikan tepat waktu,” kata Chairul Tanjung ditemui di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, posisi KEN berada di bawah presiden langsung dan tidak bertanggung jawab kepada menteri lain namun melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian.
“Peraturan Presiden (Perpres) menyatakan bahwa institusi ini di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, tapi tidak bertanggung jawab kepada menteri melainkan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian. Jadi arahnya ke sana. Kita kan masalah policy perekonomian jadi supaya in line dengan Menko Perekonomian,” ujarnya. Ia mengatakan, KEN akan membuat kajian ekonomi secara nasional, regional dan global serta rekomendasi dari kajian tersebut disampaikan langsung kepada presiden. “Selain melaksanakan delapan tugas yang diberikan presiden, kita mungkin akan membuat beberapa rekomendasi
yang dirasa perlu, mungkin sebelum Desember,” ujarnya. Ia juga menjelaskan, tugas KEN nantinya berbeda dengan tugas Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang sama-sama memberikan rekomendasi kepada Presiden. “Rekomendasi Wantimpres bersifat rahasia, sedangkan rekomendasi KEN kepada presiden bisa dipublikasikan,” ujarnya. Ia menambahkan, KEN nantinya akan berkantor di Gedung Menko Perekonomian dan akan dibantu oleh satu unit kerja yang menggunakan APBN cq anggaran Menko Perekonomian. “Sekretariat KEN akan selalu buka tiap hari kerja untuk
menampung semua ide masyarakat menyangkut perekonomian negara, karena mungkin ada yang bisa memberikan ide tapi selama ini tidak tersalurkan,” ujarnya. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan kepada Komite Ekonomi Nasional, delapan hal yang perlu ditelaah dan segera diberikan rekomendasi. Yang pertama, Kepala Negara meminta KEN menelaah postur dan skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu alat utama pemerintahan dan mendorong pengurangan utang luar negeri secara jangka panjang. “Yang kedua, economic
connectivity, domestik ekonomi, domestik market, sehingga bisa timbul perdagangan dalam negeri yang bagus. Beri rekomendasi bagaimana grand design economic connectivity’ termasuk national logistic,” kata Presiden. Berikutnya berturut-turut, upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan lapangan kerja, ketahanan pangan dan air, ketahanan energi dan bagaimana policy yang dikembangkan agar sumber pembiayaan dalam negeri semakin besar dan kuat seraya mengurangi beban hutang luar negeri. (ant)
10.000 18/6
Dana PUAB Melonjak JAKARTA - Volume Pasar Uang Antar Bank, kemarin, naik dari Rp 4,97 triliun menjadi Rp 6,46 triliun dengan suku bunga overnight stabil, setelah berlakunya pelebaran koridor pada Pasar Uang Antar Bank pada hari sebelumnya. Data Bank Indonesia yang diterima di Jakarta juga menyebutkan kredit selama minggu ketiga juni naik Rp 5,17 trilun hingga mencapai Rp 1.536,63 triliun. Pertumbuhan kredit
tahun ini sampai Juni tercatat 7,44 persen atau 18,42 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Meski demikian kenaikan kredit ini menurut Kepala Biro Humas Difi A Johansyah bukan semata-mata karena pelebaran koridor PUAB. Data BI juga menyebutkan selama minggu ketiga dana pihak ketiga (DPK) di perbankan naik Rp 2,16 trilun hingga mencapai Rp 2013,59 triliun.
Kenaikan tersebut terjadi pada DPK rupiah RP1,84 triliun dan valas Rp 0,33 triliun. Dengan demikian sampai Juni ini DPK tumbuh Rp 43,15 triliun (2,19 persen) dan dibanding periode yang sama tahun lalu tumbuh Rp 235,06 triliun (13,22 persen) Selama minggu ketiga, pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari DPK membuat peningkatan LDR dari 76,14 persen menjadi 76,31 persen. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
SURPLUS - Pekerja memasang rangka besi pada proyek bertingkat di Jakarta, kemarin. Bank Dunia menilai adanya potensi surplus pinjaman di Indonesia yang berdampak buruk bagi implementasi pembangunan.
Infrastruktur Ibukota Transportasi Dipercepat JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengajak semua pihak untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur di Ibukota Jakarta sehingga Jakarta lebih nyaman untuk hidup. “Mari kita percepat infrastruktur transportasi, mass rapid transit (MRT) harus jalan, tiang di pinggir jalan (tiang monorel) harus direalisasi,” kata Hatta Rajasa di Gedung Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Selasa. Hatta mengungkapkan hal itu menanggapi Ibukota Jakarta yang pada Selasa ini genap memasuki usia ke-483 tahun. Sejumlah masalah masih menghadang Ibukota Jakarta terutama masalah keterbatasan infrastruktur dan berkembang ke masalah banjir serta masalah transportasi. “Kita benahi infrastruktur. Memasuki usia baru mari kita tunjukkan perilaku bertanggung jawab. Juga percepat infrastruktur transportasi,” kata Hatta. Ia menyebutkan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Dubes Jepang di Indonesia yang bersedia membantu
mengembangkan Program Jakarta Nyaman Untuk Hidup. “Kita dan Jepang sedang mengembangkan Jakarta Nyaman untuk Hidup. Ini mirip dengan Shanghai Better Life,” kata Hatta. Sementara itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan melanjutkan pembangunan monorel yang sempat terhenti selama beberapa tahun. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyebutkan, pembangunan monorel akan diteruskan segera setelah pembahasan masalah kompensasi dengan pihak swasta selesai. Saat ini, appraisal atau penilaian sedang dilakukan oleh BPKP mengenai aset yang harus dibayar Pemprov seperti tiang pancang yang telah terpasang di beberapa tempat. Pembangunan monorel yang dirancang untuk dua jalur itu terhenti karena tidak adanya investor bagi moda transpor berbasis rel itu. Selain melanjutkan monorel, Fauzi menyebut bahwa pembangunan moda transportasi lain di Jakarta tetap akan dilanjutkan mengingat saat ini tingkat kemacetan sudah sangat mengkhawatirkan. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.