No. 191 tahun III
8 Halaman
Jumat, 23 Oktober 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Swasta Jual BBM Subsidi
Bisnis Jakarta/ant
BI-LPS - Pjs Gubernur BI Darmin Nasution (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rudjito serah terima naskah kerjasama data dan informasi di Jakarta, kemarin.
LPS Bisa Periksa Bank
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.360 10.000
20/10
9.505 9.420
21/10
JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman D Hadad mengatakan nantinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bankbank yang dinyatakan dalam pengawasan khusus. “Pemeriksaan bank tentunya sesuai dengan UU BI namun apabila LPS merasa perlu, bisa mengajak BI untuk memeriksa bank-bank dengan obyek pemeriksaan harus disepakati bersama karena terkait dengan efektivitas kinerja,” ujarnya usai penandatangan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BI dan LPS di Jakarta, kemarin. SKB antara Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menyepakati landasan pelaksanaan bersama koordinasi serta pertukaran data dan informasi dalam kerangka Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dalam kesepakatan ini
Muliaman menambahkan ada tiga poin utama yang menjadi poin tambahan yang dimasukkan dari kesepakatan pada 29 Juli 2007 yakni penyempurnaan data dan informasi antar BI-LPS. BI akan memberikan informasi kepada LPS mengenai kondisi suatu bank dan tindakan atas kasus perbankan yang mungkin terjadi saat bank tersebut diketahui bermasalah baik sebelum maupun setelah mendapatkan bantuan LPS. “Menurut saya ini menjadi hal penting dalam perspektif yang lebih besar untuk meningkatkan stabilitas keuangan dengan membangun kekuatan (expertise) untuk membangun sistem deteksi dini perbankan yang lebih baik,” ujarnya. Muliaman mengatakan SKB ini juga dapat membangun kemampuan analisis dari berbagai kemungkinan atau potensi kerawanan yang timbul serta penyelesaian apa yang per-
lu dilakukan secara cepat. “Jadi dengan adanya tukar menukar informasi lebih awal dapat lebih terjamin untuk mendeteksi simpul-simpul keuangan yang bermasalah,” ujarnya. LPS juga nantinya dapat meminta bantuan BI dalam memberikan klarifikasi mengenai ketentuan perbankan, serta pengawasan dan penyelesaian tindak pidana perbankan. Ketua LPS Firdaus Djaelani mengatakan dengan adanya SKB ini pihaknya dapat mendapatkan datadata lain dari BI tidak hanya sekedar laporan keuangan bulanan. “Kita dapat mendapatkan data-data perbankan serta memeriksa bank yang dalam pengawasan khusus untuk mempercepat kinerja LPS agar lebih cepat dalam program penjaminannya termasuk menghitung berapa kirakira persiapan dana cadangan dari posisi keuangan,” ujarnya. (ant)
JAKARTA - Pemerintah c.q Badan Pengatur Hilir (BPH Migas) memutuskan, selain BUMN PT Pertamina (Persero), tiga badan usaha swasta dan asing juga diberikan penugasan mendistribusikan BBM bersubsidi pada 2010. Penyertaan kepada swasta itu baru pertama kalinya, sejak tender BBM PSO dibuka . Ketiga badan usaha tersebut antara lain PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR), PT Shell Indonesia dan PT Petronas Niaga Indonesia. Dua badan usaha hilir yang disebutkan terakhir, meski berbadan hukum Indonesia, namun terafilasi dengan induk perusahaanya yakni Shell (Belanda) dan Petronas (Malaysia). “Ketetapan tiga calon pendamping Pertamina tersebut diputuskan secara resmi dalam sidang Komite BPH Migas yang dilakukan pada Senin lalu (19/10),” ujar Anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo di Jakarta, kemarin. Kuota BBM bersubsidi
pada APBN 2010 ditetapakn 36,5 juta kilo liter (kl). Terdiri atas premium 21,4 juta kl, solar 11,25 juta kl dan minyak tanah sebesar 3,8 juta kl. Sementara Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menyatakan, rencananya AKR akan menyalurkan BBM bersubsidi di Sumatera Utara, Lampung, Kalbar. Sementara Shell dan Petronas hanya di Medan. “Shell hanya di Medan, hanya untuk satu pompa bensin karena yang dia tawarkan itu. Petronas ada empat pompa bensin di Medan,”terangnya. Tubagus menambahkan, total dari penyaluran BBM ketiga perusahaan itu tidak sampai satu persen dari kuota BBM yang ditetapkan dalam R-APBN 2010. “Saya hanya ingat AKR, sekitar 100 ribu kl per tahun. Kita berharap beroperasinya perusahaan-perusahaan tersebut untuk membantu Pertamina menyalurkan BBM bersubsidi dapat mempercepat pengembangan infrastruktur penyaluran BBM di luar Jawa,”terangnya. (ind)
Jika Harga Minyak Terus Naik
Cadangan Risiko Minus JAKARTA - Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, dana cadangan resiko fiskal di APBN 2010 sebesar Rp 8,6 triliun kemungkinan tidak akan memadai jika harga minyak terus naik. “Kalau harga minyak mencapai 80 dolar AS per barel, sehingga beda 15 dari asumsi APBN 2010 (65 dolar AS per barel), maka ada sekitar Rp 30 triliun tambahan subsidi BBM,” kata Harry ketika dihubungi, di Jakarta, kemarin. Menurut dia, solusi terhadap adanya tambahan subsidi itu adalah dengan mengubah subsidi yang saat ini dilakukan secara terbuka menjadi tertutup. “Artinya hanya kendaraan tertentu atau orang-orang tertentu yang mendapat subsidi sehingga besaran kuota subsidi akan berkurang,” katanya. Menurut dia, skenario perubahan pola subsidi itu menjadi tanggung jawab Kementerian
ESDM, Bappenas, dan Depkeu. Menurut Harry, UU tentang APBN 2010 juga menyatakan bahwa dalam kondisi darurat maka pemerintah bisa mengeluarkan anggaran yang belum terpakai. “Dalam kondisi darurat, pemerintah boleh mengeluarkan dana yang belum ada. Tapi itu artinya perencanaannya salah. Kita sendiri belum menyepakati kondisi darurat itu seperti apa,” katanya seperti dikutip Antara. APBN 2010 mengalokasikan dana untuk subsidi BBM termasuk BBN dan elpiji sebesar Rp 68,7 triliun. Sementara itu dana cadangan resiko fiskal yang disiapkan dalam APBN 2010 hanya sebesar Rp 8,6 triliun. Dana itu disediakan untuk mengatasi kemungkinan munculnya resiko fiskal selama 2010. Dana cadangan resiko fiskal ini masuk dalam pos belanja lain-lain dengan jumlah sebesar Rp 28,63 triliun. (ahm)
22/10
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.