No. 177 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 23 September 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Tax Ratio Di Atas 15 Persen JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF) Agus Supriyanto mengungkapkan bahwa jika mengikutkan penerimaan pajak daerah dan penerimaan dari sumber daya alam maka tax ratio mencapai lebih dari 15 persen. “(Kalau disertakan semua), sekarang saja mungkin sudah di atas 15 persen,” kata Agus Supriyanto di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, secara total tax ratio belum mencapai 16 persen, namun persisnya sekitar 15,1 persen. Agus menyebutkan, saat ini memang sedang dibahas perubahan tata cara menghitung tax ratio dengan mengikutkan pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam, namun Menkeu menyarankan agar penghitungan tetap dilakukan masing-masing. “Nanti hanya di-inklude-kan saja, pengelolaannya kan sudah masing-masing tapi saat kita menghitungnya dimasukkan saja,” katanya. Sementara itu mengenai kenaikan tax ratio APBN 2011 sekitar 0,5 persen, Agus mengatakan, kenaikan secara nominal sekitar Rp 3,5 triliun. “Kalikan saja dengan PDB kita Rp 7.000 triliun, sehingga kalau dinaikkan 0,5 sekitar Rp3,5 triliun,” katanya. Pada 2011, pemerintah merencanakan penerimaan perpajakan mencapai Rp 839,5 triliun atau meningkat 12,9 persen dibanding APBNP 2010. Pemerintah melakukan berbagai langkah optimalisasi penggalian potensi pajak untuk mencapai sasaran penerimaan perpajakan tahun 2011. Pemerintah mengidentifikasi akan terdapat potensi penerimaan perpajakan yang hilang seperti BPHTB dan sebagian PBB sektor perdesaan dan perkotaan, serta kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. (ant) Bisnis Jakarta/ant
Portofolio Rupiah Diincar Investor Asing JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat maraknya transaksi di pasar keuangan domestik setelah libur panjang Lebaran mengakibatkan pangsa kepemilikan asing pada portofolio rupiah ikut meningkat. Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah kemarin mengatakan antara 14 - 17 September terjadi aliran masuk dari investor asing pada sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar Rp 4,20 triliun dengan pangsa naik dari 15,90 persen menjadi 22,43 persen. Positifnya perkembangan bursa domestik, juga menarik minat investor asing untuk melakukan net beli saham yang jumlahnya dalam sepekan mencapai Rp 3,32 triliun. BI juga mencatat investor asing menjual dolar AS sebesar kumulatif 1.214 juta dolar AS seiring dengan minat
yang tinggi terhadap aset keuangan domestik terutama SBI dan saham. Sementara korporasi masih menjadi net buyer terbesar (net kumulatif 430 juta dolar AS). Data kepemilikan asing di SBI hingga 17 September total sebesar Rp 56,47 triliun atau meningkat Rp 12,29 triliun dibanding posisi 31 Desember 2009 sebesar Rp 44,81 triliun. Jumlah itu terdiri dari dana asing di SBI tiga bulan Rp 25,87 triliun, di SBI enam bulan Rp 29,70 triliun dan SBI sembilan bulan Rp 0,9 triliun. Sementara itu aliran dana asing yang berinvestasi di BEI sampai 17 September mencapai Rp 19,29 triliun atau meningkat Rp 6 triliun dibanding posisi 31 Desember 2009. (ant)
Rupiah Masih Berpeluang Naik JAKARTA - Pengamat pasar uang Irfan Kurniawan, memperkirakan rupiah pada Kamis berpeluang untuk naik lagi, karena sentimen positif pasar masih menyelimuti pasar uang khususnya rupiah. Sentimen positif itu masih berada di pasar apabila didukung bursa Wall Street maka kenaikan rupiah kemungkinan menjadi lebih besar, katanya di Jakarta, kemarin. Rupiah kemarin naik 17 poin menjadi Rp 8.943-Rp 8.953. Irfan Kurniawan yang juga analis PT First Asia Capital, mengatakan, peluang rupiah untuk kembali naik tetap ada apalagi ekonomi makro Indonesia makin tumbuh yang ditargetkan mencapai 6,4 persen pada 2011. Pertumbuhan ekonomi makro yang makin membaik terlihat dari target ekonomi nasional pada 2011 mencapai
6,4 persen naik dari tahun 2010 hanya 5,9 persen, katanya. Indonesia, menurut dia, optimis target pertumbuhan sebesar itu dapat dicapai, karena sektor usaha mulai tumbuh akibat masuknya aliran dana asing ke pasar domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun selama ini hanya didukung oleh sektor konsumsi, namun dengan makin cepat pemerintah mencairkan anggaran belanjanya dan didukung oleh aksi perbankan menyalurkan kredit maka ekonomi akan makin tumbuh. Ia mengatakan, ekonomi Indonesia yang makin tumbuh itu, memicu pelaku asing optimis pasar Indonesia makin tumbuh dengan baik. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.964
9.000
8.960
8.980 9.500 20/9
21/9
22/9
GTTG NASIONAL – Menko Perekonomian, Hatta Radjasa (kanan), Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X (tengah) saat pembukaan Gelar Teknologi Tepat guna (GTTG) Nasional XII di Jogja Expo Center Yogyakarta, kemarin.
Parpol akan Manfaatkan OJK JAKARTA - Pengamat politik Fachry Ali mengatakan parpol-parpol akan memanfaatkan pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kepentingan politiknya dengan menaruh atau memilih orangorang atau pejabat yang bisa dikendalikannya. “Besar kemungkinan parpol akan menaruh orang-orangnya di OJK. Dalam konfigurasi politik sekarang, parpol yang tidak punya basis material atau finansial akan berlomba-lomba mencari atau mengontrol OJK,” katanya di Jakarta, kemarin. RUU OJK yang sedang dibahas di DPR dinilainya dipaksakan oleh Pemerintah dan
DPR untuk selesai sesuai target akhir Desember 2010, meski masih banyak sekali kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam RUU itu. “Saya sudah menyampaikan kepada Ketua Pansus OJK bahwa kalau OJK dipaksakan, nanti akan timbul masalah-masalah. Apalagi uji publik juga belum dilakukan,” katanya. Ia melihat secara fungsi, OJK yang akan mengambil tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia akan mengganggu tugas-tugas moneter BI karena terganggunya informasi yang dibutuhkan BI dari perbankan. “Di beberapa negara pengawasan perbankan
dikembalikan lagi dari OJK-nya ke bank sentral. Lihat saja di Inggris, Korea Selatan dan Australia,” katanya. Dari segi independensi, jika OJK tetap menarik iuran dari lembaga-lembaga keuangan yang diawasinya, maka independensi OJK akan diragukan karena menerima dana dari lembaga yang diawasinya sendiri. Sebelumnya, Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismet Hasan Putro juga mengatakan pendirian OJK terlihat sangat dipaksakan karena lebih banyak dipenuhi kepentingan partai politik untuk pendanaan Pemilu 2014. OJK menjadi peluang dan ru-
Dana Pengadaan Lahan OJK Telah Disiapkan JAKARTA - Kementerian Keuangan mulai menyiapkan dana untuk pengadaan lahan untuk keperluan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan segera dibentuk. Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin, menyebutkan, pihaknya mengusulkan adanya realokasi anggaran sehingga anggaran Kemenkeu pada 2011 mengalami kenaikan. “Setelah dirinci, pagu sementara 2011 Kemenkeu ada kebijakan penting yang memerlukan realokasi anggaran sebesar Rp 1,04 triliun,” kata Menkeu. Menurut dia, dana itu akan
digunakan untuk membangun sistem manajemen informasi keuangan negara yang terintegrasi, mempersiapkan OJK, membangun gedung pengadilan pajak, peningkatan pelayanan di Ditjen BC dan Ditjen Kekayaan Negara, serta program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah. “Yang utama, kami membangun integrasi sistem manajemen informasi keuangan, data centre, disaster recovery centre, dan aplikasi teknologi dengan dana yang diperlukan sebesar Rp 570,4 miliar,” katanya. Dari dana sebesar itu sebanyak Rp 293 miliar di antaranya
dialokasikan ke Setjen yang akan digunakan untuk pengadaan lahan untuk OJK dan financial centre termasuk Sekretariat Pengadilan Pajak dan integrasi sistem manajemen keuangan negara. Semula pagu sementara anggaran Kemenkeu 2011 sebesar Rp 16,4 triliun dengan sumber pendanaan 97,1 persen rupiah murni, pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri 2,6 persen, dan PNBP 0,2 persen. “Jika dirinci menurut jenis belanjanya terdiri atas 49 persen untuk belanja pegawai, 36 persen belanja barang, dan 15 persen belanja modal,” katanya. (ant)
Pengadilan Pajak Direlokasi JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo berencana memindahkan Pengadilan Pajak yang saat ini berada di kompleks Kemenkeu ke Gedung eks BPKP di Jalan Hayam Wuruk Jakarta. “Reformasi Pengadilan Pajak akan terus dilakukan, antara lain dengan memindahkan gedung Pengadilan Pajak ke gedung eks BPKP,” kata Menkeu dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin. Pemindahan Pengadilan Pajak dimaksudkan agar tempat mencari keadilan terkait kasus pajak itu lebih independen. “Pengadilan Pajak akan lebih independen dari kompleks Kemenkeu karena ada di Jalan Hayam Wuruk,” katanya. Menurut Menkeu, pendanaan relokasi
pengadilan pajak itu sudah dialokasikan dalam RAPBN 2011 melalui alokasi anggaran di Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Pada rapat kerja Komisi XI DPR, Menkeu mengajukan realokasi anggaran sebesar Rp 1,04 triliun dari semula sebesar Rp 16,4 triliun menjadi Rp 17,50 triliun. “Setelah dirinci pagu sementara 2011 Kemenkeu, ada kebijakan penting yang memerlukan relokasi anggaran sehingga ada usulan realokasi sebesar Rp 1,04 triliun,” kata Menkeu. Pemindahan pengadilan pajak termasuk sekretariatnya diharapkan dapat mempercepat penanganan kasus-kasus pajak yang saat ini mencapai sekitar 16.000 kasus. (ant)
ang baru bagi parpol besar untuk mencari pendanaan Pemilu 2014, karena dana dari perbankan dan BUMN yang selama ini menjadi kasir mereka sudah semakin sulit dimanfaatkan. Menurut Ismet, karena kepentingan politik itulah maka RUU OJK sangat dipaksakan untuk dibahas dan segera dibentuk sebelum tahun ini, meski banyak sekali kelemahan di RUU itu yang dalam jangka panjang akan sangat merugikan kepentingan negara dan bangsa. UU Nomor 3/2004 tentang Bank Indonesia pada pasal 34 menyebutkan bahwa pengawasan perbankan harus dike-
luarkan dari Bank Indonesia ke sebuah lembaga pengawas jasa keuangan yang harus dibentuk paling lambat 31 Desember 2010. Dalam draft RUU OJK disebutkan bahwa OJK akan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang terdiri dari tujuh orang dengan dua komisioner dipilih DPR dan lima orang ditunjuk pemerintah baik oleh presiden maupun menteri keuangan. Di bawah Komisioner ada tiga orang dewan eksekutif yang ditunjuk oleh presiden atau menteri keuangan yang masing-masing akan membawahi pengawasan bank, pasar modal dan lembaga keuangan non bank. (ant)
Inflasi September Lebih Rendah JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hartadi Sarwono memprediksi tren inflasi pada September akan lebih rendah dibanding Agustus yang mencapai angka 0,76 persen. “Secara keseluruhan month to month inflasi lebih kecil dari bulan Agustus,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Hal tersebut, menurutnya diakibatkan kecenderungan harga bahan makanan seperti daging dan telur yang menurun usai Lebaran. Namun harga beras juga harus diperhitungkan sebagai faktor utama penyebab inflasi. “Saya lihat dari survei, penyumbang inflasi terbesar dari kelompok makanan itu sudah terlihat menurun. Kita sudah bisa lihat kelompok bahan makanan dan efek lebaran sudah selesai jadi ada kecenderungan menurun karena masalah musiman tadi,” ujarnya. Upaya Bulog untuk mengatasi tingginya harga beras dengan melakukan operasi pasar sangat penting untuk mengatasi tingginya inflasi dibanding menaikkan suku bunga. “Jadi beras ada kecenderungan untuk naik, itu akan berdampak dan kita harus memperhitungkan lebih cermat,” ujarnya. Sementara Pjs Kepala Ba-
dan Kebijakan Fiskal (BKF) Agus Supriyanto mengharapkan September dan Oktober akan terjadi potensi deflasi, karena faktor Lebaran yang sudah berlalu. “Menurut saya rendah (proyeksi inflasi) setelah puasa dan lebaran, masyarakat kan mengurangi konsumsinya,” ujarnya. Kalaupun terjadi inflasi, kemungkinan faktor pendukungnya karena anak-anak sekolah yang mulai masuk setelah liburan lebaran. “Kemungkinan (pendorongnya) karena anakanak mulai beli alat-alat sekolah, tapi tidak banyak,” ujar Agus. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai puncak inflasi telah terlampaui dengan angka pada Agustus 2010 yang mencapai 0,76 persen lebih rendah dibanding Juli yang melampaui satu persen. “Puncaknya kalau dari waktu ke waktu itu terjadi menjelang lebaran,” kata Deputi Bidang Statistik BPS, Subagio Dwijosumono. Subagio menambahkan biasanya sesudah Lebaran, harga barang-barang relatif mengalami penurunan. “Kalau tiga minggu ke depan turun banyak dan mampu melawan yang satu minggu (menjelang Lebaran) bisa terjadi deflasi,” ujarnya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.