No. 240 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 23 Desember 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Kenaikan Harga
Efektif Tekan Konsumsi BBM JAKARTA - Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Destry Damayanti berpendapat bahwa kenaikan harga BBM atau penghapusan subsidi BBM akan lebih efektif menekan konsumsi BBM daripada rencana pembatasan. “Secara ekonomi akan lebih efisien dengan pengurangan subsidi atau kenaikan harga,” kata Destry di Jakarta, kemarin. Kenaikan harga akan berlaku untuk semua orang sehingga kemungkinan penyimpangan seperti penyelundupan bisa dihindari. “Kepada
mereka yang benar-benar membutuhkan subsidi karena memang termasuk kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi maka diberikan perlakuan khusus seperti pemberian voucher atau semacamnya,” katanya. Dengan disparitas harga yang ada saat ini di mana harga BBM bersubsidi mencapai Rp 4.500 per liter sementara tidak bersubsidi sekitar Rp 7.000, kebijakan pembatasan konsumsi, akan membuka peluang terjadinya penyimpangan. (ant)
KURS RUPIAH
9.033 9.040
9.500 20/12
Dirjen Pajak
Kaji Laporan Audit BPK JAKARTA - Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan saat ini sedang mengkaji laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas proses pemeriksaan pajak enam perusahaan. “Hasil dari BPK itu, lagi diteliti oleh kita dan tim panitia kerja perpajakan, kan masih ada waktu 60 hari,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Ja-
karta, kemarin. Tjiptardjo belum mau mengungkapkan hasil audit BPK secara keseluruhan, karena permasalahan ini sedang dibahas oleh tim-tim terkait. Namun, ia menambahkan, hasil audit tersebut telah memberikan beberapa rekomendasi terkait yang dapat dilakukan oleh lingkungan internal Ditjen Pajak. “Banyak hasil dari BPK memberi-
kan rekomendasi tindaklanjutnya, misalnya tolong dilakukan pembinaan orangnya dan aturan ini diperkuat serta direvisi,” ujar Tjiptardjo. Menurut dia, apabila ditemukan masalah pelanggaran administratif dari hasil audit tersebut, akan segera dilakukan pembinaan internal agar masalah tersebut terselesaikan. “Ya boleh-boleh saja disana
Pinjaman Luar Negeri Swasta Meningkat
8.500 9.000
Bisnis Jakarta/ant
TARGET SAMBUNGAN LISTRIK - PT PLN (Persero) menargetkan penuntaskan daftar tunggu sambungan listrik baru bagi pelanggannya paling lambat akhir Maret 2011 mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut pihak PLN akan memfokuskan pelayanan daftar tunggu permintaan sambungan listrik di seluruh Indonesia.
21/12
9.035 22/12
JAKARTA - Pinjaman Luar Negeri (PLN) swasta dari kredit induk dan afiliasi pada periode 2007-2010 menunjukkan tren meningkat. Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah di Jakarta, kemarin mengatakan posisi PLN dari perusahaan induk dan afiliasi pada 2007 hanya sebesar 27,2 persen, namun per Oktober 2010 telah menjadi 36,5 persen dari total posisi PLN swasta. Peningkatan tersebut, kata Difi, mengindikasikan bahwa di tengah ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global, peru-
sahaan induk masih menaruh kepercayaan kepada anak perusahaan di Indonesia untuk memanfaatkan tingginya permintaan domestik. Peningkatan pangsa PLN yang berasal dari perusahaan induk dan afiliasi dapat memperkecil magnitude tekanan pembayaran. PLN dari perusahaan induk dan afiliasi relatif lebih fleksibel dan dapat di roll over apabila dana masih diperlukan untuk pengembangan usaha. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan pembayaran pinjaman tersebut akan dijadwal
ulang (rescheduling) apabila pihak debitor mengalami kesulitan likuiditas. Peranan kreditor induk dan afiliasi terutama terjadi pada PLN swasta non Bank, tercermin dari pangsa yang relatif lebih besar dibandingkan di sektor perbankan. Pada oktober 2010, pangsa kreditor induk dan afiliasi terlihat semakin besar mencapai 33,2 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko tekanan pembayaran di sektor swasta non bank semakin menurun. (ant)
Kredit Perbankan Tumbuh 22 Persen JAKARTA - Bank Indonesia menyatakan, menjelang akhir tahun 2010, penyaluran kredit perbankan terus menunjukkan peningkatan, terlihat dari angka sepekan terakhir kredit naik Rp 7,22 triliun menjadi Rp 1.708,15 triliun. Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah di Jakarta, Rabu mengatakan, peningkatan tersebut bersumber dari kenaikan kredit rupiah sebesar Rp 4,04 triliun dan kredit valas Rp 3,18 triliun. Dengan demikian, selama 2010 (ytd) kredit telah meningkat Rp 277,95 triliun atau 19,43 persen dan secara yoy naik Rp 316,73 triliun atau 22,76 persen. Pada pekan laporan, kredit rupiah naik pada semua kelompk bank dengan kenaikan yang cukup merata pada empat kelompok bank (di
bawah Rp 1 triliun), kecuali pada kelompok bank Swasta yang naik Rp 2,28 triliun. Sementara itu, peningkatan kredit valas bersumber dari naiknya kredit pada empat kelompok bank (swasta, KCBA, bampuran dan BPD) yang cukup merata, tertinggi pada kelompok KCBA sebesar Rp 1,09 triliun. Sedangkan kelompok bank persero mengalami penurunan sebesar Rp 0,15 triliun. Dalam denominasi valas, selama pekan laporan telah terjadi kenaikan kredit valas sebesar 0,36 miliar dolar AS, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok KCBA sebesar 0,12 miliar dolar AS. Perkembangan sebaliknya terjadi pada dana pihak ketiga (DPK), di mana pada pekan laporan DPK turun tipis yakni
sebesar Rp 1,94 triliun menjadi Rp 2.217,27 triliun. Penurunan tersebut disebabkan turunnya DPK valas sebesar Rp 9,32 triliun, sedangkan DPK rupiah naik Rp 7,38 triliun. Dengan perkembangan tersebut, secara ytd DPK telah meningkat Rp 246,82 triliun atau 12,53 persen, atau secara yoy sebesar Rp 312,52 triliun atau 16,41 persen. Jika dilihat per komponen, penurunan DPK selama pekan laporan disebabkan turunnya deposito dan giro masing-masing sebesar Rp 5,78 triliun dan Rp 1,63 triliun. Penurunan pada dua komponen tersebut terutama terjadi pada instrumen valas, di mana deposito valas turun Rp 2,99 triliun dan Giro Valas turun Rp 6,07 triliun. Sedangkan tabungan naik sebesar Rp 5,47 triliun. (ant)
ada administratif, kita betulkan, bagaimana caranya ini masih dikaji oleh kawankawan,” ujarnya. Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja Perpajakan DPR Melchias Markus Mekeng menyatakan audit investigasi BPK menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terjadi
pada semua pemeriksaan enam kasus perpajakan yang melibatkan perusahaan besar. Keenam perusahaan itu adalah PT Permata Hijau Sawit untuk periode 2007-2008, PT Asian Agri (20022005), PT Wilmar (September 2009- April 2010), PT Alfa Kurnia (Maret 2009-Mei 2009), PT ING Internasional (2005-2007), dan RS Emma Mojokerto periode 2006-2008. (ant)
Ditjen Pajak
Atur Kriteria Pemungut PPh JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aturan yang menegaskan kriteria Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 mengenai badan usaha yang bergerak di industri semen, kertas, baja, otomotif yang ditunjuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Iqbal Alamsyah dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, pemungut pasar 22 juga mengatur industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Ketentuan ini diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per57/PJ/2010 yang berlaku surut sejak 10 Desember 2010. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan kesederhanaan dan kemudahan kepada wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PPh Pasal 22 dari sisi Ditjen Pajak. Dengan adanya peraturan ini diharapkan kepa-
tuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PPh Pasal 22 dapat meningkat, sehingga penerimaan PPh Pasal 22 dapat lebih optimal, ucapnya. Sementara itu Pjs Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak, Bambang Tri Muljanto mengatakan, bahwa harapan diterbitkan peraturan ini akan mengakomodasi perkembangan dinamika perubahan yang terjadi di lapangan. Selain itu juga akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan PPh Pasal 22 dan terciptanya keseragaman dalam penerangan PPh Pasal 22 di lapangan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Bandar Udara (Bandara) Adisucipto, Yogyakarta sebagai bandara yang memberikan pelayanan permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau VAT Refund for Tourists. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Iqbal Alamsyah mengatakan, ketentuan ini diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/KMK/03/2010 yang berlaku efektif 1 Januari 2011. Selain itu juga ditambah dengan 10 toko retail yang berlokasi di Yogyakarta sebagai toko retail yang berpartisipasi dalam skema VAT Refund for Tourists ini. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.