No. 140 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 23 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
3 Institusi Telusuri Capital JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa masalah selisih jumlah dana antara PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) dan PT Bank Capital Tbk (BACA) ditindaklanjuti oleh tiga institusi. “Tugas itu sudah akan dapat ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia (BI), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan BapepamLK,” kata Agus di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Menurut Menkeu, regulator dan pengawas terkait dengan perbankan adalah BI, sementara yang terkait dengan penanganan perusahaan yang sudah go public adalah BEI atau Bapepam-LK. “Mereka memiliki akses, saya yakin mereka menjalankan fungsinya. Sementara dari Menkeu, kalau ada langkah yang perlu kami tindaklanjuti sesuai dengan tugas kami, kami akan berikan kerjasama yang terbaik,” katanya. Menurut dia, kewenangan BI sudah lebih dari cukup sehingga tidak perlu rekomendasi dari Kementerian Keuangan. “Kalau yang disinggung adalah masalah kerahasiaan bank, itu tetap harus dijaga. Tapi pengelolaan bank itu tetap harus dilakukan dengan baik,” katanya. Sebelumnya, berdasarkan laporan keuangan triwulan I 2010 PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), terdapat perbedaan posisi setara kas yang ditampilkan. Jumlah posisi setara kas yang ditempatkan di Bank Capital tidak sesuai dengan jumlah dana pihak ketiga yang tercatat di laporan keuangan triwulan I perusahaan tersebut. (ant)
Penambahan Modal Negatif JAKARTA - Pengamat perbankan, Farial Anwar menilai, rencana Bank Indonesia untuk mewajibkan penambahan modal bank merupakan hal yang negatif, karena bank-bank yang tidak dapat menambah modal akan menjual banknya kepada investor asing. Akibatnya akan banyak bank-bank swasta yang dimiliki investor asing seperti dari Malaysia, Singapura dan India, katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Farial Anwar, yang juga Direktur Currency Management Group, asing sebenarnya tidak diperbolehkan memiliki bank-bank di dalam negeri, karena industri perbankan merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi negara. “Perbankan merupakan mitra usaha pemerintah untuk memicu pertumbuhan ekonomi
tumbuh lebih baik,” ujarnya. Ia mencontohkan, Temasek pernah membeli sebuah bank swasta di Indonesia, setelah harga naik tajam kemudian bank tersebut dijual. “Hal ini menunjukkan bahwa mereka hanya berbisnis untuk mencari untung besar, bukan melakukan long investment dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ucapnya. Sementara itu, pengamat perbankan lainnya, Irfan Kurniawan menilai positif rencana Bank Indonesia untuk mewajibkan penambahan modal bank, karena bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
AIRBUS - (ki-ka) Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti, Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar, President & CEO Airbus Tom Enders sedang berbincang di Booth Airbus, Farnborough Airshow, London, Inggris (21/07) sesaat setelah pengumuman (announcement ) pemesanan 6 pesawat A330-200 oleh Garuda.
Belanja Negara Susut JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2010, terutama sampai Juni 2010, turun dua persen dibandingkan belanja pemerintah pada 2009. “Spending pemerintah ada dua persen lebih lamban dibandingkan tahun lalu,” kata Agus setelah Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Salah satu agenda Sidang Kabinet Paripurna itu adalah implementasi APBNP 2010, khususnya semester I. Selain itu. juga dibahas proyeksi pemerintah terhadap implementasi APBNP sampai akhir 2010, serta proyeksi RAPBN 2011 yang akan disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada Agustus 2010. Agus mengatakan, mele-
mahnya belanja APBNP selama semester pertama 2010 itu cukup mendapat perhatian pada Sidang Kabinet Paripurna tersebut. Dia menjelaskan, belanja pada semester pertama 2010 hanya mencapai 35 persen dari APBNP. Angka itu lebih sedikit dibandingkan belanja 2009 pada periode yang sama, yaitu sebesar 37 persen dari APBN. Namun demikian, sisi penerimaan anggaran negara mengalami kenaikan. Penerimaan
di pasar melakukan pembelian rupiah, sehingga koreksi terhadap mata uang Indonesia berlanjut. “ Namun pembelian rupiah oleh BI tidak besar yang bertujuan agar mata uang lokal itu menjauhi level Rp 9.000,” katanya. Ia mengatakan, rupiah bisa menguat asalkan didukung oleh faktor fundamental ekonomi sehingga BI membiarkan kenaikan mata uang Indonesia itu hingga melewati angka Rp 9.000. Namun apabila kenaikan itu karena dana asing yang masuk, maka BI akan menahan dengan melakukan intervensi pasar. Kenaikan rupiah hingga mencapai angka Rp 9.000, menurut dia, tidak ada untungnya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.043
9.500
10.000
9.053
9.055 16/7
19/7
20/7
Dia menyebut semester pertama 2010 adalah masa awal bagi pemerintahan yang baru, sehingga memerlukan sejumlah penyesuaian. Pada kesempatan itu, Agus juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 akan terus meningkat. Ia menyatakan pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir 2010 akan mencapai 5,9 persen, atau naik 0,1 persen dari pertumbuhan pada semester pertama 2010. (ant)
Kualitas Pajak Buruk
Darmin Mengaku
Rupiah di kisaran Sempit JAKARTA - Pengamat pasar uang, Irfan Kurniawan memperkirakan rupiah, hari ini berada dalam kisaran yang sempit antara Rp 9.000 hingga Rp 9.100 per dolar AS, karena minimnya isu positif yang dapat menggerakkan mata uang Indonesia. Rupiah masih berada dalam kisaran Rp 9.000-Rp 9.100, karena belum ada faktor penggerak positif yang kuat muncul di pasar, katanya di Jakarta, kemarin. Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, kemarin, turun 20 poin menjadi Rp 9.060-Rp 9.070 karena tekanan pasar masih berlanjut dan aktifnya Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi pasar. Irfan Kurniawan yang juga Analis PT First Asia Capital mengatakan, BI masih berada
negara mencapai 44 persen dari APBNP, atau naik dua persen dibandingkan 2009. “Jadi secara umum, penerimaan kita l ebih baik, belanja kita sedikit lebih buruk dibandingkan tahun lalu,” kata Agus. Agus menegaskan, pemerintah akan mendalami hal itu. Dia juga akan melaporkan hal itu kepada DPR RI pekan depan. Menurut dia, penurunan tingkat belanja pada 2010 itu adalah hal yang bisa dipahami.
Bisnis Jakarta/ant
APBN - Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji sebelum sidang kabinet paripurna di kantor Kepresidenan membahas APBN, kemarin.
Pemerintah Hati-hati JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan bahwa pemerintah tidak akan sembarangan menurunkan nilai penjaminan dana masyarakat yang hingga saat ini masih ditetapkan sebesar Rp 2 miliar. “Kalau ada penurunan maka perlu ada pertimbangan yang baik dan sosialisasi dalam jangka waktu tang cukup,” kata Menkeu di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Lembaga Penjamin Simpan-
an (LPS) menilai dana penjaminan sebesar Rp 2 miliar per nasabah untuk kondisi saat ini terlalu besar sehingga perlu diturunkan. Negara-negara lain juga sudah mulai menurunkan nilai penjaminan seiring kondisi ekonomi yang membaik. Sebelum ditetapkan sebesar Rp 2 miliar pada 2008, nilai dana masyarakat yang dijamin LPS hanya Rp 100 juta. Kenaikan dana penjaminan hingga mencapai Rp 2 miliar dilakukan pada 2008 sebagai antisipasi dampak
krisis keuangan pada 2008. “Kepala Eksekutif LPS (Firdaus Djaelani) menyampaikan apa yang terkait dengan tugasnya, dan saya nanti akan berusaha untuk memahami,” kata Menkeu. Namun ia menilai, nilai penjaminan sebesar Rp2 miliar merupakan angka yang cukup memadai untuk menjaga stabilitas keuangan di masyarakat. “Kalau mau ada perubahan, khususnya perubahan menurun, harus dilakukan dengan informasi yang cukup,” katanya. (ant)
JAKARTA - Calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution pasrah ketika ditanya terkait kinerjanya melakukan reformasi birokrasi di Direktorat Pajak terutama masalah kasus keberatan pajak yang sering menguntungkan Wajib Pajak. “Kalau soal kualitas pemeriksaan, saya tidak membela, saya kira bohong kalau saya bilang semua bagus,” katanya saat menjawab kasus pemeriksaan pajak selama menjabat sebagai Dirjek Pajak selama 2006-2009 di depan komisi XI DPR RI, kemarin. Darmin mengaku prihatin karena meskipun telah ada oknum pemeriksa pajak yang diberi sanksi namun tetap saja ada yang melakukan pelanggaran. “Tapi saya tidak katakan semua jelek, itu sebabnya harus ada sistem kalau tidak ya titik lemah Ditjen Pajak itu dipemeriksaan, jadi saya tidak membela dirilah kalau soal itu,” tuturnya. Darmin mengatakan sudah sejak lama meminta adanya sistem informasi pemeriksaan pajak yang mengharuskan petugas pajak melaporkan kegiatannya pada setiap tahap. “Sejak lama saya pinta harus ada sistem sejak pe-
meriksaan sampai tahap keberatan dan banding sehingga kita tahu apa hasilnya. Kalau tidak akan mudah dipermainkan,” tambahnya. Ia mencontohkan pada Gayus akan dengan mudah mengajari Wajib Pajak agar tidak memberi data saat pemeriksaan sehingga kasusnya masuk ke Pengadilan Pajak. “Yang lebih repot kalau mereka sekongkol dari awal, ditolak lalu dibanding baru datanya dikeluarkan,” ujarnya. Darmin menyebutkan pada 2007 terdapat 2.203 kasus keberatan pajak dan sebanyak 997 diantaranya dimenangkan oleh Ditjen Pajak. “Memang lebih banyak kalahnya. Itu sebabnya jalan keluarnya sistem harus dibangun,” tambahnya. Darmin mengungkapkan sistem informasi pemeriksaan pajak sebenarnya sudah mulai dibangun namun hingga kini belum juga selesai. Meski sangat mendesak dilakukan reformasi di Ditjen Pajak, namun Darmin mengatakan tidak bisa mengganti seluruh pegawai yang jumlahnya sekitar 33ribu orang. Saat ini rasio petugas pajak dengan Wajib Pajak baru sebesar 15 persen, menurut Darmin idealnya mencapai 30 persen. Setelah rapat diskors selama sekitar 30 menit untuk istirahat makan siang, akhirnya pada pukul 13.30 WIB dilanjutkan kembali. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.