No. 16 tahun V
8 Halaman
Senin, 24 Januari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Cadangan Devisa
Diprediksi 112,6 Miliar Dolar JAKARTA - Bank Indonesia memprediksi penanaman modal langsung akan lebih berperan dalam komposisi arus modal masuk, sehingga membuat neraca pembayaran surplus 16,4 miliar dolar AS dan cadangan devisa mencapai 112,6 miliar dolar AS per akhir 2011. “Jumlah tersebut diperkirakan dapat menutup 7,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah jangka pendek, serta semakin memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam memitigasi berbagai kejutan eksternal,” kata Gubernur BI Darmin Nasution. Cadangan devisa pada 2010 tercatat sebesar 96,2 miliar dolar AS dengan surplus neraca pembayaran sebesar 30 miliar dolar AS. Selain itu, Darmin memperkirakan dalam jangka pendek terdapat peluang untuk terus mendorong kegiatan ekonomi tumbuh lebih tinggi terbuka lebar dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada 2011 akan mencapai kisaran 6,0 - 6,5 persen, dan meningkat menjadi 6,1 - 6,6 persen pada 2012. Menurutnya, investasi yang mulai meningkat sejak 2010 diperkirakan dapat berlanjut sehingga membuat struktur pertumbuhan ekonomi lebih berimbang. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2011 juga akan ditopang oleh kinerja eksternal yang tetap solid. Ekspor akan semakin terdiversifikasi dan tumbuh tinggi sementara impor tumbuh pesat seiring dengan semakin kuatnya kegiatan investasi dan konsumsi. Darmin mengatakan, dirinya melihat tiga risiko yang dihadapi pada 2010 lalu dan diperkirakan akan tetap menjadi tantangan ke depan, yaitu risiko terkait global economic imbalance, risiko terkait lalu lintas modal global dan sengketa mata uang (currency war) dan risiko terkait permintaan domestik dan tekanan inflasi. (ant)
Kasus Pajak Tak Surutkan Minat Investasi JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, mengatakan tidak ada indikasi penurunan minat invetasi terutama asing ke Indonesia, meskipun saat ini marak pemberitaan kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. “Tidak ada indikasi penurunan rencana investasi PMA, justru pada 2011 minat investasi asing terlihat meningkat,” kata Gita di Kantor BKPM, Jakarta, kemarin. Menurut dia, dua negara seperti Korea Selatan dan India telah menyatakan komitmen investasi 2011. Korea Selatan melalui Hankook Tire Corp menyiapkan investasi 1,2 juta dolar AS, sedangkan India dengan 15 perusahaan akan menanamkan modal sekitar 15 miliar dolar AS. Menurut Gita, selain Korea Selatan dan India, lima negara yang merupakan masuk dalam lima besar investasi di Indonesia juga akan meningkatkan investasinya. Singapura berminat ekspansi di sektor industri makanan, manufaktur, transportasi dan telekomunikasi. Sedangkan investor Jepang akan menambah kapasitas investasi yang selama ini telah menjadi investor terbesar di Indonesia. Melihat kondisi ekonomi dengan potret fiskal yang lebih bagus, situasi politik yang kondusif akan mendorong iklim investasi yang lebih bagus. Jadi, sulit berpikir Indonesia akan lebih buruk dari saat ini. “Investor tentu dalam 5-10 tahun ke depan melakukan rencana investasi sudah memasukkan faktor-faktor nonteknis,” ujarnya. Karena itu, ditambahkan Gita, BKPM selalu melakukan komunikasi dengan investor dari negara lain, demi mengembangkan investasi. Termasuk melakukan komunikasi dengan daerah untuk mengembangkan potensi investasi, terutama di Kawasan Timur Indonesia. BKPM mencatat realisasi total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) selama tahun 2010 Rp 208,5 triliun, melonjak 54,2 persen dibanding realisasi 2009 sebesar Rp 135,2 triliun. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
REALISASI INVESTASI - Siluet Kepala BKPM Gita Wirjawan ketika menerangkan realisasi penanaman modal PMDN - PMA 2010 di kantor BKPM, Jakarta, kemarin. Berita ada di halaman 3.
BUMN Sulit Hindari Intervensi Politik JAKARTA - Intervensi politik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai masih sulit dihindari, selama pengelolaan perusahaan milik negara diserahkan kepada yang bukan profesional atau titipan partai politik tertentu. Demikian salah satu kesimpulan diskusi bertajuk “Bebaskan BUMN dari Intervensi Politik”, di Jakarta. Hadir sebagai pembicara pada diskusi tersebut Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Wahyu Hidayat, Anggota Komisi VI DPR-RI, Ecky Awal Muharam, pengamat ekonomi Ikhsan Mojo, dan Ketua Federasi Serikat Pekerja Bersatu PT Pertamina Ugan Gandar. Menurut Ikhsan Mojo,
kentalnya campurtangan politik mengakibatkan keputusan yang diambil perusahaan tidak lagi murni untuk kepentingan perseroan. Selain itu, BUMN secara korporasi yang pengelolaannya seharusnya independen, juga bertanggungjawab kepada departemen teknis. Sesungguhnya ia menuturkan, intervensi politik pada BUMN di manapun di dunia ini tidak bisa dihilangkan, cuma saja harus disesuaikan dengan mekanisme dan strategi yang ada sehingga menguntungkan perseroan atau negara, bukan untuk kelompok tertentu. Ada saat tertentu BUMN memang harus didukung secara politik, agar mampu berkompetisi, mendorong daya
saing, meningkatkan kinerja, dan mendapatkan akses pasar. Ia menambahkan, Singapura dengan Holding Temasek, Malaysia dengan Holding Khazanah bisa berkembang bahkan ekspansi ke sejumlah negara termasuk Indonesia, tentu berkat dukungan pemerintahnya. Sementara itu, anggota DPR-RI Ecky menuturkan, keberadaan BUMN sejatinya masih sangat dibutuhkan terutama untuk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pertamina, PLN, Kereta Api, dan sejumlah BUMN yang memberikan pelayanan kepada publik mutlak masih diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Hanya saja seringkali salah kelola, dan tidak maksimal sehingga justru menimbulkan eko-
Industri Penerbangan Nasional Dikuasai Asing JAKARTA - Pemerintah mengakui industri penerbangan, khususnya untuk perawatan dan perbaikan pesawat, masih dikuasai asing. “Ya, asing masih mendominasi industri penerbangan kita, khususnya bisnis ‘MRO’ (maintenance repair overhaul) penerbangan kita,” kata Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono. Karena itu, pemerintah mengkaji kemungkinan sebuah ka-
wasan berikat atau ekonomi khusus yang mempertemukan dunia dan industri penerbangan. “Kita sedang mengkaji dengan Kemenperin perlunya sebuah Aviation Park,” katanya. Aviation Park adalah sebuah kawasan terpadu yang di dalamnya memfasilitasi secara penuh industri dan dunia penerbangan. “Di dalamnya ada fasilitas perpajakan dan lain sebagainya,” paparnya. Kawasan semacam ini, sudah
sangat mendesak karena perkembangan industri dan dunia penerbangan Indonesia sudah tumbuh. “Penumpang di Bandara Soekarno Hatta tahun lalu sudah 43,7 juta dan nasional di atas 100 juta penumpang,” ujarnya. Dengan demikian, sektor angkutan udara di Indonesia sudah menjadi salah satu tulang punggung perekonomain, khususnya dalam keterhubungan nasional. (ant)
BI Tekankan Permodalan dan Efisiensi Perbankan JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan memfokuskan pengembangan perbankan ke depan pada masalah permodalan dan efisiensi terutama untuk meningkatkan daya saing dan mendorong fungsi intermediasi. Demikian disampaikan Gubernur BI Darmin Nasution. “Modal perbankan mungkin mencukupi untuk menggerakkan sendisendi perekonomian nasional secara gradual, namun saya
merasa belum pasti cukup kokoh untuk menghadapi krisis,” katanya. Krisis 1997/1998 maupun 2007/2008,memberikan pesan penting, kerapuhan perbankan akan merugikan negara, bank sentral dan akhirnya jatuhnya pada kesengsaraan rakyat. Bail-out (dana talangan) mungkin perlu ketika krisis, namun pengalaman membuktikan, hal itu menimbulkan kekeruhan baru, baik dari
sisi ekonomi, komplikasi politik dan masalah hukum. “Kita memerlukan pencegahan dan memiliki pertahanan modal yang kuat. Pemikiran ini sudah mulai intensif dibahas diantaranya dengan menggantikan paradigma bail-out menjadi bail-in. Artinya perbankan sendiri harus memiliki buffer untuk menyerap risiko dan guncangan dalam hal terkena imbas krisis,” katanya. (ant)
nomi biaya tinggi,” kata Ecky. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan kombinasi direksi yang profesional dan komisaris sebagai pengawas BUMN yang memiliki visi ke depan meningkatkan nilai perusahaan. Sementara itu, Deputi Menteri BUMN, Wahyu Hidayat mengatakan, BUMN dari waktu ke waktu masih sulit berkembang karena harus dihadapkan pada delapan Undang-Undang dan peraturan. “Ketidakfleksibelan BUMN yang menyebabkan semua bisa ikut campur. Sedangkan perusahaan swasta hanya terikat pada tiga Undang-Undang,” tegas Wahyu. Untuk itu tambah Wahyu, dibutuhkan kebijakan agar terjadi “equal treatment” (perlakuan yang sama) BUMN
dengan swasta. BUMN pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan swasta, hanya saja yang membedakan adalah kepemilikannya dikuasai pemerintah. Ia mengakui, di satu sisi perlu keberpihakan kepada BUMN, tetapi tidak harus dimanja dan tidak meninabobokkan BUMN itu sendiri. Ia membandingkan total aset BUMN tahun 2009 yang terdiri dari 142 perusahaan mencapai Rp 2.234 triliun, sementara total aset satu perusahaan Petronas mencapai Rp 1.096 triliun, Sinopec (perusahaan minyak China) Rp 1.399 triliun. Dari sisi pendapatan, seluruh BUMN Indonesia tercatat sekitar Rp 986 triliun, pendapatan Rp 746 triliun, Sinopec Rp 1.894 triliun. (ant)
WP Tahap Investasi Bebas PPh JAKARTA - Ditjen Pajak Kementerian Keuangan memastikan bagi Wajib Pajak (WP) dalam tahap investasi dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan (PPh). Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Iqbal Alamsjah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menjelaskan ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-1/PJ/2011, yang mulai berlaku 1 Januari 2011. “Bagi WP yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, dalam hal WP tersebut baru berdiri dan masih dalam tahap investasi, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain,” ujarnya. Selain itu, dalam peraturan Dirjen ini juga disebutkan tiga ketentuan WP yang dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain ke Ditjen Pajak. Syarat ketentuan tersebut, WP yang dalam tahun pajak
berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, karena WP belum sampai pada tahap produksi komersial atau mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan. WP dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan dan berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, yaitu memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak. Selain itu, WP dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang. Peraturan Dirjen ini merupakan pelaksanaan pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan yang baru saja diterbitkan Pemerintah. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.